Tesla Putuskan Beli Nikel Dari Perusahaan Australia

NIKEL.CO.ID – Tesla telah menyepakati pembelian nikel, bahan baku utama baterai mobil listrik mereka, dari BHP, penambang nikel terbesar di dunia yang berada di Australia.
Langkah Tesla ini merupakan strategi memastikan suplai nikel dari produsen yang tidak dikontrol China, seperti di Indonesia.

Kerja sama dengan BHP merupakan kesepakatan ketiga yang dilakukan Tesla pada tahun ini, setelah Vale dan Goro.

Menurut Financial Times, Elon Musk, CEO Tesla, mengatakan pada Juli tahun lalu bahwa dia akan menawarkan ‘kontrak besar dalam jangka waktu lama’ pada perusahaan yang menambang nikel secara ‘efisien dan sensitif pada lingkungan’.

Tesla akan membeli nikel dari pabrik BHP, Nickel West, di Australia, yang merupakan salah satu produsen logam baterai dengan emisi karbon terendah.

Nikel merupakan material kunci buat Tesla menciptakan mobil listrik yang mampu menempuh jarak perjalanan lebih jauh. Nikel membuat baterai bisa memiliki lebih banyak kerapatan energi.

Setiap mobil listrik membutuhkan setidaknya 40 kg di dalam baterai.

Reuters menjelaskan produsen otomotif dunia saat ini mencari penyuplai alternatif agar mengurangi ketergantungan dari China.

Indonesia adalah salah satu penyuplai besar nikel, kira-kira mewakili 30 persen di dunia menurut Nickel Study Group, dominasinya juga diperkirakan bakal mencapai 50 persen pada 2025. Meski begitu sebagian besar produksi nikel di Indonesia menggunakan batu bara dan produsennya dikontrol China.

Pemerintah Indonesia sudah mempromosikan kerja sama dengan Tesla sejak 2019. Pada Februari lalu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengklaim telah mengantongi proposal dari Tesla.

Kementerian Perindustrian pada pekan lalu menyatakan Indonesia telah siap menjadi produsen baterai kendaraan listrik, salah satunya didukung cadangan nikel yang terbesar di dunia.

Menurut Kemenperin saat ini sudah ada lima perusahaan pemasok bahan baku baterai di Indonesia, yakni Huayue Nickel Cobalt, QMB New Energy Material, Weda Bay Nickel, Halmahera Persada Lygend, dan Smelter Nikel Indonesia.

Selain itu sudah ada empat produsen baterai di dalam negeri, yaitu International Chemical Industry, ABC Everbright, Panasonic Gobel, dan Energizer.

Steve Brown, konsultan independen di Australia, mengatakan kepada Reuters, strategi Tesla menggaet BHP logis, sebab peluang mendapatkan nikel di dunia saat ini tidak banyak.

Jejak karbon di pabrik Nickel West dikatakan setengah dari para produsen nikel top di Indonesia, yang menggunakan teknologi berenergi besar untuk mengekstraksi nikel dari bijih laterit. Praktek pembuangan limbah di pabrik itu juga dikatakan berisiko lebih rendah.

“Tesla akan mendapatkan ketersediaan nikel dari produsen mapan dengan kredensial operasional yang kuat sebanyak mungkin,” kata dia.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

APNI Akui Tudingan Nikel RI Kotor, Tak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengakui bahwa masih banyak kegiatan hulu hingga hilir nikel yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Dunia internasional menyebut nikel produksi Indonesia sebagai nikel kotor lantaran penambangannya tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pelaku usaha di sektor pertambangan pun mengakui bahwa kegiatan hulu hingga hilir nikel di Indonesia masih banyak yang belum memperhatikan faktor lingkungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mendesak agar perusahaan yang saat ini melakukan kegiatan penambangan nikel serta mengoperasikan pengolahan dan pemurnian (smelter) dapat mengutamakan perbaikan lingkungan.

Pasalnya sejauh ini masih banyak perusahaan yang abai terhadap isu tersebut. Padahal salah satu syarat untuk menarik investasi global yakni pada kegiatan penambangan yang berkelanjutan.

“Kalau berbicara mengenai dirty nickel ada benarnya. Industri hulu-hilir banyak yang belum melakukan kegiatan yang ramah lingkungan,” ujar Meidy kepada Katadata.co.id, Kamis (1/7/2021).

Di sektor hulu misalnya, lanjut Meidy, masih banyak perusahaan yang belum melakukan praktik-praktik sustainable and good mining practice. Kondisi ini diperparah dengan cukup maraknya kegiatan penambangan ilegal.

Sementara, di sisi hilir, masih banyak pabrik pengolahan nikel yang mengandalkan tenaga listrik berbasis batu bara. Padahal kontribusi batu bara terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca cukup signifikan.

Oleh karena itu, Meidy mendesak agar pengusaha smelter dapat mengganti pembangkit listrik berbasis batu bara dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

“Ini bukan pekerjaan berat, tinggal bagaimana pemerintah menindak tegas penambang dan pelaku usaha hulu-hilir agar melakukan aktivitasnya sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Namun dia mengakui saat ini tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya.

Sementara, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif enggan berkomentar banyak mengenai pandangan internasional terhadap komoditas nikel RI.

Pasalnya pemerintah masih fokus menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel.

“Kami batasi dulu bicara tentang nikel karena persidangan di WTO (World Trade Organization), RI melawan tuntutan Uni Eropa, sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Pengusaha Tambang Akui Tudingan Nikel RI Kotor, Tak Ramah Lingkungan

Read More

Eksploitasi Nikel Perlu Dibarengi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan struktur masyarakat. Ribuan hektar lahan terbuka dan laut tercemar, yang semuanya berdampak buruk pada masyarakat di lingkar tambang. Diperlukan strategi dan komitmen bersama agar masyarakat tetap berdaya di tengah euforia kendaraan listrik yang rendah emisi dengan nikel sebagai komponen utamanya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi virtual saat peluncuran Laporan Studi Lapangan Kondisi Lingkungan Tambang Nikel oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rabu (23/6/2021). Studi tersebut memotret kondisi lingkungan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), dua daerah episentrum pertambangan dan pengolahan nikel. Studi dilakukan selama Januari-Februari 2021.

Nikel merupakan material kunci kendaraan listrik, yakni bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Kendaraan listrik digadang-gadang rendah emisi atau ramah lingkungan. Negara maju saat ini berlomba-lomba menghasilkan kendaraan listrik. Indonesia tak ketinggalan dengan rencana besar membentuk perusahaan penghasil baterai kendaraan listrik.

Direktur Walhi Sultra Saharuddin menuturkan, dari studi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara, ditemukan perubahan sosial dalam struktur kehidupan masyarakat. Di Kolaka, misalnya, warga yang dulu bertani atau berkebun serta melaut perlahan berubah menjadi pekerja pabrik atau buruh.

”Nelayan yang dulu bebas mencari ikan di perairan Kolaka harus keluar lebih jauh karena laut yang berubah setelah puluhan tahun mendapat pengaruh dari industri tambang nikel. Karena kondisi itu, sebagian nelayan kini bekerja di tambang. Para ibu di Tanggetada, Kolaka, bahkan sekarang harus menjadi pemecah batu bersama anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup,” kata Saharuddin.

Secara umum, lanjut Saharuddin, sebanyak 25.808 warga di dua kecamatan lingkar tambang nikel di Kolaka perlahan harus mengubah pola hidup dari masyarakat agraris dan nelayan menjadi masyarakat industri. Hal ini tidak diimbangi dengan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan penghidupan, juga peningkatan kemampuan secara masif.

Hal sama terjadi di Konawe Utara dengan 54 izin usaha pertambangan (IUP). Daerah itu dieksploitasi untuk pertambangan nikel. Produksi pertambangan mengubah wajah daratan hingga lautan, yang berkonsekuensi terhadap terjadinya degradasi lingkungan.

Di kabupaten tersebut, setiap tahun terjadi banjir. Banjir bandang pada 2019 merugikan Konawe Utara senilai Rp 600 miliar.

Dugaan pencemaran karena pertambangan dan pengolahan nikel juga terjadi di Kabupaten Morowali, Sulteng, terutama di wilayah pesisir, yakni Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan. Pertambangan nikel di Morowali terkonsentrasi di tiga kecamatan, yakni Bahodopi, Bungku Timur, dan Bungku Pesisir.

Ada 43 IUP dengan wilayah kelola 81.696 hektar atau 24,5 persen dari luas daratan Morowali. Selain pertambangan nikel, sejak 2016, beroperasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Bahodopi, kawasan industri yang menampung perusahaan-perusahaan pengolah ore (material mentah mengandung nikel).

”Laut di daerah-daerah tersebut tercemar limbah sisa pertambangan (sisa galian ore nikel) yang terbawa air pada musim hujan sehingga laut menjadi berwarna kecoklatan. Material tersebut kemudian mengendap menjadi lumpur di dasar laut mencemari ekosistem mangrove dan ekosistem laut,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulteng Khaeruddin di Palu, Sulteng.

Nelayan di Desa Lafeu, Kecamatan Bungku Pesisir, misalnya, sebelum pertambangan masif di sekitar wilayah tersebut dan di daerah hulu memanen ikan melimpah berton-ton dalam sehari. Namun, saat ini, tangkapan nelayan sudah tidak melimpah seperti dulu lagi. Ikan sulit berkembang biak di sekitar pesisir karena dasar laut sudah dipenuhi lumpur.

Hal sama terjadi di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Selain endapan sisa galian ore, air laut juga diduga tercemar karena limbah cair panas dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan PT IMIP. Limbah cair panas yang dialirkan ke perairan Desa Fatufia menyebabkan kenaikan suhu air laut 39 derajat celsius. Kondisi tersebut mengganggu ikan dan aktivitas keramba jaring nelayan setempat.

”Dengan situasi tersebut, nelayan tidak bisa lagi melaut di perairan setempat. Mereka akhirnya melaut hingga 50 mil (sekitar 80 kilometer) dari pesisir yang berdampak pada makin tingginya ongkos produksi mereka menangkap ikan. Nelayan kebanyakan memiliki armada dan alat produksi sederhana,” ujar Khaeruddin.

Saat dimintai tanggapan terkait dugaan pencemaran pertambangan di Morowali, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng Haris Kariming mengatakan, kewenangan dan pengawasan bidang mineral dan batubara sudah diserahkan ke pemerintah pusat.

Limbah itu sama sekali tak mengandung unsur kimia. Air laut dipakai untuk menghemat penggunaan air tawar.

Adapun soal limbah cair panas dari PT IMIP, Juru Bicara PT IMIP Dedy Kurniawan menyatakan keberadaan limbah tersebut benar. Namun, area yang terkena dampak limbah cair panas itu bukan area tangkapan ikan. Titik tersebut masih berada di pinggir laut yang dangkal. Saat surut, titik tersebut menyembul dengan jelas.

Dia menjelaskan, limbah cair tersebut air laut yang disedot melalui pipa besar untuk mendinginkan boiler pembangkit listrik tenaga uap. Air itu lalu dikembalikan ke laut. ”Limbah itu sama sekali tak mengandung unsur kimia. Air laut dipakai untuk menghemat penggunaan air tawar,” ujarnya.

Strategi

Saharuddin mengatakan, eksploitasi nikel untuk energi ramah lingkungan dengan wujud mobil listrik hanya memberikan keuntungan pada pemodal besar. Di sisi lain, masyarakat kecil, terutama di lingkar tambang, hanya menanggung dampak buruk pertambangan nikel, baik polusi, degradasi lingkungan, perubahan sosial, maupun bencana.

Perusahaan dan pemerintah, menurut Khaeruddin, harus bertanggung jawab atas kondisi di lingkar tambang. Bentuknya dengan memperbaiki tata kelola lingkungan pertambangan dan pengolahan nikel demi kelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan-perusahaan tambang harus memulihkan kondisi laut yang tercemar saat ini.

”Bersama pemerintah, mereka juga perlu membantu nelayan dengan alat produksi yang memadai agar bisa melaut jauh sebagai bentuk adaptasi terhadap pencemaran pesisir,” katanya.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono menyampaikan, transisi energi yang terjadi saat ini penting untuk dikawal, terutama dampak terhadap masyarakat. Terjadinya perubahan skala besar di lingkup global dengan kendaraan listrik seharusnya tidak meminggirkan masyarakat yang notabene berada di sumber energi untuk model transportasi tersebut.

”Kami setuju ada transisi energi yang adil, tetapi harus dilengkapi transisi material yang adil. Transformasi global tidak hanya meminggirkan masyarakat, tetapi juga tidak memberikan dampak buruk dan sudah seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat lingkar tambang nikel,” katanya.

Perubahan strategi energi, kata Direktur Program Koaksi Indonesia Verena Puspawardani, memerlukan kerangka pengaman yang jelas dan terukur. Kerangka pengaman penting untuk diterapkan ke wilayah yang menjadi sumber nikel. Tidak hanya terkait perubahan struktur sosial masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, dampak lingkungan, dan setiap aspek di dalam industri nikel.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari Syamsu Anam menjelaskan, puluhan tahun industri nikel berjalan, tidak banyak mengubah kondisi ekonomi masyarakat. Malah, semakin hari industri ini hanya mengeksploitasi alam hingga kehidupan masyarakat.

Berkembangnya industri nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, tutur Syamsu, seharusnya berdampak positif bagi daerah atau skala nasional. Akan tetapi, sektor ini hanya sektor terbatas yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya.

”Jika tidak memiliki modal besar, masyarakat harus memiliki keterampilan. Namun, jika tidak punya keduanya, hanya akan menjadi penonton dan menerima dampak buruknya saja. Diperlukan adaptasi yang dilakukan secara kontinu,” ucapnya.

Adaptasi tersebut, ia melanjutkan, bukan melakukan migrasi atau berpindah sektor pekerjaan, melainkan mengembangkan sektor tersebut untuk kebutuhan industri setempat. Misalnya, petani atau nelayan menjadi pemasok hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus meningkat.

Sumber: Kompas.id

Read More

Aturan Baru UU Minerba Berbuah Kriminalisasi Penolak Tambang

NIKEL.CO.ID – Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) terus menyisakan kontroversi. Implementasi dari aturan tersebut, bahkan telah membuka ruang kriminalisasi melalui ketentuan pasal 162.

Pasal 162 UU Minerba melarang setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dipidana dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pasal tersebut sebagai pasal karet. Pasal ini dapat mengkriminalisasi siapa saja yang menolak adanya kegiatan pertambangan. Tidak terkecuali masyarakat di lokasi tambang yang terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan di daerahnya.

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatasnamakan Gerakan #BersihkanIndonesia mengajukan uji materil atau judicial review (JR) UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin ini. Pengajuan judicial review ini didasari atas keberadaan sejumlah pasal bermasalah dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Substansi pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan: sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan Minerba; jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang; perpanjangan izin otomatis atas Kontrak Karya  dan PKP2B tanpa evaluasi dan lelang; serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan.

Uji Materil ini diajukan oleh dua warga dan dua lembaga masyarakat sipil yakni WALHI Nasional dan JATAM Kaltim. Dua warga tersebut adalah Nurul Aini (46), perempuan petani dari Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Yaman, pemuda nelayan Desa Matras, Kabupaten Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung.

Yaman menjadi salah satu korban kriminalisasi akibat kebijakan UU Minerba. Melalui pasal karet tersebut Yaman dianggap telah menghalangi kegiatan pertambangan.

Dia diketahui menolak operasi pertambangan di Bangka Belitung yang dinilai akan merusak biota laut dan mempengaruhi ruang tangkap nelayan di wilayah Belitung.

“Kalau bisa UU ini dibatalkan karena sangat memberatkan nelayan pasal 162,” katanya dalam diskusi secara virtual, Senin (21/6/2021).

Sementara Nurul Aini, yang juga menjadi salah satu korban kriminalisasi, telah mendapat berbagai intimidasi selama ini karena sikapnya yang menolak adanya kegiatan pertambangan. Intimidasi salah satunya berasal dari preman bayaran perusahaan tambang.

“Rumah saya mau dibakar. Saya sering diintimidasi preman yang dibayar oleh perusahaan. Yang jelas saya menolak tambang di wilayah Tumpang Pitu,” katanya.

Menurut dia penolakan aktivitas tambang yang ada di wilayah Tumpang Pitu bukan tanpa sebab. Hal ini lantaran kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dapat merusak lingkungan dan alam sekitar.

Untuk itu, Aini meminta agar Presiden Joko Widodo dapat turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Mengingat kehidupan masyarakat di wilayah Banyuwangi sudah nyaman sebagai petani dan nelayan.

“Tidak mengharapkan tambang. Jadi prinsipnya kita bisa hidup tanpa emas tapi tidak bisa hidup tanpa air,” katanya.

Lasma Natalia, penasehat hukum penggugat mengatakan, pada usia Jokowi yang beranjak 60 tahun, ia berdoa agar Sang Presiden bisa kembali ke jalan yang lurus dan mampu melihat lebih terang. Bahwa dampak industri pertambangan hulu dan hilir sudah mengerikan.

“Cara yang paling ringan untuk bisa mewujudkan itu adalah dengan mencabut UU Minerba. UU yang disahkan itu hanya akan melegitimasi perampasan hidup rakyat dan perusakan lingkungan di hulu dan hilir sektor minerba,” kata Lasma.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan UU Minerba adalah gambaran utuh oligarki yang telah menguasai kebijakan negara. Pengesahan di tengah rakyat sedang dicekik krisis dan pandemi, batas antara penguasa dan pengusaha dalam proses lahirnya perundang-undangan semakin kabur, yang justru terlihat menyatu oleh kepentingan bisnis.

“UU ini sangat terlihat dibuat untuk memenuhi kepentingan tambang dan menyingkirkan hak warga negara yang dijamin konstitusi,” katanya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Perusahaan Tambang Nikel Harus Lindungi Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menegaskan bahwa perusahaan tambang Nikel harus lindungi lingkungan.

Salah satu contoh peduli lingkungan ini adalah PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan  tambang nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini merupakan perusahaan pemegang Proper Biru pada 2019 dan 2020.

Demikian diungkapkan Nunu Anugrah, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK, Kamis (1/4/2021). Proper Biru tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Berdasarkan penilaian Proper pada tahun 2019 dan 2020, PT CNI ini mendapatkan Proper Biru. Sedangkan untuk penilaian tahun 2021 masih dalam proses dan penentuannya pada Juli 2021 dengan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa, berdasarkan peraturan menteri tersebut, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Proper merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan terhadap dunia usaha dilakukan melalui proses evaluasi terhadap ketaatan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran KLHK, Karliansyah menambahkan penilaian juga termasuk Pengendalian Kerusakan Lahan meliputi upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan  pemulihan kerusakan lahan akibat pertambangan.

“Termasuk juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut RKL/RPL, Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

“Selain itu harus turut serta melakukan Audit Lingkungan Hidup berupa evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah,” tandasnya.

Meski demikian Karliansyah mengungkapkan peringkat proper bisa berubah setiap tahun. Jadi semua itu tergantung kepada kemampuan perusahaan bisa atau tidak untuk menaati peraturan lingkungan hidup (mengolah air limbah dan emisinya sesuai baku mutu air limbah dan baku mutu emisi kegiatan yang bersangkutan, juga mengelola LB3 sesuai standar yangg berlaku).

“Untuk kegiatan pertambangan ditambah lagi potensi kerusakan lingkungan, kalau semua persyaratan dapat dipenuhi, maka perusahaan akan memperoleh peringkat BIRU, tetapi kalau tidak, dipastikan akan mendapat peringkat MERAH. Bila ditemukan pembuangan air limbahnya dengan cara bypass atau LB3 dibuang secara open dumping, maka perusahaan langsung dapat peringkat HITAM,” imbuhnya.

Direktur Utama Evodia Global Sertifikasi (EGS) Umi Fadhila mengatakan, untuk mendapatkan sertifikasi ISO, PT Ceria telah melalui serangkaian penilaian secara ketat dalam kurun waktu yang panjang.

Dalam prosesnya kata Umi, PT Ceria dinilai telah memenuhi seluruh standar penilaian tersebut.

“Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Penilaian kami, PT Ceria telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu,” jelasnya.

Dikatakannya, Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas.

Tujuannya untuk menjamin produk yang dihasilkan perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu ISO.

Sedangkan Sertifikat ISO 14001:2015 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).

“Penilaian yang paling penting seperti penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sustainability produk, dan komitmen untuk mewujudkan green economic, terutama bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Read More