Kepala Daerah Penghasil Nikel Ini Akan Pakai Mobil Listrik Untuk Kendaraan Dinas

NIKEL.CO.ID – Bupati Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin akan menjadi kepala daerah pertama yang akan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya.

Mobil tanpa BBM itu akan digunakan sebagai kendaraan dinasnya (Randis) saat pemimpin Konawe Utara di periode kedua.

Saat ini dirinya telah memesan mobil listrik tersebut yang akan mulai dipergunakannya terhitung sejak dilantik pada bulan April 2021 mendatang.

“Saya sudah pesan, dan akan saya gunakan saat pelantikan nanti,” tuturnya saat memberikan sambutan di acara pengukuhan dan pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra, Rabu (24/3/2021).

Alasannya memesan mobil listrik, karena dirinya ingin menyampaikan pesan bahwa mobil listrik yang dipesannya tidak lagi menggunakan BBM, tapi menggunakan aki. Aki ini terbuat dari nikel. Sedangkan untuk mendapatkan nikel sumbernya ada di Kabupaten Konawe Utara.

“Jadi saya ingin sampaikan pesan kepada kita semua, bahwa Konawe Utara adalah daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Jika mobil listrik telah digunakan, maka industri nikel di Kabupaten Konawe Utara juga akan berdiri. Dan Ini akan membawa daerah Konawe Utara menjadi daerah maju,” terangnya.

Saat ini, Pemda Kabupaten Konawe Utara telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi Kabupaten Konawe Utara menjadi kawasan industri pertambangan.

Sebab Konawe Utara memiliki deposit nikel yang sangat besar di Provinsi Sultra.  Daerah yang dipimpinnya memiliki cadangan nikel terbesar yakni 47 persen, dari seluruh cadangan nikel yang ada di Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo juga telah merespon positif, dengan menetapkan Kabupaten Konawe Utara menjadi kawasan industri strategis, tepatnya di Kecamatan Motui dan Langgikima.

Karenanya, dirinya tak lupa berpesan, agar JMSI juga bisa membangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun daerah.

Sumber: telisik.id

Read More

Lima Daerah Berencana Bentuk Koalisi Provinsi Penghasil Tambang

NIKEL.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berencana membentuk koalisi provinsi penghasil tambang. Tujuannya, untuk memperjuangkan agar dana bagi hasil (DBH) pertambangan lebih besar diperoleh daerah ketimbang pusat.

“Selama ini setelah kita melihat, ternyata pertambangan ini justru pendapatannya lebih banyak lari ke pusat. Sedangkan masyarakat di seputaran lingkar tambang mendapat efek ekonominya sedikit,” kata Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Aminullah BK, Selasa (9/3), saat menggelar reses di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Penerimaan DBH tambang yang relative sedikit bagi daerah menurutnya, sangat tidak adil. Sebab kalau mengukur tingkat kerusakan yang dialami masyarakat di seputaran lingkar tambang, justru berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh daerah.

Sehingga pihaknya merasa perlu menyatukan kekuatan membentuk koalisi, untuk bersama-sama membicarakan persoalan DBH tambang yang dianggap timpang itu. Terutama dengan pemerintah daerah di provinsi lain yang juga merasakan hal serupa.

“Rencananya ada lima provinsi yang akan kami ajak koalisi. Mereka ini juga daerah penghasil tambang yakni, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara,” ujar dia.

Diketahui pembagian DBH tersebut diatur dalam Undang-Undang Perindustrian dan Pertambangan. Dari hasil kajian, pemerintah pusat lebih banyak mendapatkan hasil pertambangan dibanding daerah penghasil.

Bagi Aminullah, hadirnya industri pertambangan dalam suatu daerah boleh-boleh saja. Apalagi untuk menambah pendapatan daerah, tetapi jangan sampai kerusakan yang ditinggalkan lebih banyak dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sumber: kumparan.com

Read More