49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan

Sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

NIKEL.CO.ID – Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/02/2021), berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

“Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” ujar dia.

Yasonna mengatakan, sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

UU Cipta Kerja ini, kata dia, juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

Diketahui, pemerintah terus menggeber diselesaikannya aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI awal pekan ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden.

Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Adapun secara keseluruhan aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan lima Perpres.

Menurut Yasonna, peraturan pelaksana ini diharapkan akan menjadi “vaksin” bagi lesunya perekonomian Indonesia.

“Sebagaimana vaksin akan meredakan penyebaran COVID-19 yang menjadi masalah dahsyat bagi dunia saat ini, kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini,” kata Yasonna.

Sumber: ANTARA

Berikut daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.
46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Read More

UU Cipta Kerja Dorong KEK Agar Laku dibandingkan Kawasan Industri

Perubahan aturan soal KEK diharapkan menjadi solusi atas masalah kurangnya nilai jual kawasan itu selama ini.

NIKEL.CO.ID – Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law membuat kewenangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi lebih tersentralisasi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugro menyatakan kewenangan yang tersentralisasi dapat merampingkan proses perizinan dan kewenangan dalam KEK tersebut.

“Saya berharap kemungkinan besar ke depannya adanya KEK yang jauh lebih efisien dari segi perizinan sehingga KEK dapat mendorong kawasan perekonomian jauh lebih baik dibandingkan kawasan lainnya,” kata Andry dalam diskusi virtual INDEF, Senin (2/11/2020).

Perubahan aturan tersebut, kata Andry, diharapkan menjadi solusi atas masalah kurangnya nilai jual KEK selama ini.

“Saat ini KEK tidak terlalu “laku” kalau dibandingkan dengan beberapa kawasan industri lainnya,” kata Andry.

Ia memberi contoh KEK Palu di Sulawesi Tengah kalah bersaing dengan kawasan industri Morowali. Padahal kawasan industri di Morowali ini tidak memiliki fasilitas fiskal dan non fiskal yang berbeda dengan KEK.

“Kenyataannya, beberapa KEK di Indoensia mengalami kendala dari pembebasan lahan sampai kurangnya bahan baku di kawasan tertentu,” kata dia.

Andry menilai UU Ciptaker memungkinkan terjadinya integrasi antara KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas. “Kemungkinan adanya integrasi KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas,” ujar Andry dalam diskusi daring. Andry menilai UU Ciptaker memungkinkan terjadinya integrasi antara KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas.

“Kemungkinan adanya integrasi KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas,” ujar Andry dalam diskusi daring.

Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti UU Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi Khusus, UU Nomor 44 Tahun 2007  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 37 Tahun 2000  tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Berikut beberapa aturan soal KEK yakni:

Administrator sebagai pemberi izin

Dalam poin 1 pasal 150 disebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya yakni di UU 39 tahun 2009,  Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Pendidikan dan Kesehatan

Dalam poin 2 pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.

Lokasi dan lahan KEK

Poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria: a.sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dan  tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b.mempunyai batas yang jelas; c.lahan  yang  diusulkan  menjadi  KEK paling  sedikit  50%  dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Poin 6 Pasal 150 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

Tak perlu Amdal

Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KEK di antaranya tak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sebagai penggantinya, persyaratannya menjadi persetujuan lingkungan.

Pembiayaan dari APBN dan APBD

Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sebelumnya, dalam UU 39 tahun 2009 pembiayaan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas untuk impor barang konsumsi  

Poin 25, mengatur impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas yakni: a.bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak  dipungut pajak impor; dan b.bagi  barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor.

Insentif

Poin 22 menyebutkan wajib  pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan  atau  keringanan  pajak daerah dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif tersebut berupa: 1) pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Kemudahan akses lahan

Poin 28 menyebutkan investor KEK akan mendapat kemudahan, percepatan, dan prosedur  khusus  dalam  memperoleh  hak  atas  tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. Akses lahan juga diatur dalam klausul mengenai bank tanah (land bank).

Kemudahan perizinan

Poin 29 menyebutkan investasi KEK akan mendapat kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan  lainnya, kegiatan  usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta  mendapat fasilitas keamanan. Fasilitas kemudahan dan keringanan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudahan Tenaga Kerja Asing Poin 32 menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau    komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “UU Ciptaker Dorong KEK Agar Laku dibandingkan Kawasan Industri

Read More

UU Cipta Kerja Resmi Dinomori Jadi UU Nomor 11 Tahun 2020

NIKEL.CO.ID – Presiden Joko Widodo akhirnya meneken omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja setelah disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR sejak 5 Oktober 2020.

Beleid tersebut diberi nomor UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Nomor 11 Tahun 2020 berisi 1.187 halaman. Beleid tersebut diundangkan pada Senin (2/11/2020) dan sudah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.

Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.

UU Cipta Kerja menghapus sejumlah ketentuan lama di UU Ketenagakerjaan, Perpajakan, dan sejumlah UU lainnya.

Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi Kemensetneg berisi 1.187 halaman. Sebelumnya diketahui jumlah halaman UU Cipta Kerja kerap berubah-ubah.

Mulanya di situs DPR (dpr.go.id), diunggah draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 1.028 halaman.

Kemudian, di hari pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dua pimpinan Badan Legislasi DPR memberikan draf setebal 905 halaman.

Kemudian, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada 12 Oktober 2020.

Sehari kemudian, 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi mengenai versi 802 halaman, dengan isi yang disebut tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman.

Draf setebal 1.187 halaman beredar setelah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah mengungkapkannya ke publik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “UU Cipta Kerja Resmi Dinomori Jadi UU Nomor 11 Tahun 2020

Read More

UU Cipta Kerja Pangkas 8.451 Aturan Nasional dan 15.965 Aturan Regional

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar.

Menurutnya, hal ini suatu langkah progresif untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

“Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan ini akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Kemudian Indonesia tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit.

“Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan miliaran dolar per tahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa,” jelas dia

Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku seperti, nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Baterai Lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

“Kami berharap agar tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerjasama antara kedua negara pun bisa kembali normal,” tandas dia.

Sumber: okezone.com

Read More

Amdal Tetap Ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik.

NIKEL.CO.ID – Betulkah dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, analisis dampak lingkungan (Amdal) dihapuskan? Jika benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup makin terpinggirkan. Demikian sejumlah isu yang mengemuka di benak publik saat membaca atau mendengar informasi menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih beken disebut Omnibus Law oleh publik.

Begitu draf UU Cipta Kerja diketok oleh pimpinan DPR pada Paripurna DPR 5 Oktober 2020, isu pelemahan aturan lingkungan hidup ini masih menjadi pertanyaan masyarakat. Ada beragam tafsir di masyarakat terkait pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak menunggu waktu lama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga negara pada Minggu (11/10/2020). Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disampaikan dalam rapat tingkat menteri itu, Kementerian LHK telah membentuk tim penyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP). Ada tiga tim yang dibentuk, yaitu RPP bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, RPP bidang kehutanan, serta RPP bidang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak dari denda administratif.

Selanjutnya pada Rabu (14/10/2020) Menteri LHK juga telah memaparkan perkembangan tindak lanjut UU Cipta Kerja pada rapat koordinasi pusat dan daerah yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Kali ini selain para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan pusat, unsur pemerintahan daerah mulai dari seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dilibatkan.

Langkah pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir dari pasal-pasal UU Cipta Kerja. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, sejauh ini KLHK telah mengkompilasi beberapa masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP. Masukan berikutnya juga masih terbuka untuk disusun dalam draf RPP tersebut.

Selanjutnya, draf RPP tersebut akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik. Tak lupa, seiring dengan itu dilakukan harmonisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Sebenarnya apa sih yang beda di dalam UU Cipta Kerja ini? Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ary Sudijanto menyebutkan, jika pengaturan amdal dalam UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya.

Perlu dicatat, persetujuan lingkungan yang merupakan hasil keputusan dokumen amdal tetap menjadi syarat dikeluarkannya perizinan berusaha. Amdal hanya diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan dengan risiko tinggi, sementara untuk usaha dengan risiko menengah wajib melengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), kemudian untuk usaha berisiko rendah cukup dengan mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB). Kriteria usaha dan/atau kegiatan itu juga masih mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Termasuk sembilan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan seperti termaktub di dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih tetap berlaku dalam UU Cipta Kerja.

“Dipastikan bahwa hanya nomenklatur izin lingkungan yang hilang, namun substansi tujuan dan fungsinya tidak hilang karena diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha,” ungkap Ary Sudijanto.

Isu lainnya bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja, maka penilaian amdal akan dimonopoli oleh pemerintah pusat juga dipastikan tidak berdasar. Penilaian kelayakan lingkungan (amdal) yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) baik yang ada di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota hanya diubah menjadi penilaian kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk suatu lembaga yang bernama Lembaga Uji Kelayakan (LUK).

Dalam tim uji kelayakan tersebut tetap terlibat unsur ahli/pakar yang kompeten, serta unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui gubernur atau bupati/wali kota masih dapat mengusulkan pembentukan tim uji kelayakan kepada LUK untuk menjadi tim uji kelayakan daerah.

Kenapa pasal ini perlu diubah? Menurut KPA jumlah rencana kegiatan yang membutuhkan layanan penilaian kelayakan lingkungan secara nasional rata-rata sebanyak 1.000 sampai 1.500 kegiatan per tahun. Dari data ini kemudian menjadi terjadi kelebihan beban penilaian amdal pada 17 tempat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Namun di beberapa tempat lain, beban penilaian amdal justru rendah. Untuk itu, KLHK memasukkan usulan ini di UU Cipta Kerja agar ada semacam komisi penilai amdal yang sesuai dengan beban kerja.

Kalangan aktivis lingkungan selama ini menggugat sulitnya akses untuk mendapatkan informasi kelayakan lingkungan hidup di suatu proyek pertambangan, industri manufaktur, atau perkebunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Mereka hanya bisa mengakses saat kajian sudah selesai.

Transparansi menjadi penting. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja ini telah mengatur sistem informasi kelayakan lingkungan hidup wajib melalui sistem elektronik yang akan dibangun pemerintah sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengakses hasil akhirnya, namun juga turut mencermati prosesnya.

Sumber: INDONESIA.GO.ID

Read More