DPR Soroti Dominasi Asing Dalam Industri Nikel

NIKEL.CO.ID – Sumber daya alam berupa nikel dinilai menjadi primadona industri mineral di masa depan. Pasalnya, permintaan atau demand nikel ke depan, diprediksi akan tinggi untuk kebutuhan seperti baterai listrik.

“Artinya, permintaannya semakij besar ke sana. Sementara kekayaan nikel kita sangat besar,” tutur anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, dalam rapat bersama LIPI, BPPT, dan BIG, yang disiarkan secara virtual, Senin (30/11/2020).

Baginya, jika industri nikel dapat di tata dari hulu ke hilir akan menjadi penyumbang devisa terbesar.

“Apabila kita kelola dengan baik, baik di hulu, tengah, maupun hilirnya. Nah ini lah kenapa smelter-smelter nikel itu menjadi penting,” tutur dia.

Hanya saja, politikus PKS itu menyayangkan dominasi asing industri nikel masih tinggi di negeri ini. Dia meminta pemangku kebijakan dapat merefleksikan realita tersebut.

“Bagaimana kita berpikir ke sana agar kemampuan domestik kemampuan kita bisa dari hulu sampai hilir. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita betul-betul berbasis SDM alam nikel akan menjadi pendorong,” tandas Mulyanto.

Sebagai informasi, Wood Mackenzie memperkirakan kebutuhan nikel dunia akan meningkat dari 2,4 juta ton pada 2019 menjadi 4 juta ton pada 2040. Sementara, kandungan nikel di Indonesia terbilang cukup melimpah.

Berdasarkan United States Geological Survey (USGS),  negeri khatulistiwa ini memiliki cadangan bijih nikel sebesar 21 juta ton dengan produksi 800 ribu ton pada 2019. Fakta itu menempatkan Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia.

Sumber: alinea.id

Read More

Pabrik Nikel di Sulawesi Tenggara Segera Dibangun, Berapa Nilai Investasinya?

NIKEL.CO.ID – Pemerintah terus melakukan percepatan pada hilirisasi nikel. Salah satu buktinya adalah dengan percepatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel rotary-kiln electric furnace (RKEF) dan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Kobalt di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya.

Pembangunan pabrik pengolahan atau smelter tersebut menelan biaya USD180 juta atau setara Rp2,8 triliun. Di mana, proyek yang ada di Sulawesi Tenggara ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) sebagai pelaksana proyek.

Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito mengatakan, rencananya, proyek ini akan berlangsung selama 36 bulan kalender kerja. Diharapkan proyek ini bisa selesai tepat waktu yaitu pada 2023 mendatngan dengan kualitas yang sangat baik.

Nantinya, proyek tersebut akan terdiri dari dua lajur produksi, dimana masing-masing lajur akan ditunjang dengan fasilitas produksi utama. Seperti Rotary Dryer berkapasitas 196 ton/jam (wet base), Rotary Kiln berkapasitas 178 ton/jam (wet base), Electric Furnace berkapasitas 72 MVA serta peralatan penunjang lainnya.

“WIKA menyambut positif kepercayaan besar yang diberikan oleh PT. CNI. Insha Allah, proyek ini dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang memuaskan dan bisa menjadi titik ungkit kebangkitan industri berbasis mineral di tanah air dan dunia,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (29/11/2020).

Sementara itu, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata mengatakan, dengan pembangunan fasilitas smelter ini diharapkan bisa menggenjot produk nikel di tanah air. Sehingga berefek domino bagi perekonomian nasional.

Nantinya fasiltas produksi utama pada pabrik tersebut adalah Ore preparation facility dan Hydrometallurgical plant berkapasitas 3,6 juta ton per tahun. Kemudian Limestone treatment plant berkapasitas 770 ribu ton per tahun, Sulfuric Acid Plant berkapasitas 550 ribu ton per tahun, Residue storage facilites berkapasitas 970 ribu ton tailing serta peralatan penunjang lainnya.

Read More

Untung atau Buntung? Luhut Senang dengan Kesepakatan, China Akan Bangun Smelter Freeport

NIKEL.CO.ID – Tsingshan Steel China telah setuju untuk membangun smelter tembaga yang dimandatkan pemerintah Indonesia. Raksasa pertambangan Freeport Indonesia (PTFI) mengusulkan smelter tembaga baru, namun berlarut-larut hingga kini

Kabar terbaru China Tsingshan Steel setuju untuk membangun fasilitas senilai US $ 1,8 miliar di kompleks pengolahan nikel Teluk Weda di Halmahera, Indonesia timur.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Panjaitan dalam wawancara dengan Asia Times mengungkapkan bahwa kesepakatan itu diharapkan bisa ditandatangani sebelum Maret Mendatang Sebagaimana dilansir dari Asia Times 29 November 2020.

“Kami senang dengan kesepakatan tersebut,” katanya,

Namun, kedua belah pihak masih dalam pembahasan rinci. Hingga saat ini, pilihannya adalah memperluas pabrik peleburan tembaga Mitsubishi yang ada di Gresik, Jawa Timur, membangun peleburan baru yang jauh lebih mahal di kawasan industri terdekat, atau mengalihkan seluruh proyek ke Halmahera sebagai bagian dari pusat peleburan terintegrasi.

Luhut Panjaitan dan sumber lain yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan bahwa Tsingshan telah setuju untuk menyelesaikan smelter dalam waktu 18 bulan

Meninggalkan Freeport untuk membangun perpanjangan $ 250 juta untuk pabrik Mitsubishi dalam apa yang dapat dilihat sebagai isyarat komitmennya untuk pemrosesan di dalam negeri. dari semua bijinya.

Mitsubishi dan Freeport menandatangani perjanjian pada 13 November untuk menambah 300.000 ton ke kapasitas satu juta ton fasilitas saat ini. Freeport masih siap, walaupun masih enggan untuk membangun smelter baru jika kesepakatan Tsingshan gagal.

Perusahaan juga berkomitmen untuk pembangunan kilang logam mulia di lokasi yang sama sekarang setelah izin ekspornya telah berakhir untuk lendir anoda, sedimen yang kaya akan emas, perak, selenium dan telurium yang tersisa dari proses peleburan.

Kebingungan masalah smelter selama dua tahun terakhir adalah  dengan birokrat senior dan politisi tampaknya berbeda di mana seharusnya lokasinya. Setelah kesepakatan Tsingshan disepakati, masih membutuhkan persetujuan pemerintah.

Hingga akhir pekan lalu, Menteri Pertambangan dan Energi Arifin Tasrif masih terus membahas masalah ini.

“Yang penting bagi pemerintah, pengolahan konsentrat tembaga itu berlangsung di dalam negeri,” ujarnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Luhut Panjaitan telah menjadi pendukung utama perpindahan ke Halmahera yang kaya nikel, membuat Freeport dan komunitas pertambangan Indonesia sama sekali tidak sadar pada Juni lalu dengan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana tersebut.

Dia juga penggerak utama di balik industri kendaraan listrik yang direncanakan, dengan produsen mobil Korea Selatan Hyundai sebagai investor awal $ 1,5 miliar dan LG Chemical tertarik untuk membangun pabrik baterai lithium di lokasi yang sama di dekat Jakarta.

Dengan Tsingshan juga berencana untuk menyelesaikan pabrik baterai lithium di Weda Bay pada tahun 2023, pabrik peleburan tembaga baru akan menyediakan asam sulfat yang dibutuhkan untuk memproduksi feronikel kualitas rendah untuk pasar baja tahan karat dan juga untuk memulihkan kobalt dari baterai lithium bekas.

Indonesia memiliki 80% elemen yang dibutuhkan untuk produksi baterai litium, termasuk kobalt, mangan, aluminium, bahkan elemen tanah jarang. Tapi di cakrawala juga adalah pabrik daur ulang di Halmahera yang pada akhirnya dapat menghilangkan kebutuhan mineral baru dalam proses produksi.

Tembaga Freeport akan menjadi sumber kabel dan suku cadang lainnya untuk industri mobil listrik rumahan yang dibayangkan oleh Luhut Panjaitan.

Menurut salah satu perkiraan ahli, kendaraan listrik baterai menggunakan tembaga sebanyak 83 kilogram, dibandingkan dengan 23 kilogram untuk mesin pembakaran internal.

Layanan investasi Seeking Alpha mengatakan baru-baru ini bahwa perusahaan induk anak perusahaan Indonesia, Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX), memiliki peluang unik di dunia dengan harga tembaga yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan listrik yang terus meningkat.

Jika hal itu terus berjalan,, kesepakatan dengan Tsingshan akan menyelamatkan pemerintah Indonesia dan FCX ​​sekitar $ 3 miliar, perkiraan biaya pembangunan smelter mereka sendiri di Kawasan Industri Gresik, sebelah utara kota pelabuhan Surabaya.

Sebagai pemilik mayoritas baru PTFI, pemerintah sudah harus membayar setengah dari biaya ekspansi bawah tanah besar-besaran di tambang Grasberg di Dataran Tinggi Tengah Papua, cadangan emas terbesar dunia dan tambang tembaga terbesar kedua.

Dianggap sebagai salah satu operasi penambangan paling menguntungkan di dunia, berkat simpanan emasnya yang kaya, cadangan terbukti di dataran tinggi Grasberg berkontribusi sekitar sepertiga dari total portofolio FCX, yang juga mencakup tambang tembaga di Amerika Serikat dan Chili.

Tidak seperti nikel, pemurnian tembaga adalah bisnis yang terkenal marjinal ketika proses akhir pengubahan konsentrat menjadi katoda tembaga hanya menambahkan 5% dari nilai keseluruhan. Diperkirakan, setiap smelter Gresik baru akan kehilangan $ 10 miliar selama 20 tahun ke depan.

Asia Times memahami bahwa Freeport telah melakukan pembayaran biaya perawatan dan pemurnian (TCs / RCs) kepada Tsingshan yang lebih tinggi dari harga pasar dengan jumlah yang sama dengan pajak ekspor 5% yang saat ini dibayarkan oleh perusahaan untuk setengah dari konsentrasinya saat ini. ekspor ke Jepang dan Spanyol.

Meskipun hal itu akan menjadi subsidi untuk biaya operasi Tsingshan dan keseluruhan sinergi tampak menarik, para ahli keuangan masih mempertanyakan kelayakan ekonomi pembangunan peleburan tembaga di tempat terpencil seperti Halmahera, sebuah proposisi yang tidak akan pernah dipertimbangkan Freeport.

Mereka mengatakan bahwa menggantungkan pajak ekspor sebagai subsidi mungkin merupakan ide yang cerdas, tetapi bahkan hal itu mungkin tidak menghasilkan arus kas yang positif di lingkungan saat ini.

Seperti yang dikatakan salah satu sumber: “Secara realistis, satu-satunya cara untuk meningkatkan ekonomi adalah dengan memotong biaya modal, yang berarti tidak ada kontrol lingkungan.”

Pengangkutan konsentrat Freeport tidak dianggap sebagai faktor utama, namun jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke situs Halmahera hanya 2.660 kilometer, dibandingkan dengan jalur 4.000 kilometer ke Gresik.

Tsingshan dan perusahaan pertambangan Prancis Eramet memulai operasi peleburan nikel di Weda Bay Processing Park senilai $ 2,2 miliar pada bulan April tahun lalu, menambah kompleks perintis multi-miliar dolar yang dioperasikan oleh grup Cina di Morawali di pantai timur Sulawesi Tengah.

Meskipun smelter Gresik belum menarik industri pendukung selama 20 tahun terakhir beroperasi, Panjaitan masih yakin menarik investor luar negeri ke Halmahera, terutama perusahaan manufaktur China yang ingin pindah ke lepas pantai.

China sudah mencengkeram industri nikel Indonesia, memicu kontroversi dengan mendatangkan ribuan pekerjanya untuk membangun dua pusat pengolahan di Sulawesi Tengah dan sekarang Halmahera.

Di kompleks Morowali senilai $ 7,8 miliar di Sulawesi, Tsingshan dan mitra Indonesia PT Bintang Delepan mengoperasikan pabrik peleburan nikel pig iron tiga juta ton per tahun, fasilitas baja karbon 500.000 ton dan pabrik ferrokrom karbon tinggi 600.000 ton.

Lebih jauh ke pesisir, di Sulawesi Tenggara, Industri Nikel Naga Kebajikan China tahun lalu menyelesaikan tahap pertama senilai $ 1,4 miliar dari kompleks Konawe tiga fase, yang pada akhirnya akan memiliki kapasitas produksi tiga juta ton feronikel setahun.

Penasihat terdekat Presiden Widodo dalam berbagai topik, Luhut Panjaitan selalu memperlakukan pabrik peleburan Freeport sebagai ujian terakhir dari tekad pemerintah untuk menambah nilai pada mineralnya dan melindungi negara dalam rantai pasokan global.

FCX yang berbasis di Phoenix enggan membangun smelter baru karena biaya modal yang tinggi dan kenyataan, yang selalu diabaikan oleh pemerintah, bahwa peleburan tidak pernah menjadi bisnis yang menguntungkan.

Tetapi keadaan mungkin telah berubah dengan akuisisi 51% saham PTFI oleh pemerintah pada tahun 2018, sebagai imbalan atas perpanjangan kontrak FCX, dan merebaknya pandemi virus corona yang telah membebani keuangan negara.

Sumber: Jurnal Presisi

Read More

CNI dan WIKA Bersinergi Bangun Smelter Nikel di Kolaka Sulawesi Tenggara

NIKEL CO.ID –  PT Ceria Metalindo Indotama (CMI), anak entitas PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk mengerjakan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata dan Direktur Operasi II WIKA Harum Akhmad Zuhdi serta disaksikan oleh manajemen kedua perusahaan di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

WIKA mendapat kepercayaan sebagai pelaksana proyek itu berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi oleh PT CNI.

“Semoga dengan ditandatanganinya kontrak strategis ini, PT CNI bisa mengoptimalkan besarnya potensi nikel di dalam negeri dan menjadikan industri hulu dan hilir nikel sebagai sektor yang diprediksi bakal prospektif dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Derian.

Dengan semangat Merah Putih, lanjut dia, komoditas nikel akan menjadi harapan untuk menggenjot pertumbuhan industri logam dasar, sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencananya Proyek yang berlokasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, ini akan berlangsung selama 36 bulan kalender kerja.

Lingkup pekerjaan WIKA meliputi engineeringprocurementconstructioncommisioning, dan financing.

“WIKA menyambut positif kepercayaan besar yang diberikan oleh PT Ceria Nugraha Indotama. Insha Allah, proyek ini dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang memuaskan dan bisa menjadi titik ungkit kebangkitan industri berbasis mineral di Tanah Air dan dunia,” ujar Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito.

Pembangunan pabrik feronikel itu akan terdiri atas dua lajur produksi, jalur produksi 3 dan 4 (2×72 MVA) dengan nilai kontrak sebesar Rp2,8 triliun dan 180 juta dolar AS.

Masing-masing lajur ditunjang dengan fasilitas produksi utama, yaitu rotary dryer berkapasitas 196 ton/jam (wet base), rotary kiln berkapasitas 178 ton/jam (wet base), electric furnace berkapasitas 72 MVA serta peralatan penunjang lainnya dengan target penyelesaian proyek pada 2023 dan mampu mencapai kapasitas produksi sebesar 27.800 ton Ni/year (ferronickel 22 persen Ni).

Selain CMI, entitas anak dari CNI yang juga melakukan tanda tangan dengan WIKA adalah PT Ceria Kobalt Indotama (CKI).

Kerja sama keduanya berfokus pada sinergi EPC proyek nickel laterite hydrometallurgy beserta power plant dengan estimasi nilai kontrak sebesar 1,1 miliar dolar AS.

Proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian kobalt dengan teknologi HPAL, yang menjadi inti pada kerja sama dengan CMI-WIKA itu diproyeksikan memiliki kapasitas produksi per tahun sebesar 100.000  ton/tahun mixed hydroxide precipitate (MHP) (40 persen Ni dan 4 persen Co dalam MHP) dan 158.000 ton/tahun konsentrat chromium.

Fasilitas produksi utama pada pabrik itu adalah ore preparation facility dan hydrometallurgical plant berkapasitas 3,6 juta ton/tahun (dry base), limestone treatment plant berkapasitas 770 ribu ton/tahun (wet base), sulfuric acid plant berkapasitas 550 ribu ton/tahun, residue storage facilities berkapasitas 970 ribu ton tailing serta peralatan penunjang lainnya.

Teknologi terkini

Agung Budi menyampaikan proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dalam pengoperasiannya kelak akan menggunakan rute rotary kiln-electric furnace yang sudah terbukti (proven) untuk mengolah bijih nikel kadar 1.59 persen Ni menjadi ferronickel dengan kadar 22 persen.

Dikemukakan, berbeda dengan pabrik nikel di Indonesia pada umumnya yang menggunakan electric furnace tipe circular, pabrik ini menggunakan electric furnace tipe rectangular yang memiliki keunggulan, antara lain, pertama, memiliki konsumsi energi/ton atau kWh/ton yang lebih efisien karena menggunakan desain electrode yang tercelup slag (submerged).

Kedua, memiliki service life yang lebih lama karena fleksibilitas struktur rectangular yang sangat baik mengatasi masalah ekspansi furnace.

Ketiga, memiliki tingkat recovery Ni yang lebih baik, melalui bagian slag settling yang diperpanjang oleh dimensi rectangular.

Sementara, proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian kobalt yang menjadi inti pada kerja sama dengan CKI-WIKA, teknologi yang akan digunakan adalah teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang sudah terbukti untuk mengolah bijih nikel limonit kadar 1,25 persen Co dan  0,13 persen Ni menjadi mixed hydroxide precipitate dengan kandungan 40 ribu ton nikel/tahun dan 4 ribu ton kobalt/tahun sebagai bahan baku komponen baterai kendaraan listrik.

Produk sampingan (byproduct) yang bernilai ekonomis dari HPAL plant ini adalah konsentrat kromium sebesar 158 ribu ton/tahun.

Teknologi HPAL mampu memanfaatkan bijih nikel kadar rendah (limonit) untuk diambil mineral berharganya seperti kobalt dan nikel secara ekonomis, dikarenakan konsumsi energi yang rendah, sehingga meminimalisir biaya operasional (opex) dan memiliki tingkat perolehan (recovery) nikel dan kobalt yang tinggi hingga 90 persen.

Kedua proyek yang ditandatangani Jumat ini, dikatakan, semakin menambah portofolio WIKA yang sebelumnya telah berhasil menyelesaikan pabrik feronikel RKEF Halmahera Timur; ore preparation line 4 MOP-PP RKEF FeNi Pomalaa, Sulawesi Tenggara; RKEF non crucible furnace MOP-PP Pomalaa, Sulawesi Tenggara; refining system MOP PP RKEF FeNi 1 Pomalaa, Sulawesi Tenggara; dan chemical grade alumina Tayan, Kalimantan Barat.

Sumber: ANTARA

Read More

Protes Perbedaan Hasil Certificate of Analysis, Puluhan Massa Geruduk Kantor PT. Anindya

NIKEL.CO.IDPuluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (Komando) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demo di Kantor surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult, di di Desa Onewila, Kec Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/11/2020).

Mereka menyuarakan adanya dugaan konspirasi antara pihak pabrik, trading yang juga melibatkan surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult yang cenderung terjadinya penurunan kualitas barang (Ore Nikel) sehingga terjadi penurunan harga jual secara sepihak yang berdampak pada dispute nilai kualitas barang.

Selain itu, Komando Sultra juga menyoroti tak adanya ruang bagi bagi pemilik cargo (barang) untuk melakukan witnes pekerjaan di pelabuhan bongkar serta pemberian split sampel ke pemilik barang.

Diduga terjadi berbedaan (Deviasi) yang sangat jauh antara pelabuhan muat (Loading Port) dan Discharging port termasuk dengan hasil analisis dari surveyor lain, ungkap Ketua Komando Sultra, Ilham dalam orasinya itu.

Komando Sultra juga melayangkan 4 (empat) point tututannya yakni; Pertama, mendesak Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult untuk mempertanggungjawabkan perbedaan Certificate of Analysis (COA) muat dan bongkar yang telah merugikan pihak pemilik barang (PT. Wahana Mega Karya).

Kedua, mendesak Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult segera melakukan retest (pengecekan ulang) terhadap back up sampel muat yang diambil oleh surveyor PT Carsurin di loading port.

Ketiga, berdasarkan point 2 (dua) pemeriksaan yang dimaksud harus disaksikan oleh pihak pabrik, surveyor, KSM, buyer dan pemilik barang.

Keempat, apabila Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult tidak segera menanggapi secara serius selama 1 x 24 jam, maka Komando Sultra akan melakukan pendudukan kantor PT Anindya Wiraputra Konsult hingga masalah ini selesai dengan baik.

Massa aksi unjuk rasa yang digelar di pelataran kantor Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult itu mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Sektor Ranomeeto yang dipimpin langsung Kapolsek, Iptu Junaedi yang berupaya memediasi aksi massa Komando Sultra dengan pihak manajemen Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult.

Sementara itu saat dialog dengan perwakilan massa aksi Komando Sultra, Kepala Cabang PT Anindya Wiraputra Konsult, Alvin Palar menjelaskan bahwa hal itu sering terjadi perbedaan karena nikel merupakan barang tambang dimana komposisi mineralnya sangat sensitif.

“Jadi dari pengambilan sampel di loading port dan pengambilan sampel di Discharging port pasti akan ada perbedaan. Pasti tidak sama, pasti ada perbedaan,” kata Alvin.

Terkait data COA yang diterima pihak pemilik barang terjadi perbedaan hasil analisis dengan deviasi yang sangat jauh itu seharusnya tidak terjadi.

“Ini bisa disebabkan berbagai faktor sehingga terjadi hasil yang berbeda. Faktornya bisa macam-macam, seperti cuaca, faktor alam dan faktor orang juga bisa. Dan tidak menutup kemungkinan tim Anindya yang dilapangan diintervensi atau berbuat nakal, itu bisa juga,” ungkap Alvin.

Saya yakin, lanjut Kepala Cabang Anindya, pihaknya bekerja profesional dengan SOP yang ketat dengan daya dukung laboratorium yang terakreditasi nasional yang memiliki jadwal kalibrasi yang tetap.

“Jadi sebetulnya, untuk terjadi kesalahan itu sangat minim. Dan kalau memang ada perbedaan hasilnya, kita mesti investigasi dari berbagai tahapannya,” kata Alvin.

Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya intervensi, pihak Anindya akan melakukan investigasi untuk membuktikan apakah memang ada intervensi dilapangan.

“Kita kan independen, artinya kita tidak berpihak kepada penambang, kita juga tidak berpihak kepada pabrik. Kita independen, jadi apa yang kita hasilkan itu tidak ada intervensi dari pihak manapun. Anggota kami dilapangan kita harus selidiki apakah ada intervensi dari pihak tertentu,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi yang memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak manajemen Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult dalam menjawab tuntutan disanggupi Kepala Cabang Alvin Palar. .

“Bisa kita lakukan, kita akan mempersiapkan semuanya, dan itu kita bisa dan memang harus bisa. Saya sudah komitmen itu dapat dilakukan,” Kata Alvin.

Sumber: mediakonawe.com

Read More

Kemenperin Terbitkan Regulasi Kawasan Peruntukan Industri

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penetapan sebuah kawasan peruntukan industri (KPI) di dalam wilayahnya.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis KPI.

“Sebagai salah satu instrumen untuk memacu investasi, penetapan KPI perlu dilakukan sesuai dengan kriteria, sehingga diharapkan menarik bagi investor masuk, kemudian mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Hingga saat ini, total luas KPI di Indonesia lebih dari 611 ribu hektare dengan persentase terbanyak (sekitar 50%) ada di pulau Jawa-Bali.

Dari total luas KPI tersebut, dibangun sebanyak 121 kawasan industri (KI) dengan total luas mencapai 53 ribu ha.

“Kami mencatat, dalam periode lima tahun, muncul 41 KI baru, sehingga totalnya mencapai 121 KI. Jadi, 121 KI ini siap untuk menampung para investor, baik itu dari asing maupun dalam negeri,” ungkap Dirjen KPAII.

Sementara itu, luas lahan KI naik 47% menjadi 53.340 ha dalam lima tahun terakhir.

“Sebanyak 38 KI seluas 14.749 ha akan dibangun dengan status lahan clean and clear,” imbuhnya.

Dody juga mengungkapkan, investasi terus mengalir deras ke sektor manufaktur, meskipun di tengah imbas pandemi Covid-19.

Per September 2020, nilainya mencapai Rp210,9 triliun atau naik 37% dari periode yang sama tahun lalu.

“Aktivitas sektor manufaktur yang berada di dalam Kl ini diyakini akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, langkah akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

“Penetapan KPI seyogyanya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI,” tegas Dody.

Bahkan, adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga diyakini dapat mendorong ekspansi perusahaan ke Kl. Sebab, omnibus law dapat mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Kl baru.

“Ada lima tantangan yang dihadapi dalam membangun Kl, yakni penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, infrastruktur, serta pengelola dan tenant,” sebutnya.

Oleh karena itu, dalam rangka percepatan program pengembangan KPI, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam hal pembagian peran dan wewenang mengenai penetapan dan pengembangan KPI.

“Sehingga tujuan pengembangan KPI sebagai rumah bagi kawasan industri dan industri bisa menarik investasi untuk masuk ke daerah,” tandasnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi wilayahnya ketika menginisiasi pembangunan KI baru.

Selain itu, perlu dipikirkan mengenai interkoneksi antara akses dan aset infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara.

“Interkoneksi berfungsi menyambungkan aset dan akses menuju Kl,” ujarnya.

Sebagai contoh, pengembangan KI Morowali bisa sukses karena sesuai dengan potensi sumber daya alam di daerah tersebut, yakni nikel.

Hal ini berhasil mendorong tumbuhnya industri smelter nikel.

Sedangkan KI di Dumai difokuskan pada pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

“Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KI. Misalnya, terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini menyangkut perizinan lokasi, lahan, dan sertifikat lahan. Selanjutnya, pengembang dan pengelola kawasan harus membentuk entitas agar KI bisa memberikan layanan terbaik di kawasan tersebut,” paparnya.

Read More

Menristek Tinjau Kesiapan Mobil Listrik Buatan PT Mobil Anak Bangsa

“Komponen baterai yang penting itu nikel. Dan Indonesia salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Jangan hanya puas ekspor feronikel atau nikel yang baru diolah sedikit”

NIKEL.CO.ID – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang PS Brodjonegoro meninjau kesiapan mobil listrik berbasis baterai, yang dikembangkan oleh PT Mobil Anak Bangsa (MAB).

Dalam kunjungannya ke PT Karoseri Anak Bangsa pada Kamis (26/11/2020), Menristek/BRIN optimistis ke depan kendaraan listrik Indonesia akan menjadi komoditas pasar global.

“Kita jangan coba-coba ikut pemain lama, tapi harus menekankan posisi kita di mana. Kita (diibaratkan) masuk lapangan, langsung pilih teritorial. Ini teritori saya. Teritori apa? Kendaraan listrik, yang desainnya, manufacturing nya, dan integratornya semuanya dilakukan di Indonesia,” kata Bambang.

Memang untuk menjadi produsen kendaraan listrik bukan perjalanan yang mudah menurut Menristek. Tidak hanya membutuhkan konsistensi, namun juga komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak.

Dengan begitu, lanjut Bambang, Indonesia bukan tidak mungkin kelak juga menjadi negara penghasil baterai kendaraan listrik, mengingat melimpahnya nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai.

“Komponen baterai yang penting itu nikel. Dan Indonesia salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Jangan hanya puas ekspor feronikel atau nikel yang baru diolah sedikit,” ujar dia.

Kunjungan Menristek yang didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga diisi dengan penandatanganan MoU antara PT MAB dengan BPPT, serta UNS dan ITS. Menteri Bambang menyebut kolaborasi riple helix ini bertujuan meningkatkan daya saing industri kendaraan listrik nasional di pasar global.

“Tentu ini bagus sekali. Kendaraan listrik perlu dikembangkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang bersifat terbatas dan secara perlahan dapat berpotensi merusak lingkungan,” tutur Menteri Bambang.

“Oleh karena itu, saya mendukung upaya berbagai pihak baik PT MAB, BPPT, UNS, maupun ITS yang bersama-sama menciptakan inovasi transportasi ramah lingkungan berkualitas melalui pengaplikasian baterai listrik yang termasuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Harapannya, dengan sinergi triple helix yang solid, inovasi Indonesia dapat bersaing secara global,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, baterai untuk kendaraan listrik menjadi salah satu program Prioritas Riset Nasional 2020-2024 yang berada di bawah Kemristek/BRIN.

Regulasi terkait juga diterbitkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang membahas tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.

Sumber: jurnas.com

Read More

Kepala BKPM Masih Rayu Tesla Untuk Ikut Proyek Baterai Lithium Di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya hingga saat ini masih mencoba merayu perusahaan mobil listrik besutan Elon Musk, Tesla, untuk mau bergabung dalam proyek baterai lithium di RI.

Meski belum mendapat kepastian dari Elon, namun Bahlil menyebut dua investor lain dari Jepang dan Amerika Serikat (AS) telah menyatakan minatnya mengambil bagian dari proyek mega tersebut.

“Sekarang masuk lagi Jepang sama Amerika Serikat, kemungkinan besar lagi rayu Tesla untuk masuk,” kata Bahlil secara daring pada East Java Investival 2020, Kamis (26/11/2020).

Jepang dan AS akan melengkapi formasi sebelumnya yang dibuat antara RI dengan China dan Korea Selatan. Kedua perusahaan tersebut ialah Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dan LG Chem Ltd.

Keduanya, menurut Bahlil, sudah menandatangani kontrak kerja sama dari hulu hingga ke hilir.

Setelah menemukan investor, pada 2021 mendatang ia bilang proyek akan mulai dijalankan untuk mengejar produksi di 2023.

“Sudah ada dua perusahaan besar yang sudah tanda tangan kontrak dari hulu sampai hilir. Satu dari China, satu dari Korea Selatan, mulai 2021 sudah jalan, 2023 sudah produksi,” jelasnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Indonesia akan memiliki industri baterai lithium atau baterai untuk kendaraan listrik pada 2023.

“Tadi malam kami mendiskusikan roadmap baterai lithium dan kami percaya pada 2023 bisa memproduksi baterai lithium dengan teknologi terbaru NMC811,” kata Luhut pada diskusi daring Investment Summit, Rabu (25/11/2020).

Dia optimis Indonesia dapat menjadi salah satu pemain kunci dalam rantai pasokan industri kendaraan listrik. Pasalnya, Indonesia memiliki 85 persen dari material yang dibutuhkan seperti nikel, bauksit, timah, tembaga, hingga karet.

Khusus untuk nikel, Indonesia merupakan negara dengan cadangan terbesar dunia dan secara harga pun Luhut menyebut Indonesia dapat bersaing dengan menawarkan harga lebih murah dari Australia.

Sehingga, ia yakin industri kendaraan listrik dapat dibangun di dalam negeri. “Kita mungkin akan memiliki mobil buatan Indonesia tak lama lagi,” lanjut dia.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Menanti Peta Jalan Pengembangan Baterai Lithium di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peta jalan pengembangan baterai lithium telah rampung dibahas. Target produksinya pada 2023.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai lithium-ion terbesar di dunia. Hilirisasi bahan bakunya, yaitu nikel, terus digenjot. Begitu pula investasi untuk pembangunan pabriknya.

Peluang ini memang terbuka lebar mengingat saat ini industri otomotif sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Cadangan nikel dalam negeri juga melimpah dan merupakan yang terbesar secara global.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Sementara secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan menghasilkan 800 ribu ton.

Puncak produksi olahan nikel terjadi pada tahun lalu. Kementerian ESDM mencatat produk olahannya mencapai hampir 2 ton. Angka ini melebihi target 860 ribu ton karena ada tambahan produksi dari pabrik pemurnian atau smelter PT Virtue Dragon di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang menghasilkan 745 ribu ton.

Jumlah smelter nikel di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan pabrik pemurnian mineral lainnya. Selain Virtue Dragon dari Tiongkok, pemilik smelter nikel lainnya adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia, PT Fajar Bhakti, PT Sulawesi Mining Investment, PT Gabe, PT Cahaya Modern, PT Indoferro, PT Century Guang Ching, PT Titan, PT Bintang Timur, dan PT Megah Surya Pertiwi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peta jalan pengembangan baterai lithium telah rampung dibahas.

“Kami optimistis di 2023 sudah dapat memproduksinya dengan teknologi terkini,” katanya dalam The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020, Rabu (25/11/2020).

Biaya produksi baterai dalam satu dekade terakhir terus menurun. Hal ini membuat harga produknya lebih murah. Dari US$ 1.160 per kilowatt hour (kWh) pada 2010 menjadi US$ 156 per kilowatt hour pada 2019.

Bahan bakunya yang banyak menggunakan bijih nikel, membuat negara ini dapat menjadi pemain global baterai lithium.

“Potensi nikel kita terbesar dan biayanya lebih rendah dari Australia,” ujar Luhut.

Dengan kondisi itu, pemerintah berkomitmen tak lagi membuka keran ekspor bijih nikel. Fokusnya sekarang adalah hilirisas dengan cara membangun pabrik baterai.

Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya menilai saat ini baterai lithium merupakan kunci pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan secara masif, terutama untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau PLTS.

Baterai juga merupakan kunci untuk desentralisasi energi dalam bentuk pemasangan solar panel di rumah tangga, kantor, dan industri. Proyeksi bisnis baterai ke depan cukup cerah. Kesadaran masyarakat dunia terkait pentingnya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) pun kian meningkat.

Peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan energi bersih memang masih cukup besar. Namun, pasar dalam negeri akan tercipta dengan sendirinya dalam satu dekade mendatang. Kondisi ini seiring turunnya biaya energi terbarukan dibandingkan fosil, terutama batu bara.

Industri Baterai Perlu Jaminan Akses Lithium

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan pengembangan industri baterai perlu mendapat jaminan pasokan bahan baku utamanya. Indonesia merupakan penghasil nikel dan kobalt tapi tidak memiliki lithium.

“Negara terdekat yang memproduksinya adalah Australia,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang akan menyerap produksi baterai lithium. Penyerapannya tak cukup hanya untuk kendaraan berpenumpang roda empat, tapi juga bus dan kendaraan roda dua. Jaminan permintaan pasar ini akan memberi kepastian pada sektor hulu (tambang nikel) hingga hilirnya (pabrik baterai).

Tuntutan dunia internasional saat ini adalah melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Karena itu, industri hulu dan seluruh rantai pasokan baterai lithium perlu mengedepankan praktik bisnis berkelanjutkan dan mengeluarkan emisi karbon serendah mungkin.

Standar-standar internasional itu harus terpenuhi apabila pemerintah ingin produk baterai dalam negeri masuk ke industri global. Sejalan dengan hal tersebut, angka bauran energi Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen mengurangi emisi.

“Dengan demikian upaya dekarbonisasi energi negara ini dapat terwujud,” ucap Fabby.

Cadangan nikel yang besar dan maraknya pengembangan kendaraan listrik membuat prospek industri baterai lithium cerah. Apalagi saat ini terjadi tren pergeseran ke energi terbarukan di seluruh dunia.

“Ini jelas menjadi peluang yang besar. Tinggal bagaimana kemudahan dan kepastian berinvestasi bisa dijamin oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan.

Holding baterai yang akan mengelola industri baterai kendaraan listrik dalam negeri dari hulu hingga ke hilir melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang besar.

Ketiganya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (MIND ID), Pertamina, dan PLN. Rencana pembentukan holding PT Indonesia Baterai secara resmi ditargetkan kelar dalam waktu dekat.

Direktur Utama Indonesia Asahan Aluminum atau MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan prosesnya legalnya hampir selesai.

Dua perusahaan asing telah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis ini, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.

Proyek Kendaraan Listrik Tak Sejalan dengan Transisi Energi

Tak hanya roadmap pengembangan baterai lithium di Indonesia, Kementerian ESDM juga tengah menggodok peta jalan untuk percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik beserta infrastruktur pendukungnya.

Salah satunya melalui skema stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan peta jalan itu, setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp 309 miliar di tahun ini untuk pembangunan SPKLU.

Angkanya akan terus meningkat hingga Rp 12 triliun pada 2030 untuk membangun 7 ribu SPKLU. Masyarakat bisa mengisi ulang kendaraan bermotor listriknya di stasiun pengisian listrik ini. untuk penukaran baterai kendaraan bermotor listrik dapat melalui SPBKLU.

Skema bisnisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Dalam aturan tersebut, PLN juga ditugaskan untuk menyediakan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. Perusahaan setrum negara ini juga dapat menggandeng berbagai pihak untuk turut serta terjun dalam skema bisnis itu.

Tata Mustasya mengatakan peta jalan kendaraan listrik masih belum sejalan dengan kebijakan transisi energi.

“Ini hanya memindahkan dampak buruk dari sektor transportasi ke sektor kelistrikan karena masih terkunci pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara,” ujarnya.

Langkah lebih konkret adalah mengubah bauran energi di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 hingga 2030. Di RUPTL terakhir (2019-2028) PLTU batu bara masih berkontribusi sebesar 48% pasokan listrik di Indonesia.

“Ini masih akan mengunci Indonesia dalam 30 hingga 40 tahun ke depan,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Menanti Peta Jalan Pengembangan Baterai Lithium di Indonesia

Read More

Pada 2025, Dibutuhkan Sebanyak 164 Ribu Ton Nikel Untuk Baterai Kendaraan Listrik

NIKEL.CO.ID – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sedang gencar meningkatkan kapasitas produksi dan diharapkan menjadi penopang pertumbuhan kinerja keuangan perseroan dalam jangka panjang. Sedangkan tren peningkatan permintaan nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik bakal menjadi faktor pendongkrak harga jual komoditas tersebut dalam jangka panjang.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Stefanus Darmagiri mengungkapkan, Vale Indonesia sedang melanjutkan ekspansi kapasitas produksi untuk menopang pertumbuhankinerja keuangan ke depan.

Sedangkan di pasar nikel, perseroan mengindikasikan bahwa permintaan nikel kelas satu untuk bahan baku baterai tetap solid ke depan. Begitu juga permintaan nikel kelas dua untuk bahan baku pembuatanbaja nirkarat diperkirakan surplus tahun ini.

“Untuk mendongkrak produksi nikel Vale Indonesia sejalan dengan peningkatan permintaan pasar, perseroan merencanakan peningkatan kapasitas produksi nikel menjadi 90 ribu ton dari perkiraan saat ini sekitar 75-80 ribu ton. Peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan pengembangan fasilitas pemrosesan nikel baru di Sorowako, Sulawesi Selatan,” tulis Stefanus dalam risetnya.

Saat ini, dia menyebutkan, manajemen Vale Indonesia sedang melakukan studi visibilitas untuk penambahan satu jalur produksi rotary kiln electric furnace (RKEF) untuk memproduksi feronikel dengan kapasitas produksi mencapai 10 ribu ton. Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas produksi terwujud sebelum kontrak kerja berakhir tahun 2025.

Vale Indonesia juga sedang merencanakan dua proyek jangka panjang yang hingga kini masih dalam tahap studi kelayakan dan ditargetkan sudah ada kesimpulan investasinya pada akhir 2021. Proyek pertama adalah fasilitas pemrosesan RKEF di Bahodopi,Sulawesi Tengah, yang bekerjasama dengan perusahaan asal Tiongkok untuk membangun nickel pig iron (NPI).

Sedangkan proyek kedua yang sedang memasuki studi, ungkap Stefanus, adalah fasilitas pemrosesan smelter HPAL (high pressure acid leach) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Perseroan bermitra dengan Sumitomo Metal Mining untuk menggarap smelter baru tersebut yang diperkirakan menelan investasi sekitar US$ 2,5 miliar. Smelter tersebut ditargetkan kapasitas produksi 40 ribu ton per tahun. Proyek ini bisa dilanjutkan dengan rata-rata harga pembelian nikel sebesar US$ 16-18 ribu per ton.

Jika investasi ini berjalan lanjar dibutuhkan waktu 4-5 tahun untuk pembangunan fasilitas. Terkait pasar nikel, menurut Stefanus, diperkirakan surplus tahun ini dengan asumsi beberapa produsen nikel beroperasi secara normal, khususnya produksi nikel kelas dua untuk baja nirkarat. Hal berbeda untuk pasar nikel kelas satu yang diprediksi tetap solid dalam jangka panjang.

“Kami memperkirakan permintaan nikel kelas satu untuk kebutuhan baterai mobil listrik akan tetap solid,” sebut dia.

Berbagai faktor tersebut mendorong BRI Danareksa Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham INCO dengan target harga Rp 5.200. Target harga tersebut menggambarkan ekspektasi harga nikel yang solid ke depan dan tren peningkatan kinerja keuangan yang didukung oleh pengembangan proyek di Pomalaa dan Bahodopi. Target tersebut mengimplikasikan perkiraan PE tahun 2021 sekitar 30,8 kali.

Target harga tersebut juga mencerminkan perkiraan peningkatan laba bersih Vale Indonesia menjadi US$ 92 juta tahun ini dan diharapkan melonjak menjadi US$ 115 juta pada 2021, dibandingkan realisasi tahun lalu US$ 57 juta.

Pendapatan juga diharapkan tumbuh menjadi US$ 797 juta dan menjadi US$ 899 juta pada 2021, dibandingkan perolehan tahun lalu US$ 782 juta.

Sebelumnya, analis Trimegah Sekuritas Hasbie dan Willinoy Sitorus mengungkapkan, pertumbuhan industri mobil listrik ditambah penurunan pasokan nikel global akan menjadi faktor utama pendongkrak keuntungan bersih Vale Indonesia sepanjang tahun ini.

Kedua faktor tersebut akan menaikkan harga jual komoditas tersebut yang berdampak pada peningkatan margin keuntungan perseroan.

Sejak pelarangan ekspor bijih nikel diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, harga jual komoditas ini berangsurangsur membaik terhitung sejak Maret 2020. Bahkan, kenaikan juga didukung oleh percepatan pemulihan ekonomi Tiongkok dan rendahnya pasokan nikel global dari Indonesia. Pelarangan ekspor nikel berimbas terhadap turunnya suplai bijih nikel di Tiongkok hingga 70% yang diimpor dari Indonesia.

Sedangkan produksi baja nirkarat Tiongkok meningkat sekitar 8,5% pada semester I-2020, seiring dengan ekonomi Tiongkok yang mulai rebound.

Selain faktor pelarangan ekspor bijih nikel dan lonjakan permintaan dari Tiongkok, peningkatan permintaan bijih nikel bakal didukung oleh lonjakan industri kendaraan listrik dengan target pangsa pasar mencapai 10% pada 2025 dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2,5%.

Pangsa pasar mobil listrik diprediksi kembali bertumbuh sebesar 28% pada 2030 dan mencapai 58% pada 2040.

Target pangsa pasar mobil listrik tersebut setara dengan rata-rata pertumbuhan tahunan penjualan kendaraan listrik mencapai 26,2% dari tahun 2019 hingga 2025. Sedangkan berdasarkan data tahun 2019, sebesar 7% dari konsumsi nikel dunia terpakai untuk baterai mobil listrik.

Jika diasumsikan penjualan kendaraan listrik mencapai 8,5 juta per tahun pada 2025, maka dibutuhkan sebanyak 164 ribu ton nikel per tahun untuk mendukung kendaraan listrik tersebut. Angka tersebut setara dengan 6,9% dari total konsumsi nikel global tahun 2019.

“Peningkatan penjualan mobil listrik tentu juga harus didukung oleh penguatan infrastruktur dan harga jual yang sesuai dengan permintaan pasar.

Saat ini, harga baterai mencapai US$ 160 per kwh dan diharapkan turun di bawah US$ 100 per kwh pada 2024,” tulis Hasbie dan Willinoy dalam risetnya.

Trimegah Sekuritas memproyeksikan kenaikan laba bersih Vale Indonesia menjadi US$ 93 juta tahun ini dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai US$ 57 juta.

Lonjakan laba bersih akan didukung oleh peningkatan margin keuntunganbersih (net margin) perseroan dari 7,3% menjadi 12,3%. Sedangkan pendapatan perseroan diperkirakan turun dari US$ 782 juta menjadi US$ 758 juta sepanjang 2020.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “Ekspansi Vale Indonesia Berlanjut

Read More