Tag: #Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Berita Nasional / Korporasi / Nikel

MoU dengan Hyundai, Menteri Investasi: Rencana Proyek Baterai Kendaraan Listrik Rp141,9 Triliun

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Memorandum of Understanding dengan Konsorsium Hyundai dan PT Industri Baterai Indonesia (IBI).

Penandatangan dilakukan CEO Hyundai Mobis Co. Ltd. Sung Hwan Cho dan CEO LG Energy Solution (LGES) Jonghyun Kim, serta Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto.

Konsorsium Hyundai, yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia, atau yang dikenal juga dengan nama Indonesia Battery Corporation (IBC), akan membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik dengan total nilai investasi kurang lebih USD1,1 miliar dengan rencana penyerapan tenaga kerja sekitar 1.000 orang.

Bahlil mengungkapkan apresiasinya kepada pihak Hyundai, LG maupun PT Industri Baterai Indonesia atas terlaksananya kerjasama ini. Bahlil mengakui bahwa perjanjian kerjasama terealisasi dengan proses dan negosiasi yang panjang sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

“Kerjasama investasi ini merupakan salah satu tahap dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai USD9,8 miliar (setara Rp141,9 triliun, kurs Rp14.482/USD),” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Bahlil juga mengingatkan kembali agar dalam implementasi kerja sama ini, perusahaan wajib menggandeng pengusaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

“Penandatanganan yang akan disaksikan bersama-sama ini, izinkan saya sampaikan agar dalam implementasinya, sesuai dengan undang-undang, berkolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Kami akan kawal dari awal sampai akhir investasi untuk baterai sel ini,” tegas Bahlil dalam sambutannya.

Proyek investasi sel baterai kerja sama Konsorsium Hyundai-LG dan PT Industri Baterai Indonesia ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia secara keseluruhan dari hulu sampai dengan hilir.

Dalam kesempatan ini, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Investasi dan Menteri BUMN atas terwujudnya kerja sama ini. Park menambahkan bahwa kerja sama investasi mobil listrik dan baterai ini akan menjadi kontributor yang secara inovatif menjalankan perekonomian yang lebih berorientasi pada lingkungan, teknologi, dan ekspor.

“Saya sebagai Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia akan menggerakkan segala dukungan agar kerja sama ini menjadi salah satu kerja sama yang sukses dan terbaik antara Korea dan Indonesia,” ungkap Park.

Sumber: okezone.com

Read More
Berita Nasional / Korporasi

Bahlil: Pabrik Baterai Mobil Listrik Dibangun Agustus

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreaking tahap satu pabrik baterai mobil listrik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG asal Korea Selatan (Korsel) dimulai Agustus 2021.

“Insyaallah di bulan Agustus ini groundbreaking tahap pertama untuk pabrik baterai mobilnya. Ini menjadi yang pertama di Indonesia, bukan kacang goreng,” kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/7/2021).

Selain itu, Bahlil juga mengungkap pabrik mobil listrik yang dibangun perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Group ditargetkan pada Februari 2022 sudah mulai produksi.

“Pabrik mobil Hyundai yang nilai investasinya US$ 1,5 miliar ini dibangun terus, bulan dua atau tiga tahun 2022 itu sudah menghasilkan mobil listrik,” jelas Bahlil.

Sebagai informasi, Bahlil sebelumnya pernah mengungkap pabrik baterai mobil listrik mulai dibangun Juli 2021. Namun memang disebutkan pula paling lambat Agustus akan dibangun.

“LG ini sudah mulai groundbreaking bulan Juli, paling lambat Agustus awal kita sudah kita bangun, ini bukan cerita dongeng, ini sudah kita lakukan,” jelasnya dalam Rakornas dengan HIPMI secara virtual, Sabtu (19/6/2021).

Sementara pabrik mobil listrik Hyundai akan menjadi pusat basis produksi pertama Hyundai di kawasan ASEAN. Sales Director Hyundai Mobil Indonesia Erwin Djajadiputra pernah mengungkap pihaknya bisa mulai produksi mobil listrik akhir tahun ini.

“Sudah hampir mencapai 90% dan akan selesai kurang lebih di bulan Juli ini di mana di akhir tahun ini kita sudah bisa mulai memproduksi,” ujar dia Senin (12/4/2021).

Sumber: detik.com

Read More
Berita Nasional / Nikel

Bahlil Sebut Industrialisasi Dilakukan Sesuai Potensi SDA

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuturkan pemerintah akan mengembangkan industri sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA). Selanjutnya potensi itu dilakukan hilirisasi industri sehingga memiliki nilai tambah.

“Kita tahu sekarang Indonesia hanya dikenal oleh sebagian besar dunia karena pariwisata di Bali. Indonesia tidak pernah dikenal oleh produk-produk yang memberikan kontribusi ke dunia,” ucap Bahlil dalam Investor Daily Summit pada Kamis (15/7/2021).

Salah satu contoh implementasi transformasi ekonomi untuk hilirisasi dan nilai tambah adalah pengembangan nikel. Guna mendorong energi baru dan terbarukan (EBT), banyak negara mewajibkan penggunaan mobil listrik. Sementara 40% komponen mobil listrik adalah baterai dengan bahan baku nikel, kobalt, mangaan, dan lithium.

“Cadangan nikel dunia 24% ada di Indonesia. Kita punya kobalt, mangan, dan nikel. Sekarang kita lagi mendorong untuk membangun di industri tersebut,” kata Bahlil.

Dia mengatakan perusahaan asal Korea LG sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan investas sebesar US$ 9,8 miliar. Sementara perusahaan Tiongkok, Contemporary Amperex Technology (CATL) akan bekerja sama dengan BUMN dengan nilai investasi US$ 5,2 miliar. LG diperkirakan akan melakukan groundbreaking pada Agustus 2021 ini. Begitu juga dengan CATL yang diperkirakan groundbreaking di Indonesia.

“Kalau ini terjadi, Indonesia akan jadi salah satu produsen terbesar baterai mobil,” ucap mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Bahlil menuturkan meski saat ini masih pandemi, seluruh pihak harus tetap optimistis meningkatkan investasi. Sebab investasi akan menciptakan lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga menekankan agar setiap investasi yang masuk ke Indonesia berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Sudah saatnya investasi untuk seluruh orang, tidak boleh hanya untuk segelintir orang. Sudah saatnya pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua orang. Investasi Indonesia harus berbentuk investasi inklusif,” tandas Bahlil.

Sumber: beritasatu.com

Read More
Berita Nasional / Hukum / Nikel / Politik / Tambang

Bahlil Tak Mau Ekspor Indonesia Tiru Zaman VOC

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan pemerintah tengah mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) sehingga bisa menciptakan nilai tambah pada produk ekspor. Ia mengatakan Indonesia harus menghindari ekspor bahan mentah seperti pada zaman Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dulu kala.

“Yang penting adalah tidak boleh lagi bahan baku kita dibawa keluar. Ini nilai tambahnya kita tidak dapat. Indonesia harus betul-betul dikenal dengan kemampuan hilirisasi pada SDA. Jangan ekspor sama seperti zaman VOC. Ini menurut kami tidak bagus ke depan,” ujarnya dalam acara Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung, Selasa (15/6/2021).

Ia menambahkan agar ekspor tak seperti zaman VOC, pemerintah sudah melakukan banyak upaya. Salah satunya, melarang ekspor ore nikel supaya bahan tambang itu bisa diolah pada smelter dalam negeri dan memberikan nilai tambah baru diekspor.

Upaya ini juga sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen baterai listrik terbesar di dunia. Pasalnya, bahan baku utama pembuatan baterai listrik tersebut berada di Tanah Air yakni nikel itu sendiri.

Ia menuturkan 80 persen komponen baterai listrik adalah nikel. Sementara, sebesar 25 persen cadangan nikel dunia berada di tanah Indonesia.

“Bagaimana caranya kita harus jadi negara produsen terbesar baterai mobil listrik di dunia sekarang sudah kami dorong ore nikel tidak boleh ekspor,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan fasilitas pengolahan smelter di dalam negeri. Beriringan, pemerintah juga akan menarik investasi masuk pada industri baterai mobil listrik untuk mendukung target produksi baterai listrik.

Ia menuturkan sudah ada pemain global yang berkomitmen untuk menanamkan investasi di Indonesia yakni LG dengan nilai investasi US$9,8 miliar dan CATL sebesar US$5,2 miliar.

“Investasi sudah masuk di Batang (Kawasan Industri Batang) nanti pemain besar baterai itu kan LG sama CATL. LG sudah investasi nanti konsorsium dengan BUMN nilainya US$9,8 miliar atau Rp142 triliun. Itu investasi terbesar pasca reformasi dalam sejarah Indonesia tidak pernah kita sebesar itu,” katanya.

Sumber: CNN Indonesia

Read More
Berita Nasional / Daerah / Ekonomi

Gubernur Olly Dampingi Menteri Investasi Tinjau Lokasi KEK Bitung

NIKEL.CO.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, mendampingi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sabtu (12/6/2021).

Pada kesempatan itu, Bahlil menuturkan kedatangannya untuk melihat berbagai persoalan yang menghambat pembangunan KEK Bitung.

“Saya kemari menjalankan arahan bapak Presiden untuk mengecek langsung Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang hari ini kami sudah melakukan kunjungan bahwa kemarin memang ada terjadi suatu proses dimana dalam rangka percepatan, tenan-tenan masuk dan hari ini saya datang melihat secara dekat sehingga bisa membangun suatu formulasi yang cepat, tepat untuk proses KEK ini bisa berjalan,” ujarnyq.

Bahlil mengatakan, hasil peninjauannya dilapangan sudah menunjukkan progres yang baik.

“Hasil peninjauan ternyata dari urusan tanah sudah hampir selesai, kemudian satu hal lagi mengenai konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan ekonominya begitu juga dengan Jalan Tol, tadi saya lihat sudah bagus,” jelasnya.

Disampaikan Bahlil, pihaknya akan berkoordinasi dengan menteri terkait seperti menteri perdagangan untuk mempercepat proses KEK.

“Nah tugas kami disini adalah mencari tenannya agar ada yang melakukan investasi disini (KEK Bitung),” pungkasnya.

Sumber: manadotoday.co.id

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Menteri Bahlil Bongkar Banyak Kekayaan Alam RI Hilang, Ini Penyebabnya

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui bahwa banyak kekayaan alam di Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu.

Dia mengatakan masa keemasan Indonesia pada saat itu adalah kayu. Namun sekarang semua hutan-hutan di Indonesia ditebang baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun Sumatera sehingga sudah habis.

“Pertanyaan berikut apakah ada perusahaan 10 besar berasal dari Indonesia yang menguasai dunia untuk hilarisasi kayu? Tidak ada. Karena kayu kita ekspor kirim barang mentah negara lain yang mendapatkan nilai tambah,” kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5/2021).

Kemudian masa keemasan kedua adalah emas. Saat ini tambang emas terbesar di Indonesia yakni Freeport sebentar lagi akan berakhir, namun tidak ada hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing

“Ini baru dipaksa-paksa bangun smelter di masa pemerintahan Pak Jokowi mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing bayangkan,” tegasnya.

Selain itu kekayaan alam yang hilang adalah ikan. Indonesia memiliki perairan laut yang cukup luas, akan tetapi masih kalah saing untuk membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand.

“Kenapa karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Batubara kita sudah hampir habis kita kirim terus padahal kita masih impor gas 5,4 juta dan itu pertahun dan kita tidak pernah memikirkan hilirisasi kita impor padahal itu bisa menjadi substitusi impor,” jelasnya.

Nikel

Satu-satunya yang tersisa yang ada adalah nikel. Oleh sebab itu, ketika dirinya dilantik menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu tidak butuh waktu lama dirinya langsung membuat gebrakan melarang ekspor barang mentah nikel. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya hilirisasi.

“Ketika saya dilantik menjadi kepala BPKP empat hari langsung menggumumkan untuk melarang ekspor nikel. Ketika itu semua orang mendemo saya, saya bilang tidak papa mau didemo tidak papa. Satu setengah bulan saya di hajar tapi kalau bukan sekarang kita menyelesaikan kapan lagi,” jelasnya.

Adanya larangan ekspor barang mentah nikel ini lantas membuat Indonesia digugat di pengadilan internasional atau WTO. Karena sejumlah negara tetap menginginkan agar Indonesia mengirimkan barang mentah tersebut untuk kemudian diolah menjadi sesuatu yang bernilai tambah.

Sumber: liputan6.com

Read More
Daerah / Ekonomi / Nikel

Ini Strategi Bahlil Atasi Kendala Investasi di KEK Palu

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah diskusi langsung dengan para tenant di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Palu untuk memetakan kendala yang dihadapi dan reformulasi strategi kebijakan untuk mempercepat masuknya tenant dan sejumlah investor ke KEK Palu.

Dalam diskusi, para pengusaha menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi selama berinvestasi di KEK Palu, seperti kendala pembebasan lahan dan ketersediaan bahan baku (raw material) yang tidak mencukupi untuk proses produksi.

Menteri Investasi merumuskan berbagai formulasi strategi kebijakan yang dibutuhkan sehingga tenant di KEK Palu dapat segera merealisasikan investasinya, dengan syarat investor tersebut berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pengusaha daerah pada proses bisnis ataupun pembangunannya.

“Rata-rata kawasan industri di daerah kurang berkembang, karena kurangnya intervensi pemerintah pusat dan apalagi dananya dari daerah. Di Sulawesi Tengah ini baru lagi selesai tsunami dan gempa. Karena pandemi Covid-19, anggaran dipotong. Tapi ini bukan salah mereka (Pemerintah Provinsi dan Daerah ataupun pengelola KEK),” kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya, (20/5/2021)

Salah satu kendala utama pada pengembangan KEK Palu adalah pembebasan lahan. Hal ini disampaikan oleh PT Trinitan Metaland Minerals (PT TMM) pada saat pertemuan antara sembilan tenant KEK Palu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sore tadi.

Perusahaan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp34,5 triliun ini, bergerak pada bidang usaha Industri Pengolahan Logam Dasar Bukan Besi dan telah berdiri selama 70 tahun. Saat ini lahan yang telah dibebaskan sekitar 10 hektare dari kebutuhan 200 hektare.

“Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk dapat segera menjalankan investasi kami. Kami akan bawa teknologi ramah lingkungan untuk diterapkan pada industri smelter, sehingga dapat memberikan kontribusi pada rantai pasok global terutama untuk baterai listik dan turunannya,” kata Insmerda Lebang selaku Komisaris Utama PT TMM.

PT TMM merupakan pelopor dalam penggunaan teknologi STAL yang digunakan pada industri smelter yang ramah lingkungan. STAL atau Step Temperature Acid Leach, merupakan
teknologi pengolahan nikel yang berfokus pada aspek ESG (Environmental, Social and Governance). Teknologi STAL ini 100% karya anak bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak pada bidang pengolahan aspal menyampaikan kendalanya pada proses produksi, di mana campuran aspal yang masih dicampur dengan minyak. Pasalnya sudah dipersyaratkan oleh perusahaan, tetapi masih ada kontraktor yang mengabaikan.

“Saya sampaikan di sini, di lapangan pemakaiannya (aspal Buton) masih kurang sekali, untung saja tahun lalu ada permintaan dari Gorontalo dan Manado sehingga produksi kita tahun lalu mencapai 10 ribu. Mungkin tahun depan, harapan kami melalui APBD, Walikota atau Bupati membutuhkan produk kami karena Asbuton hanya khusus untuk jalan,” ungkap Johan Agan selaku Direktur PT Asbuton Jaya Abadi.

Menanggapi keluhan dari PT Asbuton Jaya Abadi, Bahlil menyampaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, yang menyatakan bahwa semua produk aspal Buton akan diserap.

Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, agar produk aspal yang diproduksi oleh perusahaan dapat direkomendasikan untuk masuk ke dalam Rencana Kegiatan Survey (RKS) yang dibuat oleh Kementerian PUPR.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran sebagai koordinator dalam pengawasan/monitoring/evaluasi di daerah. Ke depannya jika dinas-dinas teknis akan melakukan pengawasan/monitoring/evaluasi kepada perusahaan, maka harus didampingi oleh DPMPTSP setempat.

Sumber: idxchannel.com

Read More
Daerah / Korporasi / Nikel

Bahlil Siap Fasilitasi Eksekusi Investasi Mangkrak di Konawe Selatan

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) di Kabupaten Konawe Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu siang, 31 Maret 2021.

Didirikan sejak tahun 2013 lalu, PT BSI merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya dengan realisasi investasi sebesar USD23 juta.

Selama dua tahun terakhir ini, PT BSI berhenti berproduksi karena menghadapi kendala terkait inefisiensi produksi. Selama ini perusahaan menggunakan kokas batu bara sebagai bahan bakar produksi. Ke depan agar lebih efisien, PT BSI akan mengubah teknologi dari Blast Furnace menjadi Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) dengan rencana investasi USD 110 juta.

Dalam kunjungannya, Bahlil menyampaikan bahwa dengan perubahan teknologi menggunakan RKEF tersebut, maka perusahaan akan lebih efisien dalam produksinya. Investasi yang dijalankan PT BSI dapat diadopsi oleh para investor lokal dengan investasi tidak terlalu besar serta penggunaan teknologi yang tidak terlalu rumit.

“Nah sekarang kan banyak anak-anak Sultra atau kita yang ada di indonesia ini enggak ingin membangun smelter. Ini prospek soalnya. Bisa kita mengadopsi yg kayak gini. Saya lihat kokas ya masalahnya. Kokas diubah ke listrik. Jadi masalah besarnya di situ saja. Ketika terjadi perpindahan, efisiensi pasti akan terjadi,” ucap Bahlil dalam keterangannya.

Kendala lain yang dihadapi oleh PT BSI adalah rencana pembangunan  Kawasan Industri (KI) seluas 1.400 Ha melalui afiliasinya PT. Tinanggea Kawasan Industri, di mana kawasan tersebut saat ini tidak termasuk dalam peruntukan industri.

“Tinggal tata ruangnya yang ada sedikit masalah. Tapi kita minta sama mereka, kalau sudah jadi PT BSI harus menggandeng pengusaha lokal. Kalau tidak, mungkin Bupati akan berpikir dua kali untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diubah,” ucap Bahlil.

Kepala BKPM menegaskan kembali bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah, tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ada ruang kolaborasi untuk pelaku usaha di daerah agar bisa naik kelas.

“Jangan A sampai Z dikelola oleh perusahaan, enggak boleh. Harus melibatkan anak-anak daerah. Tapi anak daerah yang profesional, yang memenuhi syarat. Jangan anak daerah yang modal proposal,” tambah Bahlil.

Dalam melakukan pengawalan investasi, BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi perusahaan jika menghadapi kendala, sehingga perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya dengan lancar di Indonesia serta memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Tekad kita cuma satu. Bagaimana kita dorong yang tidak efisien, kita buat efisien. Yang mangkrak kita jalankan. Yang belum jalan, kita berikan izin. Semata-mata kita lakukan untuk penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi,” tutup Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT BSI An Sudarno menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala BKPM, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pj Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya ke lokasi smelter PT BSI di Kecamatan Tinanggea.

“Terima kasih atas dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor. Kami harap akan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Kawasan Indsutri kami nantinya,” ujar An Sudarno.

Sumber: panjikendari.com

Read More
Berita Nasional / Daerah / Korporasi / Nikel

BKPM RI Sambut Baik Rencana Pengajuan Kawasan Industri PT BSI di Konawe Selatan

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) Bahlil Lahadalia, mengapresiasi dan menyambut positif bagi para investor tambang yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), salah satunya PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) yang berada di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Hal tersebut diungkapkannya, saat berkunjung di salah satu perusahaan tambang PT Bintang Smelter Indonesia atau PT Ifishdeco, di Kecamatan Tinanggea, Rabu (31/3/2021).

Dikatakannya, sebagai penanggungjawab investasi atau yang mendatangkan investasi, kehadirannya di Sultra untuk memastikan langsung di lapangan, apakah para investor mengalami kendala dilapangan.

“Jadi ketika investor mengalami kendala, silahkan disampaikan kepada ke kita, nanti kita carikan solusi terbaik. Terkait kendala apa yang dihadapi masing-masing investor di Sultra, termasuk di Kabupaten Konsel,” tuturnya.

Disamping itu, terkait pengajuan rencana kawasan industri PT BSI, menteri BKPM menyambut positif, namun sebelumnya dipastikan apakah lokasi investasi BSI, berada pada kawasan industri. Jadi jika BSI ini berada di kawasan industri, tentu keberadaan usaha akan lebih terjamin.

Kemudian, Terkait perijinan juga lebih mudah, jadi terkoneksi dalam memfasilitasi investor. Sehingga pihaknya sangat dukung, namun penting juga disinkronkan dengan Pemerintah Daerah, karena ada beberapa kewenangan itu adalah milih daerah. Diantaranya masalah kawasan dimaksud.

“Kita harapkan, para investor, maupun BSI untuk bersinergi dengan Pemda setempat,” tuturnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Sultra H Ali Mazi, sangat menyambut positif dan berpesan bahwa, kehadiran investor di daerah itu. harus berkontribusi dengan pembangunan daerah.

“Jadi hubungan antara Pemda dan investor, harus lebih ditingkatkan lagi, komunikasi lebih baik. Dan ini juga jadi perhatian pak Menteri, sehingga kita bisa bersinergi untuk membangun daerah juga,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Ifishdeco, Moh Ishaq mengungkapkan, pihaknya berkomitmen dengan apa yang menjadi saran Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, maupun Gubernur Sultra H. Ali Mazi.

“Menteri dan Gubernur menyambut baik, keberadaan PT BSI, tentu kita sebagai investor berkomitmen mengikuti saran maupun atauran, yang telah ditetapkan pusat dan daerah,” tukas Moh Ishaq

Dalam kunjungan tersebut, dihadiri oleh Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Presdir Perusahaan, Gubernur Sultra H. Ali Mazi, Pj Bupati Konsel Andi Tenri Rawe, Staf Khusus BKPM, Komite BKPM, Direktur Wilayah III, Sekda Konsel Ir. Sjarif Sajang, Kadis DPMPTSP Konsel serta Kadis DPMPTSP Sultra.

Sumber: suryametro.id

Read More
Daerah / Hukum / Tambang

Kepala BKPM Akan Tata Ulang IUP di Sulawesi Tenggara

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini.

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.

Sumber: sentrasultra.id

Read More