TKA Dilarang Masuk Indonesia, Begini Respon Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID – Pemerintah memutuskan untuk menutup pintu masuk bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan kasus Covid-19 yang semakin meluas.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli, mengungkapkan revisi aturan sudah dikeluarkan di mana tenaga kerja asing terutama dalam proyek strategis nasional sudah dibatasi.

“Sudah kita batasi dan tidak boleh masuk (WNA),” kata Yasonna, Rabu (21/7/2021).

Aturan ini harusnya berlaku pada 21 Juli 2021. Namun Yasonna mengatakan, akan ada masa transisi yakni 2 hari untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Setelah diskusi dengan Ibu Menlu perlu transisi 2 hari,” katanya.

Lantas, bagaimana tanggapan dari perusahaan smelter nikel di Indonesia yang menggunakan jasa TKA hingga ribuan orang, khususnya asal China yang tak lain negeri asal investor smelter ini?

CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan, pihaknya akan patuh terhadap aturan pemerintah dan akan menyesuaikan operasional dengan kebijakan terbaru pemerintah. IMIP merupakan pengelola kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana di dalamnya terdapat sejumlah smelter nikel, mulai dari Nickel Pig Iron (NPI) hingga stainless steel.

Adapun investor pengelola smelter di kawasan IMIP ini antara lain berasal dari China seperti Shanghai Decent Investment (Group) Co. Ltd, Tsingshan Holding Group.

“Kita IMIP patuh terhadap aturan dan menyesuaikan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/07/2021).

Dia pun mengatakan, operasional IMIP tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan baru ini.

“Kegiatan di IMIP tidak terpengaruh signifikan,” ujarnya.

Dengan ditutupnya pintu masuk untuk TKA baru selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau kini disebut dengan PPKM Level 4, menurutnya TKA yang ada di proyek saat ini akan bekerja lebih lama di Indonesia.

Menurutnya, para pekerja ini juga memegang visa yang bisa diperpanjang di dalam negeri selama pandemi Covid-19.

“Mereka umumnya pemegang visa kerja yang bisa diperjanjang di dalam negeri semasa Covid ini,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Harita Group, perusahaan smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Anie Rahmi, Corporate Communications Manager Harita Group, mengatakan bahwa perusahaan akan patuh sepenuhnya pada semua aturan pemerintah.

“Tentu saja kami patuh sepenuhnya pada semua aturan pemerintah. Ini demi percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Namun sayangnya dia enggan menyebutkan berapa jumlah pekerja TKA di smelter Harita di Pulau Obi ini.

Seperti diketahui, Harita Group melalui anak usahanya, PT Halmahera Persada Lygend, sudah resmi mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi HPAL di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Juni lalu, tepatnya 23 Juni 2021.

Smelter HPAL ini memiliki kapasitas produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebesar 365 ribu ton per tahun dan merupakan bahan baku dasar baterai kendaraan listrik.

Ini merupakan smelter HPAL pertama yang beroperasi di negara ini.

Diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, Rabu (23/06/2021), smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Proyek ini diperkirakan memakan biaya mencapai lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$).

Perlu diketahui, peraturan larangan masuknya TKA ke Indonesia ini tertuang dalam Permenkum HAM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dalam peraturan ini, sebelumnya Yasonna mengatakan, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

“Dalam Permenkum HAM Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.”

“Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Bisa Buat Baterai, Smelter Nikel HPAL Rp14 T Diresmikan Luhut

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan operasi produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Rabu (23/06/2021).

Smelter HPAL yang dioperasikan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) ini bernilai investasi mencapai lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$).

Luhut mengatakan, produk dari smelter HPAL ini bisa mendukung program pemerintah membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Pengolahan bijih nikel di smelter HPAL ini berbasis teknologi hidrometalurgi.

“Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan nikel serta cobalt yang cukup, didukung oleh mineral lain seperti tembaga, aluminium, dan timah yang akan menjadi modal besar untuk bermain dalam industri kendaraan listrik,” jelas Luhut, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Rabu (23/06/2021).

Pada 2030, masyarakat secara global diperkirakan akan mempunyai kesadaran lebih tinggi untuk mengurangi emisi dan akan mendorong kenaikan permintaan kendaraan listrik yang nilainya dapat mencapai 31,1 juta unit.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600 ribu unit mobil listrik dan 2,45 juta unit motor listrik pada 2030. Peningkatan permintaan kendaraan listrik dapat menaikkan permintaan baterai, terutama jenis NCM (nickel-cobalt-mangan).

Luhut mengatakan bahwa teknologi pengolahan untuk bijih nikel bisa melalui jalur RKEF (pirometalurgi) maupun HPAL (hidrometalurgi) seperti yang ada di Pulau Obi ini.

Smelter HPAL ini akan banyak memanfaatkan bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah (nikel limonit), yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia. Ini merupakan bagian dari optimasi atau peningkatan nilai tambah dari sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia.

Proses HPAL dapat menghasilkan produk nikel kelas satu, yakni Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan turunannya berupa nikel sulfat (NiSO4) dan cobalt sulfat (CoSO4) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai. Produk-produk ini bernilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari jalur RKEF.

“Untuk itu, kita perlu dukung dan terus didorong untuk terjadi peningkatan investasi agar ada penambahan line (jalur) produksi, sehingga kita mendapat sebesar-besarnya manfaat dari proses produksi ini,” jelasnya.

Dengan nilai investasi smelter HPAL dari PT Halmahera Persada Lygend (HPL) ini lebih dari US$ 1 miliar, diharapkan akan dapat menjadi faktor pendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Selain PT HPL, di Kawasan Industri Pulau Obi juga terdapat perusahaan smelter lainnya, yakni PT Megah Surya Pertiwi dan PT Halmahera Jaya Feronikel. Kedua perusahaan tersebut memproduksi feronikel menggunakan RKEF.

Di samping perusahaan smelter, ada juga perusahaan pertambangan bijih nikel, yaitu PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada. Mengingat banyaknya industri yang beroperasi di Pulau Obi ini, Luhut berharap kawasan industri ini menjadi pusat pertumbuhan Pulau Obi dan Halmahera.

“Diharapkan kawasan ini menjadi pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah di Pulau Obi khususnya dan di Halmahera, serta Maluku Utara secara umum,” harapnya.

Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan industri smelter ini menurutnya yaitu dukungan kesiapan tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan politeknik di kawasan industri seperti ini menurutnya menjadi sesuatu yang penting.

Hal ini berguna agar dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk menggali ilmu dan bekerja di industri smelter.

“Guna mendukung industri ini, kesiapan tenaga kerja menjadi penting. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan bekerja di industri smelter ini,” tuturnya.

Mengingat pentingnya kawasan industri smelter yang beroperasi di Pulau Obi, maka untuk menjaga kelangsungan operasi dan investasinya, perlu dukungan dari pemerintah.

Untuk itu, kawasan industri ini merupakan kawasan industri strategis dan perlu untuk ditetapkan sebagai objek vital nasional.

“Kita perlu jadikan kawasan industri Pulau Obi ini sebagai kawasan industri strategis, dan perlu untuk dijadikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas),” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Menko Luhut hadir bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi/BKPM, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Kakorpolairud 2 Marv, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan.

Pada peresmian ini, Menko Luhut menandatangani prasasti operasi pabrik dan pengapalan perdana Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) PT Halmahera Persada Lygend di Pulau Obi, Maluku Utara.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

IWIP Mulai Bangun Konstruksi Pabrik Bahan Baterai Kendaraan Listrik

NIKEL.CO.ID – Industri baterai kendaraan listrik di Indonesia akan semakin berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Salah satunya akan dikembangkan di Kawasan Industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Direktur External Relation PT IWIP Scott Ye, dalam keterangan tertulis yang diterima cermat, Rabu (16/6/2021) mengatakan, di Kawasan IWIP saat ini sudah memulai pembangunan pabrik pembuatan bahan mentah baterai kendaraan listrik sebagai tahap pertama proses perkembangan produsen baterai kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya, ia memperkirakan dalam waktu dua tahun pabrik pembuatan bahan mentah baterai tersebut akan selesai.

“Tahap berikutnya barulah kita bergerak ke manufaktur baterai. Saat kita (Indonesia) telah memiliki bahan mentah yang menjadi fundamental industri baterai, artinya kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya Kira-kira dalam 2 atau 3 tahun,” terang Scott dalam program Kabar Pasar yang disiarkan oleh TvOne, Kamis (10/6/2021).

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki keuntungan besar sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang menjadi komponen utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Hal ini membuat Indonesia banyak dilirik investor dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik.

“Yang kedua, Indonesia juga memiliki keuntungan berupa sumber daya manusia yang mayoritas berusia muda. Sehingga memiliki tenaga kerja yang lebih bersaing dibandingkan negara lainnya,” terangnya.

Ketiga, lanjut Scott, Indonesia juga memiliki kebijakan yang mempermudah investasi seperti tax holiday dan kebijakan lainnya. Hal ini akan mendukung Indonesia menjadi produsen terbesar nikel dan turunannya.

PT IWIP sebagai perusahaan swasta juga telah banyak berkontribusi terhadap proyek strategis pemerintah Indonesia di bidang industri baterai kendaraan listrik. Sampai hari ini PT IWIP telah mempersiapkan segala fasilitas dan akomodasi di sekitar Kawasan Industri.

Fasilitas dan akomodasi tersebut mulai dari bandara, pelabuhan, serta fasilitas dan akomodasi penunjang lainnya, termasuk untuk kebutuhan industri seperti pembangkit listrik.

“Ini berarti kita bisa menarik lebih banyak investasi untuk datang. Kami juga telah memiliki 24 lini RKEF yang memproduksi feronikel. Artinya kami memiliki kapasitas 240.000 ton nikel matte. Nilai ekspornya mencapai sekitar 4 miliar dolar AS,” ungkapnya.

Sumber: KUMPARAN

Read More

Smelter Nikel PT IWIP di Maluku Utara Terbakar, 15 Orang Luka Berat

NIKEL.CO.ID – Kebakaran hebat terjadi di kawasan smelter industri pengolahan nikel, PT Indonesia Weda Bay Industri Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, pada Selasa (15/6/2021).  Sebanyak 15 karyawan diketahui mengalami luka bakar serius dan lima diantaranya harus diterbangkan ke Jakarta untuk pengobatan.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adip Rojikan ketika dikonfirmasi di Mapolda mengatakan, saat ini Polres Halteng masih melakukan penyelidikan penyebab dari kebakaran. Polisi telah melakukan olah TKP.

“Pihak kepolisian khususnya Polres Halteng hingga saat ini sudah di TKP untuk melaksanakan olah TKP dan melakukan langkah penyelidikan selanjutnya. Diketahui ada 15 korban yang pada akhirnya dilakukan perawatan pada para korban,” kata Adip, Rabu (16/6/2021).

Kebakaran diduga disebabkan terjadi karena percikan api sebuah tungku dari dalam smelter, sehingga api cepat membakar bangunan. Beberapa pekerja yang terjebak yang sempat direkam video amatir karyawan.

Saat ini identitas dari para korban belum diketahui 10 diantaranya sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda, Ibu Kota Kabupaten Halteng. Hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan penjelasan terkait kejadian yang menyebabkan belasan karyawan luka-luka.

Sumber: Inews Maluku

Read More

Freeport Batal Kerjasama Bangun Smelter Dengan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Rencana PT Freeport Indonesia dan perusahaan asal China, Tsingshan Group untuk membangun smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, ternyata berakhir tidak seperti yang digadang-gadangkan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan batal melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan terkait pembangunan smelter baru di Weda Bay ini.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin.

Dia mengatakan, batalnya rencana Freeport untuk kerja sama dengan Tsingshan ini dikarenakan setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay ini tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, yang kini memang tengah diproses Freeport.

“Tidak jadi,” ungkap Ridwan kepada CNBC Indonesia saat ditanyakan apakah Freeport jadi join dengan Tsingshan di smelter Weda Bay.

Saat ditanya apa yang jadi pertimbangan batalnya rencana tersebut, dia pun menjawab.

“Tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di JIIPE,” ungkapnya, Jumat (30/04/2021).

Sebelumnya, rencana kerja sama Freeport dan Tsingshan ini digadang-gadang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pada bulan lalu, Luhut bahkan sempat mengatakan bahwa Freeport dan Tsingshan akan melakukan penandatanganan perjanjian untuk pembangunan smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 31 Maret 2021. Luhut menyebut, ini akan menjadi suatu proses peningkatan nilai tambah buat Indonesia.

“Mudah-mudahan tanggal minggu depan kita akan tanda tangan pembangunan smelter di Weda Bay antara Freeport dengan Tsingshan,” tuturnya dalam “Mining Forum: Prospek Industri Minerba 2021 CNBC Indonesia”, Rabu (24/03/2021).

Secara rinci, berdasarkan data yang dipaparkan Luhut, penandatanganan perjanjian kerja sama dijadwalkan akan dilakukan pada 31 Maret 2021. Lalu, pada 1 April 2021 Freeport dan pemerintah Indonesia akan menyepakati revisi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai ekspor konsentrat dan persyaratan pembangunan smelter.

Smelter baru bersama Tsingshan ini disebutkan akan mengolah sekitar 2,4 juta ton konsentrat tembaga menjadi sekitar 600 ribu ton katoda tembaga.

Dalam proyek baru ini, Freeport disebutkan cukup berinvestasi sebesar 7,5% dari total nilai proyek sekitar US$ 2,5 miliar dan selebihnya ditanggung oleh perusahaan China tersebut.

Saat ini Freeport juga tengah membangun smelter tembaga baru di JIIPE Gresik dengan kapasitas olahan sekitar 2 juta ton konsentrat tembaga. Namun per Januari 2021 realisasinya baru sekitar 5,86% dari target seharusnya 10,5%. Adapun biaya yang telah dikeluarkan baru sebesar US$ 159,92 juta.

Sesuai aturan pemerintah dan komitmen awal, Freeport seharusnya menuntaskan proyek ini pada 2023. Namun karena adanya pandemi Covid-19, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan selama satu tahun menjadi 2024.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

NIKEL.CO.ID – Direktur External Relations PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Scott Ye mengungkapkan, Indonesia memiliki peran penting terkait ketersediaan dan produksi nikel dunia.

Hal tersebut disampaikan Scott dalam diskusi virtual bertajuk “Indonesia’s Nickel Boom and Plans to be an EV Battery Hub” yang digelar oleh The Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), sebuah asosiasi wartawan asing di Indonesia.

Adapun diskusi yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dipandu langsung oleh Presiden JFCC Ed Davies pada Rabu (31/3/2021).

Menjadi salah seorang pembicara dalam acara tersebut, Scott Ye memaparkan sejarah penggunaan nikel di dunia yang dimulai dari Ancient Egyptian Pharaoh Tutankhamun untuk pisau, kemudian pembuatan koin, perkakas stainless steel, hingga tesla untuk kendaraan listrik.

“European United akan berhenti menggunakan kendaraan berbahan bakar energi fosil mulai tahun 2030. Sementara China menargetkan 25 persen kendaraan listrik (EV) di tahun 2025 untuk mengurangi emisi dan polusi,” paparnya.

Menurutnya, untuk membuat kualitas EV lebih baik, diperlukan kualitas baterai yang lebih baik pula. Sementara itu, kualitas baterai yang lebih baik membutuhkan komponen nikel yang lebih banyak.

Dalam materi diskusinya, ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta ton. Jumlah ini setara dengan 24 persen sumber nikel dunia. Bahkan, pada 2018, Indonesia berhasil memproduksi 560.000 ton nikel.

“Dahulu pada 1960-an, produksi nikel Indonesia masih terbatas, karena hanya ada dua pihak utama yang mengelola nikel, yaitu Antam dan Vale,” tutur Scott.

Namun pada 2014, Indonesia mulai meningkatkan produksi nikel. Penjualan nikel mentah menurun, sementara penjualan produk nikel terus meningkat pesat.

Sampai tahun 2019, ekspor produk nikel sudah naik enam kali lipat. Jika semula hanya mampu mengekspor 110 kiloton (kt), kini Indonesia mampu mengekspor lebih dari 600 kt.

“Saya percaya tahun ini produksinya bisa mencapai sekitar 900 kt nikel metal. Tahun depan, mungkin bisa mencapai 1.100 kt,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Scott Ye juga memaparkan pengembangan kompleks industri nikel di Indonesia yang berpusat di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, termasuk Maluku Utara.

Beberapa kompleks industri yang disebutkan, antara lain Soroako-Pomala Belt, Konawe Belt, Morowali Belt hingga Halmahera Belt.

Scott mengatakan, saat ini IWIP yang berlokasi di Maluku Utara tersebut telah memiliki 20 lini dari total kapasitas 24 lini produksi.

“Data yang tertera dalam dokumen presentasi saya masih tertera 19 lini produksi, tapi kemarin kami baru saja menambah satu lini produksi, sehingga saat ini kami mempunyai 20 lini produksi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya menyampaikan target pemerintah terkait produksi nikel.

“Proyeksi kebutuhan baterai Lithium Ion di Indonesia sebesar 758.693 ton. Total daya baterai yang dibutuhkan sebesar 113.804.000 kilowatt-jam (kWh), untuk 2.195.000 unit mobil listrik dan 13.002.000 unit sepeda motor listrik,” paparnya.

Besaran kebutuhan baterai tersebut, tutur Chrisnawan, merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan diversifikasi energi di sektor transportasi.

Menanggapi Chrisnawan, Founder Independent Research and Advisory Internasional (IRAI) Lin Che Wei menuturkan, roadmap atau peta jalan yang telah dibuat pemerintah tidaklah cukup.

“Kita harus fokus untuk mengeksekusi rencana kerja dan harus disiplin agar mampu memonitor serta mengejar target,” ucapnya.

Menurut Lin Che Wei, Indonesia harus belajar dari pengembangan energi terbarukan di China. Untuk mengembangkan sektor tersebut, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Cukup ironis, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam (SDA), tapi perkara teknologi masih menjadi tantangan besar. Keraguan terhadap dampak lingkungan pun menjadi tantangan yang bahkan lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Principal Scientist Center for International Forestry Research (CIFOR) Michael Allen Brady mengingatkan para pemegang kepentingan tentang dampak tambang bagi lingkungan. Apalagi, saat ini 72 persen proses tambang tidak menjalankan fungsi reklamasi dengan baik.

“Reklamasi menjadi tantangan nyata ketika kita membuka permukaan bumi. Proses reklamasi itu memungkinkan, tapi biayanya mahal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Michael mengklaim bahwa pihaknya mendukung pengembangan energi terbarukan. Untuk itu, ia pun berpesan agar keseluruhan prosesnya dipelajari dan direncanakan secara matang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Direktur IWIP Nilai Indonesia Berperan Penting dalam Produksi Nikel Dunia

Read More