Sengkarut Kinerja Surveyor Dalam Tata Niaga Nikel

Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini.
  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

KISRUH antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HPM. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu dan hasil pengujian Anindya menuai protes. “Ada aduan, saksi dari pihak pembeli tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” katanya, Jumat (18/12/2020).

Sebagai informasi, saat ini ada empat surveyor yang direkomendasikan Kementerian ESDM untuk transaksi jual-beli nikel. Selain Anindya, ada pula PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo, PT Carsurin, dan PT Geoservices.

Selain masalah surveyor, penambang pun menemukan perbedaan biaya transportasi. Pemilik smelter hanya mengakomodasi biaya itu antara US$ 2 hingga US$ 3 metrik ton.

Akibatnya, penambang di Maluku, Maluku Utara, Papua, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan Malili (Sulawesi Selatan) harus mensubsidi biaya tongkang US$ 5 sampai US$ 8 metrik ton.

APNI pun telah mengirimkan surat aduan kepada pemerintah mengenai kondisi tersebut. Khususnya perihal permohonan pembatasan jual beli-bijih nikel dan pengawasan surveyor.

Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel Septian Hario Seto mengatakan telah menerima laporan komplain terhadap pihak surveyor. Ia pun telah memanggil seluruh pensurvei untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah tertulis soal perbedaan hasil verifikasi surveyor dengan penambang. Apabila hal ini terjadi, maka penentuan kualitas mineral logam harus mengacu hasil pengujian pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

Satgas HPM Nikel masih melakukan pengawasan dan pemantauan terkait masalah ini. “Senin nanti kami rapat lagi,” ujar Seto.

Perlu Sanksi Tegas Bagi Surveyor Tak Andal

Pemerintah perlu memberi sanksi berat kepada surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Karena ini tidak cuma merugikan penambang tapi juga masalah kepercayaan publik dan internasional,” kata Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso.

Selama ini, masalah integritas pensurvei kerap terjadi, tak hanya di pertambangan nikel. Solusi perbedaan hasil survei sebenarnya sederhana. Kedua pihak dapat menunjuk surveyor independen yang berbeda dan tidak terafiliasi untuk mengecek sampel nikel.

Pengambilan sampel, Budi mengatakan, selalu terbagi menjadi empat bagian. Satu sampel untuk verifikasi pensurvei independen. Dua sampel lainnya masing-masing untuk pihak penjual dan pembali.

Dan sampel terakhir akan disimpan sebagai arsip. Hasil analisis surveyor independen adalah final.

“Kalau ada dispute beberapa kali oleh pensurvei yang sama, maka harus diberi sanksi tegas,” ujar Budi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi ada surveyor yang tidak bekerja maksimal tidak dapat dipungkiri. Kadang, menurut dia, hasil analisisnya sesuai titipan pihak-pihak berkepentingan. Jadi, profesionalisme mereka banyak yang meragukan.

Sebagai pembanding, para pengusaha sebaiknya menyediakan surveyor lain di luar daftar pemerintah.

“Sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain,” katanya.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya evaluasi surveyor yang telah ditunjuk.

“Pembentukan Satgas HPM Nikel semoga bukan hanya formalitas saja. Saya kira perlu evaluasi semuanya,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyebut perbedaan analisis di pelabuhan muat dan bongkar seharusnya tidak menjadi masalah antara penambang dan pembeli.

“Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 telah dipertegas kalau ada perselisihan maka sampelnya dapat diuji di surveyor  independen yang disepakati para pihak,” katanya.

Sampel itu pun akan tersimpan dalam waktu tertentu untuk mengantisipasi dispute di kemudian hari. Dengan dasar ini maka harus ada perbaikan dalam proses analisisnya. Para pihak yang berkepentingan seharusnya dapat menyaksikan langsung pengambilan sampel sampai analisis laboratorium.

Berikutnya, persoalan hasil laboratorium harus sama persis di titik muat dan bongkar justru tidak masuk akal. Dalam proses pengangkutan, barang tambang kerap berubah kualitas dan kuantitasnya, terutama karena faktor cuaca.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya telah meminta Anindya untuk menganalisis kualitas dan kuantitas nikel dengan cara yang benar.

Apabila tetap ada perbedaan, maka kedua pihak dapat menunjuk umpire yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

“Saya kira ini bagian yang harus kami awasi, terkait perbedaan antara muat dan bongkar,” ujarnya.

Ada 8 Perusahaan Tak Patuhi Harga Patokan Nikel

Kementerian ESDM mencatat ada delapan perusahaan yang tidak menerapkan HPM jual-beli bijih nikel. Pemerintah akan menegur penambang dan pemilik pabrik pemurnian (smelter) tersebut. Bahkan sanksi pencabutan menanti kalau aturan itu tak kunjung mereka laksanakan.

Yunus mengatakan, sebanyak 73 perusahaan telah menerima surat teguran dari pemerintah beberapa waktu lalu. Ada 65 perusahaan yang langsung melaksanakan HPM.

Pelaksanaan harga patokan itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan pemilik smelter.

“Ada beberapa smelter yang sudah terlalu lama menikmati harga nikel murah,” ucap Yunus.

Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar pabrik pemurnian domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Selain itu, risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Aturan HPM nikel telah berlaku sejak Juli 2020. Melansir dari situs Kementerian ESDM, formulanya berdasarkan nilai atau kadar logam, konstanta faktor, harga mineral acuan (HMA), biaya perawatan dan pemurnian (TC/RC) dan logam yang harus dibayar.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 ada sembilan substansi pokok HPM tersebut. Pertama, penetapannya berdasarkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3%. Ketiga, pembelian bijih nikel harus mengacu pada harga patokannya.

Keempat, penambahan Publikasi harga timah mengacu pada bursa berjangka Jakarta Future Exchange, dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kelima, formula harga patokan ditetapkan per bulan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Keenam, verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan surveyor pelaksanan, yang kemudian menerbitkan laporan hasil verifikasi atau LHV. Ketujuh, yang menunjuk surveyor adalah Dirjen Minerba.

Kedelapan, penjaulan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit atau umpire apabila terjadi perbedaan hasil analisis antara kualitas mineral penjual dan pembeli. Terakhir, ketentuan formula harga patokan yang diatur dalam Permen ESDM dapat ditinjau setiap enam bulan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Read More

APNI Keluhkan Kinerja Surveyor

NIKEL.CO.ID – Pelaku usaha tambang nikel mengeluhkan pelaksanaan surveyor terkait dengan kegiatan verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel dalam transaksi jual beli nikel di dalam negeri.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, banyak pemasok atau penambang yang mengeluhkan perbedaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar (smelter) yang terlalu berbeda jauh. Hal ini mengakibatkan penambang mengalami kerugian.

“Ketentuan penunjukan pihak ketiga sebagai wasit atau surveyor umpire yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 belum digunakan pada saat terjadi dispute perbedaan kadar. Saksi dari pihak supplier atau penambang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” ujarnya dalam sebuah webinar, Rabu (16/12/2020).

Selain itu, penambang juga mengeluhkan lamanya kinerja waktu pengujian dan hasil pengujian dari surveyor yang bisa memakan waktu 1 bulan—2 bulan lebih.

Meidy menuturkan bahwa sejak Oktober 2020 perusahaan smelter telah menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult sebagai surveyor.

Dia menyebut bahwa kapasitas surveyor perusahaan tersebut belum memenuhi atau mencukupi kebutuhan pengujian analisis yang ada.

“Belum memenuhi atau mencukupi kebutuhan pengujian analisis yang ada karena seluruh penambang mau enggak mau ke satu pintu, yaitu Anindya karena Anindya inilah yang dipakai oleh pihak smelter,” katanya.

Dengan adanya persoalan ini, beberapa penambang sedang melakukan gugatan hukum ke pihak surveyor Anindya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan HPM Nikel Septian Hario Seto mengatakan bahwa Tim Satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

Dia pun menyebut akan mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020.

Sumber: bisnis.com

Read More

Dirjen Minerba: Ada Surveyor Yang Melaporkan Kadar Nikel Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya

NIKEL.CO.ID – Pemerintah menuturkan terus berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini sektor pertambangan mineral dan batu bara agar tidak tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh badan usaha atau swasta.

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pihaknya berupaya menekankan dua aspek dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor pertambangan minerba untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, yaitu aspek teknis profesional dan aspek karakter (character building).

“Kami sedang berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Menjadi regulator pertambangan di Indonesia bukan lah pekerjaan mudah. Ada dua aspek dalam aspek pembinaan SDM yaitu aspek kapasitas teknis profesional dan aspek karakter. Dalam hal teknis kita mungkin sudah dapatkan dari bangku pendidikan, tapi aspek karakter itu lebih sulit daripada aspek teknis. Tantangan tidak ringan dan tidak mudah,” tuturnya dalam sebuah webinar “Temu Profesi Tahunan (TPT) Perhapi 2020′ pada Selasa (17/11/2020).

Dia mengakui, pihaknya masih terus berjuang agar kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah dan disepakati bersama oleh badan usaha dapat dijalankan sesuai komitmennya. Untuk menjalankan praktik tambang yang baik (good mining practices), maka menurutnya diperlukan karakter ASN yang kuat.

“Misalnya, akhir-akhir ini kita masih melihat beberapa opsi pembangun smelter yang belum berjalan sesuai ketentuan. Itu memerlukan kekuatan karakter yang hebat di kami, karena kalau tidak, kami akan hanyut bersama arahan-arahan yang sebetulnya bukan itu yang digariskan oleh ketentuan,” bebernya.

Selain mencontohkan tentang pengawasan pembangunan smelter, dirinya pun mencontohkan karakter kuat ASN diperlukan saat menerima laporan bahwa ada surveyor yang melaporkan kadar nikel berbeda dari kadar aslinya.

“Contoh kedua, kami menerima laporan ada surveyor yang melaporkan kadar nikel tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini kan harus disikapi. Di sisi lain, kami juga mengundang para ahli, praktisi, pelaku industri untuk memperbaiki mentalitas ini. Kita tidak boleh tipu-tipu soal kadar nikel, buat kami ini kriminal. Hal ini (karakter) jauh lebih sulit membina SDM regulator di pertambangan dari pada hal-hal teknis,” jelasnya.

Selain itu, tantangan lainnya yaitu ketika berhadapan dengan pertambangan ilegal. Dia mengakui, persoalan tambang ilegal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani karena menyangkut aspek hukum, keselamatan dan juga lingkungan.

Untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut, maka pihaknya kini tengah melakukan reformasi birokrasi di mana ada perampingan pejabat struktural di organisasi Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Dia mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi pejabat teknis di eselon 3. Pejabat teknis hanya sampai eselon 2, lalu eselon 3 dan ke bawahnya akan pindah menjadi pejabat fungsional. Menurutnya, pejabat fungsional ini diperlukan karena akan berperan penting dalam tata kelola pertambangan nasional.

“Pembinaan ke arah sana sedang kita lakukan, tapi tidak mudah mengelola pola pikir itu karena banyak yang masih melihat ASN sebagai birokrat, pengelola birokrasi, padahal kita harus mendalami hal-hal teknis, apalagi kalau berhadapan dengan kalangan pelaku usaha profesional. Sekarang lagi kami susun rumpun-rumpun jabatan fungsional,” tuturnya.

Saat ini dia mengakui jabatan fungsional di sektor pertambangan yang baru jelas yaitu Inspektur Tambang. Namun ke depannya, diharapkan ASN punya kompetensi teknis dari awal perencanaan pertambangan.

Dia mengatakan indeks profesionalitas ASN sektor pertambangan masih berada pada tingkat sedang sekitar 80,3. Pihaknya pun menargetkan indeks ini meningkat ke posisi tinggi.

Saat ini ASN pertambangan berjumlah 1.113 orang di seluruh wilayah Indonesia, dimana sebagian besar atau 56% berada di provinsi. Dari sisi pendidikan, 71% merupakan lulusan sarjana.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Untuk Mendapatkan SKV, Penambang Nikel Harus Uji Sampel di Laboratorium Milik Dinas ESDM Sultra

NIKEL.CO.ID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor pertambangan.

Terbaru, Dinas ESDM Sultra menyumbangkan kurang lebih Rp1,6 miliar untuk PAD di bidang laboratorium pengujian sampel ore.

Selama ini, pengujian sampel dilakukan oleh pihak ketiga. Namun, Dinas ESDM Sultra melalui Bidang Mineral dan Batubara melakukan terobosan mengadakan alat uji sampel.

“Selama ini kita sudah usulkan namun belum gol. Nanti terealisasi pada 2020 dan berkat perhatian kabid pak Yusmin,” kata Kepala UPTD Laboratorium Pengujian, Pengembangan dan SIG Dinas ESDM Sultra Hasbullah beberapa waktu lalu.

Biaya pengadaan alat uji sampel ini menggunakan anggaran daerah sebesar Rp2,2 miliar.

Menurut Hasbullah, pengorbanan Rp2,2 miliar ini tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang dihasilkan. Hanya dalam waktu tiga bulan, pendapatan daerah dari alat uji sampel ini sudah Rp1,6 miliar.

“Ini efektif berjalan September kemarin. Bagaimana kalau berjalan sampai satu tahun?,” katanya.

Ia menyebut, dalam sehari pihaknya menguji 340 sampel. Setiap sampel dihargai Rp250 ribu. Dalam sehari, laboratorium ini bisa menghasilkan PAD kurang lebih Rp85 juta.

“Sejauh ini sudah 6.491 sampel yang diuji dari semua perusahaan yang aktif,” jelasnya.

Ia menyebut, hasil uji sampel ini menjadi salah satu syarat diterbitkannya surat keterangan verifikasi (SKV) yang digunakan untuk pemuatan ore nikel.

“Kalau tidak ada uji sampel dari laboratorium kita, maka tidak akan dilayani SKV-nya. Sebab, setiap mau pengapalan harus ada uji sampel,” jelasnya.

Ia menjelaskan, setiap uji sampel, pihak perusahaan barus langsung membayar di pembantu bendahara dan kemudian uangnya disetor ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra.

“Setelah mereka bawa sampel, dihitung jumlahnya dan dibuatkan surat keterangan retribusi. Jadi ini legal. Uang juga langsung diserahkan ke BPD dan masuk rekening pendapatan daerah,” jelasnya.

“Awalnya disimpan di kas bendahara, namun untuk akuntabilitas keuangan, BPD datang menjemput dan tidak ada yang uang bermalam di kantor,” tuturnya.

Ia menuturkan, pendapatan daerah di sektor ini terbilang naik ribuan kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya ditarget Rp15 juta.

“Kita revisi target sebelumnya dan sekarang kita targetkan Rp1,5 miliar. Tapi, baru tiga bulan beroperasi, kita sudah melebihi target kita sekitar 107 persen,” pungkasnya.

Sumber: inilahsultra.com

Read More