Kementerian ESDM Akan Batasi Pembangunan Smelter Nikel Kelas Dua

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan agar pembangunan smelter nikel kelas dua berupa smelter feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi. Salah satu alasannya adalah permasalahan nilai tambah.

Estimasi harga ekspor untuk FeNi diperkirakan akan berada di kisaran US$ 15.500 per ton pada 2025 mendatang, lalu nikel matte kisaran US$ 14.000 per ton, cukup jauh jika dibandingkan dengan nikel sulfat yang harganya diperkirakan bisa mencapai US$ 20.500 per ton.

Dengan asumsi penjualan feronikel pada 2025 mencapai 100 ribu ton dan estimasi harga di atas, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 1,55 miliar dan penerimaan negara sekitar US$ 135,63 juta. Sementara untuk nikel sulfat, dengan perkiraan penjualan sebanyak 100 ribu ton, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 2,05 miliar dan penerimaan negara sebesar US$ 153,75 juta.

Dengan demikian, ada perkiraan tambahan penerimaan negara sebesar US$ 18,12 juta atau sekitar Rp 263 miliar (asumsi kurs Rp 14.500 per US$).

Berdasarkan perkiraan tersebut, maka hilirisasi nikel akan didorong ke pembangunan smelter nikel sulfat yang lebih memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Untuk diketahui, nikel sulfat bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Indonesia pun berencana membangun dan mengembangkan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Selain masalah nilai tambah, pembatasan smelter nikel kelas dua untuk FeNi dan NPI juga karena untuk menjaga ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah.

Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan cadangan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto angkat bicara mengenai usulan pembatasan smelter feronikel dan NPI ini. Dia pun mengaku sepakat dengan usulan ini agar Indonesia semakin bergerak ke industri yang semakin hilir, terlebih bila pembangunan smelter nikel sulfat hingga baterai terus didorong.

“Saya setuju program ini, kita benar-benar bergerak semakin ke hilir,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021).

Demi terus mendorong hilirisasi nikel ini, menurutnya peran aktif dari Kementerian Perindustrian harus terus didorong.

“Untuk itu, peran aktif kementerian perindustrian harus didorong. Kita bersyukur karena hari ini diputuskan dalam paripurna DPR, bahwa Kementerian Perindustrian menjadi mitra komisi VII,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Indonesia Harus Kejar Penguasaan Teknologi Baterai Untuk Kendaraan Listrik

NIKEL.CO.ID – National Battery Research Institute (NBRI) mengatakan Indonesia perlu terus mengejar upaya untuk menguasai teknologi dari membuat bahan material baterai hingga baterai litium untuk kendaraan listrik.

“Ini sangat penting karena jika Indonesia akan memulai pembuatannya, tetapi tanpa memikirkan sumber daya lokal, rantai pasokannya akan memakan biaya banyak,” kata Pendiri NBRI sekaligus Presiden Perkumpulan Masyarakat Riset Material-Indonesia (President of Materials Research Society-Indonesia) Evvy Kartini dalam “International Conference on Battery for Renewable Energy and Electric Vehicle 2021” (ICB-REV 2021), Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Evvy mengatakan Indonesia memiliki bahan mineral untuk membuat baterai, di antaranya nikel di mana Indonesia merupakan penghasil terbesar nikel di dunia. Dengan kekayaan itu, Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan sumber daya mineralnya secara optimal sehingga bisa menyokong sendiri kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di masa depan tanpa bergantung pada pihak luar.

Namun, kata dia, tentunya Indonesia harus bisa menguasai teknologi untuk memproses sumber daya nikel itu menjadi endapan nikel-kobalt hidroksida (MHP) yang diperlukan untuk membuat baterai, dan Indonesia perlu terus mengejar penguasaan teknologi itu.

“Masa depan kendaraan listrik adalah nikel, dan nikel akan menggantikan bensin,” tuturnya.

Penguasaan teknologi dalam membuat baterai litium untuk kendaraan listrik menjadi fokus Indonesia dalam upaya mengembangkan industri baterai untuk kendaraan listrik sendiri. Dalam hal ini, NBRI ikut mendorong kemajuan riset baterai di Indonesia.

Evvy menuturkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, peneliti, kementerian, BUMN hingga swasta, harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun industri baterai untuk kendaraan listrik di Tanah Air. Karena, ketika ada kendaraan listrik di Indonesia, maka harus dijamin salah satu komponen pentingnya, yakni baterai listrik, terpasok dengan aman.

International Conference on Battery for Renewable Energy and Electric Vehicles menawarkan platform untuk mempertemukan dan mendiskusikan ide-ide penelitian inovatif dan mendorong kolaborasi dalam bidang baterai dari hulu ke hilir dari para ahli, baik lokal maupun internasional.

Konferensi Internasional tersebut menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menyukseskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle), komitmen dan peran Indonesia terhadap baterai dan energi baru terbarukan (EBT) secara lokal dan global di berbagai sektor ekonomi, seperti transportasi, energi, industri, dan rumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.

NBRI merupakan platform yang menyatukan ilmuwan, akademisi, mitra industri, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan yang fokus pada teknologi baterai dan energi terbarukan.

Sumber: ANTARA

Read More

Proyek Smelter Nikel RI Bakal Dibatasi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi ke depannya.

Apa alasan pemerintah membatasi pembangunan smelter nikel tersebut?

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), usulan pembatasan pembangunan pabrik nikel kelas dua berupa feronikel dan NPI dipicu oleh masih rendahnya nilai tambah dari produk feronikel dan NPI.

Terlebih, bila produk feronikel dan NPI ini tidak diolah lebih lanjut menjadi stainless steel yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Oleh karena itu, pembatasan ini juga untuk mengantisipasi pengusaha hanya mengekspor FeNi atau NPI tanpa mengolahnya lebih lanjut menjadi stainless steel.

Selain itu, ini juga untuk mendorong pembangunan smelter nikel sulfat lebih banyak. Nikel sulfat merupakan produk nikel yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Dari sisi nilai tambah, nikel sulfat memiliki nilai tambah lebih besar bila dibandingkan dengan NPI atau feronikel. Jika dibandingkan, estimasi harga ekspor untuk FeNi sebesar US$ 15.500 per ton, sementara nikel sulfat US$ 20.500 per ton. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel ketimbang smelter feronikel dan NPI.

Selain itu, pembatasan proyek smelter baru ini juga ditujukan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih nikel saprolit. Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi ini.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Pembatasan pembangunan smelter ini disebutkan menjadi salah satu sub program dari salah satu usulan program utama roadmap nikel berupa peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian.

Dalam mendorong program ini, maka akan dilakukan beberapa upaya. Selain membatasi proyek smelter feronikel dan NPI, pemerintah juga menargetkan percepatan operasi pabrik hidrometalurgi untuk mengolah nikel limonit, lalu pengembangan industri nikel sulfat (NiSO4).

Selain itu, juga didorong pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan High Pressure Acid Leaching (HPAL), serta implementasi dan penguasaan teknologi yang telah terbukti, dapat diandalkan dan kompetitif.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2021 ditargetkan ada tambahan empat smelter baru akan beroperasi, sehingga total smelter yang beroperasi tahun ini akan mencapai 23 smelter. Dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Sementara kebutuhan investasi untuk membangun 53 smelter sampai dengan 2024 tersebut yakni mencapai US$ 21,59 miliar. Dengan rincian investasi untuk smelter nikel sebesar US$ 8 miliar, bauksit sebesar US$ 8,64 miliar, besi sebesar US$ 193,9 juta, tembaga US$ 4,69 miliar, mangan sebesar US$ 23,9 juta, serta timbal dan seng sebesar US$ 28,8 juta.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pemerintah Bakal Batasi Proyek Smelter Feronikel-NPI

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan smelter nikel kelas 2 yakni untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi.

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), pembatasan ini diusulkan karena terkait nilai tambah yang rendah untuk dua produk FeNi dan NPI ini.

Jika dibandingkan, estimasi harga ekspor untuk FeNi sebesar US$ 15.500 per ton. Sementara nikel sulfat US$ 20.500 per ton. Oleh karena itu, pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter dan ekspor feronikel dan NPI, dan akan mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel.

Bahkan, smelter nikel kelas dua tersebut diusulkan untuk dikonversi menjadi smelter nikel kelas satu. Tujuannya tak lain yaitu agar nilai tambah yang diperoleh negara bisa meningkat.

Selain karena persoalan nilai tambah yang rendah, pembatasan pembangunan smelter feronikel dan NPI juga dikabarkan karena dipicu ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi.

Karena keterbatasan cadangan ini, maka eksploitasi nikel saprolit dinilai tidak boleh jor-joran.

Ekspor nikel pun diusulkan hanya dilakukan untuk produk logam nikel yang memiliki nilai tambah tinggi karena selisih nilai tambahnya cukup besar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya bijih nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Menko Luhut: Nikel RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia kini telah mendorong investasi pada hilirisasi produk turunan Nikel untuk memproduksi baterai listrik.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dengan jumlah produksi sebanyak 21 juta ton setahun, Indonesia telah menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dunia dalam bentuk Nickel Pig Iron (NPI).

“Dengan ini potensi Nikel yang besar kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat,” kata Luhut di situs Kemenko Marves, Senin, 21 Juni 2021.

Menurut Luhut, Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

“Kita juga ngga boleh baik-baik amat. Kita harus mainkan peran kita,” katanya.

Dia pun menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia diproyeksikan memasok 50 persen pasokan dunia, dibandingkan dengan 28 persen pada tahun 2020.

“Produksi nikel Indonesia akan meningkat dengan adanya smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang akan mulai beroperasi pada 2021 yang akan menghasilkan Mix Hydroxide Precipitate (MHP),” ujar Luhut.

Dengan ini potensi Nikel yang besar kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat.

Khusus tentang penanganan Covid-19 dan penguatan investasi, Menko Luhut menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk menangani dengan seimbang.

“Tapi penanganan Covid dan investasi is just like two sides of the coin, artinya kedua-duanya sama-sama penting. Jadi strategi pemerintah agar ekonomi tetap berjalan adalah dengan mempercepat proses vaksinasi,” tambahnya.

Membahas soal investasi, Menko Luhut menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada lima hal, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan baterai lithium, sektor kesehatan, infrastruktur konektifitas maritim dan penurunan emisi karbon.

Sumber: tagar.id

Read More

Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1.400 Warga di Kolaka

NIKEL.CO.ID – Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia melalui vaksinasi Covid-19, direspon cepat oleh pemerintah daerah dan pelaku industri di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka menggandeng PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) melakukan vaksinasi terhadap 1400 Warga di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dari jumlah itu, 80 persen diantaranya adalah karyawann CNI.

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang membangun smelter Nikel di Kabupaten Kolaka, CNI mendukung penuh upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi secara nasional sebagai jalan mengakhiri pandemi Covid-19.

“Target vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 1400 Warga, dimana 80 persen diantaranya adalah karyawan CNI. Tahap pertama kami diberikan sebanyak 697 vaksin yang diperuntukkan bagi karyawan dan warga, terutama mereka yang sudah berusia lanjut (manula),” kata Andi Perdana Kahar, Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 PT CNI, Senin (21/06/2021).

Andi menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi ini didahului dengan proses sosialisasi dan edukasi secara bertahap yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari tim Gugus Tugas Covid-19, dokter spesialis Paru masing-masing dokter A. Ibnu Hajar, dokter Aslan dan manajemen CNI.

Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran dan keyakinan bagi warga tentang pentingnya vaksinasi.

“Vaksinasi ini diselenggarakan oleh Dinas kesehatan Kolaka selaku vaksinator dan tidak mengurangi jam produksi perusahaan. Pelaksanaannya pun dilakukan sesuai protokol kesehatan 3 T dan 5 M agar tidak menimbulkan kerumunan,” katanya.

Manajer HRGA CNI, Siswo Poedji Priyono mengapresiasi tingginya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Ia berharap setelah vaksinasi tahap pertama ini, vaksinasi tahap berikutnya bisa segera dilakukan pada bulan depan sehingga masyarakat bisa terjangkau semua, khususnya kaum Manula.

“Dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, sangat mempermudah warga kecamatan Wolo untuk mendapatkan vaksinasi karena tempatnya jauh. CNI berkomitmen penuh dan siap memberikan fasilitas untuk mempercepat program pemerintah ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata menginstruksikan kepada seluruh karyawan dan mitranya yang berada di site Wolo PT CNI untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 demi menyukseskan program pemerintah.

Instruksi vaksinasi ini bertujuan memperkuat sistem kekebalan komunal untuk melawan virus Covid-19 yang selama ini meresahkan, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial.

Selain itu, tim gugus Civid-19 PT CNI diminta memberikan penjelasan secara detail melalui sosialisasi, kampanye dan pemasangan banner, pamflet ditempat yang starategis, guna memberikan pemahaman pada karyawan dan keluarganya, sekaligus melibatkan dokter ahli dalam sosialisasi dan pelaksanaan vaksin Covid-19.

Berdasarkan data Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara (Sultra), total warga di provinsi itu yang terinfeksi positif COVID-19 mencapai 10.697 setelah pada Sabtu (19/6/2021) bertambah 22 orang.

Dari jumlah itu, pasien sembuh mencapai 10.218 orang.

Sumber: tribunnews.com

Read More

Aturan Baru UU Minerba Berbuah Kriminalisasi Penolak Tambang

NIKEL.CO.ID – Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) terus menyisakan kontroversi. Implementasi dari aturan tersebut, bahkan telah membuka ruang kriminalisasi melalui ketentuan pasal 162.

Pasal 162 UU Minerba melarang setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dipidana dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pasal tersebut sebagai pasal karet. Pasal ini dapat mengkriminalisasi siapa saja yang menolak adanya kegiatan pertambangan. Tidak terkecuali masyarakat di lokasi tambang yang terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan di daerahnya.

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatasnamakan Gerakan #BersihkanIndonesia mengajukan uji materil atau judicial review (JR) UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin ini. Pengajuan judicial review ini didasari atas keberadaan sejumlah pasal bermasalah dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Substansi pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan: sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan Minerba; jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang; perpanjangan izin otomatis atas Kontrak Karya  dan PKP2B tanpa evaluasi dan lelang; serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan.

Uji Materil ini diajukan oleh dua warga dan dua lembaga masyarakat sipil yakni WALHI Nasional dan JATAM Kaltim. Dua warga tersebut adalah Nurul Aini (46), perempuan petani dari Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Yaman, pemuda nelayan Desa Matras, Kabupaten Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung.

Yaman menjadi salah satu korban kriminalisasi akibat kebijakan UU Minerba. Melalui pasal karet tersebut Yaman dianggap telah menghalangi kegiatan pertambangan.

Dia diketahui menolak operasi pertambangan di Bangka Belitung yang dinilai akan merusak biota laut dan mempengaruhi ruang tangkap nelayan di wilayah Belitung.

“Kalau bisa UU ini dibatalkan karena sangat memberatkan nelayan pasal 162,” katanya dalam diskusi secara virtual, Senin (21/6/2021).

Sementara Nurul Aini, yang juga menjadi salah satu korban kriminalisasi, telah mendapat berbagai intimidasi selama ini karena sikapnya yang menolak adanya kegiatan pertambangan. Intimidasi salah satunya berasal dari preman bayaran perusahaan tambang.

“Rumah saya mau dibakar. Saya sering diintimidasi preman yang dibayar oleh perusahaan. Yang jelas saya menolak tambang di wilayah Tumpang Pitu,” katanya.

Menurut dia penolakan aktivitas tambang yang ada di wilayah Tumpang Pitu bukan tanpa sebab. Hal ini lantaran kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dapat merusak lingkungan dan alam sekitar.

Untuk itu, Aini meminta agar Presiden Joko Widodo dapat turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Mengingat kehidupan masyarakat di wilayah Banyuwangi sudah nyaman sebagai petani dan nelayan.

“Tidak mengharapkan tambang. Jadi prinsipnya kita bisa hidup tanpa emas tapi tidak bisa hidup tanpa air,” katanya.

Lasma Natalia, penasehat hukum penggugat mengatakan, pada usia Jokowi yang beranjak 60 tahun, ia berdoa agar Sang Presiden bisa kembali ke jalan yang lurus dan mampu melihat lebih terang. Bahwa dampak industri pertambangan hulu dan hilir sudah mengerikan.

“Cara yang paling ringan untuk bisa mewujudkan itu adalah dengan mencabut UU Minerba. UU yang disahkan itu hanya akan melegitimasi perampasan hidup rakyat dan perusakan lingkungan di hulu dan hilir sektor minerba,” kata Lasma.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan UU Minerba adalah gambaran utuh oligarki yang telah menguasai kebijakan negara. Pengesahan di tengah rakyat sedang dicekik krisis dan pandemi, batas antara penguasa dan pengusaha dalam proses lahirnya perundang-undangan semakin kabur, yang justru terlihat menyatu oleh kepentingan bisnis.

“UU ini sangat terlihat dibuat untuk memenuhi kepentingan tambang dan menyingkirkan hak warga negara yang dijamin konstitusi,” katanya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Bahlil: Hilirisasi Industri Sejalan Visi Transformasi Ekonomi

NIKEL.CO.ID – Hilirisasi industri di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) perlu terus didorong agar nilai tambah pengelolaannya bisa dinikmati di dalam negeri. Semangat hilirisasi tersebut sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah.

“Kita dulu punya kekayaan hutan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak kenal hutan kita, hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Tapi dari semua itu, berapa perusahaan besar kita yang masuk 10 besar dunia pemain mebel? Tidak ada. Karena kita ekspor kayu log. Termasuk saya dulu, karena dulu mau dapat uang cepat, tahun 2002,” kata Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rakornas Percepatan Investasi, yang digelar Hipmi, Sabtu (19/6/2021).

Meski sempat tergiur uang cepat itu, Bahlil pun menyadari hal itu salah. Pasalnya, Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah apapun karena praktik ekspor bahan baku seperti itu.

“Akhirnya, nilai tambah dirasakan negara-negara yang menerima kayu log. Tiongkok, Malaysia, Jepang, Korea, itu sekarang yang jadi pemain industri mebel terbesar dunia. Bahan bakunya dari Indonesia. Gila nggak? Kenapa kita tidak membangun hilirisasi?” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di komoditas lain, yakni emas. Bahlil menyebut 90 persen cadangan emas Freeport di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Namun, Indonesia justru tidak memiliki industri hilirnya. “Bahkan kita kirim ekspor copper (tembaga) ke luar negeri. Nilai tambahnya siapa yang dapat? Di luar. Hampir habis,” katanya.

Di komoditas perikanan, lanjut Bahlil, Indonesia juga kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Demikian pula dengan komoditas batu bara yang mayoritas diekspor, tapi di sisi lain Indonesia masih mengimpor gas.

Bahan Baku

Lebih lanjut, dengan semangat sama, pemerintah kini gencar mengembangkan industri baterai untuk kendaraan listrik yang bahan baku utamanya, yakni nikel, melimpah di Tanah Air. Pemerintah dengan tegas melarang ekspor bijih nikel agar nantinya mimpi untuk bisa menjadi pemasok baterai kendaraan listrik dunia bisa tercapai.

Upaya tersebut, lanjut Bahlil, bukan hanya sekadar dongeng. Saat ini sudah ada dua perusahaan raksasa yakni LG dan CATL yang akan segera membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasi LG mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar 142 triliun rupiah, sementara rencana investasi CATL mencapai 5,2 miliar dollar AS.

“Untuk LG, sudah mulai groundbreaking akhir Juli, paling lambat awal Agustus. Itu kita bangun. Jadi, ini bukan hanya cerita dongeng,” pungkas Bahlil.

Sumber: Koran Jakarta

Read More

Bahlil Ungkap Pabrik Baterai Mobil Listrik RI Rp 142 T Dibangun Juli

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan pabrik baterai mobil listrik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG asal Korea Selatan (Korsel) dibangun pada Juli 2021.

“LG ini sudah mulai groundbreaking bulan Juli, paling lambat Agustus awal kita sudah kita bangun, ini bukan cerita dongeng, ini sudah kita lakukan,” jelasnya dalam Rakornas dengan HIPMI secara virtual, Sabtu (19/6/2021).

Pabrik baterai mobil listrik ini akan menjadi yang pertama di Asia bahkan di dunia. Nilai investasi diperkirakan mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. Bahlil juga menyebut investasi ini menjadi yang pertama kali dan terbesar pasca reformasi.

“Kita sudah membangun kerja sama dengan LG sebesar US$ 9,8 billion atau Rp 142 triliun. Ini investasi terbesar pasca reformasi baru kali ini,” katanya.

Bahlil mengungkap bahan-bahan untuk pembuatan baterai mobil listrik 50% ada Indonesia, terutama nikel. Dia tegaskan pemerintah telah melarang ekspor nikel agar bisa menjadi menjadi produsen baterai terbesar di dunia.

“Kenapa Indonesia melarang ekspor nikel? Agar Indonesia menjadi produsen terbesar untuk baterai dunia. Jadi kita tidak boleh hanya menjadi ekspor-ekspor bahan baku terus,” tegasnya.

“50% kompenen dari baterai mobil listrik adalah baterai, dan baterai itu bahan bakunya paling besar itu adalah nikel dan nikel 25% total cadangan dunia itu ada di Indonesia, mangan ini paling banyak di Sulawesi Tenggara, lalu Kobalt yang merupakan produk turunan dari nikel. Hanya litiumnya kita impor dari Australia,” tambahnya.

Bahlil berharap pengusaha tambang nikel yang sudah berizin khususnya di daerah ikut andil dalam proyek besar tersebut. Dia juga tegaskan pengusaha besar dan investor asing harus melibatkan pengusaha daerah.

“Harapannya, teman-teman yang sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di daerah bisa berkolaborasi dengan investor-investor yang masuk di Indonesia maupun pengusaha dalam negeri,” terangnya.

Sistem kolaborasi itu telah tertuang dalam UU Cipta Kerja. Bahlil menyebutkan dalam UU itu dijelaskan setiap investasi yang masuk ke Indonesia wajib melibatkan pengusaha daerah.

“Investasi yang masuk wajib bergandengan dengan pengusaha daerah kalau nggak bisa bagaimana caranya biar bisa dengan cara kita, nggak boleh pengusaha daerah hanya jadi penonton, pengusaha daerah harus ikut, dan harus ikut mengambil bagian,” tandanya.

Sebagai informasi, pabrik baterai mobil listrik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG berada di Kota Deltamas, Karawang, Jawa Barat.

Pembangunan tahap pertama ini memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 gigawatt hours (GWh), yang akan dipakai untuk kendaraan listrik dari Hyundai.

Sumber: detik.com

Read More

Luhut: Hilirisasi Nikel RI Bikin Tesla Bingung

NIKEL.CO.ID – Pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor pertambangan mineral khususnya nikel. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan hilirisasi sudah berjalan selama tujuh tahun.

Dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 dan Rakernas XIII Apkasi Tahun 2021 di Bali yang disiarkan YouTube Apkasi, Sabtu (19/06/2021), Luhut bahkan mengatakan jika raksasa mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla Inc. sampai bingung melihat hal tersebut.

“Pengembangan hilirisasi, tujuh tahun itu kerjakan, ini banyak yang sangat gak tahu, Tesla saja bingung lihat ini,” ungkapnya.

Luhut menyebut hilirisasi membutuhkan investasi yang sangat besar. Dia juga menyebut jika hilirisasi tidak hanya dikerjakan oleh pekerja dari China saja.

Misalnya, imbuh Luhut, di Morowali dari 50 ribu pekerja, pekerja yang berasal dari China hanya sekitar 4.000 saja. Dan pekerja ini nantinya akan diganti secara bertahap dengan lulusan Politeknik Morowali.

“Kita harap 2024 sudah produksi lithium baterai dan produksi nanti battery pack sampai 100 mega watt (MW) simpan energi. Mobil listrik akan lebih awal produksi hanya baterai akhir 2023 atau 2024,” kata Luhut.

Lebih lanjut, dia mengatakan sekarang di Indonesia sudah ada industri baru yang terintegrasi dari timur sampai ke barat. Menurut Luhut, tanggal 3 Juli nanti di Bintan akan ada pengapalan pertama untuk alumina.

“Investasi hampir US$ 2 miliar akan berkembang dan kita kembangkan di Kalimantan Barat. Lihat lagi di Morowali akan lihat ekspor perdana dari High Pressure Acid Leach (HPAL) bangun dari baterai lithium,” jelasnya.

Eks Kepala Kantor Staf Presiden itu menyebut semua ini terintegrasi dan sebagian besar investasinya dari China. Namun ada juga dari Prancis, Indonesia, dan Australia. Menurutnya, Indonesia saat ini kena anti dumping oleh China karena cost yang lebih murah.

“Karena cost kita lebih murah dari China, kita dikenakan pajak tambahan karena lebih murah dari barang yang diproduksi sama di China,” paparnya.

Kenapa produk Indonesia lebih murah? Luhut menjelaskan jika listrik di tanah air tergorlong murah, yakni US$ 5 sen per kilowatt-hour (kwh), ongkos transportasi US$ 1-2 per ton. Sementara China listriknya US$ antara 9-12 per kWh dan transportasi US$ 5-10 per ton.

“Kalau bisa kelola negara dengan bagus Indonesia ini akan jadi negara yang baik. Indonesia masuk ke dalam global supply chain. Hilirisasi nikel ini buat ekspor baja menguat. Tahun ini akan bisa hampir US$ 20 miliar ini buat salah satu penopang ekonomi kita,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More