Menggugat Penjajahan TKA China Pada Industri Mineral Nasional

Oleh: Marwan Batubara *)

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menggugat berbagai bentuk penjajahan TKA China pada industri mineral nasional. Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ternyata pada industri nikel, terjadi banyak masalah, sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tak kunjung dapat diraih. Bahkan tenaga kerja lokal dan pribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyelewengan seputar TKA China.

KAMI menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas, namun masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi atau tersentuh hukum.

Para TKA China seolah mendapat perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki penguasa-pengusaha. Mereka mendapat berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi/FDI, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau. Cukup banyak pelanggaran TKA China yang terjadi, namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung.

Kedatangan TKA China pun tidak berjalan paralel dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang. Selain itu, TKA China bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, seperti UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Tenaga Kerja No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA China di industri smelter nasional:

*Pertama,* TKA China bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Terdapat sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021.

*Kedua*, sebagian besar TKA China masuk menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan! Dengan puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China ilegal di Indonesia.

*Ketiga*, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius, sudah seharusnya Penjamin TKA ini mendapatkan sangsi Pidana.

*Keempat*, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Sesuai Permenaker No.10/2018 hal ini jelas *melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi.*

Pada kasus smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), mengacu kepada recruitment karyawan September 2020 dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Jika disortir berdasarkan pengalaman kerjanya, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA PT. VDNI dan 23 dari 1167 orang PT. OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

*Kelima,* meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

*Keenam,* sistem pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia, tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Berhentilah mengharap nilai tambah. Sebab, kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja sudah dirampok TKA China!

*Ketujuh,* dengan pembayaran sebagian gaji TKA di China, maka negara kehilangan penerimaan pajak dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKPTKA. Rekayasa dan manipulasi sistemik ini, termasuk penggunaan visa kunjungan membuat negara berpotensi kehilangan PNBP sangat besar.

*Kedelapan,* pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor China dan konglomerat yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tirliunan Rp tersebut dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum.

KAMI menemukan bahwa potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak dan DKPTKA adalah sekitar Rp 37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang per smelter, maka potensi kerugian negara adalah Rp 189 miliar per tahun. Jika diasumsikan ada 30 smelter yang beroperasi, masing-masing mempekerjakan 5000 orang TKA, maka total potensi kerugian negara adalah Rp 5,68 triliun per tahun!

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara mendapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Hal ini jelas merupakan bentuk penjajahan yang nyata di NKRI!

Khusus masalah TKA China, seperti diuraikan di atas minimal KAMI menemukan 8 (delapan) masalah, termasuk perampokan hak pribumi untuk bekerja dan kerugian keuangan negara triliunan Rp dari manipulasi pajak dan DKPTKA. Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan dari oligarki penguasa-pengusaha dan pemerintah.

Apa yang terjadi pada VDNI dan OSS ini patut diduga menjadi modus operandi ratusan investasi China yang dilakukan di Indonesia. Patut pula diduga keberadaan ratusan ribu TKA China yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan territorial Indonesia. Hal ini harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat!

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merekomendasikan langkah-langkah cepat dan tanggap yang sudah harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melakukan audit terhadap VDNI, OSS dan seluruh perusahaan China yang mempekerjakan TKA China di Indonesia;

2. Menuntut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memproses pelanggaran hukum para TKA China dan seluruh perusaahaan yang mempekerjakan mereka karena melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian;

3. Dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengawasi dan menjamin terhindarnya negara dari ancaman rekayasa sistemik militer dan geopolitik China.

Akhirnya dibutuhkan segenap kesungguhan hati, keseriusan, perhatian dan dukungan seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Komisi IX DPR RI demi keselamatan dan tetap tegaknya nusa, bangsa, negara Indonesia tercinta.

*) Marwan Batubara adalah KOMITE SDA & LH KAMI

Sumber: ceknricek.com

Read More

Harga Nikel di Shanghai dan LME Turun Dipicu Lemahnya Permintaan dari China

NIKEL.CO.ID – Harga tembaga di bursa Shanghai turun pada Selasa (8/6). Tertekan kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan lemahnya permintaan konsumen utama China.

Melansir Reuters pukul 12.14 WIB, harga kontrak tembaga Juli yang paling banyak diperdagangkan di Shanghai Futures Exchange turun 0,3% menjadi 71.450 yuan ($11.176.81) per metrik ton pada 0449 GMT. Sementara tembaga kontrak tiga bulan di London Metal Exchange naik tipis 0,1% menjadi US$ 9.910.50 per metrik ton.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, rencana anggaran baru Presiden Joe Biden senilai US$ 4 triliun akan baik bahkan jika itu berkontribusi pada kenaikan inflasi dan menghasilkan suku bunga yang lebih tinggi, Bloomberg News melaporkan.

“Data di Amerika Serikat mulai mengarah ke inflasi dan Janet Yellen telah membuat komentar … yang terdengar seperti kasus melunakkan semua orang untuk apa yang berpotensi datang,” kata Malcolm Freeman, direktur broker Kingdom Futures di sebuah catatan.

Suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi jumlah uang beredar dan berpotensi mendorong investor untuk menarik diri dari aset berisiko seperti logam.

Sementara itu, premi tembaga Yangshan terakhir berada di US$ 28 per ton, berada di sekitar level terendah sejak Februari 2016 dan turun 75% dibandingkan Mei 2020, menunjukkan melemahnya permintaan impor logam ke China.

Impor tembaga China turun 8% di bulan Mei dari bulan sebelumnya, rekor harga tertinggi semakin mengikis minat beli di negara tersebut.

Di tempat lain, harga nikel LME turun 0,3% menjadi US $17.835 per metrik ton, seng naik 0,2% menjadi US$ 3.005,50 per ton dan timah naik 1,3% menjadi US$ 30.935 per metrik ton.

Harga aluminium ShFE turun 0,7% menjadi 18.340 yuan per metrik ton, nikel turun 1% menjadi 130.320 yuan per metrik ton dan timbal naik 0,4% menjadi 15.045 yuan per metrik ton.

Sumber: KONTAN

Read More

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Nilai Ekspor Sulsel pada April 2021 US$ 108,64 Juta, Masih Didominasi Nikel

NIKEL.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Sulawesi Selatan (Sulsel) pada bulan April 2021 mencapai US$ 108,64 Juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,44 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan Maret 2021 yang mencapai US$ 113,69 Juta.

“Ekspor bulan April mengalami penurunan sebesar 4,44 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan Maret 2021,” terang Kepala BPS Sulsel, Suntono dilansir dari situs resmi BPS Sulsel, Senin (7/6/2021).

Sementara itu, lanjut Suntono, capaian April 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 108,40 Juta.

Lima komoditas utama yang diekspor pada April 2021 diantaranya adalah Nikel; Biji-bijian berminyak; Garam, belerang dan kapur; Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya; serta Besi dan Baja.

Masing-masing dengan distribusi persentase sebesar 64,52 persen, 9,74 persen, 8,32 persen, 3,84 persen, dan 3,26 persen.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagian besar ekspor pada bulan April 2021 ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Taiwan, Filipina, dan Australia, dengan proporsi masing-masing 69,15 persen, 20,27 persen, 2,62 persen, 2,58 persen, dan 1,97 persen.

Beralih ke impor. Menurut BPS, nilai Impor barang yang dibongkar lewat beberapa pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan April 2021 tercatat mencapai US$ 51,84 Juta.

“Angka ini mengalami penurunan sebesar 7,89 persen bila dibandingkan nilai impor bulan Maret 2021 yang mencapai US$ 56,28 juta,” bebernya.

Sementara itu, capaian April 2021 tercatat juga mengalami penurunan sebesar 9,53 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 57,31 juta.

Lima kelompok komoditas utama yang diimpor pada bulan April 2021 yaitu Gula dan Kembang Gula; Ampas/Sisa Industri Makanan; Mesin-mesin/Pesawat Mekanik; Besi dan Baja dan Produk Keramik; dengan distribusi persentase masing-masing sebesar 39,45 persen, 33,19 persen, 8,90 persen, 4,96 persen dan 3,96 persen.

“Sebagian besar impor pada bulan April 2021 didatangkan dari India, Amerika Serikat, Tiongkok, Thailand dan Korea Selatan dengan proporsi masing-masing 51,11 persen, 20,92 persen, 12,71 persen, 5,14 persen, dan 4,75 persen,” pungkas Suntono.

Sumber: fajar.co.id

Read More

Tahun 2021 Ini, Ada Penambahan Tiga Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tahun ini akan ada penambahan empat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) yang mulai beroperasi, terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, saat ini telah terdapat 23 smelter yang telah beroperasi.

Adapun empat smelter baru yang ditargetkan mulai beroperasi tahun ini antara lain:

1. Smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di Halmahera Timur, Maluku Utara

Dia mengatakan, progresnya saat ini sudah mencapai 97,7%. Proyek smelter ini menurutnya terkendala pasokan listrik, sehingga belum bisa beroperasi. Saat ini pihak Antam dikabarkan telah melelang pengadaan listrik.

Diharapkan, imbuhnya, dalam waktu dekat pada Juli 2021, instalasi listrik di smelter tersebut akan rampung.

“Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, Juli, akan selesai instalasi listrik di lokasi tersebut,” ucapnya.

2. Smelter Nikel PT Smelter Nikel Indonesia

Dia mengatakan, saat ini sudah terbangun 100% dan sudah berhasil melakukan uji coba produksi. Namun, kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional.

3. Smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten

Dia mengatakan, proyek ini sudah terbangun sebesar 100%, dan sudah mulai produksi.

“Sudah terbangun 100% dan mulai kegiatan produksi dan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujarnya.

4. Smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah

Dia mengatakan, proyek smelter ini telah terbangun 99,87%. Tapi saat ini masih menunggu tenaga ahli dari China.

“Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan smelter baru yang beroperasi pada 2020 hanya sebanyak dua smelter yakni smelter nikel. Dengan demikian, total smelter nikel yang beroperasi hingga 2020 mencapai 13 smelter.

Sementara smelter untuk komoditas lainnya yakni tembaga tetap tidak berubah dari tahun sebelumnya hanya dua smelter, bauksit dua smelter, besi satu smelter, dan mangan satu smelter. Dengan demikian, pada 2020 terdapat 19 smelter yang telah beroperasi.

Sementara pada 2021, ditargetkan tambahan empat smelter baru sehingga total smelter yang beroperasi akan mencapai 23 smelter. Dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Sementara kebutuhan investasi untuk membangun 53 smelter sampai dengan 2024 tersebut yakni mencapai US$ 21,59 miliar. Dengan rincian investasi untuk smelter nikel sebesar US$ 8 miliar, bauksit sebesar US$ 8,64 miliar, besi sebesar US$ 193,9 juta, tembaga US$ 4,69 miliar, mangan sebesar US$ 23,9 juta, serta timbal dan seng sebesar US$ 28,8 juta.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More