Indonesia Dalam Rantai Bisnis Baterai Listrik

Sejumlah produsen baterai listrik asing tertarik berinvestasi di tanah air, karena Indonesia memiliki cadangan bahan baku yang besar.

NIKEL.CO.ID – Sejumlah produsen baterai listrik asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Contemporary Amperex Technology atau CATL, misalnya, berinvestasi US$ 5 miliar dan akan bekerja sama dalam holding Indonesia Battery Corporation (IBC).

Selain itu, LG Energy Solution asal Korea Selatan dan Tesla dari Amerika Serikat kini dalam proses negosiasi untuk mengucurkan dananya. Ketiganya diprediksi punya kapasitas produksi baterai listrik terbesar di dunia pada 2028.

Selain tiga investor tersebut, pemerintah masih membidik beberapa produsen baterai listrik lain untuk menjalin kerja sama. Mereka adalah BYD (Tiongkok), Samsung SDI (Korea Selatan), Panasonic (Jepang), dan Farasis (Tiongkok).

Ketertarikan tersebut disebabkan Indonesia memiliki cadangan bahan baku baterai listrik yang besar. Aluminimun sebesar 1,2 miliar ton, tembaga 51 juta ton, mangan 43 juta ton, dan nikel 21 juta ton. Tiga lokasi pun potensial sebagai lahan tambang dan smelter bahan baku itu, yakni Halmahera (Maluku Utara), Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), dan Pulau Gag (Papua Barat).

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Indonesia dalam Rantai Bisnis Baterai Listrik

Read More

UU Cipta Kerja Dorong KEK Agar Laku dibandingkan Kawasan Industri

Perubahan aturan soal KEK diharapkan menjadi solusi atas masalah kurangnya nilai jual kawasan itu selama ini.

NIKEL.CO.ID – Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law membuat kewenangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi lebih tersentralisasi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugro menyatakan kewenangan yang tersentralisasi dapat merampingkan proses perizinan dan kewenangan dalam KEK tersebut.

“Saya berharap kemungkinan besar ke depannya adanya KEK yang jauh lebih efisien dari segi perizinan sehingga KEK dapat mendorong kawasan perekonomian jauh lebih baik dibandingkan kawasan lainnya,” kata Andry dalam diskusi virtual INDEF, Senin (2/11/2020).

Perubahan aturan tersebut, kata Andry, diharapkan menjadi solusi atas masalah kurangnya nilai jual KEK selama ini.

“Saat ini KEK tidak terlalu “laku” kalau dibandingkan dengan beberapa kawasan industri lainnya,” kata Andry.

Ia memberi contoh KEK Palu di Sulawesi Tengah kalah bersaing dengan kawasan industri Morowali. Padahal kawasan industri di Morowali ini tidak memiliki fasilitas fiskal dan non fiskal yang berbeda dengan KEK.

“Kenyataannya, beberapa KEK di Indoensia mengalami kendala dari pembebasan lahan sampai kurangnya bahan baku di kawasan tertentu,” kata dia.

Andry menilai UU Ciptaker memungkinkan terjadinya integrasi antara KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas. “Kemungkinan adanya integrasi KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas,” ujar Andry dalam diskusi daring. Andry menilai UU Ciptaker memungkinkan terjadinya integrasi antara KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas.

“Kemungkinan adanya integrasi KEK dengan Kawasan Perdagangan Bebas,” ujar Andry dalam diskusi daring.

Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti UU Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi Khusus, UU Nomor 44 Tahun 2007  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 37 Tahun 2000  tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Berikut beberapa aturan soal KEK yakni:

Administrator sebagai pemberi izin

Dalam poin 1 pasal 150 disebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya yakni di UU 39 tahun 2009,  Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Pendidikan dan Kesehatan

Dalam poin 2 pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.

Lokasi dan lahan KEK

Poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria: a.sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dan  tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b.mempunyai batas yang jelas; c.lahan  yang  diusulkan  menjadi  KEK paling  sedikit  50%  dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Poin 6 Pasal 150 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

Tak perlu Amdal

Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KEK di antaranya tak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sebagai penggantinya, persyaratannya menjadi persetujuan lingkungan.

Pembiayaan dari APBN dan APBD

Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sebelumnya, dalam UU 39 tahun 2009 pembiayaan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas untuk impor barang konsumsi  

Poin 25, mengatur impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas yakni: a.bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak  dipungut pajak impor; dan b.bagi  barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor.

Insentif

Poin 22 menyebutkan wajib  pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan  atau  keringanan  pajak daerah dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif tersebut berupa: 1) pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Kemudahan akses lahan

Poin 28 menyebutkan investor KEK akan mendapat kemudahan, percepatan, dan prosedur  khusus  dalam  memperoleh  hak  atas  tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. Akses lahan juga diatur dalam klausul mengenai bank tanah (land bank).

Kemudahan perizinan

Poin 29 menyebutkan investasi KEK akan mendapat kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan  lainnya, kegiatan  usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta  mendapat fasilitas keamanan. Fasilitas kemudahan dan keringanan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudahan Tenaga Kerja Asing Poin 32 menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau    komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “UU Ciptaker Dorong KEK Agar Laku dibandingkan Kawasan Industri

Read More

Pabrik di Kawasan Industri tak Perlu Izin Lingkungan

NIKEL.CO.ID – kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pemerintah terus berusaha menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan, khususnya di kawasan industri.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengungkapkan kemudahan izin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Di Pasal 35 aturan itu disebutkan izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha (pabrik) yang berada di kawasan industri,” ungkap Dody dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dody mengungkapkan, sebagai ganti izin lingkungan, pelaku usaha di dalam kawasan industri wajib menyusun secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

“Penyusunan oleh perusahaan industri tersebut harus mendapat persetujuan dari pengelola kawasan industri,” jelas Dody.

Selanjutnya, pengelola kawasan industri sebagai pemegang izin lingkungan berperan melakukan pemantauan terhadap aktivitas kegiatan usaha dari perusahaan industri. Sedangkan perusahaan industri melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan RKL-RPL rinci, serta pelaporan pelaksanaan RKL-RPL rinci kepada pengelola kawasan.

“Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL-RPL Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri,” papar Dody.

Permenperin 1/2020, sebutnya, bertujuan sebagai pedoman bagi perusahaan industri yang sudah berada atau akan berlokasi di kawasan industri, khususnya untuk memeriksa dan memberikan persetujuan RKL-RPL rinci serta dapat melakukan pemantauan pelaksanaaan RKL-RPL rinci.

Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2019, total investasi di sektor industri mencapai Rp215,9 triliun. Guna meningkatkan realisasi penanaman modal di tanah air, Dirjen KPAII menyebutkan, perlu upaya perbaikan kondisi dalam negeri melalui pengoptimalan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang terkait investasi.

“Selain itu mendorong harga energi yang semakin kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar AS di pasar global,” pungkas Dody.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Tesla Diarahkan Bangun Pabrik Mobil Listrik di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah

NIKEL.CO.ID – Kabar baik datang dari sektor manufaktur. Salah satu pemain besar mobil listrik dunia, Tesla besutan Elon Musk sedang menjajaki pembangunan pabrik baterai di Indonesia. Kabar terbaru, Tesla sedang diarahkan oleh pemerintah untuk membangun pabriknya di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, yang sedang dibangun pemerintah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membenarkan soal rencana Tesla tersebut, ia bilang nantinya Tesla diarahkan membangun pabrik di Batang. Saat ini proses diskusi antara Tesla dan pemerintah masih berlangsung.

“On going discussion, arahnya ke sana (Batang),” kata Agus, Senin (19/10/2020).

Kabar Tesla berminat membangun pabrik baterai di Indonesia sudah santer sejak bulan lalu. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn)Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pernah ditelepon oleh pihak Tesla.

“Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, saya ingin sampaikan lagi peminat investasi ke Indonesia banyak, tadi saya baru ditelepon dari Tesla di Amerika mereka juga berminat membangun (pabrik) baterai lithium di Indonesia,” kata Luhut Rabu (9/9/2020).

Menurut Luhut, manajemen Tesla tertarik menanamkan modal lantaran Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Manajemen Tesla bahkan bertanya apakah cadangan nikel tanah air mumpuni.

“Saya bilang kau taruh investasinya di sini hari ini cadangannya kita kasih. Jadi kalau kita itu selalu sekarang mengubah dari commodity base menjadi downstreem. Jadi produksi-produksi kita lihat hilirisasi. Itu yang akan mengubah Indonesia menjadi negara yang hebat jadi masuk ke global supply chain,” ujar Luhut.

Upaya pemerintah untuk membawa Tesla membangun pabrik ke Batang memang tak mengherankan. Kawasan ini memang disiapkan untuk relokasi pabrik dari luar dengan insentif sewa lahan gratis selama 10 tahun. Bahkan sebanyak 153 perusahaan asing dan luar sudah antre masuk masuk ke Indonesia termasuk ke Batang.

Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan pembukaan lahan seluas seluas 4.000 hektare milik PTPN IX di Batang. Tahap pertama dibuka seluas 450 hektare, sehingga harapannya Indonesia makin bisa bersaing menyambut investor dengan pelayanan yang baik dan berdaya saing.

“Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain,” kata Jokowi saat meninjau kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Target Operasional Januari 2021, Kawasan Industri Batang Dikebut Pembangunannya

Kawasan industri Batang dikebut pembangunannya. Targetnya, Januari 2021 bisa menerima relokasi manufaktur. Sebanyak b17 perusahaan multinasional siap menjadi penghuninya.

NIKEL.co,id – Untuk menjadi kawasan industri, lingkungan Desa Ketanggan di Kecamatan, Gringsing, Batang, sangat menarik. Lokasinya di pinggir jalan tol Trans-Jawa dan dilewati jalur rel ganda kereta api Jakarta – Semarang. Di sisi utaranya langsung berbatas ke Laut Jawa. Tinggal sambung kabel ke jaringan fiber optik Palapa Ring, layanan komunikasi broadband pun tergelar.

Bila diperlukan, lahan untuk lapak industri di Gringsing itu bisa diperluas menjadi 4.000 ha (40 km2). Statusnya sudah resmi masuk dalam rencana pengembangan tata ruang industri di Jawa Tengah. Maka, sejak April lalu, kawasan ini sudah digarap guna dikembangkan untuk kawasan industri terpadu (KIT) yang sesuai untuk kompleks manufaktur canggih level 4.0.

Direncanakan, Januari 2021 nanti kawasan ini sudah siap untuk menjadi rumah bagi sejumlah industri tinggi. Jalan-jalan lingkungan industri beraspal licin, jaringan listrik, dan telekomunikasi, air baku, dan jalan akses ke ruas tol Trans-Jawa, ke stasiun kereta api serta akses ke laut telah telah terbuka.

Dengan begitu, KIT Gringsing Batang ini diharapkan bisa menjadi tempat rekolasi bagi sejumlah industri dari sejumlah negara seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan terutama Tiongkok. Dalam konferensi virtual di yang dihelat di Jakarta, Rabu (16/9/2020) silam, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, ada 143 industri yang telah menyatakan niatnya membangun pabrik di Indonesia. Nilai investasinya ratusan triliun rupiah.

Menko Airlangga mengatakan, para investor itu telah menyampaikan minatnya itu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). ‘’Semua itu berpotensi menciptakan 300 ribu lapangan kerja,’’ ujar Menteri Airlangga.

Pemerintah, kata Airlangga, tidak akan menyia-nyiakan peluang itu, dengan menyiapkan perangkat hukum dan iklim usaha yang lebih baik. Termasuk di dalamnya, menyediakan KIT yang lebih memadai.

Maka, rencana semula membangun kawasan industri terpadu (KIT) Kubangwungu Brebes, pun ditangguhkan. Yang dikedepankan kini KIT Gringsing di Kabupaten Batang, yang masih tetap di jalur Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah. Lokasinya bergeser 170 km ke arah Timur. Kawasan Kubangwungu tetap menjadi pilihan untuk lapak industri, meski tidak untuk disegerakan.

Pilihan Gringsing sebagai bakal calon lapak relokasi agaknya sudah mendapat anggukan calon investor. Sebagian mereka bahkan telah meninjau ke lapak Gringsing dan ada yang mengikat nota kesepahaman dengan PT Wijaya Kusuma, BUMN yang akan mengelola KIT tersebut.

Maka, lapak industri Grinsing kini dikebut pembangunannya. Targetnya, 450 ha lahan industri Tahap I dengan segala pendukungnya siap dioperasikan di awal 2021 nanti. Daerah Gringsing sendiri memungkinkan untuk KIT seluas 4.000 ha. Pemegang saham atas KIT Gringsing adalah Pemkab Batang 10 persen, PT Pembangunan Perumahan 35 persen, PT Perkebunan Nusantara IX 20 persen, PT Wijaya Kusuma 30 persen, dan 5 persen lainnya Pemprov Jawa Tengah.

Kelebihan KIT Gringsing dibanding kawasan industri yang lain adalah karena lahannya masih kosong, maka masterplan lapak bisa disesuaikan dengan kebutuhan investor, termasuk soal instalasi pengolahan limbahnya. Lantas, pengerjaannya pun bisa dikebut karena tidak harus menghadapi kerumitan hukum pembebasan lahan. Tanah KIT ini sebagian besar dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, berupa kebun karet dan tebu.

Bahkan, kebun PTPN IX di situ seluruhnya ada 4.300 ha. Yang 450 ha akan dilepas di tahap 1, dan selebihnya untuk cadangan. Karena milik BUMN, maka soal lahan menjadi mudah, apa lagi dengan PTPN IX masuk ke manajemen badan pengelolanya.

Selain membuat jaringan jalan-jalan bakal kawasan industri itu, PT Pembangunan Perumahan (PP) juga sedang sibuk menyiapkan akses ke jalan raya simpang susun keluar/masuk ke jalan tol, akses ke jalan raya Semarang-Jakarta, dan akses ke laut lewat Kampung Plabuan yang di situ juga ada stasiun kereta api kecil. Keduanya tidak sampai 2 km dari pagar KIT Gringsing.

Dengan akses yang mudah ke jalan tol, jalur kereta api dan ke laut, KIT Batang di Gringsing itu menjadi lebih kompetitif. Jarak ke Bandara Ahmad Yani Semarang hanya sekitar 50 km, tidak berbeda jauh seperti dari Kota Bekasi ke Bandara Soekarno-Hatta.

Momentum Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampak antusias dengan pembangunan KIT Gringsing itu. Bersama Bupati Batang Wihaji, ia mengawal langsung prosedur perizinannya. ‘’Targetnya, dalam enam bulan semuanya siap. Januari 2021 sudah dapat dilakukan ground breaking untuk pembangunan fisik industri,’’ kata Gubernur Jateng ini saat meninjau lokasi proyek di Gringsing awal Juli lalu. Kata Ganjar, sudah 17 perusahaan multinasional yang siap masuk Gringsing.

Sejak menjabat Gubernur Jateng 2013, Ganjar memang giat menjadikan wilayahnya sebagai tujuan relokasi industri. Awalnya relokasi dari wilayah Jabodetabek yang semakin mahal buat kegiatan manufaktur, antara lain, karena ongkos buruh yang lebih murah. Ganjar mendorong investor Singapura ikut membangun KIT di Kendal, seluas 1.000 ha, yang diresmikan 2016. KIT tersebut difokuskan untuk tekstil.

Jawa Tengah sendiri memang tertinggal dalam hal industri dibanding tetangganya Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari sekitar 110 kawasan industri yang ada di Indonesia (2019), hanya tujuh yang berada di Jawa Tengah, dengan luas total 2.200 ha saja. Jumlah itu hanya setara dengan kawasan industri Subang-Purwakarta Jabar. Jangan bandingkan dengan Bekasi dan Karawang yang masing-masing di atas 6.000 ha.

Seiring dengan makin mahalnya lahan di Jabodetabek dan Jawa Barat, dan semakin tingginya upah buruh di situ, Jawa Tengah pun menjadi pilihan. Ganjar menawarkan daerahnya untuk relokasi dan berhasil.

Belakangan, isu relokasi pun ramai melanda regional Asia Timur dan Tenggara. Kompetisi yang ketat membuat industri manufaktur mencari lokasi yang lebih murah. Ditambah lagi, meletus perang dagang Amerika-Tiongkok. Produk dari Tiongkok dibebani bea masuk tinggi ke pasar Amerika. Karuan saja, industri yang memanfaatkan ekosistem yang serba efisien di Tiongkok, untuk ekspor ke Amerika, pun menjerit.

Tahun 2019, 33 industri besar merelokasi pabriknya keluar dari Tiongkok. Sebagian besar ke Vietnam, lalu Thailand dan Malaysia. Tak satu pun ke Indonesia. Situasi ini membuat Presiden Joko Widodo bergegas menyiapkan kawasan industri yang sesuai dengan kebutuhan relokasi.

Mula-mula, daerah Kubangwung, Brebes, menjadi incaran. Tapi, karena alotnya pembebasan lahan, KIT Tabang di Gringsing pun menjadi pilihan. Kawasan ini pun bisa cepat dikembangkan agar awal 2020 sudah siap menangkap investor. Pengerjaannya pun dikebut. “Semuanya bisa berjalan sesuai rencana,” kata Bupati Batang Wihaji, yang medio September lalu meninjau lokasinya. Situasi pandemi ternyata tak menghambat proses relokasi.

Sumber: indonesia.go.id

Read More