JAKARTA, NIKEL.CO.ID
Presiden RI, Joko Widodo, kembali menegaskan bahwa dalam persoalan nikel, sikap Indonesia tidak menutup diri. Negara-negara lain kalau memang perlu nikel, silakan datang ke Indonesia.
“Kalau ingin nikel silakan. Tapi datang dengan membawa pabriknya ke Indonesia. Bawa industrinya ke Indonesia, bawa teknologinya ke Indonesia,” kata Presiden Jokowi pada “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021”, di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.
Investor tidak harus menghasilkan barang jadi, baru bisa diekspor. Akan tetapi, olahan nikel menjadi barang setengah jadi, juga tidak apa-apa. Dari nikel, katanya lebih lanjut, menjadi katoda atau menjadi prekursor juga boleh.
“Nanti baterainya dikerjakan di sana silakan, mobilnya dikerjakan di sana silakan,” tutur presiden.
Dalam berbagai kesempatan berkali-kali menegaskan, kita tidak boleh lagi mengekspor bahan-bahan mentah (raw material).
“Ini setop, sudah setop. Sudah kita mulai dari nikel, setop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi, hitung-hitungan, setop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan, bisa setop tembaga. Tahun depannya lagi, setop timah.” ujarnya.
Ia ingin bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah (added value). Ia memberi contoh besi baja. Tiga atau empat tahun lalu, ekspor nikel berada di angka Rp1,1 miliar dolar AS . Tahun ini, diperkirakan meloncat ke angka 20 miliar dolar AS karena setop nikel, dari kira-kira Rp15 triliun melompat menjadi Rp280 triliun.
“Ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita, memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan kita akan lebih baik. Coba kita lihat 2018. Neraca perdagangan kita masih defisit minus 18,41 miliar dolar AS. Sekarang ini, baru di bulan Oktober, kita sudah menjadi minus 1,5 miliar dolar AS. Khusus ke RRT, yang dulu kita defisit, tahun depan insyaallah kita sudah surplus dengan RRT,” kata Jokowi.
Bagi Presiden Jokowi, digugat di WTO tidak masalah. Indonesia, katanya menegaskan, tidak ingin mengganggu kegiatan produksi negara-negara Uni Eropa. Indonesia ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di dalam negeri. (Rus/Fia)
