APNI Akui Tudingan Nikel RI Kotor, Tak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengakui bahwa masih banyak kegiatan hulu hingga hilir nikel yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Dunia internasional menyebut nikel produksi Indonesia sebagai nikel kotor lantaran penambangannya tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pelaku usaha di sektor pertambangan pun mengakui bahwa kegiatan hulu hingga hilir nikel di Indonesia masih banyak yang belum memperhatikan faktor lingkungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mendesak agar perusahaan yang saat ini melakukan kegiatan penambangan nikel serta mengoperasikan pengolahan dan pemurnian (smelter) dapat mengutamakan perbaikan lingkungan.

Pasalnya sejauh ini masih banyak perusahaan yang abai terhadap isu tersebut. Padahal salah satu syarat untuk menarik investasi global yakni pada kegiatan penambangan yang berkelanjutan.

“Kalau berbicara mengenai dirty nickel ada benarnya. Industri hulu-hilir banyak yang belum melakukan kegiatan yang ramah lingkungan,” ujar Meidy kepada Katadata.co.id, Kamis (1/7/2021).

Di sektor hulu misalnya, lanjut Meidy, masih banyak perusahaan yang belum melakukan praktik-praktik sustainable and good mining practice. Kondisi ini diperparah dengan cukup maraknya kegiatan penambangan ilegal.

Sementara, di sisi hilir, masih banyak pabrik pengolahan nikel yang mengandalkan tenaga listrik berbasis batu bara. Padahal kontribusi batu bara terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca cukup signifikan.

Oleh karena itu, Meidy mendesak agar pengusaha smelter dapat mengganti pembangkit listrik berbasis batu bara dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

“Ini bukan pekerjaan berat, tinggal bagaimana pemerintah menindak tegas penambang dan pelaku usaha hulu-hilir agar melakukan aktivitasnya sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Namun dia mengakui saat ini tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya.

Sementara, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif enggan berkomentar banyak mengenai pandangan internasional terhadap komoditas nikel RI.

Pasalnya pemerintah masih fokus menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel.

“Kami batasi dulu bicara tentang nikel karena persidangan di WTO (World Trade Organization), RI melawan tuntutan Uni Eropa, sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Pengusaha Tambang Akui Tudingan Nikel RI Kotor, Tak Ramah Lingkungan

Read More

Pembatasan Smelter dan Tanda Tanya Nasib Cadangan Nikel RI

Kementerian ESDM tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu.

  • Pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter nikel guna memastikan ketersediaan pasokan bahan bakunya.
  • Cadangan nikel saat ini belum cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian.
  • Ketersediaan nikel yang melimpah di Indonesia tak lantas membuat proyek baterai berjalan lancar.

NIKEL.CO.ID – Wacana pembatasan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter untuk nikel setelah 2024 membuka kembali isu lama. Cadangan nikel Indonesia menjadi tanda tanya.

Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menunjukkan, kebutuhan bahan baku bijih tambang itu mencapai 255 juta ton per tahun. Dengan cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliar ton, maka industri hilir nikel hanya dapat bertahan maksimal 18 tahun.

Asumsinya, terdapat 98 perusahaan smelter terbangun dan kadar bijih nikelnya tinggi, di atas 1,6%, hanya terdapat 1,7 miliar ton. Kalau industri pirometalurgi hanya memakai bijih nikel kadar tinggi, maka pabriknya hanya bertahan tujuh tahun.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 25 smelter nikel sudah berproduksi, 41 perusahaan sedang melakukan konstruksi, dan 32 perusahaan masih mengajukan perizinan. Lalu, pirometalurgi adalah proses ekstrasi atau pemisahan logam dari bijinya pada suhu tinggi.

“Maka, kami mendukung pemerintah melakukan pembatasan smelter kelas dua,” tulis APNI dalam keterangannya pada Senin (28/6/2021).

Pemerintah mengatakan akan membatasi pembangunan smelter nikel, khususnya yang kelas dua. Pabrik ini biasanya memproduksi feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI).

Direktur Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu. “Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).

Kementerian menargetkan akan ada 53 fasilitas smelter beroperasi pada 2024. Sebanyak 30 smelter akan mengolah nikel. Sampai dengan tahun lalu sudah ada 13 smelter nikel yang berproduksi, seperti terlihat pada Databoks berikut ini.

Berapa Cadangan Nikel RI?

Direktur Kajian Strategi Sumber Daya Alam (Cirrus) Budi Santoso berpendapat, pemerintah memang seharusnya membatasi pembangunan smelter nikel. Kalau tak dibatasi, dampaknya akan menghancurkan industri tersebut.

Apalagi cadangan nikel pun belum tentu cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian. “Berapa sebeanarnya cadangan yang ada, terkonfirmasi, dan terklaim,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin.

Cadangan nikel yang terkonfirmasi artinya jumlah yang telah dihitung dan diestimasi, sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya nikel saat ini mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.

Namun, pada Maret lalu, data tersebut sempat menjadi polemik karena angkanya disebut tidak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, KementerianESDM Moehamad Awaludin mengatakan, data tersebut setiap tahun selalu dipublikasikan.

Badan Geologi menyusunnya bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. “Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” ucap Awaludin ketika itu.

Terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

Dari jumlah itu, tidak semua memakai competent person. Padahal, perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan. “Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengatakan, nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara.

Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.

Bijih nikel tipe saprolit ini umumnya diolah dengan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas dua. Saat ini telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi ini.

Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.

Untuk nikel tipe limonit dengan kadar rendah di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe ini umumnya diolah dengan teknologi hidrometalurgi, salah satunya high pressure acid leaching (HPAL).

Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu. Teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah.

Jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa untuk delapan hingga sepuluh tahun ke depan seharusnya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi dan menambah cadangan baru.

Pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu juga sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Dari sisi suplai, Wakil Ketua Umum Asosisiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3EI) Jonathan Handojo mengatakan, pasokan nikel saat ini tidak mengalami peningkatan. “Bagaimana (pasokan nikel) dapat meningkat kalau penambang menjualnya penuh liku-liku,” kata Jonathan.

Padahal, pemerintah gencar menggenjot pembangunan smelter nikel. Ekspor nikel pun sudah dihentikan sejak 2020 agar pasokan ke pabrik pemurnian lancar.

Masalah lainnya adalah kadar nikel yang smelter terima tidak sesuai standar, yaitu 1,8%. “Kualitas yang kami terima sering kali tidak bagus,” ucapnya.

Nasib Proyek Baterai RI

Pembatasan smelter dan isu cadangan nikel kemudian membuka pertanyaan lainnya tentang nasib proyek baterai RI. Pemerintah sebelumnya mendorong proyek tersebut karena potensi nikel dalam negeri yang besar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia. Negara ini juga memproduksi mangan dan kobalt. Peluang itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pemerintah telah membentuk konsorsium perusahaan pelat merah bernama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik sel baterai atau battery cell untuk kendaraan listrik tersebut akan mulai dibangun pada akhir Juli ini. Bahlil menyebut, target operasinya pada 2023.

Perusahaan asal Korea Selatan, yaitu LG, telah bergabung dalam proyek ini. “Untuk tahap pertama, produksinya 10 Gigawatt,” kata Bahlil pada Kamis lalu.

Investasi untuk proyek baterai terintegrasi tersebut akan mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. “Nantinya akan dibangun dari hulu ke hilir. Dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, sel baterai, sampai daur ulangnya,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, kebutuhan baterai lithium-ion akan terus meningkat seiring transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

Di Indonesia sudah terdapat sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai. Ada lima sebagai penyedia bahan baku, seperti nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran. Keempat perusahaan lainnya adalah produsen baterai.

“Dengan begitu, negara ini mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, hingga daur ulang,” kata Taufiek pada 24 Juni lalu.

Namun, masa depan kendaraan listrik juga bergantung pada inovasi baterai yang saat ini cenderung tidak menggunakan bahan baku nikel, kobalt, dan mangan seperti lithium sulfur dan lithium ferro phosphor. Harga baterai pun menjadi lebih murah, termasuk juga inovasi baterai solid berbasis hidrogen.

Karena itu, ketersediaan nikel, mangan, dan kobalt melimpah tidak menjamin produksinya akan berhasil. “Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi,” ucapnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Perbaikan Rantai Pasok dan Tata Kelola Niaga Kunci Perbaikan Industri Hilir Nikel

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan masih belum berjalannya aturan pemerintah tentang Harga Patokan Mineral (HPM) yang masih belum berjalan optimal. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan industri turunan nikel tanah air. Meidy Katrij Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI, mengatakan dalam mendukung industri hilir nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari hulu ke hilir, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata kelola niaga transaksi bijih nikel harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020.

“Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pada tanggal 13 Agustus 2020 dikeluarkan Kepmenko 108/2020, tentang Tim Satgas HPM,” kata Meidy, Selasa (29/6/2021).

Padahal menurut dia sudah ada beberapa tindakan pemerintah seperti telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

Lalu ada Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020. “Serta pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020. Industri hilir nikel harus dijaga perkembangannya. Jangan sampai cadangan nikel yang berlimpah malah tidak bisa dimonetisasi di dalam negeri,” ungkap Meidy.

Meidy menyebutkan ada beberapa masukan APNI kepada pemerintah dalam mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industri stainless steel dan batterai dalam negeri Dengan semakin bertambahnya perusahaan smelter dan HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan.

Kedua adalah pemerintah harus mendorong dilakukannya kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data sumber daya dan cadangan nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

“Lalu harga bijih nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui Kepmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan,” kata Meidy.

Selanjutnya untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar secara merata kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.

Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan pyrometallurgy kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.l,8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5.

“Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Serta mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industri produk akhir,” kata Meidy.

Sumber: dunia- energi.com

Read More

Jika Smelter Tidak Dibatasi, Industri Hilir Nikel Nasional Umurnya Diperkirakan Hanya 7 Tahun

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan ada 98 pabrik smelter pyrometallurgy dan hydrometallurgy yang rencananya  terbangun dengan konsumsi bahan baku bijih nikel bisa mencapai sebesar 255 juta ton per tahun.

Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jendral Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mengungkapkan kondisi itu cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan bisnis nikel Tanah Air. Menurut dia jika data cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliarton, industri hilir nikel hanya bisa bertahan maksimal 18 tahun. “Itu pun dengan kondisi bijih nikel kadar tinggi (diatas 1,6%) hanya 1,7 miliar ton, jika industri pyrometalurgy hanya menggunakan bijih nikel kadar tinggi maka umur pabrik ini hanya bertahan 7 tahun,” kata Meidy, Senin (28/6).

Untuk itu APNU kata Meidy mendukung rencana pemerintah yang akan membatasi pembangunan smelter nikel baru. Terutama untuk smelter nikel kelas dua yakni feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Dia menuturkan berdasarkan data APNI, industri hilir khusus nikel yang akan dibangun baik smelter yakni sebanyak 98 perusahaan. Angka tersebut terdiri dari 25 pabrik yang sudah produksi, 41 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi dan 32 perusahaan yang sedang berproses perizinan.

Sebagai gantinya Meidy berharap pemerintah tetap mengundang investor untuk berinvestasi pada produk akhir turunan nikel. “Seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle,” ungkap dia.

APNI juga menyarankan pemerintah untuk membatasi eksport produk kelas 2 (NPI/FeNi) minimal 30-50% untuk lokal, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel bisa memproduksi olahan nikel yaitu stainless steel atau olahan logam lainnya.

“Sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia,” tegas Meidy.

Sumber: dunia-energi.com

Read More

APNI Minta Penjualan Bijih Nikel Dibatasi, Kenapa?

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyampaikan tujuh usulan guna mendukung hilirisasi nikel, termasuk untuk mendorong industri stainless steel dan baterai dalam negeri.

Salah satu usulannya adalah dengan melakukan pembatasan kadar bijih nikel yang dapat diperdagangkan. Dalam keterangan resminya, Senin (28/06/2021), disampaikan bahwa dengan semakin banyaknya smelter yang beroperasi, maka diperlukan ketersediaan cadangan.

“Untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi APNI, Senin (28/06/2021).

Usulan kedua untuk mendorong hilirisasi nikel adalah melakukan kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga bisa didapatkan sumber daya dan cadangan nikel serta mineral pendukung lainnya guna menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

Ketiga, harga bijih nikel yang diperjualbelikan harus sesuai dengan harga patokan mineral (HPM). Keempat, demi menghindari monopoli maka surveyor yang digunakan adalah surveyor independen.

Poin kelima yang disampaikan yakni mengenai kebutuhan akan bijih nikel untuk High Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, dikhawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO.

“Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan pirometalurgi kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu di atas 1,8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5,” seperti dikutip dari pernyataan APNI tersebut.

Keenam, optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia.

“Terakhir, mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industri end product.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More