Kementerian ESDM Terus Ekplorasi Potensi Logam Tanah Jarang dan Nikel

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihaknya berusaha terus mengekplorasi potensi Logam Tanah Jarang atau Rare Earth Element (REE) serta potensi nikel di Indonesia.

“Kita punya sumber daya REE yang banyak, REE ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kita juga punya nikel yang banyak, di mana nikel juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik,” tutur Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agung Pribadi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (27/2/2021).

“Ini adalah energi kita ke depan dan Indonesia bisa memainkan rule yang sangat penting dalam menyediakan energi baterai listrik, sehingga kemudian ke depan kita bisa lebih memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan. Kita punya potensi yang sangat besar,” tambahnya.

Ia mengatakan ekplorasi tersebut merupakan tugas Badan Geologi untuk menginventarisasi berapa banyak REE yang dimiliki Indonesia. Agung mencatat saat ini REE memang belum dimanfaatkan sebagai sumber energi di Indonesia.

Ia cuka mengharpakan potensi REE Indonesia dapat mendukung perkembangan EBT di Indonesia.

“Tugasnya Badan Geologi bagaimana menginventarisasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatakan dan mendukung pemanfaatan EBT yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, batubara nanti kita manfaatkan untuk energi yang lain atau diolah menjadi energi bentuk lain seperti DME, sehingga industri lain bisa terbantu dari adanya sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya ini,” ujar Agung.

ke depan, imbuh Agung, Pemerintah ingin memanfaatkan EBT yang ramah lingkungan yang harganya kini makin bersaing dengan bahan bakar fosil.

“Mudah-mudahan ke depan EBT bisa lebih murah lagi, sejalan dengan berkembangnya teknologi. Regulasinya juga memihak kepada EBT sehingga bisa dikembangkan pemanfaatannya. Semoga rencana kita (bauran energi dari EBT) 23% di 2025 ini bisa terkejar,” tutup Agung.

Diwaktu yang sama Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono mengatakan pihaknya juga melakukan eksplorasi terhadap potensi batubara. Nantinya Badan Geologi akan melakukan karakterisasi jenis batubara sehingga pemanfaatan batubara bisa beragam, sejalan dengan upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Begitupun dengan potensi mineral yang ada di dalam bumi Indonesia. Rekomendasi terkait potensi minerba akan disampaikan ke Ditjen Minerba.

Yang terbaru, Badan Geologi juga melakukan eksplorasi Geologi, Geofisikia, dan Geokimia (3G) terhadap potensi panas bumi. Sebagaimana diketahui, potensi panas bumi Indonesia adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

“Untuk panas bumi, kami melakukan survei 3G, yang hasilnya adalah berupa WK. Tahun ini kami juga akan melakukan pemboran slimhole. Diharapkan data yang kami hasilkan selama ini menjadi lebih baik dan lebih akurat, sehingga nenti menarik para investor masuk mengusahakan energi dari panas bumi,” tutur Eko.

Sumber: akurat.co

Read More

Kekurangan Bahan Baku Nikel, Tesla Beralih Pakai Baterai Tipe Lain Untuk Genjot Produksi Model 3

NIKEL.CO.ID – Tesla tampaknya menghadapi masalah baru, yakni kekurangan bahan baku berupa nikel yang dibutuhkan dalam pembuatan baterai untuk Model 3 Standar Range.

Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Tesla, Elon Musk melalui cuitan di akun Twitternya @elonmusk pada Februari (26/02/2021).

“Nikel menjadi perhatian terbesar kami dalam meningkatkan produksi baterai lithium-ion,” cuit Elon.

Adanya masalah itu membuat Elon Musk memutuskan untuk memilih alternatif yang ada, yakni menggunakan baterai tipe lain.

“Itulah mengapa kami beralih menggunakan katoda berbahan besi (baterai lithium iron phosphate) pada mobil listrik (Tesla Model 3) tipe Standard Range. Alasannya karena jumlah bahan baku besi dan lithium sangat melimpah,” ungkap Elon.

Melansir dari Carscoops.com, baterai lithium iron phosphate atau LFP sebetulnya sudah digunakan pada Tesla Model 3 Standard Range yang dipasarkan di China.

Penggunaan baterai ini juga diduga menjadi salah satu alasan Model 3 Standard Range bisa dijual dengan harga lebih terjangkau di Negeri Tirai Bambu.

Berarti, ada kemungkinan harga Tesla Model 3 Standard Range nantinya bisa turun karena menggunakan baterai LFP.

Selain itu, penggunaan baterai LFP juga bisa menguntungkan Tesla, sebab mereka tidak perlu lagi melakukan penghentian sementara produksi mobil listriknya di masa mendatang.

Sumber: GridOto.com

Read More

Tiga Smelter Nikel Beroperasi, Produksi Feronikel 2021 Melonjak

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi feronikel dari smelter di dalam negeri pada 2021 ini melonjak 45% menjadi 2,1 juta ton dari 1,45 juta ton pada 2020.

Hal tersebut tercantum dalam data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lonjakan tersebut sejalan dengan target beroperasinya tiga smelter nikel baru pada tahun ini.

Hal tersebut sempat diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan 2020 sebanyak 19 smelter dan 2021 sebanyak 23 smelter,” ungkapnya saat konferensi pers ‘Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2020 Dan Rencana Kerja Tahun 2021’, Kamis (07/01/2021).

Sedangkan untuk produksi Nickel Pig Iron (NPI) pada 2021 ditargetkan hanya naik 4,7% mencapai 901 ribu ton, dibandingkan realisasi produksi 2020 yang sebesar 860.484 ton.

Di sisi lain, produksi nickel matte justru diperkirakan turun 15% menjadi 78.000 ton pada 2021, dari 91.704 ton pada 2020. Perkiraan penurunan produksi nickel matte pada tahun ini juga sejalan dengan penurunan produksi dari PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Vale merupakan salah satu produsen nickel matte terbesar di Indonesia.

Sepanjang 2020, Vale mencatatkan peningkatan produksi nikel dalam matte menjadi 72.237 ton, naik 2% dibandingkan 2019 yang sebesar 71.025 ton. Sementara pada 2021 ini perusahaan memperkirakan produksi nickel matte turun karena adanya perbaikan tungku (furnace) smelter mulai Mei-November 2021 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Keuangan Vale Bernardus Irmanto beberapa waktu lalu.

Pemerintah kini terus mendorong hilirisasi sektor tambang, termasuk nikel. Hal ini terlihat dari gencarnya pemerintah mendekati sejumlah perusahaan baterai lithium hingga mobil listrik untuk membangun industri baterai hingga mobil listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir di Tanah Air.

Sejumlah perusahaan asing dan lokal bahkan kini dikabarkan sedang melakukan uji tuntas (due diligent) untuk mengakuisisi pertambangan nikel di Indonesia. Selain itu, semakin meningkatnya harga nikel juga mendorong penambang yang ada saat ini meningkatkan produksinya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey.

“Untuk proses akuisisi, memang ada beberapa perusahaan tambang yang banyak diminati oleh perusahaan asing dan lokal untuk diakuisisi sebagian sahamnya, tapi setahu kami saat ini sedang dalam proses due diligent,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/02/2021).

Meidy mengatakan, semakin banyaknya calon investor yang berminat mengakuisisi tambang nikel ini juga dipicu oleh semakin tingginya harga nikel.

“Apalagi harga sekarang untuk HPM (Harga Patokan Mineral) naik terus,” ujarnya.

Berdasarkan data MODI per Jumat (26/02/2021), pada Januari 2021 produksi NPI pada mencapai 68.370 ton, feronikel 116.055 ton, dan nickel matte 6.088 ton.

Komoditas nikel menjadi salah satu yang ‘kebal’ terhadap dampak pandemi Covid-19, terlihat dari capaian produksi 2020 yang melebihi target.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Investor Serbu Tambang Nikel RI Demi Pabrik Baterai

NIKEL.CO.ID – Gencarnya pemerintah mendekati sejumlah calon investor kelas dunia untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Tanah Air ternyata turut berdampak pada sektor hulu atau pertambangan nikel di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, saat ini terdapat sejumlah perusahaan asing dan lokal sedang melakukan uji tuntas (due diligent) untuk mengakuisisi pertambangan nikel di Indonesia.

“Untuk proses akuisisi, memang ada beberapa perusahaan tambang yang banyak diminati oleh perusahaan asing dan lokal untuk diakuisisi sebagian sahamnya, tapi setahu kami saat ini sedang dalam proses due diligent,” ungkapnya, Jumat (26/02/2021).

Meidy mengatakan, semakin banyaknya calon investor yang berminat mengakuisisi tambang nikel ini juga dipicu oleh semakin tingginya harga nikel.

“Apalagi harga sekarang untuk HPM (Harga Patokan Mineral) naik terus,” ujarnya.

Sementara bagi penambang nikel yang telah beroperasi saat ini menurutnya mereka memanfaatkan kondisi harga dan kondisi saat ini dengan meningkatkan produksi bijih nikel.

“Kapasitas produksi bijih nikel mulai ditingkatkan oleh para penambang, sesuai kuota persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, harga mineral acuan untuk nikel pada Februari 2021 ini mencapai US$ 17.434 per dmt, naik 24% dibandingkan Februari 2020 yang sebesar US$ 14.030 per dmt.

Salah satu perusahaan yang kini gencar mengakuisisi tambang nikel yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM). Perusahaan batu bara milik Kiki Barki ini pada Senin kemarin kembali mengumumkan mengakuisisi perusahaan nikel, setelah pada awal Februari ini perusahaan juga baru saja mengakuisisi 51% saham PT Position milik Aquila Nickel Pte Ltd, perusahaan tercatat di Singapura, senilai US$ 80.325.000 atau setara Rp 1,12 triliun (kurs Rp 14.000 per US$).

Pada Senin lalu Harum melalui anak usahanya, PT Tanito Harum Nickel, membeli 259.603 saham baru atau 24,5% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT Infei Metal Industry atau PT IMI dengan harga jual beli sebesar US$ 68,60 juta.

Nilai akuisisi ini setara dengan Rp 960,40 miliar.

PT IMI adalah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan bergerak di bidang pemurnian nikel (smelter).

Direktur Utama Harum Energy Ray A Gunara mengatakan tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha hilir penambahan nikel milik perusahaan ke tahap pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah.

“Tidak ada dampak material dari pembelian saham tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/2/2021).

Pada Juni 2020 lalu Harum juga mengakuisisi Nickel Mines Limited asal Australia senilai AUD 34,26 juta atau setara Rp 369 miliar.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Marak Akuisisi Tambang Nikel, Begini Menurut Perhapi

Pemerintah sebaiknya membuat batasan berupa pembuatan peraturan agar proses akuisisi tidak menyebabkan terjadinya penguasaan lahan IUP yang besar dan dikuasai oleh pihak tertentu.

NIKEL.CO.ID – Akhir-akhir ini sejumlah perusahaan batu bara mulai melebarkan bisnisnya ke komoditas nikel. Sejumlah tambang nikel di Indonesia pun disebut-sebut tengah dilirik untuk diakuisisi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli melihat tren akuisisi perusahaan nikel disebabkan oleh sejumlah hal.

Salah satunya adalah adanya amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang ditegaskan kembali dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel untuk membangun pabrik pengolahan nikel sendiri atau melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan pabrik pengolahan.

“Ketentuan ini menyebabkan perusahaan yang tidak mampu membangun pabrik pengolahan, keterbatasan dana dan teknologi, keterbatasan pemasaran di dalam negeri maupun ke luar negeri melakukan kerja sama. Umumnya perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan nikel yang beroperasi di Indonesia, umumnya juga memiliki wilayah pertambangan sendiri,” ujarnya, Kamis (25/2/2021).

Di satu sisi, perusahaan pabrik pengolahan juga ingin memastikan bahan baku untuk pabriknya dapat terjamin pasokannya secara terus-menerus.

Selain itu, kata Rizal, terdapat sejumlah IUP nikel yang mati suri dan lama tidak beroperasi semenjak pelarangan penjualan bijih nikel ke luar negeri. Sementara itu, kewajiban perusahaan sebagai pemegang IUP, seperti berupa pajak, PNBP, kewajiban teknis dan lingkungan lainnya masih tetap berlaku sehingga menyebabkan beban keuangan bagi perusahaan.

Lalu, adanya ekspansi usaha dari perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan untuk menambah portofolio di bidang tambang nikel atau pengembangan bisnis dengan melihat perkembangan industri nikel tersebut dan mengharapkan potensi pertumbuhan pendapatan.

“Dengan kondisi inilah sehingga akuisisi perusahaan pertambangan nikel ini terjadi,” kata Rizal.

Dengan adanya tren akuisisi ini, dia menilai pemerintah sebaiknya membuat batasan berupa pembuatan peraturan pemerintah agar proses akuisisi tidak menyebabkan terjadinya penguasaan lahan IUP yang besar dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja.

“Perhapi menilai, pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak terjadinya monopoli penguasaan lahan IUP Nikel,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa cukup banyak perusahaan tambang yang mulai dilirik untuk diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya tidak bergerak dalam bisnis nikel.

“Memang beberapa tambang di bawah APNI itu sedang diakuisisi oleh perusahaan besar, termasuk beberapa perusahaan asing. Lebih banyak lagi dari perusahaan-perusahaan batu bara sudah mulai masuk area nikel,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, tren akuisisi tambang nikel ini akan semakin banyak ke depan karena tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas nikel tengah menjadi primadona seiring dengan didorongnya industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akuisisi Tambang Nikel Mulai Marak, Ini Penyebabnya Kata Perhapi

Read More

Ifishdeco (IFSH) Terus Kawal Keberlangsungan Proyek Smelter di Tahun Ini

NIKEL.CO.ID – Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel PT Ifishdeco Tbk (IFSH) masih terus mengerjakan proyek smelter melalui anak usahanya, PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) di kawasan Sulawesi.

Manajemen IFSH sendiri membutuhkan biaya investasi sekitar US$ 110 juta untuk pembangunan smelter tersebut ke depan. Nilai investasi tersebut diperoleh dari kas internal perusahaan dan pendanaan dari mitra strategis.

Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan, pihaknya menggarap dua proyek, yaitu smelter Blast Furnace dan smelter dengan teknologi Rotary Kin Electric Furnace (RKEF).

Pandemi Covid-19 diakui cukup mempengaruhi kelangsungan pembangunan smelter IFSH. Tak hanya terkendala dari terhambat-nya tenaga ahli dari luar negeri, perusahaan ini juga mengalami hambatan dari sisi pendanaan.

Sebenarnya, smelter Blast Furnace sudah lebih dulu didirikan oleh PT BSI. Namun, teknologi Blast Furnace yang digunakan smelter tersebut belum begitu efisien, karena 60% bahan baku produksi berasal dari batubara kokas yang mesti diimpor dari luar negeri.

Alhasil, perusahaan ini perlu melakukan upgrade terhadap infrastruktur dan teknologi smelter tersebut supaya lebih efisien.

“Sampai sekarang, sudah kami lakukan beberapa penjajakan untuk modifikasi teknologi tersebut sehingga smelter ini beroperasi kembali,” ungkap dia saat paparan publik virtual, Kamis (25/2/2021).

Mengutip berita sebelumnya, smelter Blast Furnace IFSH diharapkan dapat mulai berproduksi secara komersial pada akhir 2021 atau awal 2022 mendatang.

Setali tiga uang, IFSH juga masih terus melakukan pembicaraan dengan berbagai calon investor untuk mengembangkan sekaligus mengoperasikan smelter RKEF. Dalam catatan Kontan.co.id, smelter RKEF ini ditargetkan dapat mencapai tahap financial close di akhir 2021 dan berpotensi produksi di akhir 2023 atau awal 2024 mendatang.

Terkait kinerja operasional, IFSH berencana menjual 2 juta metrik ton bijih nikel pada tahun ini. Target ini berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB) IFSH yang telah disetujui oleh pemerintah.

Perusahaan ini dipastikan menjual seluruh bijih nikelnya ke pasar domestik seiring adanya larangan ekspor komoditas tersebut yang diberlakukan pemerintah.

“Menurut kami, sejauh ini kondisi bisnis nikel sudah lebih kondusif dengan adanya kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) yang memberikan rasa keadilan antara penambang dan pemilik smelter,” terang Ishaq.

Beberapa strategi coba diterapkan oleh IFSH untuk mendongkrak penjualan bijih nikelnya di tahun ini. Salah satunya dengan merevitalisasi infrastruktur, khususnya jetty.

Revitalisasi tersebut diperlukan supaya jetty yang dikelola IFSH dapat memuat kapal tongkang pengangkut bijih nikel dengan ukuran yang lebih besar.

Diharapkan pula ketika revitalisasi infrastruktur ini dapat dituntaskan oleh IFSH, maka ada peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan bijih nikelnya di tahun 2022 mendatang hingga di kisaran 2,5 juta metrik ton—3 juta metrik ton. Hal ini tentu bergantung pada pergerakan harga nikel di pasar.

“Proyek smelter yang dibangun atau di ekspansi di Indonesia diharapkan dapat segera beroperasi, karena itu target market kami,” tandas dia.

Sebagai informasi, per akhir tahun 2020, penjualan bijih nikel IFSH tercatat sebesar 781.767 metrik ton atau setara 98% dari target di tahun tersebut sebesar 800.000 metrik ton. Realisasi penjualan bijih nikel IFSH di tahun 2020 tampak lebih rendah dibandingkan penjualan di tahun sebelumnya yang mencapai 2.264.400 metrik ton.

Sumber: KONTAN

Read More

Kejati Sultra Telusuri Potensi Kerugian Negara dari Pemanfaatan Hutan untuk Tambang

Kejati Sultra tengah memetakan dan menelusuri semua perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan terkait pemenuhan kewajiban mereka terhadap negara.

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tengah memetakan dan menelusuri semua perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH terkait pemenuhan kewajiban mereka terhadap negara. Hal ini untuk mencegah potensi kerugian negara dari kewajiban yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Ahmad Yani, di Kendari, Kamis (25/2/2021), menuturkan, pihaknya saat ini tengah menyelidiki potensi kerugian negara dalam hal pemanfaatan kawasan hutan (PKH) untuk pertambangan. Dari proses yang berlangsung, ditemukan adanya potensi kerugian negara Rp 151 miliar dari satu perusahaan.

”Nilai itu bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk penggunaan kawasan hutan. Saat ini telah diterbitkan surat perintah baru dengan target pemulihan keuangan negara. Saat ini izinnya sudah dicabut. Namun, sebelumnya bagaimana, ya, itu yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Yani.

Perusahaan yang wajib membayar PNBP kawasan hutan adalah mereka yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Nilai PNBP berdasarkan luas kawasan hutan yang dipakai dalam pertambangan.

Menurut Yani, tim di lapangan sedang bekerja memetakan potensi kerugian negara dalam hal penggunaan hutan secara menyeluruh. Hal itu meliputi memeriksa dokumen dan mengecek hingga pemerintah pusat terkait pembayaran PNBP dan izin lengkap perusahaan.

Berdasarkan data supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018, total ada 50 perusahaan pertambangan yang memiliki IPPKH di Sultra. Mayoritas perusahaan ini meminjam kawasan hutan untuk pertambangan nikel dan sebagian lainnya untuk emas atau aspal.

Nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 151 miliar itu untuk satu perusahaan saja. Untuk yang lainnya, masih dalam penyidikan.

Sebanyak 23 IPPKH atau sekitar 46 persen di antaranya berlokasi di Kabupaten Konawe Utara. Selebihnya tersebar di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Buton Tengah, Bombana, dan Kota Baubau.

Kepala Seksi Intelijen Kejati Sultra Alex Rahman menuturkan, penyelidikan terkait PNBP penggunaan hutan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tim yang telah dibentuk bekerja menyelidiki tidak hanya satu perusahaan, tetapi juga semua perusahaan pemegang izin yang belum membayar kewajiban.

”Nilai potensi kerugian negara Rp 151 miliar itu untuk satu perusahaan saja. Untuk yang lainnya, masih dalam penyidikan,” kata Alex.

Selain PNBP penggunaan kawasan hutan, ujar Alex, Kejati Sultra juga tengah menggiatkan penyelidikan terkait realisasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan. Dari proses yang berlangsung, telah ada dua perusahaan yang menitipkan dana PPM, masing-masing Rp 3,4 miliar dan Rp 1,5 miliar.

Penggunaan kawasan hutan di Sultra untuk pertambangan telah lama berlangsung. Sebagian melakukan secara legal dengan mengurus IPPKH, sementara lainnya melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan.

Pertengahan 2020, penambangan di kawasan hutan di Blok Matarape berlangsung secara terbuka. Penambangan ilegal yang dilakukan di kawasan Langgikima, Konawe Utara, tersebut telah membuka lebih dari 100 hektar kawasan hutan. Belum ada pihak yang ditangkap dari kejadian ini. Di kabupaten yang sama, pada Maret 2020, tim dari Bareskrim Polri menyegel puluhan alat berat milik tujuh perusahaan setelah mengeruk nikel di kawasan hutan lindung.

Pada 2016, KPK juga menangkap Gubernur Sultra Nur Alam terkait korupsi pertambangan nikel. Ia lalu divonis 12 tahun penjara. Selain menerima suap, dari hasil aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah, pihak pemberi suap, jumlah material kerusakan lingkungan mencapai Rp 2,7 triliun.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari kerugian ekologi sekitar Rp 1,4 triliun, kerugian ekonomi Rp 1,1 triliun, serta kerugian akibat biaya pemulihan lingkungan Rp 31,03 miliar.

Nur Arafah, ahli lingkungan dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, menjelaskan, kerugian negara dari kawasan hutan dengan nilai ratusan miliar rupiah dari satu perusahaan terhitung sangat kecil. Sebab, bisa saja sejak awal ukuran hutan, biodiversitas, dan berbagai hal di dalam hutan tersebut telah dikurangi dalam penghitungan sebelum izin keluar.

Nilai itu juga baru dari satu perusahaan, padahal ada puluhan hingga ratusan perusahaan yang beroperasi, baik secara legal maupun ilegal. ”Yang penting untuk ditelusuri, itu sudah berjalan bertahun-tahun, kenapa baru sekarang menjadi temuan. Di mana pengawas dan orang dari kehutanan itu sendiri. Jangan sampai ini melibatkan juga oknum tertentu,” tuturnya.

Kerusakan hutan, sambung Arafah, tidak hanya merugikan secara materi. Salah satu kerugian yang paling utama adalah terjadinya kerusakan lingkungan skala besar. Hal ini berdampak buruk terhadap masyarakat hingga generasi ke depan. Oleh karena itu, pelanggaran lingkungan harus diusut hingga benar-benar tuntas.

Sumber: kompas.id

Read More

Hadapi Gugatan Uni Eropa, Mendag: Nikel Indonesia untuk Kemajuan Masa Depan Bangsa

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials. Pemerintah Indonesia akan selalu memperjuangkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara demi kemajuan Indonesia.

Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body – WTO) pada 22 Februari 2021.

“Pemerintah Indonesia telah siap untuk memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan UE. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” jelas Mendag Lutfi.

Mendag juga menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk dihadapi secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Untuk itu, lanjut Mendag, Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang,” tegasnya.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI

Read More

Terkait Kasus Asabri, 3 Tambang Nikel Milik Heru Hidayat Disita Kejagung

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita tambang nikel milik tersangka kasus Asabri, Heru Hidayat. Tambang nikel yang disita milik Presiden PT Trada Alam Minera itu berada di Sukabumi, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Sulawesi sudah kita sita ya, tambang nikel, punya Heru Hidayat, Sukabumi proses, Kalimantan Tengah masih proses itu,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021).

Febrie menerangkan pihaknya saat ini tengah fokus pada pengembalian aset-aset besar. Dengan begitu, kerugian keuangan negara akibat kasus perusahaan pelat merah itu dapat segera kembali.

“Jadi kita konsentrasi aset-aset yang besar, mudah-mudahan dengan perusahaan tambang-tambang ini nanti ada appraisal nilai yang mudah-mudahan uang Asabri bisa dihitung pengembaliannya cukup besar, sampai sekarang kan masih diupayakan,” tuturnya.

Selain tiga tambang milik Heru, penyidik menyita satu tambang milik tersangka Asabri lainnya, yakni Benny Tjokrosaputro. Namun, Febrie belum memerinci lokasi tambang milik Komisaris PT Hanson International itu.

“Iya, kalau tambang Heru, tiga tambang Heru, satu tambang Benny Tjokro,” katanya.

Diketahui, Kejagung juga telah menyita 17 bus pariwisata dari garasi PT Restu Wijaya, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bus-bus tersebut disita karena diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi PT Asabri dengan tersangka Sonny Widjaja.

“Dari perkara tindak pidana korupsi Asabri atas nama tersangka Letjen Purnawirawan TNI Sonny Widjaja,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, M Anshar, kepada para wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/2).

Tim penyidik Kejagung yang berjumlah 7 orang tersebut sebelumnya memeriksa dua saksi pada Selasa (23/2) siang. Kemudian pada malam harinya langsung melakukan penindakan berupa penyitaan aset bus pariwisata di garasi bus di Jalan Bangak-Simo, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Boyolali.

Sebelumnya, penyidik Kejagung juga telah menyita 20 kapal milik Heru Hidayat. Kejagung menyebut LNG Aquarius itu merupakan salah satu kapal yang disita dan terbesar se-Indonesia.

“Ada 20 kapal disita, kasus Asabri punya HH, kejar ke mana dapat. Kapalnya 1 terbesar di Indonesia, untuk angkut, jenis kapalnya Liquefied Natural Gas, nama kapalnya LNG Aquarius,” kata Febrie Adriansyah.

Selain itu, Kejagung menjabarkan sitaan tanah sementara yang dikumpulkan terkait kasus Asabri. Total saat ini, ada 413 hektare lahan yang disita atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bentjok).

“Jadi seluruhnya 413 hektare, seluruhnya Bentjok,” kata Febrie Adriansyah.

Berikut ini 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Asabri:

1. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016

2. Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020

3. Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015

4. Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019

5. Ilham W Siregar sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012-2017

6. Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan

7. Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera

8. Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk

9. Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations

Sumber: detik.com

Read More

Makin Panas, RI Vs Uni Eropa Perang Gugatan Soal Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE/Uni Eropa) atas sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials, khususnya terkait larangan ekspor nikel oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan selalu memperjuangkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara demi kemajuan Indonesia. Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body – WTO) pada 22 Februari 2021.

“Pemerintah Indonesia telah siap untuk memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan UE. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” jelas Mendag Lutfi dalam pernyataan resminya, Kamis (25/2/2021).

Mendag juga menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Lutfi.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk dihadapi secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Menurut Lutfi, pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang,” tegasnya.

Tuduhan dan upaya litigasi UE tersebut dinilai sangat mengedepankan kepentingan ekonomi dan industrinya tanpa memperhatikan hak berdaulat bangsa dan rakyat Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin mengatur dan mengelola sumber dayanya secara terukur dan berkesinambungan.

Dengan dalih menjaga ketersediaan bahan baku bagi kebutuhan industrinya serta opini bahwa kebijakan Indonesia sebagai bentuk distorsi terhadap perdagangan internasional, UE mencoba menghalangi upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kemakmuran dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang dengan cara yang lebih baik, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Menggunakan alasan bertentangan dengan ketentuan WTO dan mengganggu mekanisme perdagangan internasional, langkah UE tersebut telah menegaskan suatu pandangan bahwa UE sebagai kelompok ekonomi maju ingin mengamankan kepentingannya, meskipun hal tersebut akan memberikan dampak kepada negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya, pembangunan ekonomi, tata kelola lingkungan, dan peran serta masyarakatnya. Upaya tersebut mengingatkan kembali kepada masa di mana eksploitasi sumber daya alam tidak untuk tujuan kemaslahatan pemilik sumber daya alam itu sendiri.

Gugatan Uni Eropa

UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan pada akhirnya mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun demikian, dalam pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body – WTO) pada 22 Februari 2021, UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials.

Gugatan UE pada akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri. Sedangkan UE tetap mengajukan pembentukan panel dengan alasan karena pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantages bagi industri domestiknya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More