KPK Usut Dugaan Perusahaan Tambang Nikel di Sultra Mangkir Bayar PNBP

NIKEL.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) mengusut dugaan korupsi yang diduga dilakukan perusahaan tambang nikel PT Toshida Indonesia di Kabupaten Kolaka, Sultra. PT Toshida diduga tak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sekitar Rp 168 miliar sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2009 hingga 2020.

“Selama aktivitasnya dalam kurun waktu tersebut, PT Toshida tidak membayar PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga KLHK mencabut IPPKH PT Toshida,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Setelah KLHK mencabut izin tersebut, PT Toshida diduga masih melakukan penambangan dan kegiatan operasional berdasarkan pada RKAB dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra ke PT Toshida.

Dari situs resmi perusahaan, PT. Toshida ini melakukan eksploitasi Nikel Ore di wilayah seluas 5.000 ha di Kabupaten Kolaka. Kejaksaan Tinggi Sultra sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka, terdiri dari dua pejabat PT Toshida dan dua pejabat pada Dinas ESDM.

Pekan lalu, dua tersangka sudah ditahan, yakni General Manajer PT Toshida UMR dan mantan Plt Kepala Dinas ESDM Buhardiman.

KPK memberikan pendampingan kepada Kejati Sultra. Pemeriksaan terhadap Toshida, yang juga melibatkan juga auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra dan Ahli Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 10-11 Agustus 2021, Direktorat Korwil IV KPK melakukan pemeriksaan fisik di lokasi tambang PT Toshida di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,” kata Ali.

Selain itu, KPK juga memantau terhadap pelaksanaan sidang praperadilan yang diajukan tersangka Buhardiman (BN).

“Rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk dukungan KPK terhadap penyelamatan sumber daya alam dari para pihak yang melakukan kegiatan illegal mining,” kata dia.

Ali menjelaskan kegiatan kolaborasi di kementerian/lembaga tersebut bertujuan agar penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) dapat dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat. “Dampak tindak kejahatan di sektor SDA bukan hanya merugikan keuangan negara, namun jauh lebih luas lagi, yaitu berkaitan dengan bencana alam dan kualitas hidup masyarakat serta kerusakan lingkungan,” ujar Ali.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Setelah Tiga Kali Mangkir, Kejati Sultra Tetapkan Direktur PT Toshida Indonesia Jadi DPO

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berusaha untuk menuntaskan kasus korupsi pertambangan. Setelah menetapkan daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Ode, kejaksaan melacak keberadaannya.

Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Noer Adi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengatongi surat penangkapan terhadap DPO La Ode Sinarwan Ode. Hasil pelacakan, posisi terakhir tersangka berada di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda  sudah berstatus buronan karena selalu  mangkir saat dipanggil jaksa terkait kasus korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara.

La Ode Sinarwan Oda merupakan salah satu tersangka korupsi tambang. Tiga tersangka lain telah ditahan.

Sarjono menambahkan La Ode Sinarwan Oda telah ditetapkan  sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan bersama Mantan Plt Kadis Pertambangan Sultra Buhardiman, mantan Kepala Bidang Minerba Yusmin dan seorang Genera Manajer  PT Toshida Indonesia bernama Umar.

Ketiga tersangka telah dimasukkan ke penjara. Sejak jadi tersangka La Ode Sinarwan Oda telah dipanggil sebanyak tiga kali, namun mangkir.

Panggilan pertama 17 Juni, kedua 23 Juni dan panggilan terakhir awal Juli. Tersangka melalui kuasa hukumnya beralasan sakit, sehingga  tidak pernah menghadiri panggilan.

Kasus yang melibatkan keempat tersangka terkait dengan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)  PT Toshida Indonesia. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat UU Tipikor  no 31 /1999 seperti diubah dengan UU no 20/2001 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun penjara.

Penyelidikan kasus korupsi tambang berawal pada 2007, saat  PT Toshida mendapat IUP Pertambangan bijih nikel seluas 5.265,70 hektare  dari Bupati Kolaka. Pada 2010, lagi-lagi, perusahaan diberi izin IUP Operasi Produksi dengan luasan yang sama.

Namun, sampai sekarang PT Toshida dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perusahaan, yakni membayar pajak senilai total Rp190 miliar.

Sumber: Media Indonesia

Read More