NIKEL.CO.ID, 31 Maret 2022-Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada Kamis (31/3/2022) berencana menggunakan kekuatan perang dingin untuk mendorong produksi mineral penting dalam negeri untuk kendaraan listrik dan jenis baterai lainnya.
Gedung Putih siap menambahkan bahan baterai ke daftar item yang dicakup oleh Undang-Undang Produksi Pertahanan 1950. Otoritas yang dipegang oleh Harry Truman pernah mendapat amanat membuat baja untuk Perang Korea, di masa Presiden Donald Trump.
Menurut informasi yang mengetahui masalah tersebut, tidak spesifik menjelaskan bahan baterai yang dimasukkan daftar item Undang-Undang Pertahanan 1050, karena rinciannya belum diumumkan.
Saham Materials Corp (MP), satu-satunya perusahaan AS yang memproduksi logam tanah jarang yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik, naik 4,7% pada hari Rabu (30/3/2022). Lithium Americas Corp, yang menjalankan proyek di Nevada, menuju kenaikan terbesar lebih dari 11 minggu, sementara Piedmont Lithium Inc, yang menjalankan proyek di North Carolina, menghapus kerugian, naik sebanyak 8,7%.
Menambahkan mineral seperti lithium, nikel, grafit, kobalt, dan mangan ke dalam daftar dapat membantu perusahaan pertambangan mengakses US$ 750 juta di bawah dana Judul III Defense Production Act, kata orang-orang. Langkah itu juga dapat membantu daur ulang bahan baterai.
Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, alih-alih pinjaman atau pembelian langsung untuk mineral, arahan tersebut akan mendanai produksi pada operasi saat ini, peningkatan produktivitas dan keselamatan, dan studi kelayakan. Selain baterai EV, arahan juga akan berlaku untuk baterai berkapasitas besar.
Sumber lain mengatakan, pejabat administrasi bekerja untuk memastikan produksi akan terjadi di bawah standar lingkungan dan tenaga kerja yang kuat. Di tengah kekhawatiran dari para kritikus, termasuk beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat, para pembantunya mengambil langkah-langkah untuk memastikan tindakan Presiden tidak akan mengabaikan tinjauan lingkungan atau peraturan izin.
Beberapa departemen, termasuk Energi dan Interior, akan mengawasi upaya tersebut, kata orang tersebut.
“Arahan itu juga akan membuka jalan bagi Kongres untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk upaya tersebut,” Ketua Bersama Kelompok Infrastruktur penting di perusahaan lobi D.C. Venn Strategies, Ben Steinberg.
Dirinya mengutarakan, tanda tangan Presiden adalah sinyal besar, tetapi Kongres berkewajiban untuk mengalokasikan dolar yang sepadan dengan tantangannya. Pendanaan yang tersedia melalui DPA adalah “celengan kecil” mengingat harus mencakup sektor dari kedirgantaraan dan pertahanan hingga industri otomotif.
Sekelompok bipartisan senator AS – Demokrat Joe Manchin dari Virginia Barat dan Republik Lisa Murkowski dari Alaska, James Risch dari Idaho dan Bill Cassidy dari Louisiana – menulis administrasi Biden awal bulan ini mendesak Presiden untuk meminta DPA untuk mempercepat produksi bahan baterai .
The Intercept melaporkan pekan lalu bahwa pemerintahan Biden sedang menyusun perintah eksekutif yang meminta DPA. Dana tersebut untuk meningkatkan pasokan mineral baterai EV. Arahan Biden akan datang dalam bentuk “penentuan presiden,” menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Pemerintahan Biden telah mengalokasikan dana sejumlah besar– termasuk US$ 6 miliar sebagai bagian dari tagihan infrastruktur–yang bertujuan untuk mengembangkan rantai pasokan baterai AS dan melepaskan industri otomotif dari ketergantungannya pada China, produsen utama sel lithium-ion. Pendukung kemandirian energi juga telah mendorong pemerintah untuk lebih fokus ke hulu pada pertambangan dan pemrosesan mineral, sebuah langkah kunci di sektor EV yang juga sebagian besar didominasi oleh China.
Dalam laporan Juli tentang rantai pasokan di AS, pihak Gedung Putih menyampaikan jumlah komoditas mineral, tidak termasuk bahan bakar, AS bergantung pada impor di mana lebih dari seperempat permintaan telah melonjak menjadi 58 produk dari 21 produk pada 1954.
Harga mineral baterai seperti nikel, lithium, dan kobalt telah melonjak tahun ini dalam menghadapi permintaan EV global yang membengkak. Gangguan rantai pasokan, dan invasi Rusia ke Ukraina, yang membuat harga nikel melonjak. Perubahan harga membantu mendorong inflasi sambil menggarisbawahi kerentanan industri AS saat transisi ke energi bersih.
Langkah ini akan berfungsi sebagai semacam cabang zaitun politik untuk industri pertambangan, yang merasa telah dijauhi di tengah dorongan pemerintahan Biden untuk merangkul transisi energi hijau dan menopang kemampuan produksi domestik.
Meskipun DPA akan memberikan akses pendanaan yang lebih mudah untuk meningkatkan proyek logam baterai, namun DPA tidak mempercepat proses perizinan untuk mendapatkan persetujuan tambang. Apalagi pendukung perubahan iklim, kelompok lingkungan, dan kelompok adat vocal menyuarakan pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.*(Fia Editor: Syarif)
