Amdal Tetap Ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik.

NIKEL.CO.ID – Betulkah dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, analisis dampak lingkungan (Amdal) dihapuskan? Jika benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup makin terpinggirkan. Demikian sejumlah isu yang mengemuka di benak publik saat membaca atau mendengar informasi menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih beken disebut Omnibus Law oleh publik.

Begitu draf UU Cipta Kerja diketok oleh pimpinan DPR pada Paripurna DPR 5 Oktober 2020, isu pelemahan aturan lingkungan hidup ini masih menjadi pertanyaan masyarakat. Ada beragam tafsir di masyarakat terkait pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak menunggu waktu lama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga negara pada Minggu (11/10/2020). Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disampaikan dalam rapat tingkat menteri itu, Kementerian LHK telah membentuk tim penyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP). Ada tiga tim yang dibentuk, yaitu RPP bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, RPP bidang kehutanan, serta RPP bidang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak dari denda administratif.

Selanjutnya pada Rabu (14/10/2020) Menteri LHK juga telah memaparkan perkembangan tindak lanjut UU Cipta Kerja pada rapat koordinasi pusat dan daerah yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Kali ini selain para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan pusat, unsur pemerintahan daerah mulai dari seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dilibatkan.

Langkah pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir dari pasal-pasal UU Cipta Kerja. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, sejauh ini KLHK telah mengkompilasi beberapa masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP. Masukan berikutnya juga masih terbuka untuk disusun dalam draf RPP tersebut.

Selanjutnya, draf RPP tersebut akan dikonsultasikan kepada para akademisi, pegiat lingkungan, korporasi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian didiskusikan kepada publik. Tak lupa, seiring dengan itu dilakukan harmonisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Sebenarnya apa sih yang beda di dalam UU Cipta Kerja ini? Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ary Sudijanto menyebutkan, jika pengaturan amdal dalam UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya.

Perlu dicatat, persetujuan lingkungan yang merupakan hasil keputusan dokumen amdal tetap menjadi syarat dikeluarkannya perizinan berusaha. Amdal hanya diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan dengan risiko tinggi, sementara untuk usaha dengan risiko menengah wajib melengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), kemudian untuk usaha berisiko rendah cukup dengan mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB). Kriteria usaha dan/atau kegiatan itu juga masih mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Termasuk sembilan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan seperti termaktub di dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih tetap berlaku dalam UU Cipta Kerja.

“Dipastikan bahwa hanya nomenklatur izin lingkungan yang hilang, namun substansi tujuan dan fungsinya tidak hilang karena diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha,” ungkap Ary Sudijanto.

Isu lainnya bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja, maka penilaian amdal akan dimonopoli oleh pemerintah pusat juga dipastikan tidak berdasar. Penilaian kelayakan lingkungan (amdal) yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) baik yang ada di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota hanya diubah menjadi penilaian kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk suatu lembaga yang bernama Lembaga Uji Kelayakan (LUK).

Dalam tim uji kelayakan tersebut tetap terlibat unsur ahli/pakar yang kompeten, serta unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui gubernur atau bupati/wali kota masih dapat mengusulkan pembentukan tim uji kelayakan kepada LUK untuk menjadi tim uji kelayakan daerah.

Kenapa pasal ini perlu diubah? Menurut KPA jumlah rencana kegiatan yang membutuhkan layanan penilaian kelayakan lingkungan secara nasional rata-rata sebanyak 1.000 sampai 1.500 kegiatan per tahun. Dari data ini kemudian menjadi terjadi kelebihan beban penilaian amdal pada 17 tempat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Namun di beberapa tempat lain, beban penilaian amdal justru rendah. Untuk itu, KLHK memasukkan usulan ini di UU Cipta Kerja agar ada semacam komisi penilai amdal yang sesuai dengan beban kerja.

Kalangan aktivis lingkungan selama ini menggugat sulitnya akses untuk mendapatkan informasi kelayakan lingkungan hidup di suatu proyek pertambangan, industri manufaktur, atau perkebunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Mereka hanya bisa mengakses saat kajian sudah selesai.

Transparansi menjadi penting. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja ini telah mengatur sistem informasi kelayakan lingkungan hidup wajib melalui sistem elektronik yang akan dibangun pemerintah sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengakses hasil akhirnya, namun juga turut mencermati prosesnya.

Sumber: INDONESIA.GO.ID

Read More

Bank Dunia Dukung Omnibus Law Pemerintahan Jokowi dan DPR

NIKEL.CO.ID – Bank Dunia menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Lewat pernyataan tertulis, Jumat (16/10), Bank Dunia menilai bahwa UU sapu jagat ini merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Omnibus Law dinilai bisa mendukung aspirasi jangka panjang untuk menyejahterahkan rakyatnya.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga sepaham dengan pemerintah untuk mengandalkan Omnibus Law sebagai alat untuk memulihkan ekonomi nasional (PEN).

“UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia,” kata Bank Dunia dikutip dari rilis, Jumat (16/10).

Lebih lanjut, penghapusan berbagai pembatasan dalam investasi dinilai sebagai sinyal positif bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Hal ini dapat membantu RI menarik investor asing guna menciptakan lapangan kerja dan membantu memerangi kemiskinan.

Namun, pemerintah diingatkan untuk konsisten dalam implementasinya jika ingin tujuan utama Omnibus Law tercapai.

Bank Dunia juga menyebut bahwa diperlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, Bank Dunia menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam tujuannya memulihkan ekonomi nasional.

“Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

sUMBER:

Bank Dunia juga menyebut bahwa diperlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, Bank Dunia menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam tujuannya memulihkan ekonomi nasional.

“Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Bahlil: UU Cipta Kerja Merupakan UU Masa Depan

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah UU masa depan karena akan menciptakan lapangan kerja di masa mendatang.

“UU Cipta Kerja ini UU masa depan. Kenapa begitu? Karena UU ini yang akan menciptakan lapangan kerja bagi saudara-saudara kita yang belum dapat lapangan kerja,” katanya dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Kamis.

Bahlil mengatakan UU Cipta Kerja juga akan dapat mengakomodir bonus demografi yang akan Indonesia raih pada tahun 2035.

“Ini adalah undang-undang masa depan, ini adalah undang-undang untuk anak-anak muda yang di mana bonus demografi pada 2035 sedang  puncak-puncaknya. Bayangkan kalau ini tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita, kita akan menjadi generasi yang akan menyesal di kemudian hari,” katanya.

Bahlil menjelaskan ke depan BKPM memiliki dua prioritas yakni mendukung transformasi ekonomi serta mendorong investasi padat karya.

Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong investasi bernilai tambah dan memiliki nilai teknologi. Sementara investasi padat karya didorong agar terjadi penyerapan tenaga kerja.

Menurut Bahlil, kedua prioritas itu harus jalan beriringan. Namun, ia mengakui investasi dengan teknologi tinggi memang membuat penyerapan tenaga kerja berkurang karena tergantinya tenaga manusia dengan mesin.

“Kita tahu dari hari ke hari realisasi investasi tinggi tapi tingakt penyerapan tenaga kerja berkurang. Pada 2014, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerjanya 300 ribu orang. Sekarang, turun enggak sampai 200 ribu orang karena teknologi makin canggih,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, membuat BKPM harus melakukan langkah strategis agar investasi yang masuk bisa tetap membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“BKPM rumuskan langkah strategis agar investasi masuk bisa menciptakan lapangan kerja maksimal dengan beberapa syarat, teknologi tinggi tapi juga ada baguan gang digantikan tenaga manusia agar berimbang realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Berdasarkan data BKPM, hingga Semester I 2020, realisasi investasi mencapai Rp402,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 566.194 pekerja dari 57.815 proyek.

Sumber: ANTARA

Read More

Morgan Stanley Bicara Dampak Dahsyat Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha di RI

NIKEL.CO.ID – Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Senin (5/10/2020). Menurut Morgan Stanley UU Ciptaker ini merupakan tonggak penting dalam reformasi struktural di Indonesia.

“Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan moneter, inflasi yang relatif stabil, kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, dan dapat mempercepat belanja infrastruktur,” tulis Morgan Stanley dalam risetnya, Selasa (6/10/2020).

Tujuan utama dibentuk dan disahkannya undang-undang ini adalah agar penanaman modal asing (PMA) dapat berjalan lebih lancar dan makin bertambah. UU Ciptaker ini dibentuk untuk menghilangkan birokrasi dan aturan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih.

UU Ciptaker dibentuk dengan merevisi 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Di dalamnya telah mencakup relaksasi dalam penghapusan daftar investasi negatif, reformasi tenaga kerja, kemudahan dalam perizinan, pengadaan tanah, dan perampingan administrasi pemerintah.

Omnibus law juga akan melengkapi insentif pemotongan tarif pajak perusahaan yang disahkan awal tahun ini.

Menurut analisis dari Morgan Stanley, dampak bagi pelaku usaha dari disahkannya undang-undang ini Indonesia salah satunya berkembangnya perusahaan startup-startup teknologi yang makin pesat, karena berpotensi transfer teknologi dalam hal ekonomi digital.

Ekonomi digital yang berkembang di Indonesia mulai bergeliat akibat peran startup-startup teknologi, terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mulai menggunakan berbagai media platform teknologi untuk aktivitas sehari-harinya.

Sehingga, Indonesia berhasil mencetak perusahaan startup bergengsi alias beberapa unicorn teknologi, termasuk satu decacorn.

Perusahaan-perusahaan startup tersebut diantaranya sektor transportasi dan logistik (Gojek), pembayaran (Ovo/Gopay), e-commerce (Bukalapak, JD.ID, Tokopedia, dan lain-lain), dan perjalanan serta pariwisata (Traveloka). Nilai transaksi kotor mereka memiliki sebanyak tiga kali lipat dalam setahun.

Menurut Pitchbook, kapitalisasi pasar Gojek terkini sebesar US$ 12 triliun, hampir mendekati kapitalisasi pasar salah satu emiten blue chip, yakni PT Astra International (ASII).

Namun, pesatnya ekonomi digital harus didukung oleh platform teknologi yang baik,adopsi cepat oleh masyarakat, ketersediaan gadget yang terjangkau, dan infrastruktur yang membaik, sehingga tidak berpotensi terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Dampak lainnya dari UU Ciptaker ini adalah kerja sama antara Indonesia dengan China semakin erat. China sudah cukup lama bermitra dengan Indonesia sebagai pelanggan batubara terbesarnya di masa lalu.

Namun, mitra dengan China semakin berkembang ke berbagai bidang, diantaranya infrastruktur, kesehatan, ekonomi digital, dan sumber daya. Nilai Foreign Direct Investment (FDI) China ke Indonesia telah meningkat dalam lima tahun terakhir menjadi CAGR 43%.

FDI China hingga kini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan FDI negara lainnya. Peran investor strategis China juga telah membantu kebangkitan unicorn teknologi Indonesia, dengan memfasilitasi pemindahan modal dan teknologi.

Perusahaan-perusahaan China telah banyak berinvestasi di fasilitas peleburan nikel di Morowali, menjadikan pendorong produksi nikel Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

Kemudian yang terakhir, baru-baru ini kerja sama kembali dilakukan antara China dan Indonesia, dimana Perusahaan vaksin Covid-19 asal China, Sinovac dan perusahaan farmasi BUMN, Bio Farma bekerja sama dalam hal uji coba vaksin Covid-19.

Vaksin ini telah memasuki uji klinis tahap III dan diproduksi hingga sekitar 300 dosis. Rencananya, vaksin ini akan diberikan ke masyarakat mulai akhir 2020.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Asing Nilai Positif Omnibus Law Bagi Indonesia

APNI, Jakarta – Pascapengesahaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, intensitas gelombang demonstrasi penolakan terus meningkat. Situasi di Ibukota DKI Jakarta memanas di beberapa titik karena terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan.

Pro-kontra terhadap kehadiran UU ini memang belum selesai. Di tengah pro-kontra tersebut, sejumlah lembaga keuangan asing menyampaikan opininya terkait kehadiran UU Omnibus Law ini.

Lembaga keuangan asing tersebut diantaranya, Morgan Stanley, Fitch Ratings dan Moody’s Investor Servives. Mayoritas yang disampaikan lembaga keuangan asing tersebut positif.

Menurut Morgan Stanley UU Ciptaker ini merupakan tonggak penting dalam reformasi struktural di Indonesia.

“Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan moneter, inflasi yang relatif stabil, kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, dan dapat mempercepat belanja infrastruktur,” tulis Morgan Stanley dalam risetnya, Selasa (6/10/2020).

Tujuan utama dibentuk dan disahkannya undang-undang ini adalah agar penanaman modal asing (PMA) dapat berjalan lebih lancar dan makin bertambah. UU Ciptaker ini dibentuk untuk menghilangkan birokrasi dan aturan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih.

UU Ciptaker dibentuk dengan merevisi 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Di dalamnya telah mencakup relaksasi dalam penghapusan daftar investasi negatif, reformasi tenaga kerja, kemudahan dalam perizinan, pengadaan tanah, dan perampingan administrasi pemerintah.

Omnibus law juga akan melengkapi insentif pemotongan tarif pajak perusahaan yang disahkan awal tahun ini.

Menurut analisis dari Morgan Stanley, dampak bagi pelaku usaha dari disahkannya undang-undang ini Indonesia salah satunya, berkembangnya perusahaan startup teknologi yang makin pesat. Ini berpotensi meningkatkan transfer teknologi dalam hal ekonomi digital.

Ekonomi digital yang berkembang di Indonesia mulai bergeliat akibat peran startup teknologi, terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mulai menggunakan berbagai media platform teknologi untuk aktivitas sehari-harinya.

Sehingga, Indonesia berhasil mencetak perusahaan startup bergengsi alias beberapa unicorn teknologi, termasuk satu decacorn.

Perusahaan-perusahaan startup tersebut diantaranya sektor transportasi dan logistik (Gojek), pembayaran (Ovo/Gopay), e-commerce (Bukalapak, JD.ID, Tokopedia, dan lain-lain), dan perjalanan serta pariwisata (Traveloka). Nilai transaksi kotor mereka memiliki sebanyak tiga kali lipat dalam setahun.

Menurut Pitchbook, kapitalisasi pasar Gojek terkini sebesar US$ 12 triliun, hampir mendekati kapitalisasi pasar salah satu emiten blue chip, yakni PT Astra International (ASII).

Namun, pesatnya ekonomi digital harus didukung oleh platform teknologi yang baik,adopsi cepat oleh masyarakat, ketersediaan gadget yang terjangkau, dan infrastruktur yang membaik, sehingga tidak berpotensi terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Dampak lainnya dari UU Ciptaker ini adalah kerja sama antara Indonesia dengan China semakin erat. China sudah cukup lama bermitra dengan Indonesia sebagai pelanggan batubara terbesarnya di masa lalu.

Namun, mitra dengan China semakin berkembang ke berbagai bidang, diantaranya infrastruktur, kesehatan, ekonomi digital, dan sumber daya. Nilai Foreign Direct Investment (FDI) China ke Indonesia telah meningkat dalam lima tahun terakhir menjadi CAGR 43%.

FDI China hingga kini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan FDI negara lainnya. Peran investor strategis China juga telah membantu kebangkitan unicorn teknologi Indonesia, dengan memfasilitasi pemindahan modal dan teknologi.

Perusahaan-perusahaan China telah banyak berinvestasi di fasilitas peleburan nikel di Morowali, menjadikan pendorong produksi nikel Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

Kemudian yang terakhir, baru-baru ini kerja sama kembali dilakukan antara China dan Indonesia, dimana Perusahaan vaksin Covid-19 asal China, Sinovac dan perusahaan farmasi BUMN, Bio Farma bekerja sama dalam hal uji coba vaksin Covid-19.

Vaksin ini telah memasuki uji klinis tahap III dan diproduksi hingga sekitar 300 dosis. Rencananya, vaksin ini akan diberikan ke masyarakat mulai akhir 2020.

Sumber: CNBC INDONESIA

Read More