BKPM Akan Evaluasi Insentif Smelter Nikel Yang Nakal, Andre Rosiade: Surveyor Harus Kompeten

NIKEL.CO.ID – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021).

Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.

Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia…. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.

Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Jangan sampai yang rugi adalah pengusaha nasional kita sehingga yang berkuasa ini surveyor kita, surveyor dari Indonesia,” tutur Andre.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil menyatakan banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.

“Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM,” ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.

“Nah, Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringanan pajaknya.

“Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih,” ujar Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More

DPR Bilang Smelter Nikel Masih Bandel Soal Harga, Menperin: Kami Tindaklanjuti

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melapor ada smelter milik China di Indonesia yang bandel karena tak mematuhi harga patokan mineral. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Harga patokan mineral yang sudah dipatok oleh pemerintah, Kementerian ESDM itu tidak diindahkan oleh smelter-smelter yang Pak Menteri sebutkan tadi, yang di Morowali di mana-mana itu, yang smelter dari investor Tiongkok itu,” kata Andre dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021).

Padahal, jelas Andre, mereka sudah mendapatkan banyak manfaat dari Indonesia dengan mengeruk sumber daya alam yang ada.

“Nah, saya minta Pak Menteri betul-betul bicara dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, pastikan ini smelter ini membeli nikel nasional dari pengusaha nasional dengan harga sesuai harga patokan mineral. Itu harus ditegakkan,” paparnya.

Penetapan harga patokan minimal tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

“Untuk smelter ini akan menjadi catatan bagi kami, bahwa harga patokan minimal mineral itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan kami juga terlibat dalam penetapan harga minimal tersebut yang masih belum diindahkan oleh para industri khususnya yang tadi disampaikan yang berasal dari China,” ujar Agus.

“Terima kasih atas masukan ini dan akan segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Sumber: detik.com

Read More

Andre Rosiade Minta Surveyor Nikel Hanya yang Terdaftar di Kemendag

NIKEL.CO.ID – Komoditas nikel saat ini menjadi komoditas yang menarik perhatian seiring dengan meningkatnya minat pada mobil listrik. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar surveyor dari bijih nikel hanya dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Kemendag.

“Pak Mendag dan Pak Kepala BKMP yang saya hormati. Ini concern saya sejak lama. Kita berbicara soal mobil listrik, soal baterai, lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi dari Pak Bahlil, pak Erick Thohir, lalu beberapa saat kita saat yang lalu kita sudah ke Korea dan Jepang. Insyaallah kita bangun pabrik baterai dari konsorsium BUMN, saya rasa itu kita dukung karena itu bagus. Ini luar biasa,” kata Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhamamd Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (3/2). Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter.

“Untuk Pak Mendag, bagaimana pengusaha, Pak Bahlil (Kepala BKPM) tahu persis ini, pengusaha nikel lokal kita untuk menjual nikel ke Morowali, ke Smelter Tiongkok itu. Surveyor-surveyornya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah, seperti Sucofndo, Surveyor Indonesia,” terang Andre.

“Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek,” sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre menilai hal tersebut menjadi kerugian bagi pengusaha nasional Indonesia. Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta agar Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Sehingga yang rugi adalah pengusaha nasional kita. Ini penting lho pak. Yang berkuasa ini surveyor kita, pemerintah kita atau surveyor Tiongkok itu. Minta tolong ini direalisasikan. Pasti di rapat pekan depan saya akan tanya, Pak Mendag mau beresin ini atau tidak,” tutur Andre.

“Sekarang kasihan pengusaha Nikel kita. Temen-temen Pak Bahlil semua itu pengusaha nikel,” sambungnya.

Hal kedua, lanjut Andre, pemerintah juga harus menjaga marwah berkaitan dengan harga patokan mineral (HPM) yang sudah ditetapkan. Pria yang juga merupakan anggota dewan pembina partai Gerindra ini meminta agar HPM jangan asal sebatas angka patokan, tapi direalisasikan.

“Pemerintah sudah menetapkan harga patokan mineral, HPM. Tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang. Pemerintah kita nggak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri di ESDM, harapan kami tentu Pak Mendag bisa membuat tata niaganya, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Andre.

“Makanya saya sudah bilang ke Pak Erick (Menteri BUMN), Tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar, sehingga pengusaha nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak. Jangan sampai investor asing ini mengeruk sumber daya alam kita,” pungkas Andre.

Sumber: detik.com

Read More