Mengamini Menteri Bahlil, Sekum APNI: Sudah Waktunya Indonesia Memimpin Nikel Dunia

220
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey saat menjadi narasumber di CNBC.TV.

NIKEL.CO.ID, 18 November 2022-Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey setuju dan mengamini rencana Pemerintah Indonesia membuat organisasi khusus bagi negara-negara penghasil nikel, seperti OPEC yang merupakan organisasi negara-negara eksportir minyak.

Sekum APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, sudah waktunya Indonesia punya kekuatan. Karena saat saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara pemilik sumber daya dan cadangan nikel terbesar dunia, namun juga negara produsen dan penyuplai nikel terbesar dunia.

“Artinya, sudah waktunya Indonesia bisa mengontrol dunia terkait komoditas nikel,” kata Meidy Katrin Lengkey di Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Ia menyampaikan, APNI ikut serta dalam acara B20 Summit dan G20 di Bali yang dihadiri para kepala negara, menteri luar negeri, serta delegasi dari pengusaha dari berbagai negara anggota G20.

Dalam acara Korea-Indonesia Business Rountable, B20 Summit di Bali yang dihadiri Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden Republik Korea, Yoon Suk-yeol, Sekum APNI Meidy Katrin Lengkey menanda tangani nota kesepahaman atau MoU dengan President & CEO KOMIR, Kyu-Yearn Hwang. KOMIR merupakan perusahaan dari Korea yang bergerak di bidang rehabilitasi tambang dan sumber daya mineral.

Salah satu poin dari kerja sama APNI dan KOMIR adalah membangun kerja sama dengan prinsip timbal balik, kesetaraan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak secara komprehensif, termasuk penyediaan informasi, pertukaran sumber daya manusia, dan promosi bisnis di sektor mineral antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Korea.

Dituturkan Meidy Katrin Lengkey, dalam bahasan di KTT G20 juga menyoroti renewable energy dan nikel. Karena itu, ia menegaskan, ini menjadi momentum bagi Indonesia menjadi pemimpin dalam pembuatan suatu sistem bersama beberapa negara penghasil dan produsen nikel lainnya.

“Kita juga berharap ke depan, Indonesia mempunyai Nickel Prices Index. Ke depan, Indonesia dalam penentuan indeks harga nikel sudah tidak tergantung lagi dengan negara lain. Apalagi Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di acara KTT G20 sudah menyinggung rencana pembentukan organisasi khusus bagi negara-negara penghasil nikel. Kalau dalam industri minyak, organisasi nikel internasional ini seperti OPEC,” paparnya.

Menurutnya, dalam organisasi internasional nikel ini Indonesia bisa menjadi pemimpin. Jika Indonesia sudah membuat suatu sistem tentang nikel, maka negara lain akan mengikuti ketentuan dari sistem ini. Contohnya, jika sudah dibuat Indonesia Nickel Prices Index, dunia bisa mengikuti indeks harga nikel dari Indonesia.

“Tapi kembali lagi, untuk mencapai tahapan tersebut, terlebih dahulu dibenahi berbagai persoalan yang masih dihadapi dari sektor pertambangan nikel di hulu dan hilir. Misalnya permasalahan tata niaga nikel di dalam negeri dan persoalan lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku pihaknya sudah menyiapkan formulasi untuk membentuk organisasi khusus bagi negara-negara penghasil nikel, seperti OPEC yang merupakan organisasi negara-negara eksportir minyak.

Bahlil sendiri telah melakukan pertemuan dengan Kanada dan Australia terkait inisiatif tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel maupun mineral lainnya sangat diperlukan untuk mendukung industri kendaraan listrik di masa depan.

Bahli mengutarakan sudah mempunyai formulasinya, namun harus ditawarkan terlebih dulu formulasi yang sama untuk kemudian dilakukan kajian bersama.

“Tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama,” kata Bahlil dalam keterangan pers melalui video di Jakarta, Kamis (17/11).

Bahlil menyebut inisiatif untuk mendirikan organisasi tersebut merupakan mimpi besar Indonesia agar negara-negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan menjadi pemegang kendali perdagangan mineral dunia.

Hal itu juga dilakukan lantaran negara-negara Eropa, yang merupakan pusat pabrikan otomotif, mengharuskan agar pembangunan pabrik baterai mobil harus dibangun dekat dengan pabrik mobil listrik.

“Nah, kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan,” urainya.

Bahlil menambahkan, inisiatif tersebut akan jadi instrumen kolaborasi antara para negara penghasil mineral agar bisa mendapatkan keuntungan sambil tetap menjalankan aturan perdagangan internasional. “Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional,”  jelasnya. (Syarif)