Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA Yang Bekerja di Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, dalam hal ini  Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang banyak bekerja di pertambangan nikel.

“Ini perlu dilakukan untuk memastikan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa banyak TKA yang bekerja di pertambangan nikel ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai,” kata Mulyanto, Rabu (16/6/2021).

Menurut Mulyanto, laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun dokumen keimigrasian yang dibawa,” kata Mulyanto yang juga menyuarakan itu saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa (15/6/2021).

Dia juga merasa heran jika jika TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Kalau ini benar, sudah pasti merugikan Indonesia. Agar tidak jadi isu liar, dia meminta pemerintah untuk  memastikannya.

Mulyanto mengusulkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat ini.

Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.

“Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah. Hilirisasi nikel ini adalah program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi bahan jadi dengan nilai tambah tinggi.  Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Serta manfaat sosial-ekonomi lainnya.  Namun, kalau prakteknya yang terjadi, bahwa produk yang dihasilkan hanyalah nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta maraknya TKA berkualifikasi kasar. Tentu ini tidak sesuai dengan harapan.

Untuk diketahui sebanyak 80% yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI). Hanya 20% hasilnya berupa stainless steel (SS). Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah bila yang dihasilkan adalah bahan jadi hasil fabrikasi siap pakai.

Nikel setengah jadi inilah yang diekspor ke perusahaan induk untuk diolah menjadi barang jadi. Tidak heran kalau beberapa pihak menduga bahwa praktek program hilirisasi ini lebih menguntungakn pihak asing karena mereka mendapatkan jaminan pasokan konsentrat nikel dengan harga murah dan memperoleh nilai tambah tinggi dari proses fabrikasi nikel setengah jadi menjadi barang jadi.  Sementara masyarakat dilarang mengekspor nikel mental yang harganya tinggi di luar.

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Kasus Gugatan Uni Eropa Soal Ekspor Nikel Ditangani Langsung Oleh Menko Luhut

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyerahkan kasus gugatan atau sengketa dagang DS 592 atau (nikel) antara Indonesia dengan Uni Eropa kepada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Artinya, seluruh komunikasi berkaitan dengan sengketa tersebut akan ditangani atau diambilalih oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami sampaikan bahwa untuk sengketa dagang DS 592 (nikel) telah disepakati bahwa komunikasi dilakukan secara satu pintu yaitu melalui Menko Maritim dan Investasi,” kata Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan an Indrasari Wisnu Wardhana, saat kepada merdeka.com, Selasa (18/5/2021).

Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa kebijakan terkait bahan mentah (DS 592).

Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO)

Indonesia dengan Uni Eropa ini memang sedang mempunyai dua permasalahan yang pertama, yakni DS 592 terkait masalah nikel.

Indonesia juga tengah menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive II (RED II) dengan nomor gugatan DS 593.

“Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Lutfi menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Kronologi Gugatan UE

Sebelumnya, UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun, dalam pertemuan reguler DSB – WTO pada Senin (22/02/21), UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592. Gugatan UE akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

Sumber: liputan6.com

Read More

Ada Larangan Ekspor Bijih Nikel, Konsumsi Listrik Sulawesi Bisa Naik 3 Kali Lipat

NIKEL.CO.ID – PT PLN (Persero) menikmati dampak positif dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diteken pemerintah pada tahun lalu.

Hal itu membuat konsumsi listrik di Sulawesi yang merupakan daerah penghasil nikel jadi meningkat.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara Syamsul Huda menjelaskan, akibat kebijakan itu, setiap perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah bijih nikel.

Pengoperasian smelter tersebut meningkatkan konsumsi listrik.

“Menariknya di Sulawesi ini yang dapatkan berkah dari kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh ekspor nikel sebelum diolah di sini. Artinya pengolahan di sini membutuhkan smelter dan jadi potensi pasar yang besar bagi Sulawesi,” ujar Huda dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/5/2021).

Huda menjelaskan, normalnya beban listrik di Sulawesi rata-rata hanya 2.000 Megawatt (MW).

Namun, dengan adanya larangan ekspor bijih nikel, beban puncaknya bisa naik tiga kali lipat dari normal.

“Ada potensi pasar smelter, jadi sekitar 6.100 MW. Nah ini kan tiga kali lipat dari beban puncak yang eksisting di Sulawesi,” imbuh dia.

Huda mengatakan, konsumsi listrik pada industri smelter ini masih bisa digenjot lagi.

Oleh sebab itu, PLN terus melakukan pendekatan kepada para pelaku bisnis.

Menurut dia, kondisi infrastruktur menjadi salah satu kendala untuk membangun kelistrikan di wilayah smelter.

Namun, PLN tetap perlu sigap agar tak kehilangan pasar akibat pengusaha malah membuat pembangkit listrik untuk smelter mereka.

“PLN perlu menangkap potensi pasar yang sedemikian besar. Kalau tidak, mereka akan bangun pembangkit sendiri dan PLN jadi enggak bisa menanfaatkan infrasstruktur yang sudah dibangun melalui program 35.000 MW,” jelas dia.

“Oleh karena itu, kami lagi pendekatan agar potensi pasar yang ada bisa menggunakan listrik yang disiapkan negara, dalam hal ini PLN,” tutup Huda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ada Larangan Ekspor Bijih Nikel, Konsumsi Listrik Sulawesi Bisa Naik 3 Kali Lipat “.

Read More

Menimbang Potensi Besar Nikel Indonesia

Konsekuensi apakah yang penting dicermati Indonesia sebagai negara produsen nikel bijih nikel terbesar dunia?

NIKEL.CO.IDSebagai negara dengan kekayaan bahan tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang kunci penting bagi kelangsungan produksi kendaraan listrik di masa depan.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia sekitar 800.000 ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400.000 ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Jika dibandingkan dengan produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya. Negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270.000 ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit 72 juta ton. Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan ini menempati posisi pertama di dunia.

Proporsi cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton. Posisi selanjutnya ditempati Australia dengan porporsi cadangan nikel lebih kurang 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari total cadangan nikel global.

Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter. Padahal, masih ada potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya 4,5 miliar ton. Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini.

Berumur panjang

Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki usia produksi nikel hingga beberapa dekade mendatang. Seberapa panjangkah usia produksi nikel Indonesia?

Hal tersebut bergantung pada pemilihan proses ekstraksi bijih nikel. Apabila bijih nikel dipisahkan dengan proses pyrometallurgy atau pemisahan logam dari bijihnya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi, diperkirakan umur cadangannya mampu diproduksi hingga sekitar 27 tahun ke depan.

Namun, jika ekstraksi bijih nikel menggunakan proses hydrometallurgy atau menggunakan reagen pelarut yang dilakukan pada temperatur relatif rendah, diperkirakan cadangan nikel Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan hingga kisaran tahun 2093.

Perbedaan proses ekstaksi bijih nikel pada endapan laterit tersebut menghasilkan output produksi yang berbeda. Pada rencana industri hilir nikel di Indonesia, proses pyrometallurgy akan menghasilkan anekan produk stainless steel.

Proses hydrometallurgy akan menghasilkan sejumlah produk, seperti campuran logam berbasis nikel, pelapisan logam, dan baterai. Dari rencana industri hilir ini dapat diindikasi bahwa proses ekstraksi hydrometallurgy adalah yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.

Dengan proses hydrometallurgy, Indonesia berpeluang besar untuk menghasilkan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik di dunia di masa mendatang. Peluang itu terutama ada pada baterai Lithium tipe Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA) dan Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) yang mengutamakan penggunaan material nikel.

Kebijakan akseleratif

Melihat besarnya potensi sumber daya nikel tersebut mendorong pemerintah membangun kebijakan yang revolusioner. Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia. Pemerintah pun segera membentuk konsorsium BUMN untuk menangani proyek hilirisasi nikel menjadi baterai.

Konsorsium ini terdiri dari PT Aneka Tambang yang merupakan anak perusahaan MIND ID berkolaborasi dengan PT Pertamina dan PT PLN. Ketiga perusahaan ini selanjutnya membentuk perusahaan holding  PT Indonesia Battery agar lebih leluasa dalam mengembangkan usaha dan juga menggandeng mitra-mitra investornya.

Untuk sementara, ada dua investor yang berkomitmen untuk membangun industri baterai di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Perusahaan tersebut adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai Rp 174 triliun.

Meskipun investasi dari kedua perusahaan asing itu besar, pemerintah tetap berkomitmen untuk optimalisasi produksi di dalam negeri. Pemerintah memastikan jika perusahaan tersebut diwajibkan mengolah 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik, harus diproses di Indonesia.

Daya saing

Hanya saja, keunggulan komoditas nikel tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara luas. Artinya, jangan sampai potensi besar nikel itu hanya menjadi komoditas yang memberikan keuntungan besar bagi pemodal asing yang memiliki kemampuan teknologi pengolahan mutakhir. Produsen dalam negeri juga harus dilibatkan dan diberikan stimulan agar mampu bersinergi dengan para investor asing dan konsorsium baterai Indonesia.

Program percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tersebut bisa sangat menguntungkan investor besar. Dalam perpes itu disebutkan ada lima program KBL berbasis baterai untuk transportasi.

Program itu mencakup percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai. Selain itu, ada juga program pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Melalui program tersebut ada harapan besar bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi produsen baterai listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik. Hanya saja, jika dicermati dari langkah-langkah kebijakannya, ternyata sangat besar peluangnya bagi industri luar negeri untuk dapat terlibat dalam kegiatan hulu hingga hilirnya.

Dalam program percepatan pengembangan industri KBL berbasis listrik ada sejumlah butir yang berpotensi menguntungkan investor besar. Salah satunya adalah tentang ”Industri kendaraan dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan”.

Aturan ini berpeluang sangat menguntungkan investor besar manufakturing kendaraan di Indonesia yang notabene milik prinsipal asing. Perusahaan-perusahan ini hampir bisa dipastikan dapat mengikuti progam KBL berbasis baterai ini tanpa memiliki kendala yang berarti.

Berbeda halnya dengan industri di dalam negeri yang relatif sangat jauh tertinggal dari sisi teknologi ataupun permodalan. Jadi, perlu peranan pemerintah agar industri di dalam negeri dapat terlibat dalam percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai tersebut.

Dalam konteks tersebut, bagian lain dari isi Perpres No 55/2019 yang menekankan penguatan industri domestik menjadi kunci. Dalam perpres itu disebutkan bahwa ”perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL berbasis baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL berbasis baterai dalam negeri”.

Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan industri kendaraan ataupun komponen kendaraan listrik berbasis baterai harus melibatkan industri domestik dalam proses rantai supply chain-nya. Hal ini harus menjadi pemicu bagi semua pemangku kepentingan di dalam negeri untuk bersama-sama menangkap kesempatan besar ini. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: KOMPAS.ID

Read More

Begini Kata Pengamat Soal Pembukaan Kembali Ekspor Konsentrat Mineral

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berencana kembali membuka keran ekspor sejumlah konsentrat mineral logam. Rencana ini tertuang dalam  Surat Edaran Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin No: 1.E/MB.04/DJB/2021 Tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Melalui surat edaran itu, pemerintah membuka keran pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri untuk sejumlah mineral logam di masa pandemi ini. Mineral yang dimaksud meliputi konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42%.

Sementara untuk komoditas nikel, komoditas nikel yang belum memenuhi batasan minimum pemurnian tidak dapat diberikan rekomendasi penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rencana pemerintah membuka keran ekspor sejumlah konsentrat memicu respon yang beragam.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli berujar, pihaknya melihat kebijakan ini sebagai tindakan emergensi dari Pemerintah yang bersifat sementara.

“Pemerintah tentunya memerlukan pembukaan lapangan kerja dan juga pendapatan untuk negara. Dana APBN banyak tersedot untuk penanggulangan bencana non-alam ini (covid-19),” kata Rizal saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (24/3/2021).

Rizal tidak memungkiri, Kebijakan ini bisa menyebabkan kemunduran capaian hilirisasi mineral. Namun, di sisi lain, ia meyakini bahwa kebijakan ini bakal memberikan peningkatan pendapatan kepada Negara dan perusahaan agar dapat mempertahankan kegiatan operasi dan produksinya selama masa pandemi.

“Tanpa kebijakan ini, dikhawatirkan berpotensi banyak pekerja yang akan kehilangan lapangan kerja di masa sulit seperti sekarang,” terang Rizal.

Meski begitu, Rizal menilai bahwa tetap perlu melakukan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan smelter seperti yang direncanakan. Dalam hal ini, keterlambatan capaian hilirisasi yang mungkin terjadi dinilai bisa disiasati dengan melakukan penyesuaian ulang atau revisi terhadap rencana penyelesaian smelter yang telah dicanangkan.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani menilai bahwa kondisi pandemi Covid-19 tidak bisa menjustifikasi rencana pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor sejumlah konsentrat mineral logam. Dendi beralasan, sektor pertambangan tidak terdampak pandemi Covid-19.

Sebaliknya, sektor tersebut menurut Dendi justru malah ‘diuntungkan’ oleh kondisi pandemi.

“Harga-harga semua komoditas naik bahkan meroket dibandingkan periode normal sebelum Covid-19,” ujar Dendi kepada Kontan.co.id, Rabu (24/3/2021).

Di sisi lain, rencana pembukaan kembali keran ekspor sejumlah konsentrat mineral logam menurut Dendi membawa sejumlah ‘mudharat’.

Pertama, kebijakan ini dinilai mendorong pengusaha kembali fokus pada menjual bahan mineral mentah tanpa melakukan processing secara lebih lanjut.  Walhasil, upaya hilirisasi yang tengah dikejar bisa tersendat.

Kedua, kebijakan ini juga dinilai memberi ketidakpastian bagi investor yang sedang membangun fasilitas processing untuk hilirisasi (smelter) maupun investor yang sudah membangun fasilitas tersebut. Walhasil, realisasi pembangunan smelter oleh investor bisa melambat.

“Bagi investor yang sudah membangun fasilitas processing, akan bertanya-tanya karena kebijakan ini bisa menciptakan ketidakpastian mendapatkan bahan baku,” imbuh Dendi.

Sumber: KONTAN

Read More

Menristek: Keputusan RI Larang Ekspor Nikel Mentah Sudah Tepat

NIKEL.CO.OD – Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN, Bambang Brodjonegoro menyebut keputusan Indonesia melarang ekspor nikel mentah atau bijih nikel dinilai tepat.

Karena menurutnya nikel lebih bagus bagus diolah dulu menjadi feronikel sebelum diekspor, kemudian bisa juga dibuat stainless steel.

“Negara kita kalo mau ekonominya kuat, harus kuat di industri baja, metal, kemudian di industri petrokimia, serta industri kimia dasar. Artinya petrokimia yang terkait dengan minyak dan kimia dasar,” kata Menristek Bambang saat melakukan wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun, Febby Mahendra Putra, Selasa (23/3/2021).

Indonesia terkenal sebagai eksportir nikel terbesar di dunia. Sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel.

Dalam forum penyelesaian sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Indonesia tetap mempertahankan posisinya dalam hal larangan ekspor nikel mentah.

Alasan Menteri Bambang setuju dengan larangan tersebut karena sudah saatnya Indonesia menjadikan riset dan inovasi menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Nikel itu sendiri, jika RI bisa mengoptimalkan pengolahannya untuk menjadi barang dengan nilai tambah akan sangat besar manfaatnya bagi perekonomian.

“Untuk waktu yang lama, kita tidak pernah punya stainless steel, untuk membuat sendok, panci dan segala macam,” ujarnya.

Termasuk pengolahan produk-produk pertanian, seperti sawit, kakao, kopi dan lainnya.

Dengan riset dan inovasi RI dapat memberikan nilai tambah bagi dari produk-produk pertanian tersebut.

“Untuk produk pertanian juga, turunannya sawit, kakao, kopi dan segala macam. Jadi segala sesuatu harus kita optimalkan nilai tambahnya supaya mayoritas manfaat jatuhnya di Indonesia,” ujarnya.

Menteri Bambang mencontohkan pengolahan Kakao. Indonesia salah satu penghasil Kakao terbesar di dunia di bawah Pantai Gading dan Ghana.

Namun karena pengolahannya tidak memberikan nilai tambah pada Kakao, petani Kakao yang ada di negara-negara tersebut tidak lebih sejahtera dibandingkan pengusaha coklat yang ada di Swiss.

“Mungkin petani Kakao senang hasil panennya dibeli, tapi yang kaya di industri kakao itu Eropa Barat. Nilai tambah tertinggi kakao kan cokelat, mereka bisa jual coklat premium. Mereka jauh lebih kaya dibanding juragan kakao dari Indonesia,” kata Bambang.

Bambang mengatakan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ekonomi berbasis SDA saja.

Jika hanya mengandalkan ekonomi berbasis SDA saja, negara dapat terjebak saat jika masuk masa dimana naik turunnya komoditas menentukan baik tidaknya perekonomian.

Untuk itu ia mendorong riset dan inovasi menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki Indonesia.

“Karena kita belum memanfaatkan teknologi untuk membawa kakao menjadi coklat seberkualitas cokelat Swiss misalnya,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menristek: Keputusan RI Larang Ekspor Nikel Mentah Tepat.

Read More

Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan telah melakukan lima langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan itu terdaftar dengan sengketa nomor DS592.

Langkah tersebut melingkupi konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” ujar Arifin dalam paparannya di Komisi VII, DPR, Senin (22/3/2021).

Arifin menjelaskan konsolidasi terkait dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves).

Kemudian, firma hukum yang telah ditunjuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa adalah law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta.

“Kami juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.

“Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” tandasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa(UE) menyampaikan permohonan kepada DBS WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait lima hal.

Pertama, larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor; dan terakhir, skema pemberian subsidi yang dilarang.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020 dan selanjutnya UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 yang disusul dengan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021.

Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup dua isu (dari semula lima isu) yakni pelarangan ekspor bijih nikel serta persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Kemudian, pada 8 Maret lalu, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

ESDM Beri Relaksasi Ekspor Mineral Tambang, Nikel Tidak Termasuk

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi berupa pemberian rekomendasi persetujuan ekspor mineral tertentu bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam yang sedang melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Komoditas mineral yang diberikan relaksasi diantaranya konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, mangan, dan washed bauxite. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 terkait Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 12 Maret 2021.

Berdasarkan Kepmen tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor meskipun kemajuan fisik pembangunan smelternya tidak mencapai minimal 90 persen pada dua periode evaluasi sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nonalam nasional.

Namun demikian, sanksi denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi tetap dikenakan bagi pemegang IUP dan IUPK yang pembangunan smelternya tidak memenuhi target.

“Relaksasi tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertambangan yang terdampak pandemi Covid-19. Namun dari 6 konsentrat itu, sedangkan komoditi bijih nikel tidak termasuk,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021).

“Izin ekspor kami berikan karena komiditi tembaga di pasar ternyata meningkat cukup tajam, suatu opportunity. Jadi kami beri relaksasi dan relaksasi ini juga diberikan tidak hanya untuk konsentrat tembaga, tetapi juga untuk komoditas mineral lainnya, kecuali ekspor bijih nikel,” kata Arifin.

Sumber: asiatoday.id

Read More

Pemerintah Tunjuk Firma Hukum Swiss Hadapi Sengketa Nikel di WTO

Pemerintah menunjuk dua kantor hukum menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel dalam sengketa di WTO.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia menunjuk dua kantor hukum untuk menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel dalam sengketa World Trade Organization (WTO). Kantor hukum itu akan mewakili pemerintah dalam menghadiri sidang Dispute Settelment Body (DSB) di WTO.

“Menunjuk Lawafirm Baker McKenzie di Jenewa, Swiss dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta mewakili pemerintah RI,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021).

Gugatan nikel ini bermula ketika Uni Eropa menyampaikan permohonan kepada DSB WTO untuk melakukan konsultasi dengan Indonesia terkait kebijakan nikelnya, 22 November 2019. Ada 5 poin yang ditanyakan Uni Eropa, yaitu: larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor, dan skema pemberian subsidi yang dilarang.

Usai konsultasi pada 30-31 Januari 2020, Uni Eropa menindaklanjutinya dengan permintaan pembentukan panel pada 25 Januari 2021 dan 22 Februari 2021. Permintaan pembentukan panel ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat pada sidang sengketa di WTO yang berkonsekuensi hukum dan mengikat.

Arifin menyatakan pemerintah juga melakukan konsolidasi guna menghadapi gugatan ini. Selain menunjuk firma hukum, pemerintah juga telah berkonsolidasi dengan dipimpin Kemenko Maritim dan Investasi.

Pemerintah juga memastikan akan satu suara dalam menyikapi isu gugatan ini. Tepatnya agar sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia.


Sidang ini diperkirakan akan berlangsung selama 9 bulan tanpa banding. Jika ada proses banding, maka setidaknya dibutuhkan waktu 12 bulan.

“Kementerian ESDM juga tengah menyusun tanggapan atas gugatan itu,” ucap Arifin.

Sumber: tirto.id

Read More

Ini Langkah Menteri ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan sudah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” kata Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 22 Maret 2021.

Pertama, dia melakukan konsolidasi menghadapi itu dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Langkah kedua, pemerintah telah menunjuk firma hukum law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi di Jakarta untuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body(DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa.

Pemerintah, kata dia, juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia.

Kementerian ESDM, kata dia, juga menyiapkan data atau informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.”Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” kata dia.

Sebelumnya, kata dia, Uni Eropa (UE) telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor; dan skema pemberian subsidi yang dilarang.

Lalu Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020. UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 dan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021 dengan hanya mencakup dua isu (dari semula 5 isu), yakni pelarangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Pada 8 Maret 2021, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: tempo.co

Read More