Diduga Korupsi Izin Tambang, Kejaksaan Geledah Kantor Dinas ESDM Sultra

NIKEL.CO.ID – Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggeledah dan menyegel kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Senin (14/6/2021).

Tak hanya itu, delapan penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Sultra juga menyita sejumlah dokumen dari ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra, ruang sekretariat, dan ruang Bidang Mineral dan Batubara (Minerba).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum ( Penkum) Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu perusahaan tambang.

Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka itu, diduga tidak pernah membayar kewajibannya sejak tahun 2010 hingga 2020.

“Perusahaan itu tidak membayar Royalti, PNBP PKH, PPN Pemberdayaan Masyarakat selama 10 tahun. Bulan November 2020, izin pertambangannya juga sudah dicabut, tapi masih melakukan aktivitas, akibatnya Negara dirugikan sampai Rp 190 miliar,” kata Dodi dikonfirmasi via telepon, Senin (14/6/2021).

Untuk kasus ini penyidik telah memeriksa 30 orang saksi dan keterangan ahli.

Namun penyidik membutuhkan barang bukti lain seperti dokumen atau surat terkait aktivitas pertambangan sehingga hari ini penyidik menggeledah Kantor Dinas ESDM Sultra.

“Penyidik telah memeriksa 30 orang saksi, dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka,” tambah Dodi.

Sumber: kompas.com

Read More

Kepala BKPM Akan Tata Ulang IUP di Sulawesi Tenggara

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini.

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.

Sumber: sentrasultra.id

Read More

Untuk Mendapatkan SKV, Penambang Nikel Harus Uji Sampel di Laboratorium Milik Dinas ESDM Sultra

NIKEL.CO.ID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor pertambangan.

Terbaru, Dinas ESDM Sultra menyumbangkan kurang lebih Rp1,6 miliar untuk PAD di bidang laboratorium pengujian sampel ore.

Selama ini, pengujian sampel dilakukan oleh pihak ketiga. Namun, Dinas ESDM Sultra melalui Bidang Mineral dan Batubara melakukan terobosan mengadakan alat uji sampel.

“Selama ini kita sudah usulkan namun belum gol. Nanti terealisasi pada 2020 dan berkat perhatian kabid pak Yusmin,” kata Kepala UPTD Laboratorium Pengujian, Pengembangan dan SIG Dinas ESDM Sultra Hasbullah beberapa waktu lalu.

Biaya pengadaan alat uji sampel ini menggunakan anggaran daerah sebesar Rp2,2 miliar.

Menurut Hasbullah, pengorbanan Rp2,2 miliar ini tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang dihasilkan. Hanya dalam waktu tiga bulan, pendapatan daerah dari alat uji sampel ini sudah Rp1,6 miliar.

“Ini efektif berjalan September kemarin. Bagaimana kalau berjalan sampai satu tahun?,” katanya.

Ia menyebut, dalam sehari pihaknya menguji 340 sampel. Setiap sampel dihargai Rp250 ribu. Dalam sehari, laboratorium ini bisa menghasilkan PAD kurang lebih Rp85 juta.

“Sejauh ini sudah 6.491 sampel yang diuji dari semua perusahaan yang aktif,” jelasnya.

Ia menyebut, hasil uji sampel ini menjadi salah satu syarat diterbitkannya surat keterangan verifikasi (SKV) yang digunakan untuk pemuatan ore nikel.

“Kalau tidak ada uji sampel dari laboratorium kita, maka tidak akan dilayani SKV-nya. Sebab, setiap mau pengapalan harus ada uji sampel,” jelasnya.

Ia menjelaskan, setiap uji sampel, pihak perusahaan barus langsung membayar di pembantu bendahara dan kemudian uangnya disetor ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra.

“Setelah mereka bawa sampel, dihitung jumlahnya dan dibuatkan surat keterangan retribusi. Jadi ini legal. Uang juga langsung diserahkan ke BPD dan masuk rekening pendapatan daerah,” jelasnya.

“Awalnya disimpan di kas bendahara, namun untuk akuntabilitas keuangan, BPD datang menjemput dan tidak ada yang uang bermalam di kantor,” tuturnya.

Ia menuturkan, pendapatan daerah di sektor ini terbilang naik ribuan kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya ditarget Rp15 juta.

“Kita revisi target sebelumnya dan sekarang kita targetkan Rp1,5 miliar. Tapi, baru tiga bulan beroperasi, kita sudah melebihi target kita sekitar 107 persen,” pungkasnya.

Sumber: inilahsultra.com

Read More