Ini Daftar Daerah di RI Penyimpan Harta Karun Nikel Terbesar

NIKEL.CO.ID – Indonesia ternyata pemilik harta karun nikel terbesar di dunia. Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel) atau setara 52% dari total cadangan nikel dunia yang tercatat mencapai 139.419.000 ton Ni.

Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, dikutip dari booklet bertajuk “Peluang Investasi Nikel Indonesia” 2020 yang dirilis Kementerian ESDM.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia,” tulis keterangan data tersebut.

Lantas, daerah mana saja yang menyimpan harta karun nikel terbesar di Tanah Air? Berikut daftarnya, mengutip sumber yang sama dari data Kementerian ESDM 2020 tersebut.

1. Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

Sebesar 77% wilayah di daerah ini berpotensi pembawa mineralisasi dan belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Adapun cadangan bijih nikel di Sulawesi ini mencapai 2,6 miliar ton bijih.

Banyaknya sumber daya nikel di daerah ini tak ayal banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Hingga September 2020 tercatat IUP nikel di Sulawesi Tenggara mencapai 154 IUP dan 1 pemegang Kontrak Karya (KK), lalu 85 IUP di Sulawesi Tengah, dan 3 IUP di Sulawesi Selatan.

Ada tiga kawasan industri nikel di Sulawesi yakni:
1. Kawasan Industri Morowali
2. Kawasan Industri Konawe
3. Kawasan Industri Bantaeng.

2. Maluku, baik Maluku maupun Maluku Utara

Terdapat 43% wilayah potensi pembawa mineralisasi dan belum ada WIUP. Diperkirakan memiliki cadangan bijih nikel hingga 1,4 miliar ton bijih.

Maluku Utara menjadi daerah paling banyak pemegang IUP nikel di kawasan Maluku ini yaitu 44 IUP dan 1 KK, sementara Maluku hanya terdapat 2 IUP nikel.

Di Maluku Utara terdapat satu kawasan industri khusus nikel yakni di Weda Bay, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

3. Papua, termasuk Papua dan Papua Barat

Terdapat 98% wilayah potensi pembawa mineralisasi dan belum ada WIUP. Papua diperkirakan memiliki cadangan bijih nikel mencapai 0,06 miliar ton bijih.

Ada tiga IUP dan 1 KK di Papua Barat, dan 1 IUP dan 1 KK di Papua. Namun tidak ada kawasan industri khusus nikel di Papua maupun Papua Barat.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Proyek Bahan Baku Baterai RI Jadi Ancaman Dunia, kok Bisa?

NIKEL.CO.ID – Saat dunia berbondong-bondong melakukan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, dunia diramal akan mengalami kekurangan pasokan mineral seperti seperti nikel, lithium, dan kobalt.

Pemakaian kendaraan listrik terus digencarkan dunia sehingga permintaan untuk baterai kendaraan listrik diprediksi akan melonjak. Sejumlah analis menilai peningkatan kebutuhan baterai ini berpotensi membuat kekurangan pasokan bahan baku mineral.

Melansir Reuters, harga lithium yang tinggi telah gagal memacu adanya investasi kapasitas baru karena harga kontrak jangka panjangnya lebih rendah, sementara masalah pasokan kobalt adalah sebagian besar merupakan produk sampingan dari tembaga, ini berarti keputusan investasi didasarkan pada harga tembaga.

Selain itu, kebutuhan nikel bakal dipenuhi dari proyek-proyek baru yang akan segera hadir di Indonesia dan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan demikian, kemungkinan kekurangan pasokan secara signifikan baru akan terjadi menjelang akhir dekade ini.

Berikut sejumlah komoditas mineral yang berpotensi kekurangan pasokan.

Lithium

Baterai kendaraan listrik dapat menggunakan lithium karbonat atau lithium hidroksida, tetapi industri biasanya berbicara tentang lithium karbonat setara (LCE, lithium carbonate equivalent) yang mengandung keduanya.

Berdasarkan Benchmark Mineral Intelligence (BMI), dikutip dari Reuters, harga LCE di pasar spot telah naik di atas US$ 12.000 per ton atau setara Rp 172 juta (kurs Rp 14.300/US$), dua kali lipat dari level yang terlihat pada November tahun lalu dan tertinggi sejak Januari 2019.

Level tersebut cukup tinggi untuk mendorong investasi meningkatkan kapasitas, tetapi kontrak tahunan atau jangka panjang yang ditandatangani pada kuartal terakhir tahun 2020 lalu, dengan harga yang lebih rendah, menjadi penghalang.

George Miller dari BMI memperkirakan defisit LCE sebesar 25.000 ton tahun ini dan memperkirakan komoditas mineral ini akan mengalami defisit akut mulai tahun 2022.

“Kecuali kita melihat investasi yang signifikan dan segera ke dalam deposit lithium besar yang layak secara komersial, kekurangan ini akan meluas hingga akhir dekade ini,” kata Miller, dikutip Reuters, Jumat (02/07/2021).

Analis Roskill Information Services memperkirakan permintaan setara litium karbonat akan meningkat di atas 2 juta ton pada 2030, meningkat lebih dari 4,5 kali lipat dari 2020.

Kandungan kobalt dalam baterai juga telah berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi penjualan EV (baterai listrik) terus melonjak, sehingga permintaan untuk logam minor diperkirakan akan meningkat secara keseluruhan.

Analis di Roskill memperkirakan permintaan kobalt akan meningkat menjadi 270.000 ton pada 2030 dari 141.000 ton tahun lalu.

Proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Indonesia disebut juga akan membantu menutupi sebagian dari kekurangan tersebut. Tetapi masalahnya, kobalt itu sebagian besar merupakan produk sampingan.

“Sulit untuk berinvestasi dalam kapasitas spesifik kobalt karena merupakan produk sampingan. Tidak ada mekanisme di mana pasokan dapat bereaksi terhadap permintaan dan harga,” kata George Heppel, konsultan di CRU International.

“Jika kita melihat ke pertengahan 2020-an, kita benar-benar bisa melakukannya dengan Katanga (tambang) lain,” imbuhnya.

Glencore mengharapkan tambang Katanga di Republik Demokratik Kongo memproduksi 30.000 ton kobalt tahun ini.

CRU memperkirakan permintaan kobalt dari kendaraan listrik mencapai lebih dari 120.000 ton, atau hampir 45% dari total, pada tahun 2025 dibandingkan dengan hampir 39.000 ton, atau 27%, pada tahun 2020.

Nasib Pasokan Nikel

Berikutnya adalah kekahwatiran mengenai pasokan nikel. Namun kekhawatiran tentang pasokan nikel untuk bahan baku baterai mereda setelah produsen nickel pig iron (NPI) China Tsingshan Holding Group mengatakan akan mengubah NPI menjadi nickel matte, yang dapat digunakan untuk membuat bahan kimia untuk baterai.

“Sekarang ada proyek dengan total 300.000 ton per tahun untuk mengubah NPI menjadi produk yang dapat diubah menjadi sulfat untuk baterai,” kata analis Macquarie Jim Lennon.

Menurutnya, nikel itu berada di ambang super siklus. Bakal ada oversupply hingga setidaknya pertengahan 2020-an.

Lennon juga memperkirakan proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Indonesia akan menghasilkan antara 400.000-600.000 ton nikel per tahun untuk sebagian besar dekade ini.

Pasokan nikel global diperkirakan sekitar 2,6 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar dua pertiganya akan digunakan untuk stainless steel, sebagian besar di China, sementara konsumsi kendaraan listrik kurang dari 10%.

Tsingshan mengatakan pada bulan Maret akan memasok 100.000 ton nickel matte kepada pelanggan.

“Ada operator lain di Indonesia yang bisa mengikuti Tsingshan,” kata analis BoA Securities Michael Widmer, yang memperkirakan pasokan NPI berkontribusi pada surplus pada 2024 dan 2025.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Banjir Proyek Bahan Baku Baterai, Pengusaha Nikel Ikutan Cuan

NIKEL.CO.ID – Pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor mineral, salah satunya nikel untuk bahan baku pembuatan baterai. Proyek smelter nikel banyak bermunculan dari yang hanya menyerap kadar tinggi 1,7% ke atas sampai kadar rendah di bawah 1,7%.

Banyaknya smelter nikel yang bermunculan membuat penambangnya ikut kecipratan cuan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, pihaknya menyambut baik atas banyaknya smelter nikel yang bakal beroperasi pada beberapa tahun ke depan.

Pasalnya, ini juga akan berdampak pada peningkatan permintaan bijih nikel. Apalagi, lanjutnya, dengan hadirnya smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk memproduksi bahan baku baterai, smelter ini juga bisa menyerap bijih nikel kadar rendah. Dengan demikian, ke depannya tidak hanya nikel kadar tinggi atau di atas 1,7% yang diserap perusahaan smelter.

“Kalau kami dari hulu sisi pertambangan tentu menyambut baik karena otomatis demand bijih nikel akan naik, apalagi HPAL akomodir bijih nikel kadar rendah,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021).

Dia meminta agar smelter nikel ini mau menyerap limonit atau nikel kadar rendah tanpa syarat lain. Karena jika diberi syarat lain, maka menurutnya ini akan berujung pada tidak terserapnya bijih nikel kadar rendah.

Dia menjelaskan, struktur mineral di Indonesia memiliki unsur magnesium. Menurutnya ada beberapa penambang yang terkena penolakan karena ada syarat kadar magnesium silika di bawah 2,5%, sementara banyak tambang yang memiliki kadar magnesium di atas 2,5%, sehingga kena penalti.

“Ada unsur magnesium dari struktur mineral Indonesia. Untuk saprolite (nikel kadar tinggi) untuk pirometalurgi masih ambil kadar tinggi 1,8 up, tapi banyak area kena reject karena syaratkan silika magnesium di bawah 2,5%,” jelasnya.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan agar smelter nikel HPAL bisa mengakomodasi nikel tanpa spesifikasi kadar magnesium tertentu.

“Kami minta juga pabrik HPAL untuk akomodir bijih nikel yang spesifikasi magnesium, sudah apa adanya, jangan banyak mempersyaratkan, sehingga kena penalti atau reject lagi,” pintanya.

Meidy memproyeksikan ke depan kebutuhan nikel akan meningkat signifikan. Salah satu pabrik yang kini telah berproduksi menurutnya akan menyerap 8 juta ton bijih nikel per tahun. Belum ditambah dengan pabrik lainnya, sehingga akan akomodir 20-30 juta ton bijih nikel kadar rendah per tahunnya.

“Akan signifikan (peningkatan) karena kapasitas HPAL salah satu pabrik yang commissioning 8 juta ton setahun, belum termasuk tiga pabrik lain, akan akomodir 20-30 juta ton bijih nikel kadar rendah,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, adapun smelter HPAL yang membutuhkan bijih nikel sekitar 8 juta ton per tahun yaitu proyek smelter yang dikelola PT Halmahera Persada Lygend, anak usaha Harita Group. Berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, proyek ini baru saja diresmikan operasionalnya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu, tepatnya Rabu (23/06/2021).

Adapun target produksi yaitu sekitar 246 ribu ton per tahun NiSO4 dan sekitar 32 ribu ton per tahun CoSO4 dengan perkiraan kebutuhan bijih nikel sekitar 8,3 juta ton per tahun.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pembatasan Smelter dan Tanda Tanya Nasib Cadangan Nikel RI

Kementerian ESDM tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu.

  • Pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter nikel guna memastikan ketersediaan pasokan bahan bakunya.
  • Cadangan nikel saat ini belum cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian.
  • Ketersediaan nikel yang melimpah di Indonesia tak lantas membuat proyek baterai berjalan lancar.

NIKEL.CO.ID – Wacana pembatasan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter untuk nikel setelah 2024 membuka kembali isu lama. Cadangan nikel Indonesia menjadi tanda tanya.

Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menunjukkan, kebutuhan bahan baku bijih tambang itu mencapai 255 juta ton per tahun. Dengan cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliar ton, maka industri hilir nikel hanya dapat bertahan maksimal 18 tahun.

Asumsinya, terdapat 98 perusahaan smelter terbangun dan kadar bijih nikelnya tinggi, di atas 1,6%, hanya terdapat 1,7 miliar ton. Kalau industri pirometalurgi hanya memakai bijih nikel kadar tinggi, maka pabriknya hanya bertahan tujuh tahun.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 25 smelter nikel sudah berproduksi, 41 perusahaan sedang melakukan konstruksi, dan 32 perusahaan masih mengajukan perizinan. Lalu, pirometalurgi adalah proses ekstrasi atau pemisahan logam dari bijinya pada suhu tinggi.

“Maka, kami mendukung pemerintah melakukan pembatasan smelter kelas dua,” tulis APNI dalam keterangannya pada Senin (28/6/2021).

Pemerintah mengatakan akan membatasi pembangunan smelter nikel, khususnya yang kelas dua. Pabrik ini biasanya memproduksi feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI).

Direktur Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu. “Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).

Kementerian menargetkan akan ada 53 fasilitas smelter beroperasi pada 2024. Sebanyak 30 smelter akan mengolah nikel. Sampai dengan tahun lalu sudah ada 13 smelter nikel yang berproduksi, seperti terlihat pada Databoks berikut ini.

Berapa Cadangan Nikel RI?

Direktur Kajian Strategi Sumber Daya Alam (Cirrus) Budi Santoso berpendapat, pemerintah memang seharusnya membatasi pembangunan smelter nikel. Kalau tak dibatasi, dampaknya akan menghancurkan industri tersebut.

Apalagi cadangan nikel pun belum tentu cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian. “Berapa sebeanarnya cadangan yang ada, terkonfirmasi, dan terklaim,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin.

Cadangan nikel yang terkonfirmasi artinya jumlah yang telah dihitung dan diestimasi, sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya nikel saat ini mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.

Namun, pada Maret lalu, data tersebut sempat menjadi polemik karena angkanya disebut tidak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, KementerianESDM Moehamad Awaludin mengatakan, data tersebut setiap tahun selalu dipublikasikan.

Badan Geologi menyusunnya bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. “Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” ucap Awaludin ketika itu.

Terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

Dari jumlah itu, tidak semua memakai competent person. Padahal, perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan. “Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengatakan, nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara.

Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.

Bijih nikel tipe saprolit ini umumnya diolah dengan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas dua. Saat ini telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi ini.

Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.

Untuk nikel tipe limonit dengan kadar rendah di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe ini umumnya diolah dengan teknologi hidrometalurgi, salah satunya high pressure acid leaching (HPAL).

Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu. Teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah.

Jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa untuk delapan hingga sepuluh tahun ke depan seharusnya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi dan menambah cadangan baru.

Pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu juga sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Dari sisi suplai, Wakil Ketua Umum Asosisiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3EI) Jonathan Handojo mengatakan, pasokan nikel saat ini tidak mengalami peningkatan. “Bagaimana (pasokan nikel) dapat meningkat kalau penambang menjualnya penuh liku-liku,” kata Jonathan.

Padahal, pemerintah gencar menggenjot pembangunan smelter nikel. Ekspor nikel pun sudah dihentikan sejak 2020 agar pasokan ke pabrik pemurnian lancar.

Masalah lainnya adalah kadar nikel yang smelter terima tidak sesuai standar, yaitu 1,8%. “Kualitas yang kami terima sering kali tidak bagus,” ucapnya.

Nasib Proyek Baterai RI

Pembatasan smelter dan isu cadangan nikel kemudian membuka pertanyaan lainnya tentang nasib proyek baterai RI. Pemerintah sebelumnya mendorong proyek tersebut karena potensi nikel dalam negeri yang besar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia. Negara ini juga memproduksi mangan dan kobalt. Peluang itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pemerintah telah membentuk konsorsium perusahaan pelat merah bernama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik sel baterai atau battery cell untuk kendaraan listrik tersebut akan mulai dibangun pada akhir Juli ini. Bahlil menyebut, target operasinya pada 2023.

Perusahaan asal Korea Selatan, yaitu LG, telah bergabung dalam proyek ini. “Untuk tahap pertama, produksinya 10 Gigawatt,” kata Bahlil pada Kamis lalu.

Investasi untuk proyek baterai terintegrasi tersebut akan mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. “Nantinya akan dibangun dari hulu ke hilir. Dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, sel baterai, sampai daur ulangnya,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, kebutuhan baterai lithium-ion akan terus meningkat seiring transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

Di Indonesia sudah terdapat sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai. Ada lima sebagai penyedia bahan baku, seperti nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran. Keempat perusahaan lainnya adalah produsen baterai.

“Dengan begitu, negara ini mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, hingga daur ulang,” kata Taufiek pada 24 Juni lalu.

Namun, masa depan kendaraan listrik juga bergantung pada inovasi baterai yang saat ini cenderung tidak menggunakan bahan baku nikel, kobalt, dan mangan seperti lithium sulfur dan lithium ferro phosphor. Harga baterai pun menjadi lebih murah, termasuk juga inovasi baterai solid berbasis hidrogen.

Karena itu, ketersediaan nikel, mangan, dan kobalt melimpah tidak menjamin produksinya akan berhasil. “Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi,” ucapnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More