Beranda Asosiasi Pertambangan CORE Indonesia Gelar FGD, DEN dan APNI Bicara Transisi Energi

CORE Indonesia Gelar FGD, DEN dan APNI Bicara Transisi Energi

718
0

NIKEL.CO.ID, 15 Maret 2023-Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tinjauan Umum Transisi Energi melalui Hilirisasi Tambang Mineral di Indonesia”. Dewan Energi Nasional (DEN) dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI) membedah persoalan tersebut.

Direktur Riset CORE Indonesia, Ahmad Akbar Susanto, P.hD, membuka FGD dengan menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya dalam dokumen  Nationally Determined  Contribution (NDC) pada November 2016 dengan ditetapkannya  target unconditional sebesar 29% dan target conditional  sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual  (BAU) tahun 2030.

“Dalam mendukung komitmen tersebut, Indonesia mempunyai modal untuk menurunkan emisi karbon di antaranya dari sumber daya mineral. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral disasarkan untuk menghasilkan produk green energy sehingga dapat mengurangi emisi karbon,” Ahmad memaparkan dasar materi FGD.

Terkait hal tersebut, kata Ahmad, CORE Indonesia sebagai lembaga think-tank independen di bidang ekonomi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tinjauan Umum Transisi Energi melalui Hilirisasi Tambang Mineral Indonesia”.  FGD diselenggarakan di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Ia menyampaikan, FGD ini merupakan bagian pertama dari enam rangkaian kegiatan FGD yang diselenggarakan CORE Indonesia dengan tujuan untuk menggali informasi terkait kebijakan hilirisasi mineral dan hubungannya dengan kebijakan transisi energi di Indonesia.

“Hasil dari rangkaian FGD ini kami harapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi publik serta menjadi masukan kebijakan bagi para pengambil keputusan dari pusat hingga daerah untuk mendukung transisi energi hijau yang lebih adil dan berkelanjutan,” tuturnya.

FGD pertama CORE Indonesia menghadirkan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto dan Sekteratis Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey.

Djoko Siswanto menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan menekan emisi karbon melalui transisi energi dari penggunaan energi berbasis fosil dengan memproduksi komoditas yang menghasilkan enegi hijau. DEN telah membuat matriks kegiatan yang diterjemahkan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

DEN, bilang Siswanto, ikut mendorong penurunan emisi karbon sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Konsep road map natural emisi Indonesia lebih dari 60% telah disusun hingga 2060. Untuk mendukung pengurangan emisi karbon, Indonesia sudah menandatangani Paris Agreement, terakhir Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G 20 yang juga membahas tentang green energy.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Perpres No.22 Tahun 2017, tahun lalu dari target energi miks sebesar 15%, baru tercapai 11,11%. Salah satu faktor belum tercapainya penggunaan EBT, karena Indonesia masih banyak menggunakan batu bara, dan EBT sedikit dikurangi lantaran biayanya relatif mahal. Selain itu masih adanya wabah Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.

Untuk mencapai target 23% pada 2025 dan 31% pada 2050, berdasarkan Perpres No.22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasionel (RUEN), DEN telah membuat 383 kegiatan, 124 program, 59 strategi, yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga. Siswanto menekankan, matrik program kegiatan ini harus dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap kementerian dan lembaga, dan setiap tahun harus dianggarkan oleh APBN.

Dari 13 kementerian ini, paling banyak program kegiatan di Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Kemudian, dari 383 kegiatan sebanyak 328 kegiatan telah dilakukan pengawasan, dan 58 kegiatan masih tahap proses updtating.  

“Menurut informasi dari tim pengawasan DEN, dari 328 kegiatan sebanyak 316 kegiatan sudah dilaksanakan, dan 12 kegiatan belum dilaksanakan. Itulah salah satu faktor penggunaan EBT tidak pernah mencapai target setiap tahun,” paparnya.

Pemerintah daerah sendiri yang dilibatkan dalam program kegiatan ini sebanyak 120 pemerintahan daerah. Berdasarkan Perpres RUEN, dinyatakan satu tahun setelah Prepres ini terbit, maka harus sudah ada RUEN di setiap pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Faktanya, disampaikan Siswanto, sejak Perpes ini diterbitkan pada 2017 hingga tahun ini, baru ada 30 provinsi yang mempunyai Perda RUEN sebagai dasar hukum dan layanan bagi investor yang ingin menanamkan investasi untuk berbagai proyek energi di daerah.  

Yang belum menyelesaikan Perda RUEN di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Diharapkan Perda RUEN tersebut sudah selesai di tahun 2023. Sehingga target penggunaan EBT akan tercapai, tentunya jika didukung pertumbuhan ekonomi yang baik di masing-masing daerah.

Siswanto lantas menyampaikan filosopi dan strategi DEN berdasarkan KEN, yaitu meningkatkan ketahanan energi juga kemandirian.

“Bersyukur, semua kepala daerah mendapatkan variabel ketersedian harga infrastruktur dan EBT. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini, negara lain banyak yang mengalami krisis energi, Indonesia masih mampu bertahan. Karena ketahanan energi nasional Indonesia di angka 6,61%,” tuturnya.

Diakui ketahanan energi nasional belum kuat, karena hingga saat ini Indonesia memang masih mengimpor fosil, terutama minyak mentah, karena produksi minyak mentah di dalam negeri menurun sementara kebutuhanya terus meningkat. Kemudian impor LPG dari tahun ke tahun semakin meningkat kebutuhannya, dan bensin untuk kendaraan.

“Mudah-mudahan program kendaraan listrik di Indonesia segera terealisasi, sehingga mengurangi penggunaan bensin untuk kendaraan. Bahkan sekarang sedang digencarkan penggunaan kompor listrik, sehingga semakin banyak kebutuhan mineral nikel, ” ujarnya.   

DEN juga mempunyai filosopi bagaimana ketiga komoditi ini mampu meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi impor ketiga komoditi tersebut hingga 0%. Selain itu, DEN juga meningkatkan infrastruktur, khususnya kelistrikan dan gas.  Karena gas merupakan salah satu komoditi yang handal untuk transisi energi. Gas merupakan energi yang paling bersih dibandingkan energi lainnya, semisal batu bara dan minyak.   

Berdasarkan kajian DEN, untuk menghentikan impor BBM salah satunya mempercepat pembangunan infrastruktur pabrik baterai. Indonesia mempunyai sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia sebagai bahan baku baterai listrik.  

Selain itu, pemerintah juga menekan impor biofuel, dan saat ini sudah mengurangi impor solar karena sudah bisa memproduksi B20 dan sedang dikembangkan pula B35. Kemudian, saat ini sedang mengupgrade pembangunan kilang migas, di antaranya di Balikpapan, serta pembangunan kilang migas baru di Tuban, Jawa Timur.

APNI Dukung Transisi Energi

Sementara Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey menyampaikan, APNI mendukung program transisi energi dan energi hijau yang sedang dilaksanakan pemerintah. APNI banyak menerima undangan sebagai pembicara dalam forum transisi energi internasional. Salah satu materi diskusi yang kerap dikupas adalah baterai dan kendaraan listrik.

Sekum APNI, Meidy Katrin Lengkey sebagai pembicara di FGD menerima pelakat CORE Indonesia dari Direktor Riset CORE Indonesia, Ahmad Akbar Susanto , P.hD

Meidy mengatakan, produsen di luar negeri sudah memproduksi baterai LFP (Lithium Ferro Phosphate), dan Indonesia ingin memaksimalkan nikel sebagai bahan baku baterai seri NMC (Nickel Mangan Cobalt).

“Nikel salah satu komoditas yang digunakan untuk bahan baku prekursor baterai kendaraan listrik, dalam rangka mengurangi penggunaan BBM pada kendaraan konvensional. Indonesia sebagai negara pemilik sumber daya dan cadangan bijih nikel terbesar di dunia, saat ini sedang diincar dunia internasional lantaran nikelnya,” tutur Meidy.

Ia menyampaikan APNI yang baru saja merayakan HUT ke-6 pada 6 Maret 2023, dalam perjalannya telah banyak memperjuangkan dan capaian yang diraih sejak 2017 hingga saat ini. APNI sendiri menggandeng seluruh stakeholder, karena keanggotaan APNI selain perusahaan pertambangan nikel, juga ada anggota pendukung dari perusahaan trading, kontraktor untuk mendukung industri pertambangan nikel.

Beberapa capaian APNI, salah satunya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tarif Pembayaran Kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Bijih Nikel di Bawah 1.5% sebesar 2% dari Harga, tanggal 15 Agustus 2022. 

“Bijih nikel kadar rendah atau limonit ini dibutuhkan oleh pabrik hidrometalurgi yang memproduksi MHP dan nikel sulfat, selajutnya diolah sebagai bahan baku prekursor untuk baterai listrik,” jelasnya.

Menurutnya, kebutuhan limonit saat ini sudah cukup signifikan, karena itu APNI sedang memperjuangkan ditetapkannya HPM Limonit. APNI sudah memberikan draf corrective factor (CF) untuk HPM Limonit dan sudah disetujui pemerintah. Selain itu, APNI juga meminta pemerintah untuk memperhitungkan pula unsur cobalt yang terkandung di limonit.

“Cobalt juga dibutuhkan dalam produksi baterai seri NMC, ada unsur cobalt-nya. Jika Cobalt sudah diperhitungkan pula ketentuan harganya, akan memberikan masukan pendapatan untuk negara,” ujarnya.

Dalam menjalankan program dan kegiatan, APNI menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam negeri, seperti dengan Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan akademisi dari universitas di Indonesia.

Sementara kerja sama dengan lembaga internasional, APNI sudah melakukan agreement di antaranya dengan Shanghai Metal Market (China), FerroAlloy (China), Asian Metal (China), London Metal Exchange (London), dan  Argus Media (London), khususnya terkait harga nikel di bursa perdagangan internasional.

Dalam mengedukasi segala hal tentang pertambangan dan industri nikel, setiap tahun APNI menyelenggaran tiga hingga empat kali workshops dan training of trainers (TOT) untuk mengedukasi para stakehoder. Lantaran banyak aturan teknis serta regulasi yang belum diketahui stakeholder.

Penyelenggaraan TOT ini APNI berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai tema yang dibahas dalam TOT. Dalam waktu dekat, APNI akan menyelenggarakan TOT tentang Pajak Pertambangan (berdasarkan PP No.49 Tahun 2022), Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Sistem dan Proses Angkutan Laut Hasil Tambang, dan Teknologi Hidrometalurgi untuk Mendukung Industri Baterai Listrik.    

APNI juga menyelenggarakan program Bea Siswa untuk masyarakat yang ingin melanjutkan studinya, salah satunya ke institusi dan lembaga pendidikan di Jerman. Kemudian, tahun ini pengurus dan anggota APNI akan melakukan studi banding proses penambangan nikel langsung ke lokasi pertambangan di negara penghasil nikel. Tujuannya untuk melihat penerapan good mining practice dan ESG di negara itu untuk menjaga ekosistem lingkungan di kawasan pertambangan dan tetap menjaga industri hilirnya.

“APNI telah menjalin kerja sama dengan 12 negara yang concern tentang pernikelan,” katanya.

Di acara B20 Summit 2022 di Bali, APNI melakukukan MoU dengan Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp (KOMIR)-BUMN Korea, disaksikan KPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Korea, Yoon Suk-yeol. Butir-butir kesepakatan kerja sama tersebut antara lain: Pertama, berbagi informasi tentang pengembangan mineral yang ramah lingkungan, peluang investasi untuk proyek mineral Indonesia dan berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang industri baterai di Korea. Kedua, eksplorasi bersama proyek pertambangan nikel Indonesia. Ketiiga, pengembangan proyek kerja sama di bidang reklamasi tambang dan pengelolaan bahaya pertambangan. Keempat, kerja sama rantai pasokan mineral termasuk ekspor produk ke Korea.

Meidy Katrin Lengkey mengatakan, APNI masih berjuang penetapan Indonesia Nickel Prices Index (INPI). Karena saat ini Indonesia selain sebagai cadangan nikel terbesar dunia, juga sebagai produsen dan supply chain terbesar dunia. Selain itu, harga penjualan produk nikel, seperti NPI, feronikel, MHP, masih berbasis harga penjualan di bursa perdagangan di China.

“Padahal jika dilihat dari harga nikel di bursa LME, ketika ditentukan HPM Nikel domestik, selisih perbedaan harganya antara 45% sampai 50%,” ungkapnya.

Meidy mencontohkan, jika harga nikel di LME hari ini sebesar US$ 25.000 per ton, harga nikel di kawasan Shanghai Futures Exchange atau di Shanghai Metals Market di China, selisihnya mencapai 45%. Karena itu, rencananya APNI akan menyelenggarakan International Nickel Summit yang melibatkan 28 negara di Jakarta.

Menurutnya, selain Indonesia banyak negara lain sebagai pemilik sumber daya nikel. Australiia memiliki struktur bijih nikel yang baik,  namun dunia mengakui bijih nikel Indonesia lebih baik dari sisi kontur dan kualitas. Karena itu, ketika bicara prossesing pirometalurgi maupun hidrometalurgi, struktur mineral nikel Indonesia yang terbaik.

Indonesia bersyukur dianugerahi Tuhan nikel melimpah dan berkualitas bagus. Dalam supply chain bahan baku nikel dunia, Indonesia memegang peranan penting, meskipun saat ini sudah ada penghentian larangan ekspor bijih mentah nikel.

Sebaran IUP nikel mayoritas ada di wilayah Indonesia timur, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jumlah IUP Nikel sebelum ada pencabutan 2.078 IUP oleh pemerintah sebanyak 338 IUP Nikel, sekarang tersisa 286 IUP Nikel.  

Persoalan pertambangan ilegal juga menjadi ancaman untuk negara. Diuatarakan Meidy, ada oknum yang tidak mempunyai IUP bisa membeli RKAB dari perusahaan pertambangan nikel lalu menyewa terminal khusus untuk mengakut hasil tambang ilegal tersebut. Hasil tambang nikel ilegal itu kemudian dijual ke trader untuk selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan bijih nikel.   

“APNI menyebutnya penambang di lahan koridor ini atau pelakor diduga menggunakan “dokumen terbang atau Dokter” dari RKAB perusahaan pertambangan pemilik IUP Nikel,” tukasnya.

Meidy menyebut, selama 5 tahun beroperasinya penambangan nikel di Indonesia, negara mengalami kerugian sekitar Rp 21,6 triliun.

APNI merasa miris atas tindakan para pelakor ini. Ketua Umum APNI, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna bersama jajaran DPP APNI lantas melakukan roadshow sekaligus konsolidasi dengan Kasad, Kasal, Kapolri, dan Jaksa Agung. Alhasil, pada awal Januari 2023 semua lintas penegak hukum di Indonesua bergerak untuk menyisir dan menindak oknum pelakor.

Aksi pelakor tentu saja akan mempengaruhi pendataan sumberdaya dan cadangan bijih nikel Indonesia. Berdasarkan data Badan Geologi, cadangan terukur bijih nikel kadar rendah atau limonit dengan kadar di bawah 1,5% sebesar 3,6 miliar ton dan cadangan terukur bijih nikel kadar tinggi atau saprolit kadar di atas 1,5% sebanyak 930 juta ton.

Meidy menjelaskan, limonit diproses oleh pabrik hidrometalurgi yang menghasilkan MHP atau nikel sulfat untuk proses pembuatan katoda baterai listrik. Sementara saprolit diproses pabrik pirometalurgi yang menghasilkan NPI, feronikel, nikel matte untuk pembuatan stainless steel.

Hingga akhir 2022 pabrik hidrometalurgi yang sudah beroperasi baru empat pabrik dengan demand limonit 12 juta ton. Sementara pabrik pirometalurgi yang beroperasi sebanyak 51 pabrik dengan demand 136 juta ton, dan baru terserap 101 juta ton saprolit.

Jika dilihat jumlah cadangan terukur bijih nikel, sebanyak 70% lebih banyak limonit dibandingkan saprolit. Saat ini limonit baru diproduksi 30% oleh pabrik hidrometalurgi, sedangkan kebutuhan saprolit oleh pabrik pirometalurgi sebesar 70%.

Jika nanti bertambah enam pabrik hidrometalurgi yang beroperasi, Meidy memperkirakan hanya mengkonsumsi 51 juta ton limonit. Berdasarkan yang terdata, pabrik pirometalurgi ada 126 pabrik, baik yang sudah beroperasi, tahap konstruksi dan perencanaan. Jika 126 pabrik ini sudah beroperasi akan membutuhkan lebih dari 400 juta ton saprolit per tahun. Sementara kondisi rill cadangan terukur saprolit tidak sebanding dengan kebutuhan pabrik pirometalurgi. Kondisi cadangan terukur saprolit ini sangat mencemaskan umur produksi pabrik pirometalurgi.

“Keberadaan pabrik pirometalurgi ini rata-rata terkurung di kawasan industri pengolahan bijih nikel yang tersebar di Indonesia,” imbuhnya seraya menambahkan di Indonesia sudah ada tujuh pabrik pengolahan stainless steel yang memakan 7 juta ton bijih nikel hingga akhir 2022.

Melihat kondisi ini, APNI mengusulkan kepada pemerintah untuk moratorium mengundang invesor yang ingin membangun pabrik pirometalurgi. Investasi itu bisa difungsikan untuk pembangunan pabrik hidrometalurgi, jika pemerintah serius ingin menjadi negara produsen baterai listrik terbesar di dunia.

Meidy juga menyampaikan data di akhir 2022 ekspor produk olahan bijih nikel dari Indonesia berupa NPI ke China sebanyak 874 ribu ton, dan di Januari 2023 sebanyak 867,60 ribu ton. Proses pengolahan pabrik pirometalurgi yang memproduksi NPI atau feronikel di Desember 2022 sebanyak 155 line, dan di Januari 2023 sebanyak 163 line.

Ia mengutarakan, produksi baterai listrik rata-rata seri LFP (Lithium, Ferro, Phosphate). Namun, saat ini sedang dikembangkan baterai seri NMC (Nikel, Mangan, Cobalt). Sejauh ini di Indonesia masih sebatas memproduksi raw material MHP dan nikel sulfat, dan belum ke proses katoda dan anoda baterai seri NMC.

Menyinggung transisi energi dan green energy, Meidy menyorot kebutuhan energi listrik untuk menggerakkan roda produksi smelter. Untuk satu line furnace pirometalurgi 33 Kva membutuhkan 330 MW. Dirinya mempertanyakan, untuk pemenuhan energi 330 MW berasal dari energi ramah lingkungan atau tidak.

Pun untuk perusahaan yang sedang mengajukan pembangunan baru pabrik pirometalurgi menggunakan power plant berbasis PLTU dari energi batu bara, sudah ditolak pemerintah. Terkait hal tersebut, APNI bekerja sama dengan salah satu universitas di Nevada untuk membuat kajian penerapan Life Cycle Assesment (LCA) untuk mengetahui siklus keberlangsungan pertambangan, pabrik pengolahan, hingga dampaknya terhadap lingkungan. (Varrel/Syarif)