Tag: #Kementerian Perindustrian
Berita Nasional / Hukum / Politik

Pemerintah Godok Aturan Pengawasan dan Pengendalian Investasi

NIKEL.CO.ID – Kementrian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi di sektor manufaktur nasional. Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi di dalam negeri.

“Pengawasan itu sendiri adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan. Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” jelas Eko pada akhir pekan lalu.

Eko mengungkapkan sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha.

“Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,”tegasnya. Menurut Eko, hal ini bukan merupakan langkah kontradiktif dari upaya pemerintah mendorong investasi. Pasalnya, para investor yang sedang dibidik adalah perusahan multinasional besar.

Mereka paham bahwa kepastian berusaha dan kepastian hukum adalah hal penting karena untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi investasinya.

“Jadi, kami sangat welcome kepada calon investor yang memang nyata-nyata berkeinginan menumbuhkan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan selama mungkin,” paparnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, lanjut dia, pihaknya sedang merancang aturan tentang wasdal yang dapat mendukung investasi masuk dan menjaga keberlangsungan usaha, khususnya sektor industri. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan.

“Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” pungkasnya.

Sumber: investing.com

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Nikel / Politik

Kementerian ESDM Targetkan Tambahan 4 Smelter Tahun Ini

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tambahan empat proyek smelter baru yang akan selesai dan beroperasi di tahun ini. Dengan tambahan itu, direncanakan ada total 23 smelter yang beroperasi pada 2021.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, sudah ada 19 smelter yang beroperasi hingga tahun lalu. Kata dia, pihaknya akan mengejar target penambahan smelter hingga bisa mencapai 53 smelter pada tahun 2024.

“Pembangunan smelter kita targetkan hingga 2024 terbangun sebanyak 53. Hingga 2020 ada 19, pada 2021 akan bertambah menjadi 23, terus meningkat 28 smelter pada 2022 dan mencapai puncaknya 2023-2024,” terang Ridwan dalam paparan realisasi kinerja Minerba 2020 dan rencana 2021 secara daring, Jum’at (15/1/2021).

53 smelter tersebut berasal dari tujuh komoditas mineral. Yakni nikel, bauksit, besi, tembaga, mangan, serta timbal dan seng. Total investasi dari 53 smelter tersebut berjumlah US$ 21,59 miliar.

Hingga Semester I-2020, total investasi yang sudah terserap sebanyak US$ 12,06 miliar. Pada tahun 2021 ini, investasi smelter ditargetkan sebesar US$ 2,22 miliar. Lalu meningkat US$ 4,8 miliar pada tahun 2022, dan US$ 2,05 miliar pada 2023.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak membeberkan, empat proyek smelter yang akan beroperasi pada tahun ini terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.

 

Smelter nikel terdiri dari (1) PT Aneka Tambang Tbk di Tanjung Bulli, Halmahera Timur, (2) PT CMMI di Cilegon dan (3) PT SMI yang juga berlokasi di Cilegon, Banten.

 

Adapun satu smelter timbal ialah milik PT Kapuas Prima Coal di Kotawaringan Barat, Kalimantan Tengah. “Smelter di 2021 rencananya ada 4 (tambahan yang beroperasi),” ungkap Yunus.

 

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa hampir semua perusahaan yang sedang melakukan pembangunan smelter telah melakukan penyesuaian rencana. Alasannya, karena terdampak pandemi Covid-19.

 

“Delivery alat-alat terganggu. Tenaga kerja juga terganggu. Hampir semua (melakukan penyesuaian), bauksit, nikel, tembaga,” ungkap Yunus.

 

Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan smelter tetap harus selesai pada tahun 2023. Sebab, berdasarkan Pasal 170 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 alias UU Minerba, ekspor mineral mentah yang belum dimurnikan akan ditutup setelah 3 tahun beleid ini diundangkan.

Hingga Semester I-2020, total investasi yang sudah terserap sebanyak US$ 12,06 miliar. Pada tahun 2021 ini, investasi smelter ditargetkan sebesar US$ 2,22 miliar. Lalu meningkat US$ 4,8 miliar pada tahun 2022, dan US$ 2,05 miliar pada 2023.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak membeberkan, empat proyek smelter yang akan beroperasi pada tahun ini terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.

 

Smelter nikel terdiri dari (1) PT Aneka Tambang Tbk di Tanjung Bulli, Halmahera Timur, (2) PT CMMI di Cilegon dan (3) PT SMI yang juga berlokasi di Cilegon, Banten.

 

Adapun satu smelter timbal ialah milik PT Kapuas Prima Coal di Kotawaringan Barat, Kalimantan Tengah. “Smelter di 2021 rencananya ada 4 (tambahan yang beroperasi),” ungkap Yunus.

 

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa hampir semua perusahaan yang sedang melakukan pembangunan smelter telah melakukan penyesuaian rencana. Alasannya, karena terdampak pandemi Covid-19.

 

“Delivery alat-alat terganggu. Tenaga kerja juga terganggu. Hampir semua (melakukan penyesuaian), bauksit, nikel, tembaga,” ungkap Yunus.

 

Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan smelter tetap harus selesai pada tahun 2023. Sebab, berdasarkan Pasal 170 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 alias UU Minerba, ekspor mineral mentah yang belum dimurnikan akan ditutup setelah 3 tahun beleid ini diundangkan.

Sumber: KONTAN

Read More
Berita Nasional / Hukum / Korporasi / Nikel

Dukung Kinerja Smelter Nikel, Menperin Imbau Perusahaan-Karyawan Bangun Dialog

NIKEL.CO.ID – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyayangkan kejadian pembakaran smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe, Sulawesi Utara. Pasalnya, industri nikel sangat penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya pembakaran pabrik Virtue Dragon Nickel Industry. Saat ini pemerintah sedang bekerja keras membawa investasi ke Indonesia yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat,” ujar Menperin di Jakarta, Selasa (15/12/2020) malam.

Menurutnya, pembakaran fasilias industri merupakan tindakan yang tidak perlu dilakukan, karena perusahaan dan karyawan bisa melakukan dialog untuk mencapai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Menperin mengimbau pekerja untuk menahan diri, dan membuka ruang dialog dengan pihak manajemen untuk menyelesaikan segala isu secara transparan agar kejadian ini tidak terulang kembali.

“Sebaliknya, saya juga meminta perusahaan untuk mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk memastikan pemenuhan hak para pekerja,” katanya memastikan.

Menperin juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Konawe untuk segera memfasilitasi mediasi untuk semua pihak terkait dengan sebaik-baiknya, dan kepada aparat keamanan untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis.

“Sekali lagi, pemerintah meminta kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga situasi yang kondusif dan tidak memperburuk keadaan, guna menjaga iklim investasi yang sejuk di Kabupaten Konawe,” tegasnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT VDNI yang telah merealisasikan investasinya sebesar USD1miliar untuk membangun 15 tungku Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dengan total kapasitas produksi mencapai 800 ribu metrik ton per tahun untuk menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) yang memiliki kadar nikel 10-12 persen.

Proyek tersebut akan dilanjutkan menjadi industri yang terintegrasi dan menghasilkan stainless steel berkelas dunia. PT VDNI telah memberikan kontribusi cukup signfikan terhadap pertumbuhan nilai ekspor nasional, yang menyumbang sebesar USD142,2 juta hingga akhir tahun 2018 dari pengapalan produk NPI.

Selain itu, proyek ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 6 ribu orang yang sebagian besar merupakan warga asli Sulawesi Tenggara. Perkembangan perusahaan tersebut juga menciptakan multiplier effect yang membuka peluang kerja bagi sekitar 10.000 tenaga kerja tidak langsung.

Fasilitas smelter dengan luas area 700 hektare tersebut menjadi salah satu fasilitas pemurnian bijih nikel terbesar di Indonesia. PT VDNI adalah anak perusahaan Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd yang merupakan produsen feronikel terkemuka di dunia.

Bahkan, perusahaan afiliasi PT VDNI, sedang membangun pabrik smelter nikel dengan kapasitas produksi NPI sebanyak 1,2 juta ton per tahun dan pabrik untuk memproduksi stainless steel dengan kapasitas sebanyak 3 juta ton per tahun. Total nilai investasi ini diperkirakan mencapai USD2 miliar. Dengan diproduksinya stainless steel di PT VDNI sangat sesuai dengan program hilirisasi smelter di Indonesia yang sedang di dorong terus oleh Kementerian Perindustrian.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) juga mencatat, industri smelter telah membuktikan kontribusinya secara signifikan bagi perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2019, ekspornya menembus USD7 miliar. Sedangkan tahun ini diproyeksi menembus USD8-10 miliar. Selain bermanfaat terhadap penerimaan devisa negara, industri nikel di tanah air juga berkontribusi mengurangi defisit neraca perdagangan. Hingga saat ini, investasi di sektor ini mencapai USD15-16 miliar.

Sumber: Siaran Pers Kemenperin

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Nikel / Politik

Kemenperin Terbitkan Regulasi Kawasan Peruntukan Industri

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penetapan sebuah kawasan peruntukan industri (KPI) di dalam wilayahnya.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis KPI.

“Sebagai salah satu instrumen untuk memacu investasi, penetapan KPI perlu dilakukan sesuai dengan kriteria, sehingga diharapkan menarik bagi investor masuk, kemudian mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Hingga saat ini, total luas KPI di Indonesia lebih dari 611 ribu hektare dengan persentase terbanyak (sekitar 50%) ada di pulau Jawa-Bali.

Dari total luas KPI tersebut, dibangun sebanyak 121 kawasan industri (KI) dengan total luas mencapai 53 ribu ha.

“Kami mencatat, dalam periode lima tahun, muncul 41 KI baru, sehingga totalnya mencapai 121 KI. Jadi, 121 KI ini siap untuk menampung para investor, baik itu dari asing maupun dalam negeri,” ungkap Dirjen KPAII.

Sementara itu, luas lahan KI naik 47% menjadi 53.340 ha dalam lima tahun terakhir.

“Sebanyak 38 KI seluas 14.749 ha akan dibangun dengan status lahan clean and clear,” imbuhnya.

Dody juga mengungkapkan, investasi terus mengalir deras ke sektor manufaktur, meskipun di tengah imbas pandemi Covid-19.

Per September 2020, nilainya mencapai Rp210,9 triliun atau naik 37% dari periode yang sama tahun lalu.

“Aktivitas sektor manufaktur yang berada di dalam Kl ini diyakini akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, langkah akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

“Penetapan KPI seyogyanya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI,” tegas Dody.

Bahkan, adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga diyakini dapat mendorong ekspansi perusahaan ke Kl. Sebab, omnibus law dapat mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Kl baru.

“Ada lima tantangan yang dihadapi dalam membangun Kl, yakni penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, infrastruktur, serta pengelola dan tenant,” sebutnya.

Oleh karena itu, dalam rangka percepatan program pengembangan KPI, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam hal pembagian peran dan wewenang mengenai penetapan dan pengembangan KPI.

“Sehingga tujuan pengembangan KPI sebagai rumah bagi kawasan industri dan industri bisa menarik investasi untuk masuk ke daerah,” tandasnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi wilayahnya ketika menginisiasi pembangunan KI baru.

Selain itu, perlu dipikirkan mengenai interkoneksi antara akses dan aset infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara.

“Interkoneksi berfungsi menyambungkan aset dan akses menuju Kl,” ujarnya.

Sebagai contoh, pengembangan KI Morowali bisa sukses karena sesuai dengan potensi sumber daya alam di daerah tersebut, yakni nikel.

Hal ini berhasil mendorong tumbuhnya industri smelter nikel.

Sedangkan KI di Dumai difokuskan pada pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

“Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KI. Misalnya, terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini menyangkut perizinan lokasi, lahan, dan sertifikat lahan. Selanjutnya, pengembang dan pengelola kawasan harus membentuk entitas agar KI bisa memberikan layanan terbaik di kawasan tersebut,” paparnya.

Sumber: BeritaMoneter.com
Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Kemperin Fokus Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemperin) kian serius mendorong pengembangan kendaraan berbasis listrik guna mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Selain itu memberikan peluang baru terhadap ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan teknologi artificial intelligent (AI) dan robotik dalam menopang produktivitas industri nasional di masa depan.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,dan Elektronika (Ilmate) Kemperin, Taufiek Bawazier, menyampaikan, pemerintah terus memacu penerapan teknologi dan peningkatan investasi di sektor otomotif nasional, termasuk mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik roda dua, tiga, serta roda empat atau lebih yang berbasis baterai listrik maupun mild hybrid dan strong hybrid.

“Saat ini, kami telah merampungkan regulasi terkait peta jalan kendaraan listrik berbasis baterai listrik yang merupakan turunan Perpres 55/2019,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Taufiek menjelaskan, potensi pengembangan kendaraan listrik juga membuka prospek bisnis baru, seperti pengembangan kendaraan jenis Internal Combustion Engine (ICE) yang saat ini masih memberikan kontribusi hingga 99% terhadap PDB industri otomotif nasional.

“Pada tahun 2025 nanti, ditargetkan sebesar 20% produksi otomotif nasional adalah kendaraan listrik seperti hybrid, plug in hybrid, dan mobil EV berbasis baterai,” sebutnya.

Menurut Taufiek, pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai sejalan dengan animo investasi baterai listrik dan kendaraan listrik yang semakin meningkat di Indonesia. Hal ini mengingat bahan baku nikel, cobalt dan mangan cukup melimpah di tanah air yang bisa menjadi tulang punggung dalam upaya pengembangan kendaraan listrik.

Selain itu, pendalaman struktur industri kendaraan listrik telah dipersyaratkan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hingga tahun 2030 dengan program Incompletely Knock Down (IKD) atau Completely Knock Down (CKD) yang dipacu untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri. “Secara bertahap kita memguasai baterai listrik, dan produksi kendaraan listrik di dalam negeri,” imbuhnya.

Plt. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Ditjen Ilmate, Kemperin, Restu Yuni Widayati, mengatakan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat dimulai dari industri sepeda motor listrik.

Hal ini didukung oleh nilai investasi awal yang relatif rendah dengan tenaga kerja yang minimal, serta pangsa pasar produk sepeda motor listrik di Indonesia relatif cukup besar karena produk sepeda motor listrik mampu bersaing dengan produk sepeda motor konvensional dari sisi “total cost of ownership”.

Saat ini, telah terdapat 15 industri perakitan sepeda motor listrik yang telah mendapatkan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari Kemenperin sebagai salah satu syarat suatu perusahaan dapat memproduksi kendaraan bermotor, dengan kapasitas produksi sepeda motor listrik sebesar 877.000 unit per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.429 orang.

“Sedikit berbeda dengan industri roda empat atau lebih yang membutuhkan investasi awal yang cukup besar dan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga sampai saat ini hanya PT. Mobil Anak Bangsa (MAB) yang telah memiliki fasilitas produksi bis listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 100 unit per bulan atau 1.200 unit per tahun,” ungkapnya.

Restu menambahkan, pengembangan kendaraan listrik di Indonesia selain bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030, juga akan mampu menarik investasi di sektor industri komponen dan lainnya.

Baterai Listrik

Sementara itu, Direktur Industri Logam Ditjen Ilmate, Kemperin, Budi Susanto mengemukakan, pihaknya terus mendorong investasi di sektor pengembangan baterai untuk kendaraan listrik. Investasi ini merupakan langkah strategis sehingga dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam sektor industri kendaraan listrik (electric vehicle).

“Kemampuan penguasaan tenologi baterai dan keuntungan bahwa Indonesia memiliki sumber bahan baku penyusun baterai lhitium seperti nikel, cobalt, mangan, alumunium dan ferrum yang cukup melimpah merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara produsen kendaraan listrik lainnya,” papar Budi.

Taufiek Bawazier menyatakan, usia baterai listrik bisa mencapai 10-15 tahun. Artinya, sepuluh tahun ke depan perlu dipersiapkan fasilitas recycling (daur ulang) untuk memperoleh nilai tambah baru baik berupa material di dalamnya seperti lithium, nikel, cobalt, mangan dan copper.

Selain itu, menurut Taufiek, penguasaan teknologi recycling perlu dipikirkan dari sekarang seperti hydrometalurgi dan juga penggunaan teknologi AI dan robotik termasuk skill baru dalam pemrosesan baterai listrik.

Baterai listrik terdiri dari cell, modul dan pack yang masing masing diikat kuat oleh perekat yang membutuhkan keahlian khusus mengingat prasarat safety dan treatment baterai listrik berbeda dengan treatment baterai non-lithium. “Setiap cell atau modul, dan pack berbeda bentuk, ada yang silinder atau prismatik. Semuanya berbeda tipe di setiap mobil listrik,” tuturnya.

Sumber: beritasatu.com

Read More