Faisal Basri Tanggapi Fadli Zon soal TKA Cina: Kita Ungkap Sampai Akarnya

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta politikus Gerindra Fadli Zon tak lelah dalam mengritik soal tenaga kerja asing atau TKA asal Cina.

Faisal pun mengajak Fadli Zon untuk mengungkap persoalan tersebut sampai ke akarnya. “Bung @fadlizon, jangan lelah dulu. Kita ungkap sampai ke akar-akarnya. Semoga jadi kado istimewa menjelang 17 Agustus nanti,” cuit Faisal lewat akun Twitter @FaisalBasri, Selasa, 10 Agustus 2021.

Cuitan itu mengomentari sebuah artikel yang dibagikan akun Twitter @OposisiCerdas. Artikel itu berisi komentar Fadli Zon yang mengaku lelah mengkritik mengenai maraknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia di tengah pembatasan pemerintah.

Pada Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal Cina di Indonesia.

Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja Cina di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan Cina. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, TKA Cina masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

Faisal Basri belakangan memang sering mengkritik mengenai maraknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Faisal mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang. Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari Cina bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja Cina masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan. Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja Cina yang ia dapat dari sumber terpercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021. “Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri, ada yang dari Cina,” kata Faisal.

Faisal Basri melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

Sumber: tempo.co

Read More

Soal TKA Cina Masuk RI, Faisal Basri: Bukan Hanya Tenaga Ahli, Japi Juga Buruh

NIKEL CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA China masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.

Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari China bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga  sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja China masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan.  Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja China yang ia dapat dari sumber tepercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021.

“Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri,  ada yang dari China,” kata Faisal.

Faisal melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal China di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja China di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan China. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, tenaga kerja China masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

“Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok (China), saya bukan orang bodoh memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagaimana supaya mereka dikurangi sebanyak mungkin,” ujar Luhut.

Sumber: tempo.co

Read More

Faisal Basri: Jual Bijih Nikel Di Indonesia Harus Melalui Calo

NIKEL.CO.ID – Pakar Ekonomi Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian Nikel di Indonesia harus lewat Trader (calo) atau pihak ketiga.

Menurut Faisal, pembelian Nikel seharusnya bisa dilakukan kepada para penambang tanpa harus lewat perantara calo.

“Kemudian (Nikel) tidak boleh jual langsung (ke Smelter), harus lewat Trader. Jadi para penambang nggak boleh jual langsung (Nikel) ke pembeli,” kata Faisal Basri dalam kanal YouTube Refly Harun dikutip media ini Kamis, 29 Juli 2021.

Tak sampai disitu, kata Faisal Basri, kaki tangan atau calo untuk pembeli Nikel itu adalah orang Indonesia sendiri.

“Yang penting sekarang kenapa harus pake calo, kaki tangannya (Trader) di dalam negeri lah. Saya tidak bisa tunjukan, tapi itulah kaki tangannya di dalam negeri. Karena dia (calo) tak bisa beroperasi sendiri di Indonesia,” ungkap Faisal.

Bahkan jika pembelian Nikel tak disetujui menggunakan Calo, Faisal Basri menegaskan, China selaku pembeli utama Nikel di Indonesia mengancam memindahkan pabriknya ke Filiphina.

“Dengan ngancem-ngancem pindah ke Filiphina. Karena disana banyak Nikel. Mereka juga dapat bebas pajak keuntungan jika investasinya mencapai angka tertentu, bisa sampai 20-25 tahun, Tax Holiday,” tegas Faisal Basri.

Tak sampai disitu, Faisal Basri menuturkan, jika keuntungan para calo Nikel di Indonesia itu menaruh pundi-pundinya di luar negeri.

“Jadi untungnya mereka bawa pulang (ke China). Kemudian, dari smelter ini ekspor Indonesia naik, tapi tidak se-sen (Rupiah) balik ke Indonesia. Mereka (calo) taruh uangnya di luar negeri,” tutup Faisal Basri.

Sumber: Jurnal Medan (Pikiran Rakyat)

Read More

Faisal Basri: Nikel Indonesia 90 Persen Dinikmati China

NIKEL.CO.ID – Ekonom Faisal Basri menyatakan Indonesia hanya menikmati 10 persen keuntungan dari nikel sementara 90 persen diangkut ke China.

“Dari proses pengolahan dari biji nikel hingga produk smelter, maksimum yang tinggal di wilayah Republik Indonesia ini hanya 10 persen. Sementara 90 persen dinikmati China,” kata Faisal Basri dalam perbincangan di Channel Refly Harun, Selasa (27/7/2021).

Menurut pengajar Universitas Indonesia ini, Indonesia menjadi ektensi Pemerintah China untuk mendukung industrialisasi di Tiongkok.

“Harusnya sebagian besar (keuntungan) ke kita. Kalau hitungan korporasi hitungannya berapa modal yang disetor. Kita punya biji timah, kita punya tanah, kita punya tenaga kerja,” ujarnya.

“Kalau misalnya di kasus minyak di masa lalu, itu bagi hasilnya 85 persen untuk Pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor setelah segala biaya ditanggung oleh Pemerintah. Namanya cost recovery,” kata Faisal Basri.

“Seluruh ongkos dihitung dulu dan ditangung Pemerintah kemudian 85 persen masuk ke Pemerintah,” jelasnya. “Memang cost revovery-nya naik terus karena semakin lama minyaknya semakin dalam dan makin sulit didapat. Yang penting tambahan pendapatn kita lebih besar dari ongkos,” tambahnya.

Baterei Mobil Listrik

Sejumlah pembangunan smelter di Morowali atau Konawe, kata Faisal Basri mengusung tema sama sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) atasnama membangun baterei untuk mobil listrik. Padahal, sambung Faisal Basri, sampai saat ini belum ada perusahaan yang membangun baterei mbil listrik di Indonesia.

“Yang mereka lakukan adalah mengolah biji timah menjadi sebagian besar NPI (Nickel Pig Iron),” ujarnya. “Kira-kira sudah diolah 20-25 persen,” sambungnya.

“Jadi ini masih di hulu nih belum di hilir. Katanya hilirisasai,” ujar Faisal Basri. Sebagian besar Pig Iron diekspor ke China untuk diolah lebih lanjut di China.

“Mereka bisa membeli biji nikel dengan harga sepertiga atau seperempat harga internasional. Makanya mereka berbondong-bondong datang ke sini. Karena kalau pabriknya tetap di China mereka membeli dengan harga 100 misalnya per ton atau per kilogram kalau mereka pindahkan pabriknya ke Indonesia mereka bisa dapatkan harga 25-35 saja,” papar Faisal Basri.

Kenapa bisa begitu? Menurut Faisal Basri karena ekspor biji nikel dilarang. Akibatnya harga turun. Ditambah lagi kadar nikel juga dicek. Dan surveyornya bukan dari Indonesia atau Sucofindo melainkan mereka ditunjuk oleh pembeli atau trader yang menjadi kaki tangan China di Indonesia.

“Petambang biji nikel tidak boleh jual langsung melainkan harus lewat trader. Intinya kenapa harus pakai calo. Mereka ini kaki tangan (China) di dalam negeri,” ujarnya.

“Kalau surveyor menyebutkan kadar nikel itu di bawah ketentuan, mereka kasih penalti. Turunkan lagi harganya. Mereka tidak mengikuti harga pokok yang ditentukan pemerintah. Mereka ngancam-ngancam, mereka akan pindah ke Filipina. Karena di Filipina juga banyak nikel,” ujarnya.

Nikel yang diekspor ke China, kata Faisal Basri diolah menjadi sendok, garpu, pisau, jadi lembaran baja tahan karat high quality dan kemudian kita impor lagi,” jelas ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini.

Faisal Basri menyatakan telah memberikan data yang ditemukannya itu ke Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan juga kepada Menteri BKPM Bahlil Lahadalia. Faisal Basri mengaku mendapat data tersebut secara pribadi dari China dan juga di dalam negeri.

“Saya dapatkan sendiri data dari China dan dalam negeri. Saya dapatkan sendiri, sekretaris pun tidak tahu,” ujarnya.

Sumber: elangnews.com

Read More

Faisal Basri Minta Pemerintah Audit Pemberian Tax Holiday, Termasuk Ke Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID – Untuk menambah penerimaan pajak, Ekonom senior INDEF Faisal Basri meminta pemerintah untuk menarik pajak dengan tidak pandang bulu.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diminta lebih berani dalam memburu pajak dari orang-orang kaya dan berkuasa, daripada memungut pajak pada masyarakat di tengah kondisi krisis.

“Saatnya terapkan aturan, hukum untuk buru mereka tanpa pandang bulu. Mantan-mantan jenderal, pejabat-pejabat gitu lah ya. Yang gagah itu,” ujar Faisal, Minggu (4/7/2021).

Faisal kemudian menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini masih takut-takut. Untuk itu, dia memberikan suntikan keberanian untuk mengusut hal ini.

Selain itu, Faisal juga meminta agar pemerintah melakukan audit terkait pemberian tax holiday. Dalam hal ini, apakah memang penerima insentif pajak tersebut sudah memenuhi syarat-syarat.

Bila nantinya hasil audit menunjukkan ada informasi salah yang dilaporkan, maka tax holiday harus dikembalikan dan bahkan perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi berupa pembayaran denda.

Ia kemudian menuding beberapa perusahaan yang bahkan melakukan kecurangan untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, salah satunya smelter nikel.

“Terutama smelter nikel tuh, di markup nilai investasinya. Di bawa barang bekas dari China, dianggap barang baru di Indonesia dengan nilai investasi besar. Kemudian dapat tax holiday, tidak bayar pajak deh 20 tahun,” katanya.

Selain Kemenkeu, Faisal juga meminta agar Kementerian Investasi melakukan audit terkait hal ini.

Dorongan yang diberikan oleh Faisal ini adalah untuk meminta negara hadir, melindungi rakyat, dan juga menertibkan mereka yang tidak beres atau semena-mena dengan kekuasaan yang dimiliki.

Sumber: KONTAN

Read More

Faisal Basri: Penerimaan Pajak Jebolnya dari Tambang

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak negara kendor. Pertama, dia menyoroti kontribusi pendapatan pajak dari sektor tambang yang tak optimal dari tahun ke tahun.

“Penerimaan pajak jebolnya dari tambang, dari smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.

Faisal menyebut pada 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah ketimbang sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Menurut Faisal, lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi lantaran kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu layaknya nikel.

“Kalau kita bisa bereskan si nikel, setidaknya kita bisa menikmati (pendapatan pajak) Rp 50 triliun. Jadi jangan kasih tax holiday kepada sektor yang enggak dikasih (kelonggaran) pun dia datang,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, dia menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Dia pun menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Harus ada transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada pada bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” kata Faisal Basri.

Sumber: tempo.co

Read More

Faisal Basri: Larangan Ekspor Nikel 99 Persen Hanya Akan Untungkan China

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel menguntungkan China.

Menurutnya, melihat dari perspektif politik anti-dumping bahwa terlihat kebijakan ini mendukung industrialisasi China.

“Kita bisa lihat saat ini Indonesia diadukan oleh Uni Eropa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) gara-gara larangan ekspor nikel. Itu luar biasa menariknya.”

“Kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dari larangan ekspor nikel, 99 persen China,” ucap Faisal dalam agenda bedah buku Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris, Senin (18/1/2021).

Faisal menerangkan bahwa kerugian negara karena larangan ekspor nikel ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif ekonomi semata.

“Ini nggak muncul pemberitaan-pemberitaan Indonesia dirugikan. Nah, ekonomi politik bisa menghitung karena ekonomi politik menggunakan instrumen ekonomi, alat analisis ekonomi, perangkat ekonomi seperti diingatkan penulis buku ini,” tukas dia.

Faisal menekankan, kerugian negara atas larangan ekspor nikel sebenarnya sudah disampaikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan telah dipresentasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya bicara tentang ini tidak takut ditangkap. Kita bisa hitung secara jelas, China untung berapa, Indonesia rugi berapa. Tolong ini kerugian negara ratusan triliun gitu,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Faisal Basri: Larangan Ekspor Nikel 99 Persen Hanya Akan Untungkan China

Read More