Kementerian ESDM tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu.
- Pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter nikel guna memastikan ketersediaan pasokan bahan bakunya.
- Cadangan nikel saat ini belum cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian.
- Ketersediaan nikel yang melimpah di Indonesia tak lantas membuat proyek baterai berjalan lancar.
NIKEL.CO.ID – Wacana pembatasan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter untuk nikel setelah 2024 membuka kembali isu lama. Cadangan nikel Indonesia menjadi tanda tanya.
Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menunjukkan, kebutuhan bahan baku bijih tambang itu mencapai 255 juta ton per tahun. Dengan cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliar ton, maka industri hilir nikel hanya dapat bertahan maksimal 18 tahun.
Asumsinya, terdapat 98 perusahaan smelter terbangun dan kadar bijih nikelnya tinggi, di atas 1,6%, hanya terdapat 1,7 miliar ton. Kalau industri pirometalurgi hanya memakai bijih nikel kadar tinggi, maka pabriknya hanya bertahan tujuh tahun.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 25 smelter nikel sudah berproduksi, 41 perusahaan sedang melakukan konstruksi, dan 32 perusahaan masih mengajukan perizinan. Lalu, pirometalurgi adalah proses ekstrasi atau pemisahan logam dari bijinya pada suhu tinggi.
“Maka, kami mendukung pemerintah melakukan pembatasan smelter kelas dua,” tulis APNI dalam keterangannya pada Senin (28/6/2021).
Pemerintah mengatakan akan membatasi pembangunan smelter nikel, khususnya yang kelas dua. Pabrik ini biasanya memproduksi feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI).
Direktur Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir.
Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu. “Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).
Kementerian menargetkan akan ada 53 fasilitas smelter beroperasi pada 2024. Sebanyak 30 smelter akan mengolah nikel. Sampai dengan tahun lalu sudah ada 13 smelter nikel yang berproduksi, seperti terlihat pada Databoks berikut ini.
Berapa Cadangan Nikel RI?
Direktur Kajian Strategi Sumber Daya Alam (Cirrus) Budi Santoso berpendapat, pemerintah memang seharusnya membatasi pembangunan smelter nikel. Kalau tak dibatasi, dampaknya akan menghancurkan industri tersebut.
Apalagi cadangan nikel pun belum tentu cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian. “Berapa sebeanarnya cadangan yang ada, terkonfirmasi, dan terklaim,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin.
Cadangan nikel yang terkonfirmasi artinya jumlah yang telah dihitung dan diestimasi, sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya nikel saat ini mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.
Namun, pada Maret lalu, data tersebut sempat menjadi polemik karena angkanya disebut tidak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, KementerianESDM Moehamad Awaludin mengatakan, data tersebut setiap tahun selalu dipublikasikan.
Badan Geologi menyusunnya bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. “Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” ucap Awaludin ketika itu.
Terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.
Dari jumlah itu, tidak semua memakai competent person. Padahal, perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan. “Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengatakan, nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara.
Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.
Bijih nikel tipe saprolit ini umumnya diolah dengan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas dua. Saat ini telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi ini.
Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.
Untuk nikel tipe limonit dengan kadar rendah di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe ini umumnya diolah dengan teknologi hidrometalurgi, salah satunya high pressure acid leaching (HPAL).
Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu. Teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah.
Jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa untuk delapan hingga sepuluh tahun ke depan seharusnya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi dan menambah cadangan baru.
Pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu juga sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Dari sisi suplai, Wakil Ketua Umum Asosisiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3EI) Jonathan Handojo mengatakan, pasokan nikel saat ini tidak mengalami peningkatan. “Bagaimana (pasokan nikel) dapat meningkat kalau penambang menjualnya penuh liku-liku,” kata Jonathan.
Padahal, pemerintah gencar menggenjot pembangunan smelter nikel. Ekspor nikel pun sudah dihentikan sejak 2020 agar pasokan ke pabrik pemurnian lancar.
Masalah lainnya adalah kadar nikel yang smelter terima tidak sesuai standar, yaitu 1,8%. “Kualitas yang kami terima sering kali tidak bagus,” ucapnya.
Nasib Proyek Baterai RI
Pembatasan smelter dan isu cadangan nikel kemudian membuka pertanyaan lainnya tentang nasib proyek baterai RI. Pemerintah sebelumnya mendorong proyek tersebut karena potensi nikel dalam negeri yang besar.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia. Negara ini juga memproduksi mangan dan kobalt. Peluang itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.
Pemerintah telah membentuk konsorsium perusahaan pelat merah bernama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik sel baterai atau battery cell untuk kendaraan listrik tersebut akan mulai dibangun pada akhir Juli ini. Bahlil menyebut, target operasinya pada 2023.
Perusahaan asal Korea Selatan, yaitu LG, telah bergabung dalam proyek ini. “Untuk tahap pertama, produksinya 10 Gigawatt,” kata Bahlil pada Kamis lalu.
Investasi untuk proyek baterai terintegrasi tersebut akan mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. “Nantinya akan dibangun dari hulu ke hilir. Dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, sel baterai, sampai daur ulangnya,” ujarnya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, kebutuhan baterai lithium-ion akan terus meningkat seiring transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.
Di Indonesia sudah terdapat sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai. Ada lima sebagai penyedia bahan baku, seperti nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran. Keempat perusahaan lainnya adalah produsen baterai.
“Dengan begitu, negara ini mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, hingga daur ulang,” kata Taufiek pada 24 Juni lalu.
Namun, masa depan kendaraan listrik juga bergantung pada inovasi baterai yang saat ini cenderung tidak menggunakan bahan baku nikel, kobalt, dan mangan seperti lithium sulfur dan lithium ferro phosphor. Harga baterai pun menjadi lebih murah, termasuk juga inovasi baterai solid berbasis hidrogen.
Karena itu, ketersediaan nikel, mangan, dan kobalt melimpah tidak menjamin produksinya akan berhasil. “Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi,” ucapnya.
Sumber: katadata.co.id
Read More
