Sabtu, Oktober 23
Shadow

Tag: #OMNIBUS LAW

Amdal Tetap Ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Amdal Tetap Ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Artikel, Berita Nasional, Politik
Draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik. NIKEL.CO.ID - Betulkah dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, analisis dampak lingkungan (Amdal) dihapuskan? Jika benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup makin terpinggirkan. Demikian sejumlah isu yang mengemuka di benak publik saat membaca atau mendengar informasi menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih beken disebut Omnibus Law oleh publik. Begitu draf UU Cipta Kerja diketok oleh pimpinan DPR pada Paripurna DPR 5 Oktober 2020, isu pelemahan aturan lingkungan hidup ini masih menjadi pertanyaan masyarakat. Ada beragam tafsir di masyarakat terkait peng...
Bank Dunia Dukung Omnibus Law Pemerintahan Jokowi dan DPR

Bank Dunia Dukung Omnibus Law Pemerintahan Jokowi dan DPR

Berita Nasional, Ekonomi, Politik
NIKEL.CO.ID - Bank Dunia menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Lewat pernyataan tertulis, Jumat (16/10), Bank Dunia menilai bahwa UU sapu jagat ini merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Omnibus Law dinilai bisa mendukung aspirasi jangka panjang untuk menyejahterahkan rakyatnya. Tak hanya itu, Bank Dunia juga sepaham dengan pemerintah untuk mengandalkan Omnibus Law sebagai alat untuk memulihkan ekonomi nasional (PEN). "UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia," kata Bank Dunia dikutip dari rilis, Jumat (16/10). Lebih lanjut, penghapusan berbagai pembatasan dalam investasi dinilai sebagai sinyal positif ba...
Bahlil: UU Cipta Kerja Merupakan UU Masa Depan

Bahlil: UU Cipta Kerja Merupakan UU Masa Depan

Berita Nasional, Politik
NIKEL.CO.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah UU masa depan karena akan menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. "UU Cipta Kerja ini UU masa depan. Kenapa begitu? Karena UU ini yang akan menciptakan lapangan kerja bagi saudara-saudara kita yang belum dapat lapangan kerja," katanya dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Kamis. Bahlil mengatakan UU Cipta Kerja juga akan dapat mengakomodir bonus demografi yang akan Indonesia raih pada tahun 2035. "Ini adalah undang-undang masa depan, ini adalah undang-undang untuk anak-anak muda yang di mana bonus demografi pada 2035 sedang  puncak-puncaknya. Bayangkan kalau ini tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita, kita akan menjadi genera...
Morgan Stanley Bicara Dampak Dahsyat Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha di RI

Morgan Stanley Bicara Dampak Dahsyat Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha di RI

Berita Nasional, Ekonomi, Politik
NIKEL.CO.ID - Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Senin (5/10/2020). Menurut Morgan Stanley UU Ciptaker ini merupakan tonggak penting dalam reformasi struktural di Indonesia. "Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan moneter, inflasi yang relatif stabil, kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, dan dapat mempercepat belanja infrastruktur," tulis Morgan Stanley dalam risetnya, Selasa (6/10/2020). Tujuan utama dibentuk dan disahkannya undang-undang ini adalah agar penanaman modal asing (PMA) dapat berjalan lebih lancar dan makin bertambah. UU Ciptaker ini dibentuk untuk menghilangkan birokrasi dan aturan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih. UU Ciptaker dibentuk dengan merevisi 79 undang-unda...
Asing Nilai Positif Omnibus Law Bagi Indonesia

Asing Nilai Positif Omnibus Law Bagi Indonesia

Berita Nasional, Ekonomi, Politik
APNI, Jakarta - Pascapengesahaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, intensitas gelombang demonstrasi penolakan terus meningkat. Situasi di Ibukota DKI Jakarta memanas di beberapa titik karena terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Pro-kontra terhadap kehadiran UU ini memang belum selesai. Di tengah pro-kontra tersebut, sejumlah lembaga keuangan asing menyampaikan opininya terkait kehadiran UU Omnibus Law ini. Lembaga keuangan asing tersebut diantaranya, Morgan Stanley, Fitch Ratings dan Moody's Investor Servives. Mayoritas yang disampaikan lembaga keuangan asing tersebut positif. Menurut Morgan Stanley UU Ciptaker ini merupakan tonggak penting dalam reformasi struktural di Indonesia. "Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan moneter, infl...
Open chat