Keadilan Insentif Pajak

NIKEL.CO.ID – Kabar bakal masuknya raksasa mobil listrik Amerika Serikat, Tesla Inc, ke Indonesia menimbulkan euforia luar biasa sejak tahun lalu. Banyak yang berpikir, Indonesia segera memasuki era mobil listrik.

Terbayang jalanan macet Jakarta akan berseliweran mobil listrik dengan desain canggih dan futuristik. Ketika bos Tesla, Elon Musk diberitakan akan bertemu para pejabat Indonesia Februari lalu, optimism kian memuncak bahwa Indonesia bakal menjadi salah satu pusat produksi mobil listrik dunia. Saham-saham emiten produsen nikel di Bursa Efek Indonesia pun keciptratan sentimen positif sehingga harganya melejit.

Maklumlah, nikel merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Di tengah belum adanya kejelasan pertemuan itu hingga kini, muncul berita ‘menyodok’ dari India yang mengklaim Tesla bakal membangun pabrik di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu. Artinya, Tesla batal membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, namun hanya mendirikan industri sistem penyimpanan energi berkapasitas ekstra besar.

Kabar mundurnya Tesla dibantah para pejabat kita dan ditegaskan bahwa negosiasi dengan Tesla masih berlanjut. Boleh jadi, rumor batalnya Tesla investasi mobil listrik itu menjadi salah satu pemicu pemerintah mengubah kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PnBM) tentang mobil listrik, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah membedakan perlakuan PPnBM antara mobil listrik full baterai (Battery Electric Vehicle/ BEV) dan mobil hibrid, baik yang hybrid penuh maupun yang Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Dalam beleid baru nanti, PPnBM untuk BEV tetap 0%, sedangkan untuk kategori berbagai jenis hybrid dikenai PPnBM bervariasi. Skema pertama diusulkan antara 5-7%, sedangkan skenario kedua dikenai tarif antara 8% hingga 14%. Seperti diketahui, mobil yang mengadopsi BEV sumber tenaganya murni berasal dari baterai.

Sedangkan, PHEV memadukan dua mesin sekaligus, yakni mesin konvensional dan mesin berbasis baterai. Menteri Keuangan mengakui, perubahan tarif ini dilakukan karena tarif lama yang diatur dalam PP No 73/2019 tersebut menyebabkan para investor yang akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia merasa tidak cukup kompetitif dibandingkan yang tidak full battery.

Perubahan tarif PPnBM telah dibahas dalam sidang kabinet bersama Menteri Koordinasi (Kemenko) Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perindustrian, dan Kepala BKPM, serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Langkah pemerintah memberikan insentif pajak untuk menarik investasi cukup tepat. Apalagi mobil listrik sedang menjadi tren global, karena dunia kini menghendaki alat transportasi yang bersih lingkungan.

Selain itu, teknologi mobil listrik dipandang sebagai teknologi yang ‘relatif baru’, sehingga Indonesia bisa mengejar teknologi termutakhir dengan menggandeng prinsipal yang tepat.

Negara kita berpotensi menjadi pemain utama kendaraan listrik dunia. Lagi pula, Indonesia memiliki cadangan nikel berlimpah sebagai bahan baku baterai sehingga menjadi incaran investor-investor besar.

Dalam hal ini, percepatan hilirisasi industri nikel harus menjadi fokus pemerintah agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi negara pengekspor sumber daya alam mentah yang kurang memberikan nilai tambah.

Sejumlah negara maju telah mendesain roadmap tentang penggunaan mobil listrik. Bahkan beberapa Negara bakal melarang mobil berbahan bakar fosil yang polutif mulai 2040. Di Indonesia sendiri, emisi dari sektor transportasi mencapai 30% dari total emisi CO2. Emisi tertinggi terutama berasal dari transportasi darat yang berkontribusi 88% terhadap total emisi di sektor transportasi.

Dengan demikian, insentif pajak yang digulirkan pemerintah bukan saja bertujuan untuk meningkatkan investasi, namun juga untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada 2030 sebagaimana diatur dalam Paris Agreement.

Kebijakan itu juga selaras dengan komitmen untuk memanfaatkan tren teknologi global yang memiliki fokus pada energy baru terbarukan. Hal lain yang harus digarisbawahi dalam pemberian insentif pajak adalah aspek keadilan (fairness).

Harap diingat bahwa sejumlah produsen mobil yang ada sudah telanjur mengembangkan mobil hibrid. Jangan sampai, insentif untuk mobil listrik (BEV) ini menjadi disinsentif bagi mobil hibrid. Sebagai gambaran, penjualan mobil listrik di Tanah Air pada 2020 baru mencapai 120 unit, sedangkan mobil hibrid terjual 1.108 unit.

Dengan kata lain, jangan sampai sebuah kebijakan hanya ditujukan untuk memanjakan calon investor baru, tapi merugikan investor lama yang sudah ada. Kita tentu tidak ingin mendapat stigma sebagai negara yang tidak memberikan kepastian hukum di mata investor. Selain itu, insentif pajak juga jangan sampai menimbulkan kecemburuan dan memperburuk kesenjangan.

Sebagai contoh, relaksasi PPnBM untuk pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc, yang akan diperluas untuk mobil ber-cc lebih besar, bisa dipandang sebagai sikap pilih kasih pemerintah terhadap kelas menengah atas. Meski tujuan beleid itu untuk menggenjot konsumsi, kita harus ingat bahwa semakin banyak penduduk miskin dan penganggur yang menderita terimbas pandemi.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “Keadilan Insentif Pajak

Read More

Faisal Basri: Penerimaan Pajak Jebolnya dari Tambang

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak negara kendor. Pertama, dia menyoroti kontribusi pendapatan pajak dari sektor tambang yang tak optimal dari tahun ke tahun.

“Penerimaan pajak jebolnya dari tambang, dari smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.

Faisal menyebut pada 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah ketimbang sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Menurut Faisal, lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi lantaran kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu layaknya nikel.

“Kalau kita bisa bereskan si nikel, setidaknya kita bisa menikmati (pendapatan pajak) Rp 50 triliun. Jadi jangan kasih tax holiday kepada sektor yang enggak dikasih (kelonggaran) pun dia datang,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, dia menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Dia pun menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Harus ada transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada pada bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” kata Faisal Basri.

Sumber: tempo.co

Read More

2021 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

NIKEL.CO.ID – Tahun 2021 diyakini menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong reformasi struktural guna mendukung pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah telah menyiapkan langkah mendasar reformasi struktural awal 2021, seperti memberikan kemudahan berusaha, insentif usaha, dan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Tujuannya untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi.

“Salah satu pendorong utama yang diandalkan adalah UU Cipta Kerja,” ujar Menko Airlangga ketika memberikan keynote speech dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021 di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Selain itu, dia menerangkan, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu melanjutkan program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.

Menko Airlangga menjelaskan, sejumlah peluang kian terlihat, seperti mulai pulihnya ekonomi global dan dalam negeri. Ini terlihat pada penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham.

“IHSG (indeks harga saham gabungan) sudah kembali ke level sebelum Covid-19. Januari 2020, indeks mencapai 5.400, sedangkan akhir tahun ini sudah menyentuh 6.100 dan rupiah pada posisi Rp 14.100 per dolar AS. Bahkan, JP Morgan memprediksi IHSG bisa menyentuh 6.800 pada 2021,” ujar Airlangga.

Beberapa hal yang akan membantu pemulihan ekonomi 2021, kata dia, salah satunya perbaikan harga komoditas utama Indonesia di pasar global, seperti nikel dan CPO. Ini didorong program B30 yang memicu program perekonomian di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Pulihnya harga komoditas akan memberikan dampak multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi domestik, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “2021 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

Read More

Investor China Kerap Langgar Aturan, Bos BKPM: Ngeri-Ngeri Sedap

NIKEL.CO.IDKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika investor asal China saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, diakuinya investor asal negeri Tirai Bambu kerap melakukan tindakan yang melawan hukum.

“Bahwa ada data negara China ini ngeri-ngeri sedap juga. Contoh katakanlah nikel, hampir semua smelternya dari (investasi) China. Tapi memang diakui ini banyak juga pekerja yang enggak dibayar, atau ngomongnya hari ini A besok dia bikin lain lagi” ujar Bahlil dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12).

Untuk itu, kata Bos BKPM tersebut, diperlukan kebijakan tegas dari Indonesia terkait tata kelola investasi. “Sehingga tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi,” paparnya.

Misalnya dengan memperketat perjanjian investasi yang berlaku sama bagi seluruh negara. Tujuannya agar investor asal China akan patuh dalam satu perjanjian yang bersifat ‘clear and clean’.

“Kenapa ini diberlakukan? Karena kemudian agar tidak menimbulkan hal-hal yang berorientasi kepada kerugian,” terangnya.

Terkait dominasi investor asal negeri Tirai Bambu ini, Menurut Bahlil, hal ini tak lepas dari keberanian China untuk mengambil risiko yang kemudian muncul. Sedangkan negara lain lebih memilih untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum berinvestasi di Indonesia.

“Harus jujur ajalah kita akui memang di satu sisi China paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak kali penelitiannya, negara lain juga begitu debatnya minta ampun,” tutupnya.

Pulihkan Ekonomi, BKPM Genjot Investasi di 4 Sektor Ini

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada empat sektor investasi yang tengah di genjot pada masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19. Sebab, sektor tersebut mempunyai nilai tambah yang diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

“Empat sektor yang mempunyai berpotensi mempunyai nilai tambah besar, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, infrastruktur, pertambangan, dan energi,” ujar Bahlil dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12/2020).

Bahlil mengungkapkan, terkait pemilihan industri farmasi dan alat kesehatan pihaknya ingin menekan ketergantungan akan impor bahan baku. Khususnya impor bahan baku obat yang telah mencapai angka 90 persen.

“Karena datanya sebelum era pandemi Covid-19, presentase impor bahan baku obat mencapai 90 persen. Ini kalau ditambah Covid-19 tentu permintaan akan meningkat, kita ga tau lagi bangsa kita mau mau jadi apa ke depan kalau tidak segera diupayakan,” paparnya.

Terkait infrastruktur, ini berkaitan dengan upaya pemerataan penempatan investasi antara Jawa dan luar Jawa oleh pemerintah Jokowi. Sebagaimana yang telah diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur secara masif di luar Jawa sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

“Hal ini terlihat bahwa realisasi hingga kuartal III 2020 mulai berimbang, dimana investasi di Jawa mencapai Rp305,7 triliun atau setara 50,3 persen sedangkan di luar Jawa mencapai Rp30,4 triliun atau 49,7 persen. Jadi gapnya ga sampai 1 persen, sehingga pembangunan infrastruktur terus di dorong untuk juga menciptakan lapangan kerja di masa Covid-19,” terangnya.

Sementara untuk pertambangan, pihaknya mulai memfokuskan untuk investasi yang mendorong nilai tambah. Misalnya di sektor batu bara mulai mengarah ke hilirisasi. “Sehingga ini akan tadi meningkatkan nilai tambah,” ucapnya.

Pun untuk energi, BKPM berkomitmen penuh untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan. Sehingga investasi energi di Indonesia tak hanya membawa dampak positif bagi ekonomi namun juga pelestarian lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah.

Infografis Peringkat Investasi Indonesia

Sumber: liputan6.com

Read More

Menanti Peta Jalan Pengembangan Baterai Lithium di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peta jalan pengembangan baterai lithium telah rampung dibahas. Target produksinya pada 2023.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai lithium-ion terbesar di dunia. Hilirisasi bahan bakunya, yaitu nikel, terus digenjot. Begitu pula investasi untuk pembangunan pabriknya.

Peluang ini memang terbuka lebar mengingat saat ini industri otomotif sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Cadangan nikel dalam negeri juga melimpah dan merupakan yang terbesar secara global.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Sementara secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan menghasilkan 800 ribu ton.

Puncak produksi olahan nikel terjadi pada tahun lalu. Kementerian ESDM mencatat produk olahannya mencapai hampir 2 ton. Angka ini melebihi target 860 ribu ton karena ada tambahan produksi dari pabrik pemurnian atau smelter PT Virtue Dragon di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang menghasilkan 745 ribu ton.

Jumlah smelter nikel di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan pabrik pemurnian mineral lainnya. Selain Virtue Dragon dari Tiongkok, pemilik smelter nikel lainnya adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia, PT Fajar Bhakti, PT Sulawesi Mining Investment, PT Gabe, PT Cahaya Modern, PT Indoferro, PT Century Guang Ching, PT Titan, PT Bintang Timur, dan PT Megah Surya Pertiwi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peta jalan pengembangan baterai lithium telah rampung dibahas.

“Kami optimistis di 2023 sudah dapat memproduksinya dengan teknologi terkini,” katanya dalam The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020, Rabu (25/11/2020).

Biaya produksi baterai dalam satu dekade terakhir terus menurun. Hal ini membuat harga produknya lebih murah. Dari US$ 1.160 per kilowatt hour (kWh) pada 2010 menjadi US$ 156 per kilowatt hour pada 2019.

Bahan bakunya yang banyak menggunakan bijih nikel, membuat negara ini dapat menjadi pemain global baterai lithium.

“Potensi nikel kita terbesar dan biayanya lebih rendah dari Australia,” ujar Luhut.

Dengan kondisi itu, pemerintah berkomitmen tak lagi membuka keran ekspor bijih nikel. Fokusnya sekarang adalah hilirisas dengan cara membangun pabrik baterai.

Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya menilai saat ini baterai lithium merupakan kunci pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan secara masif, terutama untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau PLTS.

Baterai juga merupakan kunci untuk desentralisasi energi dalam bentuk pemasangan solar panel di rumah tangga, kantor, dan industri. Proyeksi bisnis baterai ke depan cukup cerah. Kesadaran masyarakat dunia terkait pentingnya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) pun kian meningkat.

Peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan energi bersih memang masih cukup besar. Namun, pasar dalam negeri akan tercipta dengan sendirinya dalam satu dekade mendatang. Kondisi ini seiring turunnya biaya energi terbarukan dibandingkan fosil, terutama batu bara.

Industri Baterai Perlu Jaminan Akses Lithium

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan pengembangan industri baterai perlu mendapat jaminan pasokan bahan baku utamanya. Indonesia merupakan penghasil nikel dan kobalt tapi tidak memiliki lithium.

“Negara terdekat yang memproduksinya adalah Australia,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang akan menyerap produksi baterai lithium. Penyerapannya tak cukup hanya untuk kendaraan berpenumpang roda empat, tapi juga bus dan kendaraan roda dua. Jaminan permintaan pasar ini akan memberi kepastian pada sektor hulu (tambang nikel) hingga hilirnya (pabrik baterai).

Tuntutan dunia internasional saat ini adalah melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Karena itu, industri hulu dan seluruh rantai pasokan baterai lithium perlu mengedepankan praktik bisnis berkelanjutkan dan mengeluarkan emisi karbon serendah mungkin.

Standar-standar internasional itu harus terpenuhi apabila pemerintah ingin produk baterai dalam negeri masuk ke industri global. Sejalan dengan hal tersebut, angka bauran energi Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen mengurangi emisi.

“Dengan demikian upaya dekarbonisasi energi negara ini dapat terwujud,” ucap Fabby.

Cadangan nikel yang besar dan maraknya pengembangan kendaraan listrik membuat prospek industri baterai lithium cerah. Apalagi saat ini terjadi tren pergeseran ke energi terbarukan di seluruh dunia.

“Ini jelas menjadi peluang yang besar. Tinggal bagaimana kemudahan dan kepastian berinvestasi bisa dijamin oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan.

Holding baterai yang akan mengelola industri baterai kendaraan listrik dalam negeri dari hulu hingga ke hilir melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang besar.

Ketiganya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (MIND ID), Pertamina, dan PLN. Rencana pembentukan holding PT Indonesia Baterai secara resmi ditargetkan kelar dalam waktu dekat.

Direktur Utama Indonesia Asahan Aluminum atau MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan prosesnya legalnya hampir selesai.

Dua perusahaan asing telah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis ini, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.

Proyek Kendaraan Listrik Tak Sejalan dengan Transisi Energi

Tak hanya roadmap pengembangan baterai lithium di Indonesia, Kementerian ESDM juga tengah menggodok peta jalan untuk percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik beserta infrastruktur pendukungnya.

Salah satunya melalui skema stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan peta jalan itu, setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp 309 miliar di tahun ini untuk pembangunan SPKLU.

Angkanya akan terus meningkat hingga Rp 12 triliun pada 2030 untuk membangun 7 ribu SPKLU. Masyarakat bisa mengisi ulang kendaraan bermotor listriknya di stasiun pengisian listrik ini. untuk penukaran baterai kendaraan bermotor listrik dapat melalui SPBKLU.

Skema bisnisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Dalam aturan tersebut, PLN juga ditugaskan untuk menyediakan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. Perusahaan setrum negara ini juga dapat menggandeng berbagai pihak untuk turut serta terjun dalam skema bisnis itu.

Tata Mustasya mengatakan peta jalan kendaraan listrik masih belum sejalan dengan kebijakan transisi energi.

“Ini hanya memindahkan dampak buruk dari sektor transportasi ke sektor kelistrikan karena masih terkunci pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara,” ujarnya.

Langkah lebih konkret adalah mengubah bauran energi di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 hingga 2030. Di RUPTL terakhir (2019-2028) PLTU batu bara masih berkontribusi sebesar 48% pasokan listrik di Indonesia.

“Ini masih akan mengunci Indonesia dalam 30 hingga 40 tahun ke depan,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Menanti Peta Jalan Pengembangan Baterai Lithium di Indonesia

Read More

Presiden Jokowi Berkomitmen Membangun Ekonomi Indonesia Lebih Hijau dan Berkelanjutan

Geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan.

“Pengesahan omnibus UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital,” lanjutnya.

Presiden menyebut, Indonesia terus berkomitmen untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan.

“Perlindungan bagi hutan tropis tetap menjadi prioritas kami sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim,” tambahnya.

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa terobosan, antara lain memanfaatkan biodiesel B-30, mengembangkan green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, memasang ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya di atap rumah tangga, serta mengolah biji nikel menjadi baterai litium yang dapat digunakan di ponsel dan mobil listrik.

“Semua upaya tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan,” ujarnya.

Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kebangkitan perekonomian dunia. Indonesia mendukung dunia dengan membangun ekosistem investasi yang jauh lebih baik dengan melakukan perbaikan ekosistem regulasi dan birokrasi secara besar-besaran, memberikan insentif bagi investasi yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta menjamin kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Saya mengundang masyarakat dunia untuk bergabung dan menanamkan investasi di Indonesia, untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient,” tandasnya.

Sumber: PRESIDEN.GO.ID

Read More

Anggaran Pemulihan Ekonomi hingga Awal November 2020 Baru Terserap Rp366,86 Triliun

NIKEL.CO.ID – Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) melaporkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 51,9% dari total pagu. Hingga awal November 2020, dana yang telah diserap mencapai Rp366,86 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun

“Sampai tanggal 2 November 2020 realisasi PEN ini mencapai Rp366,86 triliun atau sekitar 51,9% dari total anggaran,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers secara virtual.

Dia merinci, untuk perlindungan sosial sebesar Rp176,38 triliun dari pagu yang mencapai Rp203,90 triliun. Lalu, kesehatan realisasinya tercatat Rp31,14 triliun.

“Sedangkan insentif usaha realisasinya Rp35,49 trilun dan UMKM itu realisasinya Rp93,59 triliun,” bebernya.

Saat ini, Satgas PEN telah menyalurkan lebih dari Rp105 triliun di kuartal ketiga. Untuk itu, pada kuartal keempat akan ditargetkan penyerapannya bisa mencapai Rp150 triliun. Hal ini agar penyerapan PEN yang ditetapkan bisa terserap semuanya.

“Ini agar menjaga defisit APBN yang mana arahan Presiden Jokowi disalurkan semaksimal mungkin, yang mana serapan anggaran PEN itu minimum Rp150 Triliun disalurkan di kuartal IV,” tandasnya.

Sumber: sindonews.com

Read More

Gagal Penuhi Target Investasi, Kepala BKPM dan Menko Luhut Disentil Presiden Jokowi

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gagal memenuhi target Presiden Joko Widodo. Pada kuartal III/2020, pertumbuhan investasi terkoreksi lebih kurang 6 persen.

Padahal, kata Presiden Joko Widodo, sebelumnya telah mewanti-wanti Kepala BKPM dan Menko Luhut untuk menjaga pertumbuhan investasi agar tidak terkoreksi lebih dari 5 persen.

“Tapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu, agar ini dikejar di kuartal IV dan kuartal I/2021 bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai gerak lagi,” kata Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/11/2020).

Presiden melanjutkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki investasi. Pasalnya, Amerika Serikat setuju memperpanjang fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan demikian, harapannya dapat memberikan daya ungkit kepada neraca ekspor.

“Syukur-syukur dipakai sebagai kesempatan menarik investasi karena kita ada fasilitas itu, sehingga orang ingin mendirikan industri, pabrik, perusahaan di Indonesia jadi lebih menarik karena untuk masuk Amerika kita diberikan fasilitas dari Amerika,” kata Presiden.

Adapun, Jokowi juga mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga terkoreksi 3 persen dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang lebih kurang minus 4 persen pada periode yang sama.

Dengan demikian, Indonesia telah dua kali mencatat pertumbuhan ekonomi terkoreksi negatif. Pada kuartal II, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Kendati demikian, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dalam tren positif, karena lebih baik dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Selain itu, Presiden juga mengklaim kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

“Dan ini memang kalau dibanding negara lain jauh lebih baik, tapi ini patut kita berikan tekanan untuk kuartal keempat,” kata Presiden dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/10/2020).

Presiden melanjutkan bahwa kuartal terakhir tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan. Realisasi belanja pemerintah harus berada pada titik yang paling maksimal.

“Hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen, Direktur, dan di seluruh jajaran yang Bapak Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal,” kata Presiden.

Sumber: BISNIS.COM

Read More

Presiden Jokowi Perkirakan PDB Q3 -3% dan Investasi -6%

NIKEL CO.ID –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2020 akan kembali mencatatkan minus. Resesi pun semakin di depan mata.

Berbicara di depan jajaran menteri dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 akan berkisar minus 3%, lebih baik ketimbang realisasi pertumbuhan di kuartal II-2020 minus 5,32%.

“Perkiraan kita di angka minus 3% naik sedikit,” kata Jokowi di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Berdasarkan laporan yang diterima kepala negara, komponen konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi salah satu ‘biang kerok’ jatuhnya pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga tercatat minus 4%, sementara investasi bahkan anjlok hingga minus 6%.

“Nanti kita tunggu itung-itungan dari BPS. Mungkin 6 minus. Saya sudah wanti-wanti Kepala BKPM (Bahlil Lahadalia) dan Menko Marimves (Luhut Binsar Pandjaitan) paling tidak kuartal ketiga di bawah minus 5%, tapi ternyata belum bisa,” ujar Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta para menteri untuk tidak tinggal diam melihat kondisi sekarang. Kepala negara ingin, persoalan serupa tidak terjadi lagi pada kuartal keempat tahun ini.

“Agar ini dikejar lagi di kuartal keempat, dan di kuartal pertama [2021] Januari, Februari, Maret sudah bergerak lagi,” jelasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

UU Cipta Kerja Pangkas 8.451 Aturan Nasional dan 15.965 Aturan Regional

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar.

Menurutnya, hal ini suatu langkah progresif untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

“Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan ini akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Kemudian Indonesia tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit.

“Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan miliaran dolar per tahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa,” jelas dia

Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku seperti, nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Baterai Lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

“Kami berharap agar tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerjasama antara kedua negara pun bisa kembali normal,” tandas dia.

Sumber: okezone.com

Read More