NIKEL.CO.ID, 2 MEI 2023 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif hari ini pergi mengunjungi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.
Informasi yang diterima nikel.co.id, kunjungan Menteri ESDM, Arifin Tasrif ke smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, hingga Kamis (4/5/2023). Dia menengarai bahwa kunjungan itu berlangsung selama beberapa hari, sehingga Menteri ESDM baru berada di kantornya di Jakarta beberapa hari ke depan.
“Paling (Pak Menteri ESDM) hari Jum’at sudah ada lagi (di Kantor ESDM Jakarta),” jelas sumber tersebut.
Sementara itu, Pengamat Energi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengkritisi kebijakan Kementerian ESDM terkait izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat bahan mentah PT Freeport oleh KESDM.
“Izin ekspor konsentrat itu mestinya berakhir pada Juni 2023, namun diperpanjang sampai Mei 2024. Padahal, pelarangan ekspor konsentrat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang melarang ekspor tambang dan mineral mentah tanpa hilirisasi di dalam negeri,” kata Fahmy kepada nikel.co.id, Senin (2/4/2023).
Menurut Fahmy, bukan kali ini saja relaksasi ekspor konsentrat diberikan kepada PT Freeport. Sejak 2014, sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi ekspor konsentrat diberikan dengan janji pembangunan smelter.
“Namun Freeport selalu ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan smelter hingga kini,” ujarnya.
Dia membeberkan, keputusan relaksasi ekspor konsentrat tidak lepas dari ancaman Freeport, yang selalu mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran.
Penghentian produksi itu diduga akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia dan Papua. Menurutnya, ancaman itu hanya gertak sambal yang tidak pernah akan dilakukan.
Alasannya, kalau benar-benar Freeport menghentikan produksinya sudah pasti memperpuruk harga saham Freeport Mcmoran, pemegang saham 41% PTFI yang listed di Pasar Modal Wall Street.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak perlu takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh PT Freeport dan harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi,” bebernya.
Fahmy menegaskan, pemberian relaksasi ekspor konsentrat itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri, sehingga mereka akan menuntut relaksasi ekspor serupa.
Dia menambahkan, bila pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi akan porak-poranda.
Padahal, kata dia, tujuan mulia program Jokowi dalam hilirisasi adalah menaikan nilai tambah dan mengembangkan ekosistem industri.
“Selain itu, pemberian relaksasi ekspor konsentrat kepada Freeport akan memicu ketidakpastian hukum yang menyebabkan investor smelter hengkang dari Bumi Nusakambangan,” tukasnya. (Shiddiq)
