Anggota Komisi VII DPR RI Anggap Pemerintah Inkonsisten Dalam Hilirisasi Tambang

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keputusan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi. Sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Menurut Mulyanto, Kepmen ini janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi (artinya tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Hal tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ini sangat berbahaya karena secara langsung akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya, pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar. Tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses.
Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Menakar Potensi Ekspor Mineral Pasca Relaksasi Diberikan

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan relaksasi ekspor mineral selama masa pandemi covid-19 akan diberikan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan relaksasi dan dianggap memenuhi ketentuan.

“Tergantung yang mengajukan untuk kuotanya dan maksimum sesuai batasan di peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sugeng Mujianto kepada Kontan.co.id, Rabu (24/3/2021).

Sejauh ini, tercatat PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memperoleh rekomendasi kuota ekspor konsentrat tembaga untuk satu tahun ke depan.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia (PTFI) Riza Pratama mengungkapkan pihaknya menyambut baik langkah pemerintah mengeluarkan izin ekspor untuk satu tahun ke depan.

“Kuota ekspor 2 juta ton konsentrat, PTFI berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam berbagai cara,” ungkap Riza, Selasa (23/3).

Dalam catatan Kontan.co.id, rekomendasi ini meningkat dari tahun lalu yang mencapai 1.069.000 wet ton konsentrat tembaga yang diberikan pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Adapun sebelumnya pada tahun 2019 PTFI hanya mengantongi kuota ekspor sebanyak 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memastikan saat ini pengerjaan proyek Pabrik Feronikel Haltim yang telah mencapai kemajuan konstruksi sebesar 98%.

VP Corporate Secretary Aneka Tambang Kunto Hendrapawoko mengungkapkan, saat ini Antam juga berfokus pada pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Kedua proyek smelter tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan ESDM.

“Dalam hal pengembangan komoditas bauksit, saat ini ANTAM terus berfokus pada pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat bekerjasama dengan PT INALUM (Persero) yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 1 juta ton SGA per tahun (Tahap 1),” ujar Kunto kepada Kontan.co.id, Selasa malam (23/3/2021).

Dengan capaian tersebut, Kontan.co.id mencatat ANTM mendapatkan persetujuan ekspor mineral logam untuk penjualan ekspor bijih bauksit tercuci dengan kadar Al2O3 =42% sebesar 1,89 juta wet metric ton (wmt) untuk periode 2021-2022.

ANTM, anggota indeks Kompas100 ini memperoleh izin ekspor atas pelaksanaan proyek hilirisasi pabrik Smelter Grad Alumina Refinery (SGAR).

Kunto menyebut, izin ekspor mineral ini melengkapi izin ekspor bijih bauksit yang telah dimiliki ANTM sebelumnya, yakni sebesar 840.000 wmt atas kepemilikan pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) di Tayan.

Dia menambahkan, dengan adanya persetujuan ekspor mineral logam untuk penjualan ekspor  bijih bauksit ini, akan memperkuat daya saing Aneka Tambang di pasar bauksit.

“Hingga saat ini, Tiongkok merupakan negara yang menjadi tujuan ekspor bauksit ANTM,” ujar Kunto beberapa waktu lalu.

Sumber: KONTAN

Read More

Bahaya Mengizinkan Ekspor Mineral Saat Pembangunan Smelter Mandek

Pemerintah lagi-lagi merelaksasi ekspor mineral meski target smelter tak tercapai. Cita-cita hilirisasi pun lamban tercapai.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah tetap mengizinkan ekspor mineral bagi perusahaan yang tak mencapai target pembangunan fisik fasilitas pemurnian atau smelter. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM 46/2021 dan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 1/2021.

Dua aturan itu merelaksasi ketentuan dalam Pasal 51 Permen ESDM No. 17/2020. Menurut beleid itu, ekspor hanya diizinkan jika perusahaan telah memenuhi target pembangunan fisik yang sudah diverifikasi. Lewat peraturan ini diharapkan pengusaha berupaya keras merealisasikan pembangunan smelternya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beralasan relaksasi ditetapkan karena banyak perusahaan tambang babak belur terdampak pandemi COVID-19, yang membuat keterlambatan kali ini bisa dimengerti. Salah satunya Freeport yang proses pembangunan smelternya baru mencapai 6 persen alias di bawah target 10 persen di 2020.

Dalam rapat Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021), Arifin menyatakan, “kalau tidak diberikan izin ekspor, akan memberikan dampak kepada penerimaan negara dan dampak sosial terhadap karyawan Freeport.”

Meski direlaksasi, pemerintah tetap akan mengenakan sanksi denda atau penalti 20 persen dari pendapatan tahun berjalan. Relaksasi ini juga terbatas bagi 7 jenis mineral saja, tidak berlaku, misalnya, bagi nikel. Relaksasi juga hanya diberikan secara terbatas yaitu satu tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa relaksasi ini tidak memengaruhi target penyelesaian masing-masing perusahaan.

Alasan lain relaksasi adalah kenaikan harga komoditas di pasar internasional, misalnya tembaga. Ekspor tentu akan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan sayang untuk dilewatkan.

Masalahnya, menurut Pakar Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, relaksasi ini juga mendatangkan banyak masalah. Yang paling jelas adalah pemerintah tampak semakin tidak konsisten pada kebijakan hilirisasi. Relaksasi terus berulang sejak 2009.

“Pemerintah semakin konsisten untuk tak konsisten. Berkali-kali relaksasi saja terus,” ucap Ahmad kepada reporter Tirto, Selasa (23/3/2021).

Relaksasi terus-menerus ini menurutnya juga bertentangan dengan amanat konstitusi. Kewajiban hilirisasi juga sudah diatur dalam Pasal 102, 103, dan 170 UU 4/2009 tentang Minerba, diperkuat Pasal 170A UU 4/2020 tentang revisi UU Minerba, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 10/2014.

Ahmad khawatir relaksasi ini hanya akan membuat program hilirisasi semakin berjalan lamban. Sebab setiap dilakukan relaksasi, target pembangunan smelter urung tercapai dan selalu diikuti dengan relaksasi-relaksasi berikutnya.

“Sudah 12 tahun kewajiban [pembangunan smelter] dimulai tapi gara-gara tidak konsisten ya tidak jalan,” ucap Ahmad.

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah sudah menunda sedikitnya 3 kali dari selesai 2014 menjadi 2017, lalu 2022, dan 2023. Setiap penundaan itu selalu disertai dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang intinya membolehkan lagi ekspor.

Belakangan realisasi smelter pun menjadi lamban. Per 2012 saja hanya ada 3 smelter yang terealisasi sejak 2009. Jumlah ini hanya bertambah menjadi 17 per 2019 padahal totalnya pemerintah ingin membangun 68.

Menurut Ahmad, kebijakan yang berubah-ubah bakal membuat pelaku usaha menganggap enteng pemerintah dan kebijakannya. Para pengusaha, katanya, akan berpikir, “nanti juga akan dibuka lagi kok ekspornya.”

Jumlah perusahaan yang belum selesai membangun smelter cukup banyak. Data Kementerian ESDM, per November 2019 hanya ada 6 smelter non nikel yang sudah selesai 100 persen. Sebanyak 5 smelter non nikel di kisaran 40 persen atau lebih dan ada 15 smelter non nikel prosesnya masih di bawah 40 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan plinplan ini berbahaya bagi iklim investasi dan kepastian berusaha. Konsekuensinya, investor bisa enggan datang.

Tauhid beralasan relaksasi ini sedikit banyak bakal memengaruhi cadangan mineral yang ada di Indonesia. Pengurangan yang terjadi di tahun 2021 tentu akan memengaruhi perhitungan keekonomian di masa mendatang. Di sisi lain, relaksasi ini juga bakal mementahkan upaya perusahaan yang sudah serius mencapai target pembangunan fisik apalagi yang sudah selesai konstruksi.

“Besok direlaksasi, besok diperketat. Investor akan lihat tidak ada kepastian buat mereka,” ucap Tauhid kepada reporter Tirto, Selasa (23/03/2021).

Kebijakan plinplan ini menurutnya juga punya konsekuensi melemahkan Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO yang memprotes larangan ekspor nikel. Menurut Tauhid, pernyataan pemerintah yang ingin memprioritaskan hilirisasi dan mengolah sendiri bahan baku di dalam negeri justru terbantahkan lewat relaksasi ekspor mineral baru-baru ini.

“Ini kontraproduktif di tengah upaya kita menghadapi gugatan Uni Eropa. Jadi membuka kemungkinan diri kita untuk kalah,” ucapnya.

Baca selengkapnya di artikel “Bahaya Mengizinkan Ekspor Mineral Saat Pembangunan Smelter Mandek”, https://tirto.id/gbqZ

Read More