NIKEL.CO.ID, 20 MARET 2023 – Pengamat Ekonomi Energi Unversitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menyebutkan, kebijakan pemerintah tentang subsidi kendaraan motor dan mobil listrik bertujuan untuk menekan harga kendaraan listrik, lantaran harganya terbilang mahal.
“Harapannya, konsumen akan migrasi ke kendaraan listrik,” sebut Fahmy kepada nikel.co.id, Senin (20/3/2023).
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada 6 Maret 2023 lalu, mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi pada setiap pembelian mobil listrik sebesar Rp80 juta, mobil listrik hybrid Rp40 juta, sepeda motor listrik Rp8 juta, dan konversi motor listrik Rp5 juta.
“Tujuan pemberian insentif kendaraan listrik itu untuk memberikan kontribusi pencapaian zero carbon pada 2060,” tutur Fahmy.
Pasalnya, menurut dia, salah satu penyumbang terbesar carbon dioxide adalah asap kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.
Untuk pengurangan carbon dioxide itu pemerintah mendorong migrasi dari kendaraan bermotor fosil ke kendaraan listrik melalui insentif.
“Pemberian insentif kendaraan listrik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan ecosystem industry Nikel-Baterai-Mobil Listrik, utamanya dalam menciptakan pasar (market creation),” ujarnya.
Kemudian, ia memaparkan bahwa untuk menciptakan pasar kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden No.7/2022 tentang Pengunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas bagi pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Berhubung pasar kendaraan dinas tidak begitu besar, penciptaan pasar kendaraan listrik perlu diperluas pada konsumen perorangan melalui pemberian subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik,” paparnya.
Fahmy, menegaskan bahwa pemberian subsidi ini bukan semata-mata memberikan subsidi bagi orang kaya yang mampu membeli kendaraan listrik, tetapi lebih untuk mempercepat migrasi dari kendaraan fosil ke kendaraan listrik, yang ramah lingkungan. Negara-negara lain juga memberikan insentif serupa bagi kendaraan listrik secara memadai dan berkelanjutan, di antaranya: USA, China, Norwegia, Belanda, dan Jepang.
Tidak hanya negara-negara maju saja, tetapi negara-negara berkembang juga memberikan insentif kendaraan listrik, di antaranya: Thailand, Vietnam, India, dan Sri Langka.
“Dalam penciptaan pasar kendaraan listrik, Pemerintah harus mewaspadai jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai oleh produk impor dan perusahaan asing, seperti industri otomotif konvensional,” tegasnya.
Untuk itu, dia berpandangan pemerintah harus mensyaratkan pemberian insentif kendaraan listrik, tidak hanya keharusan pabrik di Indonesia, tetapi juga harus mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 75%. Pemerintah harus mensyaratkan juga transfer teknologi, khususnya technological capability dalam waktu 5 tahun.
“Kalau persyaratan tersebut dipenuhi, pada saatnya kendaraan listrik dapat diproduksi sendiri oleh anak-bangsa, yang dipasarkan di pasar dalam negeri dan luar negeri,” jelasnya.
Sedangkan, bila pasar dalam negeri sudah terbentuk, Ia berkeyakinan, tanpa disuruhpun PLN pasti akan investasi dalam Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di seluruh wilayah Indonesia. Lantaran SPLU merupakan investasi yang prospektif.
Selanjutnya, Fahmy mengatakan bahwa untuk penyediaan SPLU tersebut, PLN seharusnya menggandeng pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, PLN juga harus secara istiqomah untuk menjalankan program migrasi dari penggunaan Batu Bara ke Energi Baru dan Terbarukan.
Melalui insentif kendaraan listrik ini diharapkan ke depan akan tercipta penggunaan energi ramah lingkungan dari hulu hingga hilir.
“Sehingga bukan mustahil bagi Indonesia mencapai zero carbon pada 2060,” harapnya. (Shiddiq)
