NIKEL.CO.ID, 17 MARET 2023-Perjalanan dan kiprah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendapat perhatian dari Syamsu Daliend. Mantan birokrat di Kementerian ESDM ini sempat menjabat Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM. Syamsu merupakan sosok yang ikut memelopori berdirinya APNI.
Seusai mengikuti APNI Friendly Golf Tournament 2023 di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu, 11 Maret 2023, Syamsu Daliend duduk dalam satu lingkaran meja VVIP bersama Ketua Umum APNI, Komjen Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna dan jajaran DPP APNI lainnya.
Seperti yang sudah dijanjikan kepada nikel.co.id, Syamsu Daliend akan “membocorkan” pergerakan, perjalanan, dan kiprah APNI yang pada 6 Maret 2023 genap berusia enam tahun.
Syamsu menuturkan, di awal-awal berdirinya APNI sedang ada euforia kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor hilirisasi. Namun, pemerintah juga ingin memastikan pelaku industri bisa berjalan dengan baik. Karena, sektor industri hilirisasi membutuhkan ore atau bahan material dari hulunisasi.
“Untuk memastikan semuanya, kita mendorong agar di sektor hulu ada sebuah asosiasi khusus komoditas nikel. Kami berharap, dengan dibentuknya asosiasi nikel ini secara keekonomian nantinya ada titik temu yang balance atau berkesimbangan,” kata Syamsu menceritakan awal-awal perlu dibentuknya asosiasi nikel.
Syamsu ingin kebijakan pengembangan hilirisasi dari pemerintah memberikan manfaat bagi semua pihak. Baik untuk industri pengolahan dan pemurnian (smelter) maupun industri pertambangan nikel. Yang pada akhirnya berdampak positif bagi masyarakat.
Karena, Syamsu berpandangan, baik sektor hilir maupun hulu menampung tenaga kerja di sektornya masing-masing. Jika kedua sektor ini menggeliat, maka kehidupan masyarakat yang bekerja di kedua sektor itu ikut meningkat. Apalagi jika ditambah dengan multiplier effect. Misalnya, daerah kawasan industri hilir atau hulu yang semula belum ada toko atau rumah makan, sering adanya permintaan kebutuhan dari pekerja di kedua sektor itu akan muncul toko, warung, rumah makan, dan unit UMKM lainnya.
“Saya pikir, di usia APNI yang keenam tahun ini perkembangannya cukup signifikan dan mempunyai andil cukup besar. Salah satunya perjuangan APNI untuk dibuatkan semacam ketentuan Harga Patokan Mineral (HPM) diterima pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Harga Patokan Mineral. HPM ini hakikatnya selaras dengan kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan bisnis pernikelan di Indonesia secara fair,” Syamsu mengapresiasi perjuangan APNI.
Dirinya bahkan merasa semuanya menjadi positif dan pemerintah juga merasa terbantu atas kehadiran APNI. Begitu pun sebaliknya, harapan para penambang nikel yang terbagung di APNI dapat diterima oleh pemerintah.
“Pemerintah akan memberikan dukungan kepada APNI dalam rangka memajukan dunia pertambangan, wabilkhusus di hilirisasi juga akan mendapatkan nilai tambah yang signifikan,” ujarnya.
Pria yang kini aktif di Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mewanti-wanti lantaran ke depan sudah memasuki era evolusi industri secara internasional dalam pengembangan mobil listrik (electric vehilce/EV). Nanti, sebagian dari bahan baku baterai kendaraan listrik dari nikel. Pada saatnya nanti, jika semuanya sudah di-recognize secara baik, maka Indonesia menjadi bagian yang bisa berpartisipasi baik secara nasional, regional, maupun internasional.
Ia menaruh harap Indonesia, walaupun secara perlahan-lahan, mulai menata pola industrialisasi. Artinya, ikut berpartisipasi terhadap evolusi industri di era perkembangan transisi energi fosil ke listrik.
APNI Mitra Pemerintah
Kembali ke APNI, Syamsu mengatakan bahwa organisasi ini sebuah lembaga profesional yang induknya ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM. Karena program kerja APNI mengkhususkan di sektor pertambangan. Menurutnya, tidak ada sesuatu yang salah, karena kehadiran APNI merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong, katakanlah HPM dan lainnya. Melalui kerja sama yang baik antara APNI dengan pemerintah, maka semuanya menjadi berimbang.
Syamsu menjamin tidak ada yang dirugikan dengan kehadiran APNI, justru pemerintah merasa terbantukan oleh APNI. Ia mencontohkan, jika muncul permasalahan atau sosialisasi kebijakan baru, adakalanya pelaku usaha pertambangan nikel tidak memahami persoalan tersebut. Pemerintah melalui APNI bisa mensosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut. Artinya APNI membantu pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya kepada pelaku pertambangan.
“Karena itu, pemerintah harus menangungi semua organisasi profesional yang ada di Indonesia,” sarannya.
Kendati demikian, sergahnya, keberadaan asosiasi ini perlu dibina oleh pemerintah.Misalnya, dengan diberikan arahan dan membangun koordinasi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
“Saya setuju dengan keinginan Ketua Umum APNI, Bapak Nanan Soekarna yang ingin intens berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk dengan Kementerian ESDM. Misalnya koordinasi dalam masalah kondisi sosial, hal-hal teknis, dan sebagainya. Semua akan dielaborasikan supaya kegiatan dunia pertambangan nikel bisa berjalan dengan baik,” lontarnya.
Tentunya, ia menekankan, APNI harus mengikuti aturan dan koridor yang sudah ditentukan pemerintah. Sebaliknya pemerintah mendapatkan manfaat, masyarakat sejahtera, dan pengusaha bahagia.
“Itu pula yang menjadi semboyan dan tagline APNI,” bilangnya.
Menyoal keinginan APNI agar pemerintah membuat ketentuan HPM Limonit dan unsur-unsur lain yang ada di limonit, termasuk cobalt, Syamsu berpandangan, semuanya harus dibicarakan baik-baik dengan pemerintah. Karena ini sudah menyangkut masalah bisnis yang ada unsur nilai keekonomian.
Satu sisi, Syamsu berpikiran, mekanisme masalah harga bijih nikel tergantung dengan kegiatan bisnisnya. Jika dirasakan bisnisnya tidak menguntungkan, tentu akan repot. Begitu pula jika mendapatkan keuntungan yang terlalu besar, akan menimbulkan masalah.
“Saya pikir, usulan APNI ini bisa didiskusikan secara baik dari waktu ke waktu. Karena itu keberadaan organisasi APNI menjadi penting, menjadi think tank (wadah pemikir) pemerintah,” imbuhnya.
Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2022 baru mengatur ketentuan HPM saprolit atau bijih nikel kadar tinggi. Namun, menurut Syamsul, kelak permintaan saprolit akan berkurang karena berbagai faktor. Sekarang pun sudah ada kebutuhan limonit dari industri pengolahan.
“Jadi, secara alamiah memang terjadi seperti itu. Itu fitrah Yang Maha Kuasa. Pada saatnya nanti limonit akan memberikan kontribusi signifikan dalam industri pertambangan dan pengolahan bijih nikel dan memberikan pendapatan bagi negara,” pria humble ini mengutarakan optimismenya.
Saat ini, sambungnya, dari sisi bisnis dan keekonomian dan lain-lain, saprolit yang diutamakan. Namun, sekarang sudah terjadi pergeseran, seperti sudah ada proses blending, ada penurunan kadar, yang istilah teknisnya disebut Cut Off Grade (COG).
Karena itu, berdasarkan pengamatannya ia yakin keberadaan APNI tidak menjadi sebuah kendala, bahkan memberikan kontribusi yang baik bagi semua pihak. Karena, pemerintah ketika ingin membuat suatu kebijakan akan melihat kondisi bisnis yang ada, supaya nantinya bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Karena tujuan pemerintah menumbuhkan ekonomi nasional.
“Jika ekonomi nasional tumbuh dan memberikan pengaruh yang besar, otomatis berpengaruh kepada pertumbuhan sektor lain. Itu pertanda adanya sebuah kemajuan suatu bangsa. Walaupun belum signifikan dirasakan, namun sebenarnya manfaatnya sudah ada. Jadi, harus dilakukan tahapan demi tahapan,” Syamsu mengakhiri bincang-bincang dengan nikel.co.id, di tengah semarak pertandingan golf persahabatan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-6 APNI. (Syarif).
