Jelang Tutup Tahun 2020, Harga Nikel di Shanghai dan LME Turun

NIKEL.CO.ID – Logam dasar Shanghai turun sebagian besar pada Kamis (31/12/2020) pagi, sementara rekan-rekan mereka di LME bersiap untuk awal yang beragam.

Logam dasar Shanghai ditutup beragam dalam perdagangan semalam. Tembaga menumpahkan 0,48% dan nikel turun 1,03%, sedangkan seng menambahkan 0,1%, timbal naik 1,09% dan timah naik 0,45%.

Kompleks LME sebagian besar lebih tinggi pada hari Rabu (30/12/2020). Aluminium bertambah 0,68%, seng bertambah 0,51%, timbal bertambah 0,96% dan timah menguat 0,5%, sementara tembaga turun tipis 0,03% dan nikel turun 0,74%.

Tembaga: Tembaga LME tiga bulan turun tipis 0,03% menjadi ditutup pada $ 7,819 / mt pada hari Rabu. Kontrak tembaga SHFE 2102 yang paling banyak diperdagangkan turun 0,48% menjadi berakhir pada 58.200 yuan / mt dalam perdagangan semalam. Varian baru virus korona menyebabkan lonjakan infeksi baru. Pemerintah Inggris menguraikan rencana pada hari Rabu untuk memberlakukan pembatasan virus korona yang lebih ketat pada jutaan orang di seluruh Inggris. Anggota parlemen di Washington terus tidak setuju atas pembayaran langsung kepada orang Amerika yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell memblokir upaya Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer untuk mempercepat RUU, yang disahkan oleh DPR pada Senin malam, yang akan meningkatkan cek menjadi $ 2.000 dari $ 600. Tembaga LME diperkirakan diperdagangkan antara $ 7.800-7880 / mt hari ini, sementara tembaga SHFE antara 58100-58600 yuan / mt, sedangkan tembaga spot akan diperdagangkan antara diskon 160 yuan / mt dan 80 yuan / mt.

Seng: Seng LME tiga bulan menetap 0,51% lebih tinggi pada $ 2,773 / mt pada hari Rabu, setelah mencapai level terendah hampir tiga minggu di $ 2,750 / mt di awal sesi. Stok seng di gudang yang terdaftar di LME turun 3,325 mt atau 1,62% menjadi 202,425 mt. Semalam, indeks dolar AS mencatat level terendah baru sejak April 2018, yang memberikan dukungan pada harga logam. Investor bertaruh bahwa prospek ekonomi yang membaik karena vaksin COVID-19 diluncurkan dan stimulus fiskal dan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meningkatkan pertumbuhan global dan harga aset pada tahun 2021. Seng LME diperkirakan akan berfluktuasi antara $ 2.760-2810 / mt hari ini.

Kontrak seng SHFE 2102 yang paling banyak diperdagangkan naik tipis 0,1% menjadi ditutup pada 20.940 yuan / mt dalam perdagangan semalam, dengan open interest naik 1.062 lot menjadi 87.750 lot. Biaya perawatan yang lebih rendah untuk konsentrat seng mempersempit keuntungan di pabrik peleburan, sementara persediaan sosial yang lebih rendah mendukung harga seng. Tetapi konsumsi galvanis yang melemah di Cina utara tidak menguntungkan bagi harga seng. Kontrak Februari kemungkinan akan bergerak antara 20.800-21.300 yuan / mt hari ini, sementara premi spot untuk domestik 0 # Shuangyan akan terlihat pada 150-160 yuan / mt dibandingkan kontrak Januari.

Nikel: Kontrak nikel SHFE 2103 yang paling likuid turun 1,03% menjadi berakhir pada 124.450 yuan / mt dalam perdagangan semalam, dengan open interest meningkat 1.602 lot menjadi 155.000 lot. Dukungan di bawah dari angka 123.000 akan dipantau hari ini.

Timbal: LME tiga bulan naik 0,96% menjadi ditutup pada $ 1,991 / mt pada hari Rabu. Kontrak utama SHFE 2102 yang paling banyak diperdagangkan berakhir 1,09% lebih tinggi pada 14.870 yuan / mt dalam perdagangan semalam.

Timah: Timah LME tiga bulan naik 0,5% menjadi ditutup pada $ 20.250 / mt pada hari Rabu. Penurunan saham timah LME berlanjut menjadi 1.890 mt. Premi spot naik menjadi $ 228 / mt, menunjukkan bahwa konsentrat timah luar negeri tetap terbatas. Timah LME diperkirakan akan berfluktuasi antara $ 19.900-20.500 / mt hari ini.

Kontrak timah SHFE 2103 yang paling likuid naik 0,45% menjadi berakhir pada 152.480 yuan / mt dalam perdagangan semalam, dengan open interest menambahkan 408 lot menjadi 31.447 lot. Timah SHFE kemungkinan besar akan berfluktuasi antara 150.000-155.000 yuan / mt hari ini.

Read More

Investasi Raksasa Konsorsium LG, Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Pertama Di Dunia Yang Mengintegrasikan Industri Baterai Listrik Dari Pertambangan Hingga Baterai Lithium Mobil Listrik

NIKEL.CO.IDIndonesia akan segera memiliki pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pengembangan industri ini akan dilakukan perusahaan electric vehicle (EV) battery atau baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan LG Energy Solution Ltd yang bekerja sama dengan konsorsium BUMN. Sebelumnya, LG Energy Solution merupakan bagian dari LG Chem, anak perusahaan dari konglomerasi LG Group. Proyek kerja sama investasi ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae In di Busan pada bulan November 2019 lalu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya melakukan berbagai pertemuan tindak lanjut dengan pihak LG. Serangkaian proses negosiasi yang panjang telah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip saling percaya dan bertujuan untuk saling menguntungkan.

Hasilnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo. MoU berisi tentang kerjasama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda dengan nilai rencana investasi mencapai USD9,8 miliar.

“MoU menjadi sinyal keseriusan yang sangat tinggi dari pihak LG dan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri baterai terintegrasi. Pada masa pandemi yang begitu penuh tantangan, keberhasilan ini merupakan kepercayaan luar biasa terhadap Indonesia. Nilai investasinya fantastis untuk satu korporasi, yaitu mencapai USD9,8 miliar,” kata Bahlil dalam keterangan persnya pagi ini (30/12/2020).

Kementerian BUMN telah menyiapkan konsorsium MIND ID yang terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara. MIND ID akan berkolaborasi dengan LG. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan investasi ini berjalan dari sisi produksi dan juga memiliki pasar di dalam dan luar negeri.

“Investasi LG akan bermitra dengan konsorsium baterai BUMN di seluruh rantai pasok produksi. Pada pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan studi bersama (joint study) untuk mengukur secara detail kerja sama yang akan dilakukan kedua pihak dari sektor hulu sampai hilirnya,” ujar Erick Thohir.

Sebagian proyek nantinya akan berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Kawasan industri seluas 4.300 ha ini merupakan percontohan kerja sama pemerintah dan BUMN dalam menyediakan lahan yang kompetitif dari sisi harga, konektivitas, dan tenaga kerja. Rencananya, sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik pertama di Indonesia yang sudah lebih dahulu ada dan dalam waktu dekat akan segera memulai tahap produksi.

Pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Hilirisasi pertambangan adalah salah satu wujud transformasi tersebut.

“Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik, dimana baterai memegang peranan kunci, bisa mencapai 40% dari total biaya untuk membuat sebuah kendaraan listrik,” ujar Bahlil menambahkan.

Dalam realisasi investasi proyek, perusahaan patungan ini akan memprioritaskan bekerjasama dengan pengusaha nasional, pengusaha nasional yang ada di daerah dan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) lokal yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam setiap rantai pasok. Dengan demikian diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional yang berdampak positif bagi daerah.

“Jadi, investasi ini akan menjadi model kolaborasi komplet yang melibatkan perusahaan asing dengan reputasi global, BUMN yang mumpuni, dan pelaku ekonomi swasta nasional/daerah yang kuat,” tegas Bahlil.

Hal lain yang juga menjadi bagian dari nota kesepahaman adalah memprioritaskan produk lokal untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa proyek investasi raksasa ini akan menyerap sebesar-besarnya Tenaga Kerja Indonesia.

Saat ini negara-negara di dunia telah mencanangkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan pengurangan emisi karbondioksida (CO2) dan pencanangan penerapan kendaraan listrik sebanyak 15-100% dari total kendaraan yang beredar. Diperkirakan pada tahun 2040 terdapat 49 juta unit kendaraan listrik (electric vehicle) atau sekitar 50% dari total permintaan otomotif dunia. Selain itu, beberapa pabrikan mulai mengalihkan lini produksi kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik, yaitu antara 20-50% dari total produksinya.

Adapun target penerapan kendaraan listrik di dunia akan terus meningkat secara bertahap. Dalam rentang tahun 2020-2030, negara-negara Asia akan mulai menerapkannya, antara lain Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (8,75 juta unit kendaraan), Thailand (250 ribu unit kendaraan), Vietnam (100 ribu unit kendaraan), Malaysia (100 ribu unit kendaraan), serta India (55 ribu unit mobil listrik dan 1 juta unit motor listrik). Sementara itu, target penerapan kendaraan listrik Indonesia pada tahun 2035 adalah 4 juta unit mobil listrik dan 10 juta unit motor listrik.

Berdasarkan data BKPM, investasi asal Korea Selatan tahun 2015–triwulan 3 tahun 2020 tercatat sebesar USD8,12 miliar dengan 17 ribu proyek, 3.162 perusahaan dan menyerap tenaga kerja langsung 660.555 orang. Meski tahun 2020 dunia mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, investasi Korea Selatan terus bergerak positif. (admin)

Read More

Ini Daerah yang Produksi Nikelnya Terbanyak di Indonesia

NIKEL.CO.ID –  Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang , khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019.

Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono mengatakan berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton.

Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Eko Budi Lelono di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

“Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Read More

Bahlil: Negara Tidak Boleh Diatur Pengusaha

NIKEL.CO.IDKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia memiliki aturan main dalam urusan investasi. Menurutnya, investasi yang masuk baik asing maupun dalam negeri wajib melibatkan pengusaha dan UMKM di daerah.

Hal itu harus dilakukan agar ada keseimbangan antara negara, pengusaha, dan rakyat. Dia tidak mau negara terlalu condong dan diatur oleh pengusaha.

“Izinnya akan dibuat agar mereka (pengusaha dan UMKM) bisa ikut semua. Sudah saatnya negara tidak boleh diatur oleh pengusaha, jadi negara yang mengatur pengusaha,” katanya dalam webinar ‘Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2021’, Rabu (23/12/2020).

Bahlil menyebut tujuan investasi hadir untuk meningkatkan perekonomian daerah, sehingga para investor harus bisa kerja sama dengan UMKM yang ada di daerah setempat.

“Agar betul-betul mampu kita menciptakan calon-calon konglomerat baru dari daerah,” ucapnya.

Dia mencontohkan, jika ada satu proyek investasi di Semarang, maka yang dilibatkan harus pengusaha dan UMKM yang ada di sana, bukan malah dari Jakarta.

“Karena kalau tidak yang kayak lu lagi, lu lagi. Ini tidak adil,” imbuhnya.

“Saya punya pengalaman panjang menjadi seorang pengusaha dari daerah. Orang daerah itu susah banget untuk bisa menerobos masuk Jakarta karena jaringannya kalau tidak kenal orang di Jakarta maka susah,” sambungnya.

Sumber: detik.com

Read More

MoU Ditandatangani, LG Chem Masuk ke Bisnis Baterai RI

Nota kesepahaman itu berisi paket investasi pabrik baterai di Indonesia, dari mulai penambangan bahan baku hingga pembuatan sel baterai untuk mobil listrik.

NIKEL.CO.ID – LG Energy Solution, spin off usaha dari LG Chem asal Korea Selatan, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia pada Jumat lalu (19/12/2020). Kerja sama ini dalam rangka membangun pabrik baterai mobil listrik di Tanah Air.

Melansir dari Korea Times, acara penandatanganannya dilakukan secara tertutup di Lotte Hotel, Seoul. Hadir di sana Presiden LG Energy Solution Kim Jong-hyun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Sung Yun-mo.

LG Energy mengonfirmasi adanya tanda tangan MoU tersebut tapi menolak mengungkapkan rinciannya.

“MoU itu tidak mengikat dan spesifikasinya belum terkonfirmasi,” tulis perusahaan.

Menurut pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut, nota kesepahaman itu berisi paket bisnis baterai di Indonesia. Dari mulai penambangan bahan baku hingga pembuatan sel baterai. LG Energy Solution akan memimpin konsorsium yang terdiri dari perusahaan Korea dan Indonesia.

Nilai proyeknya bakal mencapai triliunan won (triliunan rupiah). Selain LG International, perusahaan baja asal Korea, POSCO,  juga disebut akan menjadi pemangku kepentingan dalam proyek tersebut.

“MoU itu menunjukkan bahwa perusahaan dan negara telah mencapai titik temu dari perspektif luas, tapi masih mempersempit perbedaan mereka dalam hal detail,” kata sumber Korea Times.

LG Energy Solution dan Hyundai Motor pun disebut-sebut akan membuat usaha patungan. Saat ini Hyundai Motor sedang membangun pabrik yang mampu memproduksi 250 ribu kendaraa, termasuk mobil listrik (EV), setiap tahun di Indonesia.

Untuk pasokan baterai yang stabil, kedua belah pihak dilaporkan setuju mendirikan usaha patungan. Keduanya sekarang sedang menyempurnakan detail proyeknya.

LG Chem Ingin Kepemilikan Tambang Nikel Antam?

Proses diskusi pemerintah dan LG Chem masih berlangsung. Diskusinya terbilang alot lantaran perusahaan dikabarkan meminta kepemilikan saham tambang nikel PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam.

Saat diminta tanggapan mengenai hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Indonesia Asahan Aluminium atau MIND ID Rendi A Witular pun memilih enggan berkomentar.

“Mohon maaf saya belum bisa kasih tanggapan ya,” kata Rendi, Selasa (22/12/2020).

MIND ID merupakan induk usaha Antam. Sekretaris Perusahaan Antam Kunto Hendrapawoko pun tak menjelaskan secara jelas mengenai kabar tersebut.

Kunto mengatakan inisiasi pengembangan rantai industri baterai lithium-ion di Indonesia merupakan inisiasi yang dibangun oleh pemerintah.

“Untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel nasional dan industrialisasi produk tambang hingga pembangunan ke sektor hilir,” kata dia.

Hal ini merupakan langkah strategis yang saat ini dipersiapkan perusahaan untuk mewujudkan aspirasi pemerintah tersebut. Antam akan berupaya mendukung upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah komoditas mineral yang lebih strategis.

Di sisi lain, Kunto menyatakan Antam juga memiliki portofolio nikel yang solid, serta kompetensi teknis dalam pengembangan hilirisasi produk olahan nikel. Saat ini Antam bersama MIND ID sedang melaksanakan tahap penjajakan dengan mitra-mitra strategis yang memiliki komitmen finansial yang solid, penguasaan teknologi dan proses pengolahan ekstraktif nikel baterai, serta memiliki basis pasar untuk produk baterai listrik.

Ia menyebut Antam bersama MIND ID memiliki komitmen dalam mendukung aspirasi pemerintah sejalan dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan skala bisnisnya. Pengembangan baterai nasional bersifat strategis. Permintaannya diperkirakan akan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Kesempatan ini akan menjadi prosspek baik bagi Antam untuk memperkuat portofolionya.

Pada 2021, Antam akan fokus pada ekspansi pengolahan mineral bersifat hilir. Termasuk di dalamnya, perluasan basis cadangan dan sumber daya, menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang ada. Kemudian menurunkan lebih lanjut cash cost dan meningkatkan daya saing biaya, serta peningkatan kinerja bisnis inti untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Sebagai informasi, MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) berencana akan membangun pabrik baterai. Komponen utama pembuatan baterai ini salah satunya adalah nikel. Indonesia merupakan pemilik cadangan komoditas tambang itu yang terbesar di dunia.

Dalam konsorsium tersebut. Ada dua perusahaan asing yang telah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis ini, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.

Namun, dari kedua perusahaan asing tersebut. Baru CATL yang bakal menggelontorkan investasi senilai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 71 triliun ke Indonesia.

CATL pun telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Antam. Perusahaan pelat merah ini akan memasok bahan baku pembuatan baterainya. Sebagai gantinya, CATL memastikan 60% proses pemurnian nikelnya, bahan baku baterai, dikerjakan di Indonesia.

“Kami tidak mau mereka dapat nikel tapi prosesnya di luar negeri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “MoU Ditandatangani, LG Chem Masuk ke Bisnis Baterai RI

Read More

Tesla dan Tantangan Sosial Investasi Indonesia

Oleh: Rezki Syahrir dan Jannus TH Siahaan *)

AKHIR tahun ini industri pertambangan dan mineral kembali menarik perhatian publik. Pada Senin tanggal 12 Desember yang lalu telah terjadi kerusuhan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan bijih nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Para buruh kecewa karena perusahaan tidak menerima tuntutan mereka terkait pengangkatan menjadi karyawan tetap dan kenaikan gaji. Selain menghancurkan pos keamanan perusahaan, massa juga membakar sekitar 40 alat berat seperti dump truck dan ekskavator, kendaraan operasional perusahaan, serta puluhan motor dan bangunan lain. Kerugian dari kejadian ini ditaksir mencapai 200 miliar rupiah.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo menelpon CEO Tesla Elon Musk. Pemerintah sedang bekerja keras meyakinkan perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat tersebut untuk berinvestasi di sektor industri mobil listrik dan komponen utama baterai listrik serta sebagai launching pad Space X di Indonesia.

Situasi di Konawe menjadi lebih rumit. Nama baik Indonesia sebagai tujuan investasi global dapat rusak karena dianggap tidak mampu mengelola permasalahan sosial. Para investor berpotensi membatalkan niatnya untuk berinvestasi, dan Indonesia kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan. Cita-cita untuk keluar dari jebakan middle income country dan menjadi negara maju hanya tinggal mimpi belaka.

Karena itu, kejadian Konawe ini tidak boleh dianggap sekedar permasalahan antara buruh dan perusahaan semata. Insiden ini hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang sering terjadi di industri pertambangan dan mineral. Ini adalah puncak gunung es dari permasalahan mendasar yang lebih serius di tanah air. Situasi ini sesunguhnya merepresentasikan ketidakmampuan dan bahkan ketidakseriusan negara dalam membangun ekosistem investasi yang ramah secara sosial. Negara telah gagal memitigasi dampak dari mimpi-mimpinya sendiri.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak mampu menyesuaikan diri menghadapi tantangan investasi yang harusnya telah dikalkulasi dengan cermat sebagai bagian dari agenda industrialisasi berbasis sumberdaya alam (resource-based industrialisation). Sebagian elit seolah-olah bekerja sendiri berdasarkan motivasi personal yang tidak diimbangi oleh dukungan kelembagaan dan kemampuan aparat untuk bersama-sama mewujudkan agenda pembangunan nasional.

Jadi pemerintah memang sangat perlu duduk bersama dengan semua pihak, melakukan refleksi secara menyeluruh atas situasi terkini di sektor pertambangan. Apalagi, nikel adalah salah satu komoditas andalan masa depan yang memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Pemerintah harus benar-benar jelas soal investasi pertambangan. Tidak hanya mengundang sebanyak-banyaknya investor, lalu membiarkan mereka berjibaku dengan segala urusan yang muncul di lapangan. Negara harus hadir dalam setiap tahapan investasi, urusan investasi di komoditas nikel harus “clear” dari hulu sampai hilir. Jika tidak, hal yang sama akan terus terulang, serta hal-hal buruk lain yang sudah antri di belakangnya.

Sepuluh-lima belas tahun terakhir elit pemerintah memang terlihat semakin menyadari bahwa isu pertambangan bukan sebatas terkait ketersediaan sumberdaya nikel. Tuntutan global telah membuka mata bahwa ada isu lain yang lebih penting yakni isu lingkungan dan sosial. Lahirnya kesadaran ini adalah hal positif, namun pemerintah sepertinya belum memiliki desain tata kelola industri pertambangan yang komprehensif dan aplikatif di lapangan.

Usaha penerapan tata kelola sumberdaya dipahami secara dangkal sebatas profiling potensi pertambangan tambang dari aspek kewilayahan, ada tidaknya lembaga pendidikan yang bisa menyuplai SDM di sektor pertambangan, dan perkiraan jumlah cadangan atau sumberdaya mineral.

Dalam pandangan kami, semua isu itu sudah diketahui sejak lama oleh investor. Para investor tentunya memiliki instrumen riset and development yang solid terkait sumber-sumber bahan baku penting. Elon Musk yang ditelpon presiden pasti sudah punya data nikel dunia dan sudah pasti paham bahwa Indonesia adalah negeri yang paling kaya di dibanding negara-negara lain. Tapi mengapa hingga hari ini mereka belum memutuskan untuk berinvestasi di sini, inilah yang harus menjadi perhatian bersama.

Saat ini yang justru semakin menguat adalah kepedulian pasar terhadap isu lingkungan dan sosial terkait produk industri ekstraktif. Pasar industri baterai dan mobil listrik itu tercipta karena adanya tuntutan global akan industri yang ramah lingkungan dan bersahabat dengan masyarakat. Karena itu, tidak mungkin produsen mobil listrik mau membangun pabrik dan membeli bahan baku secara langsung dari para pelaku perusak lingkungan. Itu sama saja bunuh diri.

Sayangnya, negara justru masih belum sukses hadir terkait kedua isu tersebut. Negara terkesan tidak berdaya menghadapi hantaman kerusakan lingkungan di sektor pertambangan. Negara justru terkesan lepas tangan, membiarkan perusahaan berhadapan adu kuat dengan masyarakat jika ada konflik menyangkut isu lingkungan dan sosial.

Padahal jika terjadi bakar-bakaran seperti kerusuhan di VDNI Konawe, sumber masalahnya adalah isu sosial yang notabene tidak diurus negara. Dalam konteks lain, insiden yang sama bisa saja muncul akibat kelalaian lingkungan. Masyarakat Sulawesi Tenggara sudah mulai mengeluhkan banjir yang melanda sawah dan perkebunan mereka sejak pertambangan nikel semakin masif beroperasi beberapa tahun terakhir. Jika tidak segera ditangani, bukan mustahil kejadian bakar-bakaran tersebut akan terulang kembali.

Sejauh ini, negara tidak pernah serius dan kritis dalam berpikir untuk memitigasi persoalan di sektor pertambangan khususnya terkait isu lingkungan dan isu sosial. Inilah yang sesungguhnya menjadi pemahaman dan kekhawatiran investor global dalam menentukan apakah mereka memilih Indonesia atau tidak. Inilah yang menjadi keraguan Tesla, sehingga presiden merasa harus menelpon dan membujuk mereka secara khusus.

Belum lagi, fakta lainnya yaitu pemerintah ketat saat memberikan izin di sektor pertambangan namun justru longgar bahkan tidak mengawasi implementasi izin yang telah dikeluarkan. Isu yang menjadi konsumsi publik, pengawaasan izin pertambangan selalu menjadi ruang negosiasi informal yang ilegal, yang pada akhirnya menjadi surga bagi para pemburu rente.

Difusi Teknologi

Apa yang ditempuh oleh Indonesia dalam mengundang investasi asing adalah bagian dari strategi difusi teknologi. Difusi teknologi secara sederhana digambarkan sebagai strategi mendatangkan teknologi maju dari luar negeri lalu menerapkannya secara domestik. Sambil mengambil manfaat ekonomi, negara akan mempelajari teknologi impor tersebut secara intensif untuk dapat menguasainya, melakukan modifikasi-modifikasi dan pengembangan-pengembangan yang lebih baik sesuai kebutuhan masa depan.

Proses difusi teknologi akan dapat membantu percepatan pembangunan regional dan nasional terutama apabila dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Implementasi teknologi industri terkini dapat mendukung ketahanan nasional, serta yang paling penting adalah mensejahterakan masyarakat lokal di mana proses investasi tersebut berjalan. Ini merupakan salah satu solusi akselerasi pembangunan negara-negara berkembang menuju industrialisasi. Korea Selatan dan China adalah dua contoh yang sangat baik bagaimana sebuah negara berhasil menerapkan konsep difusi teknologi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat dan bahkan dengan negara tetangga mereka Jepang.

Akan tetapi, strategi difusi teknologi juga bukan tanpa tantangan. Bagaimanapun, akselerasi pembangunan melalui difusi teknologi akan mendisrupsi proses-proses konvensional yang terjadi di masyarakat. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan riak-riak sosial-ekonomi di mana proses itu berlangsung, yang biasanya ditandai dengan perubahan isu yang sangat cepat di masyarakat. Difusi teknologi yang umumnya berbentuk investasi asing (foreign investment) sering tergiring (atau sengaja didigiring) menjadi isu ancaman terhadap kedaulatan negara, penguasaan sumberdaya alam dan kehilangan kesempatan kerja. Akibatnya, iklim berusaha menjadi terganggu dan terciptanya instabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia gejala ini dirasakan muncul pada daerah-daerah industri mineral baru, salah satunya di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, mendatangkan investor asing dalam industri pertambangan dan mineral juga dapat memicu kekuasaan asimetris (power asymmetry). Penguasaan kapital dan jaringan ekonomi yang kuat dari para pelaku industri dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan narasi-narasi yang berkembang di masyarakat. Akibatnya terjadilah dominasi peran korporasi dalam konstelasi sosial-ekonomi yang secara simultan menempatkan pemerintah terutama pada level lokal-regional pada posisi tawar yang lemah. Masyarakat juga akan semakin sering terpinggirkan. Situasi ini secara kumulatif dan laten membangun ketegangan sosial di akar rumput.

Contoh paling nyata dari eksistensi power asymmetry ini adalah ketidakberdayaan negara menghadapi aksi perusakan lingkungan. Padahal selaku pemberi izin, pemerintah memiliki instrumen pengawasan dan evaluasi operasional kegiatan pertambangan setiap tahun. Namun nyatanya hingga hari ini nyaris belum ada perusahaan yang dihentikan operasinya misalnya karena kegiatan reklamasi dan pemulihan lahan bekas tambangnya tidak memenuhi target. Semua baru kebingungan dan saling lempar tanggungjawab ketika perusahaan sudah berhenti dan meninggalkan lubang-lubang bekas tambang menganga dan menghampar di mana-mana.

Tanpa mitigasi yang tepat situasi ini akan hanya menunggu waktu untuk meletus bahkan jika dipicu oleh hal-hal yang lebih sederhana dari apa yang terjadi di Konawe ini.

Penguatan Kelembagaan

Belajari dari kasus kerusuhan di Konawe dan undangan kepada Tesla, sudah saatnya pemerintah harus menyadari bahwa ada permasalahan serius terkait aspek sosial dan lingkungan dalam setiap investasi mineral di tanah air. Kesadaran ini harus terbangun secara kolektif, bukan hanya sekedar pengetahuan atau keluhan satu dua orang elit yang tidak memberi dampak apa apa secara kelembagaan kelembagaan. Kesadaran kolektif ini penting karena akan menjadi dasar, menjadi fondasi langkah-langkah menghadirkan negara dalam setiap tingkatan masyarakat dan semua sektor ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah harus melakukan terobosan untuk membangun sistem mitigasi permasalahan sosial dan lingkungan di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Negara dengan semua instrumen kekuasaannya harus bergerak meninggalkan cara-cara konvensional dan birokratis yang terus mengedepankan aspek formalitas dalam mengurusi masalah-masalah tersebut.

Kepentingan mendatangkan investasi sebaiknya tidak dianggap sebagai tugas seorang presiden semata. Kementerian terkait harus proaktif memposisikan diri dan memainkan perannya masing-masing. Pemerintah harus menghadirkan terobosan yang mengadopsi teknologi digital terkini yang terukur dan akuntabel dalam aspek pengawasan lingkungan. Juga harus mampu melakukan inovasi mitigasi sosial lintas sektor yang bersifat humanis, egaliter, serta mengedepankan transparansi. Pelaku usaha harus didorong untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai konteks sosial dan lingkungan di wilayah operasi mereka.

Pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi harus diletakkan pada posisi yang lebih strategis dalam konteks kemitraan dengan pusat dan perusahaan. Mereka bukan hanya perpanjangan tangan pusat apalagi sekedar ‘pemadam kebakaran’ yang bertugas mengatasi kerusuhan di wilayahnya dengan semua risiko yang harus ditanggung. Mereka harus dibekali dengan instrumen kewenangan secara proporsional, indikator keberhasilan yang tepat, serta alokasi sumberdaya yang cukup untuk mengurusi permasalahan sosial dan lingkungan. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sebaiknya melakukan akselerasi pembangunan kapasitas (capacity building) untuk menghadirkan lembaga negara kuat dan berkompeten dalam mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku industri.

Hanya dengan cara-cara seperti inilah potensi permasalahan mendasar di industri pertambangan dan mineral dapat dikelola dengan baik menghadapi tantangan global menuju industrialisasi Indonesia.

*) Rezki Syahrir (PhD candidate in Sustainable development in mining industry, Camborne School of Mines, University of Exeter, UK) dan Jannus TH Siahaan (Doktor Sosiologi kajian konflik sosial dan sebelumnya manajemen senior di korporasi industri pertambanga

Sumber: tempo.co

Read More

Empat Substansi Dalam UU Minerba Baru

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berharap kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kehadiran beleid tentang pertambangan mineral dan batu bara ini menjadi jawaban dari berbagai tantangan yang terjadi pada tata kelola pertambangan selama ini.

Secara umum ada empat substansi pokok dalam UU Minerba terbaru ini. Pertama, berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Kedua, berkaitan dengan aspek keberpihakan terhadap kepentingan nasional, ditandai dengan kewajiban divestasi 51 persen untuk investasi asing yang menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Ketiga, beleid ini mengatur kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi yang merupakan satu pilar dalam perbaikan ekonomi.Terakhir, menghadirkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam pengelolaan usaha pertambangan. Bagian ini menegaskan sanksi bagi para pelaku usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Ini ditandai dengan adanyapengaturankewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen yang sebelumnya sulit ditegakkan.Ada pula pengaturan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi, serta pengaturan sanksi pidana khusus bagi pihak yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Saat ini pemerintah sedang menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan UU Minerba. Pertama, RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kedua  RPP tentang Wilayah Pertambangan,dan terakhir yakni RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pasca tambang.

Pararel dengan penyiapan Peraturan Pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Provinsi. Regulasi ini sebagai payung hukum pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam UU Minerba.

Pemerintah juga terus melanjutkan upaya peningkatan nilai tambah lewat hilirisasi. Hingga Desember ini, telah selesai dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sebanyak 18 unit, menyisakan 30 unit lagi masih dalam proses pembangunan. Dari 18 smelter yang telah beroperasi, sebanyak 12 unit untuk komoditas nikel, dua unit untuk bauksit dan tembaga serta satu unit untuk besi dan mangan.

Dalam rencana pengembangan, hingga 2024 mendatang Indonesia diharapkan dapat memiliki 31 unit smelter nikel, 11 unit smelter bauksit, empat unit smelter  komoditas tembaga dan besi serta dua unit smelter mangan, timbal dan seng.

Kehadiran seluruh smelter ini akan mendukung pengembangan industri hilir dan meningkatkan penerimaan negara lebih jauh di masa depan. Untuk itu, upaya pengawalan secara intensif terus dilakukan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai.

Sumber: tempo.co

Read More

Kedubes Jerman Bantah, Kunjungan Ke FPI Terkait Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Kemunculan spekulasi di kalangan netizen atas kunjungan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman ke markas FPI akibat larangan ekspor nikel beredar viral dikalangan warga net.

Pasalnya, sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia telah melarang ekspor komoditi tersebut, sehingga dikaitkan ke isu FPI.

Namun spekulasi itu dibantah oleh Kedubes Jerman melalui siaran persnya yang diunggah akun twitter Kedutaan Besar Jerman.

“Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan. Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan pihak kedutaan,” tulis keterangan resmi Kedubes Jerman, Senin 21 november 2020.

Sementara isu yang berkembang di warga net tersebut secara langsung dibantah pihak Kedubes Jerman yang mengaitkan masalah ekspor nikel dan kunjungan ke FPI dianggap menyesatkan.

Juru Bicara Kedubes Jerman, Dr. Matthias Müller menilai isu dukungan terhadap FPI hingga larangan ekspor nikel sangat menyesatkan.

“Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut,” lanjut pihak Jerman.

Kunjungan pegawai Kedubes Jerman ke markas FPI menjadi perhatian di media sosial. Simpatisan FPI menilai kunjungan ini sebagai simbol dukungan.

Terlebih lagi, kunjungan terjadi saat kasus penembakan Laskar FPI sedang ramai dibahas.

Penafsiran itu lantas dibantah pihak Jerman yang menegaskan negara mereka ingin melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian.

“Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut,” kata pihak Jerman.

Seperti diketahui Pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor nikel per 1 Januari 2020.

Keputusan pelarangan ekspor tertuang lewat Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman berpendapat kebijakan ini menyulitkan industri baja nirkarat di Eropa.

“Uni Eropa geram, bahkan sempat menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO),” ucapnya pada Redaksi selasa 22 desember 2020.

Saat ini, Jerman, dipimpin Kanselir Angela Merkel, berperan sebagai presiden Dewan Uni Eropa (EU). Ini merupakan sikap Jerman terhadap Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan melalui Kedubes Jerman terhadap Pemerintah Indonesia dalam konteks HAM terkait baku tembak laskar FPI dengan polisi di Tol Cikampek tempo lalu tampaknya hanya alih-alih belaka.

“Peristiwa tersebut, pun terjadi dengan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku,” lanjut Ferdy.

Di sisi lain, Jerman tampak sangat berkepentingan dalam impor nikel dari Indonesia yang sejak awal tahun 2019 dihentikan.

Dengan kepentingan yang sangat jelas tersebut, sikap Kedubes Jerman justru mendorong masyarakat untuk berkumpul dengan melakukan aksi demonstrasi (kebebasan berpendapat) di tengah krisis covid-19. Meskipun sebenarnya hal tersebut sedikitpun tidak dilarang.

Sikap Jerman menjadi sebuah paradoks. Padahal, covid-19 telah merugikan masyarakat dan negara, tidak hanya di Indonesia tetapi juga global.

Sumber: inews.co.id

Read More

Kisah Perusahaan Raksasa: Kala BUMN China Minmetals Tumbuh Besar Jadi Raksasa Logam Dunia

NIKEL.CO.ID – China Minmetals Corporation adalah perusahaan perdagangan logam dan mineral yang berasal dari Beijing, China. Ia menjadi salah satu badan usaha milik negara yang berada di bawah pengawasan langsung Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC).

China Minmetals bergerak dalam produksi dan perdagangan logam dan mineral, termasuk tembaga, aluminium, tungsten, timah, antimon, timbal, seng, dan nikel. Korporasi menjadi salah satu perusahaan perdagangan logam dan mineral raksasa di dunia. Selain itu, ia menjadi pedagang besi dan baja terbesar di Negeri Tirai Bambum.

Konglomerat asal Beijing ini juga menangani lebih dari 12 juta ton produk baja setiap tahunnya. Perusahaan juga memperdagangkan besi, kokas, batu bara, tembaga, seng, dan timah. Selain perdagangan logam, China Minmetals juga memperdagangkan produk listrik dan mengoperasikan anak perusahaan yang berfokus pada pengembangan real estat, pelayaran laut, pertambangan, dan aktivitas investasi lainnya.

Sebagai salah satu di antara sekian perusahaan raksasa dari Negeri Beruang Panda, China Minmetals kini masuk dalam daftar Fortune Global 500 di peringkat ke-92 dunia tahun 2020. Pendapatannya di tahun ini mencapai 88,35 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan 10,3 persen dari tahun sebelumnya. Sementara ia berhasil meraup keuntungan 133,44 miliar dolar per tahun. Aset perusahaan kini telah bernilai 133,44 miliar dolar.

Sementara untuk perbandingan, tahun 2019 China Minmetals berhasil mendapat penghasilan senilai 80,07 miliar dolar. Sayangnya pada tahun ini ia hanya untung 373 dolar. Dalam catatan ini, ia berhasil duduk di peringkat 112 Global 500.

Sekali lagi, China Minmetals menjadi salah satu perusahaan raksasa asal China yang berhasil mendapat predikat perusanaan papan atas berkat Global 500. Seperti apa perjalannya?  Pada Selasa (22/12/2020), berikut uraian singkat Warta Ekonomi terkait China Minmetals dalam artikel sebagai berikut.

Salah satu leluhur China Minmetals telah ada sejak 1950 dengan nama China Minerals Corporation. Perusahaan ini berdiri atas keputusan pemerintah pusat pada saat itu. Shang Guangwen diangkat sebagai Managing Director China Minerald.

Sementara leluhur lainnya, China Metals & Electrical Supplies Import Corporation didirikan pada 1952. Tujuan pendirian ini adalah bertanggung jawab atas impor dan ekspor produk baja, logam non-ferrous, peralatan dan produk teknik kelistrikan dan komunikasi, dll.

Tiga tahun kemudian, Nama China Metals & Electrical Supplies Import diubah menjadi China Metals Import. Zhou Huamin ditunjuk sebagai Managing Director China Metals Import setelah perubahan nama perusahaan.

Langkah besar diambil pemerintah China pada 1960. Di tahun ini dua raksasa logam Tiongkok China Minerals dan China Metals Import digabungkan (merged). Selanjutnya namanya diubah menjadi China Metals & Minerals Import & Export Corporation. Orang yang akan mengendalikan perusahaan baru ini bernama Xie Shoutian sebagai Managing Director, setahun kemudian.

Di Agustus 1965, nama perusahaan diubah menjadi China National Metals & Minerals Import & Export. Lambat laun untuk memperingkas penyebutannya, Minmetals digunakan banyak orang untuk mengacu pada perusahaan tersebut.

Minmetals mengirim delegasi ke Jepang dan mencapai kesepakatan pada 1972. Ia dan enam pabrik baja utama Jepang bernegosiasi setiap enam bulan untuk menyatukan harga untuk ekspor produk baja Jepang ke China.

Pengaruh negosiasi bersama antara China-Jepang sangat besar dan merupakan karya perintis dalam sejarah perdagangan baja antara China dan Jepang.

Memasuki tahun 1980, Minmetals secara resmi mendirikan kantor perwakilan di Amerika Serikat, Inggris Raya, Jepang, dll. Korporasi itu mendirikan perusahaan luar negeri pertama, Chibel, sebuah usaha patungan dengan Mars di Belgia (kemudian diserahkan kepada China National Coals Import & Export). Tahun 1984, Minmetals mendiversifikasi bisnisnya dan mendirikan anak perusahaan pertama di China, China International Engineering & Material Supply.

Minmetals untuk pertama kalinya terlibat dalam industri perhotelan tahun 1984. Bersama dengan investor asing dibangun sebuah hotel bintang lima, Shangri-la Hotel, Beijing, sebuah model dalam bisnis beragam Minmetals.

Menurut keputusan Dewan Negara, China Minmetals Group dibentuk pada 1991 sebagai salah satu dari 55 perusahaan grup di seluruh negeri. Grup ini secara resmi dibentuk sesuai dengan persetujuan Komite Perencanaan Negara, Komisi Pembangunan & Reformasi Negara, dan Kantor Produksi Dewan Negara.

Minmetals bersama China Foreign Trade Trust & Investment Co pada 1993 melakukan investasi sebesar 363 juta dolar Hong Kong untuk membeli 33,7 persen saham dari First Pacific Bank yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Setelah peningkatan modal dan penempatan saham, Minmetals dan China Foreign Trade Trust & Investment memegang 75 persen saham di First Pacific Bank di Hong Kong.

Minmetals untuk pertama kalinya memperoleh pinjaman langsung dari pasar modal internasional dan berhasil menerbitkan commercial paper di Amerika Serikat senilai 100 juta dolar AS pada 1996. Di tahun yang sama, China Minmetals HK (Holding) Ltd didirikan. Sebagai kantor pusat regional kantor pusat di Hong Kong, Makau dan negara-negara Asia Tenggara, China Minmetals HK (Holding) Ltd. sepenuhnya memiliki Cheerglory Traders Ltd., Cheemimet Finance Ltd., China Expand Development Ltd. dan lainnya, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut.

Sementara pada 1997, Minmetals Development terdaftar di Bursa Efek Shanghai, dengan kode saham 600058. Minmetals Development terpilih sebagai salah satu sampel saham di 30 indeks dan pada 1999, perusahaan yang terdaftar termasuk dalam daftar di antara “50 Perusahaan Teratas di China”.

Minmetals menerbitkan lagi kertas komersial senilai 100 juta dolar AS dan kertas komersial senilai 100 juta dolar pada 1997. Di Agustus 1998, Minmetals berhasil menerbitkan kertas komersial senilai 200 juta dolar.

Minmetals melakukan investasi di Xiamen Tungsten Co tahun 1997. Pabrik Tungsten Xiamen adalah pabrik tungsten terbesar di dunia dan semua indeks ekonomi dan standar teknis peringkat nomor 1 di industri tungsten di dunia.

Pada 1998, Minmetals Townlord Information Technology didirikan. Minmetals diputus hubungannya dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Ekonomi, yang langsung dilaporkan oleh Minmetals. Sejak itu, Minmetals secara langsung melapor ke Komite Kerja untuk Perusahaan Besar di bawah Komite Sentral BPK. Nama Minmetals Townlord Technology diubah menjadi Minmetals Development.

Disetujui oleh SASAC dari Dewan Negara dan Administrasi Industri dan Perdagangan Negara, nama China Minmetals Corporation diresmikan sejak 18 Januari 2004. Menurut pemberitahuan dari SASAC, setelah reorganisasi aset, Hanxing Metallurgical Mine Administration telah menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China Minmetals.

Atas nama China Minmetals, Minmetals Capitals & Securities menandatangani perjanjian pinjaman luar negeri sebesar 200 juta dolar di Bank of China Tower di Hong Kong. Ini adalah kesepakatan pinjaman jangka menengah keempat yang dicapai oleh Minmetals Capitals & Securities setelah tiga pinjaman sindikasi yang berhasil di tahun 2001, 2004, dan 2006.

China Minmetals berada di peringkat 21 dalam “2009 Top 500 Chinese Enterprises”, daftar yang dipilih oleh Konfederasi Perusahaan China dan Asosiasi Direktur Perusahaan China. China Minmetals berada di peringkat 21 dengan pendapatan bisnis 185,33 miliar yuan, naik 3 peringkat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada saat yang sama, daftar “500 Perusahaan Manufaktur China Teratas 2009” dirilis, China Minmetals berada di peringkat nomor 3.

Di tahun yang sama, Zhou Zhongshu, Presiden China Minmetals memimpin delegasi China Minmetals untuk mengunjungi Bulgaria bersama dengan Wakil Presiden Xi Jinping. Ia menandatangani perjanjian pembelian jangka panjang tembaga elektrolitik dengan Bulgaria Aurubis AD untuk jangka waktu dari kuartal keempat tahun 2009 hingga 2015, dengan total nilai 800 juta dollar AS.

China Minmetals secara resmi bergabung dengan tim pelopor lingkungan Global Compact. Setelah bergabung dengan perusahaan itu, China Minmetals akan sepenuhnya menggunakan platform United Nations Global Compact untuk memiliki komunikasi dan kerja sama yang lebih dekat dan mendalam. Ini juga akan membantu China Minmetals untuk mengambil inisiatif dalam menangani perubahan iklim dan pekerjaan perlindungan lingkungan utama lainnya, sehingga dapat menetapkan model tanggung jawab sosial perusahaan di bidang internasional.

Setelah reorganisasi tahun 2010, China Minmetals akan menguasai 66 persen sahamnya, dan berganti nama menjadi Minmetals International Trust Company. Restrukturisasi telah sangat meningkatkan struktur permodalan dan lingkungan investasi Qingtai Trust, dan platform layanan dan pengoperasian modal pusat keuangan China Minmetals telah semakin ditingkatkan.

China Minmetals menandatangani kontrak pengadaan tahunan di 2010 dengan KGHM untuk tembaga elektrolitik senilai 400 juta dolar. Pada 2009, China Minmetals telah secara akumulatif mengimpor 500.000 ton tembaga dari KGHM senilai 2 miliar dolar, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perdagangan antara kedua negara. Kontrak pengadaan tembaga elektrolitik akan menjadi tonggak baru kerja sama mereka.

Wakil Presiden China Xi Jinping dan Wakil Perdana Menteri Swedia Criolo Fusong bersama-sama menyaksikan China Minmetals dan produsen semen karbida terbesar di dunia –Swedia SANDVIK menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang produk tungsten dengan nilai sekitar 100 juta dolar.

China Minmetals dan Shangdong Iron and Steel Group menandatangani perjanjian kerja sama strategis di tahun 2010. Menurut perjanjian tersebut, Minmetals Iron and Steel Group akan memainkan keunggulannya dalam kapasitas pasokan terintegrasi pada bahan baku metalurgi, memasok Shangdong Iron and Steel Group dengan bijih besi, ferroalloy, batu bara, dan bahan metalurgi lainnya.

Perusahaan China Minmetals memenangkan double-A Grade dalam penilaian tahun 2009 dan kinerja periode kedua (2007-2009) dan dianugerahi “perusahaan kinerja yang luar biasa”. Laporan Pembangunan Berkelanjutan terbaru dari China Minmetals memenangkan Penghargaan Laporan Tanggung Jawab Sosial Model Compact Global 2010 untuk Perusahaan China.

China Enterprise Confederation dan China Enterprise Directors Association bersama-sama merilis daftar 500 perusahaan China teratas tahun 2010, China Minmetals menduduki peringkat ke-30, dan untuk pertama kalinya menduduki peringkat teratas dalam industri manufaktur terintegrasi.

Pada tahun 2014, Minmetals menduduki peringkat nomor 198 di antara 500 perusahaan Fortune, dan nomor 4 di antara perusahaan logam.

Di bidang logam besi, China Minmetals tetap menjadi pedagang baja teratas di negara tersebut dan mempercepat pengembangan rantai industri hulu. Dalam eksplorasi besi di provinsi Anhui, telah menguasai 100 juta ton magnetit dan 30 juta ton pirit.

Sumber: Warta Ekonomi

Read More

Menambang Isu HAM, Muluskan Ekspor Nikel Mentah ke Jerman?

NIKEL.CO.ID – Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang, khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019. Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton. Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton.

Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono dalam webinar Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia, Rabu (14/10/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebihdahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

Itulah yang dikenal sebagai industri smelter atau sederhananya bisnis peleburan (smelting-RED). Dalam satu dekade terakhir, investasi dan pembangunan smelter banyak menghiasi laman media. Ada banyak rencana investasi dan pembangunan smelter, dari mulai Freeport yang berencana membangun smelter tembaga di Gresik, hingga janji-janji para importir yang selama ini menikmati murahnya barang tambang mentah.

Lihat misalnya Freeport, pada Oktober 2020 lalu mengumumkan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter tembaga di Gresik mencapai 5,86 persen. Padahal, rencana pembangunan smelter Freeport itu sudah dimulai sejak 2017, karena menjadi syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana ketentuan dalam UU minerba.

Ternyata Freeport baru merealisasikan rencana pembangunan smelter tersebut pada akhir Juli 2020. Itupun, pada November lalu tiba-tiba secara sepihak Freeport membatalkan rencana pembangunan smelter baru tersebut. Pihak Freeport mengatakan akhirnya memilih kebijakan ekspansi smelter eksisting, yaitu melalui PT Smelting.

Pada titik ini, Indonesia kembali dibohongi investasi smelter. Namun, isu strategis ini tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Mengapa harus dikatakan Indonesia dibohongi? Bagaimana tidak, dalam keterbukaan publik Freeport mengaku sudah mengeluarkan biaya pembangunan smelter baru di Gresik yang mencapai 5,86 persen itu sudah senilai USD303 juta per Agustus 2020 dari total kebutuhan investasi hingga USD3 miliar. Lantas bagaimana bisa investasi sebesar itu akan dibuang sia-sia saat Freeport membatalkan pembangunan. Terlebih, pembangunan smelter baru merupakan syarat perpanjangan IUPK dalam ketentuan UU Minerba.

Bagaimana dengan hilirisasi nikel sebagai komoditas tambang primadona dunia saat ini? Sejak 1 Januari 2020 Indonesia secara resmi melakukan pemberhentian ekspor. Kebijakan ini diambil karena nilai ekspor nikel Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara pengekspor lainnya. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan kandungan nikel terbesar di dunia dan sampai akhir 2019 menjadi produsen dan eksportir bijih nikel terbesar dunia.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah melakukan hilirisasi sejumlah tambang, terutama nikel untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi fosil. Pemerintah telah melarang ekspor bijih (ore) nikel resmi pada 1 Januari 2020. Kebijakan ini dipercepat dari sebelumnya pada 2022 melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 soal Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Upaya hilirisasi itu meliputi pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium.

Kementerian ESDM mengungkap ekspor bijih nikel mencapai 30 juta ton pada 2019. Angka tersebut naik 36,36 persen dari ekspor sebelumnya, yakni 22 juta ton. Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan, dikutip dari CNN (14/8/2020) menilai hilirisasi nikel belum berkembang secara signifikan. Pasalnya, banyak perusahaan belum berkomitmen untuk pembangunan smelter.

Pernyataan Mamit sejalan dengan fakta bahwa Kementerian ESDM memangkas proyeksi pembangunan smelter dari 68 menjadi hanya 52 pada 2022 mendatang. Penurunan proyeksi smelter tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya smelter nikel. Berdasarkan paparan Yunus, smelter nikel yang semula ditargetkan berjumlah 41 smelter turun menjadi 29.

Kementerian ESDM mencatat hanya ada 17 smelter eksisting yang layak beroperasi di Indonesia hingga Februari 2019. Angka ini memang menyedihkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki kandungan nikel terbesar dunia tidak berdaya untuk berdikari membangun pabrik pengolahan nikel di negerinya sendiri.

Jika ditanya siapa yang paling dirugikan dengan kebijakan hilirisasi tambang ini? Mereka adalah para importir, yang nyatanya adalah negara-negara maju di dunia seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah. Bahkan, pada akhir tahun lalu Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia yang mulai berlaku sejak Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi gugatan tersebut, Pelarangan ekspor nikel dan mineral lainnya memiliki rujukan hukum sangat kuat. Gugatan Uni Eropa memang masuk akal, karena mereka paling terpukul dengan kebijakan larangan ekspor nikel.

Nikel Indonesia berkontribusi 32 persen terhadap nikel dunia. Sementara itu, Eropa dengan Jerman sebagai produsen otomotif utamanya saat ini mulai mendorong mobil listrik dengan tulang punggung nikel kalori rendah 1.8 persen dan mengandalkan bahan mentah dari Indonesia.

Upaya gugatan itu masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, bukan tidak mungkin pihak Jerman menempuh berbagai upaya untuk menekan Indonesia di tingkat global. Salahsatunya melalui isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Preseden buruk yang dilakukan staf Kedubes Jerman yang mendatangi markas Front Pembela Islam di Petamburan Jakarta Pusat. Bukan tanpa alasan, publik mengaitkan hal tersebut dengan upaya intervensi Jerman untuk menggenapi gugatan atas Indonesia di WHO atas pemberhentian ekspor bijih Nikel dari Indonesia.

Lantas, mengapa seorang Sekretaris Umum FPI, Munarman menjadi begitu berarti dalam hal ini? Keberadaan Munarman bukan suatu kebetulan. Sebab ia merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari gerakan FPI dan banyak ‘bermain’ di daerah-daerah tambang nikel di Sulawesi.

Korelasi itu sangat terlihat jelas. Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman pernah mengatakan, tahun 2012 misalnya, ekspor nikel dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 41 juta ton naik hampir 2.000 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya mencapai 91.000 ton.

“Sepanjang tahun 2013 ke 2014, saya menyaksikan sendiri berton-ton bijih mentah diangkut tanpa pengawasan ke belasan kapal berbendera asing yang bertaburan tidak jauh dari pelabuhan yang saat itu bertebaran di berbagai titik di Sulawesi bagian tengah dan tenggara. Saya melihat sendiri kalau pengiriman tanah tersebut dilakukan siang-malam tanpa henti, dan sama sekali tidak memperhatikan good mining practices,” kata Ferdy dikutip dari laman Kompas (13/12/2019).

Pelarangan ekspor mineral, nikel, tembaga, bauksit dan batubara sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Januari 2014 silam. Namun, pemerintah melunak karena banyak perusahaan tambang merugi dan mengancam merumahkan karyawan. Selain itu, ada ketakutan dari pemerintah yang dilatarbelakangi defisit neraca perdagangan meningkat.

Padahal, itu hanya ancaman jangka pendek saja. Jika sejak tahun 2014 pemerintah konsisten menerapkan kebijakan pembangunan smelter, penerimaan negara pasti akan meningkat drastis dan industri nikel mengalami perbaikan berarti. Sampai sekarang baru 30 persen perusahaan yang sudah membangun smelter.

Semua perusahaan tambang harus taat hukum Indonesia. Di industri nikel, dengan kebijakan itu, kita tidak lagi menjual nikel ore (biji nikel) dalam bentuk mentah (harganya sangat rendah), tetapi harus diolah ke pabrik smelter. Seperti Nickle Pig Iron (NPI per 10 persen nilai tambah) atau Nicke inmate (15 persen). Dengan itu harga nikel menjadi lebih besar atau 17 kali lebih besar dibandingkan kita menjual biji nikel mentah.

Sumber: borneo24.com

Read More