NIKEL.CO.ID, 31 JANUARI 2023 – Menteri Investasi dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (Marves BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah telah membuat peta jalan (roadmap) hilirisasi hingga tahun 2040 yang selama ini Indonesia belum memiliki roadmap besar hilirisasi.
Hal itu disampaikan Menteri Bahlil didampingi Ketua Tim Kajian dari Tenaga Ahli Kementerian Investasi dan BKPM Didik J Rachbini kepada Presiden Joko Widodo di istana negara Jakarta, pada Senin (30/1) kemarin.
“Jadi selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan (roadmap) besarnya itu belum ada, dan Alhamdulillah, tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar US$545,35 miliar,” ucap Bahlil dikutip halaman youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Menurutnya, tahapan-tahapan dalam skema peta jalan hilirisasi sebagai roadmap besar hilirisasi diambil dari hilirisasi nikel yang telah berhasil berjalan dengan baik.
“Jadi prototype nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain seperti timah, bauksit, gas, tembaga. Tidak hanya di sektor itu tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan, supaya ke depan Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah. Istrumennya adalah hilirisasi,” ujarnya.
Bahlil mengingatkan bahwa negara-negara di dunia yang memiliki sumber daya alam (SDA) tapi tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi itu sangat berbeda kemajuan ekonomi negaranya.
“Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju ke negara maju lebih cepat daripada yang punya sumber daya alam tidak melakukan hilirisasi. Dan kita sudah memulai di jaman Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu yang kami laporkan,” imbuhnya.
Ketua Tim Kajian Tenaga Ahli Kementerian Investasi dan BKPM Prof. Didik J Rachbini mengatakan bahwa pihaknya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu hilirisasi menuju negara industri Advance (Advance industri country).
“Karena dengan jalan itulah kita menjadi negara maju,” kata Didik dalam kesempatan yang sama.
Menurut Prof Didik, sebelumya presiden telah menyampaikan bahwa hilirisasi nikel yang diekspor sebelum hilirisasi tahun 2014 hanya menghasilkan pendapatan negara sebesar US$1,9 miliar. Namun sekarang setelah hilirisasi diberlakukan pendapatan negara telah mencapai US$30 miliar.
“Baru satu, dan ini yang dibikin kajian ada 21 dan Menteri Bahlil ini menerobos untuk dilakukan segera yang lain-lain agar bisa memperkuat ekspor kita, memperkuat ekonomi kita dan tentu memperkuat anggaran kita agar bisa baik untuk kesejahteraan masyarakat kita dan sekarang dengan dukungan hilirisasi dan juga komoditi, ekspornya itu sudah 2 kali lipat dibandingkan tahun yang lalu dan ini (menurut) saya bagus dan perlu diteruskan dari nikel ke bauksit, ke timah tembaga dan emas,” ujarnya.
Dia menuturkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa. Namun selama ini terhambat kemajuannya oleh politik sesaat.
“Dengan mengekspor bahan mentah dia menikmati keuntungan, sudah selesai tapi untuk rakyat tidak ada,” tuturnya.
Bahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi sangat mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh Tim Kajian Tenaga Ahli BKPM. d
“Dan ini akan dijadikan salah satu referensi untuk menuju peta jalan hilirisasi. Karena ini sekaligus sebagai tindak lanjut daripada komunike bersama di G20 di paragraf 37,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa klausul dalam paragraf 37 itu berisi tentang hilirisasi nilai tambah dan kolaborasi yang menjadi satu kesepakatan. Sehingga Indonesia harus sudah mempunyai peta jalan tersebut.
“Jangan kita yang mengusulkan hilirisasi tapi Indonesia tidak punya peta jalan hilirisasi dan Alhamdulillah tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebagai Menteri Investasi untuk melakukan skala prioritas apa-apa saja yang harus kita lakukan sekarang,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sudah melakukan kebijakan menyetop ekspor bijih nikel. Lalu dilanjutkan dengan menyetop ekspor bauksit, timah dan tembaga direncanakan dalam waktu dekat akan disetop juga.
“Jadi ini yang akan kita lakukan! Sekali lagi bahwa hilirisasi tidak hanya di sektor pertambangan tapi ke depan akan ada oil and gas, pangan dan perkebunan termasuk perikanan,” tambahnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan kebijakan larangan ekspor bauksit yang beberapa waktu lalu presiden telah mengumumkan untuk menyetop ekspor bauksit di bulan Juli 2023.
“Realisasinya adalah kita mencari investasi yang bagaimana memberikan nilai tambah pada bahan baku bauksit. Yang kedua tembaga, sebentar lagi kan bulan Juli stop secara UU. Kita lagi mencari formulasinya bagaimana smelter-smelter yang belum selesai,” ungkapan.
Sementara untuk smelter yang belum selesai pembangunannya seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Freeport sedang dicari formulasi untuk jalan keluar yang tepat.
“Tapi intinya negara harus konsisten untuk membangun hilirisasi, ngga boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Kita sudah harus sadar secara kolektif bahwa hilirisasi adalah instrumen untuk Indonesia menuju dari negara berkembang menjadi negara maju,” papar Mantan Ketua HIPMI tersebut.
Dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah ini, Bahlil menyadari bahwa pasti ada pihak-pihak yang kurang berkenan terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang cepat.
“Ekspor bahan mentah itu mendapat duit cepat tapi kalau bangun hilirisasi kan butuh KAPEX. Tapi ini bukan persoalan Bahlil, bukan persoalan Bapak Presiden, atau bukan persoalan Pak Didik. Ini persoalan rakyat, bangsa dan negara dan kedaulatan negara kita untuk ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, bila Indonesia mau menjadi negara yang disegani oleh negarawan lain maka seluruh bangsa harus menyadari bahwa untuk mencapai cita-cita besar perlu pengorbanan.
“Itulah konsekuensi aja, kita nggak boleh mundur sedikitpun hanya akibat persoalan-persoalan politik,” cetusnya.
Bahlil berharap agar para pemangku kebijakan terutama para menteri untuk tunduk dan taat terhadap program maupun intruksi presiden.
“Itu dinamika kok dan Presiden Jokowi ini kan punya ketegasan jelas. Jadi kalau presidennya sudah tegas, jelas, jangan menteri-menterinya memble, nggak boleh. Kita harus taat dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dan UU,” tutupnya. (Shiddiq)
