NIKEL.CO.ID,10 MARET 2023 – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan program hilirisasi belum lengkap tanpa adanya ekosistem kendaraan electric vehicle (EV). Untuk mewujudkannya maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik electric vehicle (ev) kepada masyarakat.
“Hilirisasi kita akan lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan hasil hilirisasi kritikal mineral dan industri baterai yang saat ini sedang kita bangun,” kata Menko Marves, Luhut Panjaitan di Jakarta baru-baru ini, Jum’at (10/3/2023).
Menurut Luhut, pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik ev kepada masyarakat dapat mempercepat terbangunnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan dapat memberikan efek domino bagi bangsa dan negara.
“Ini akan menciptakan lapangan kerja, teknologi baru, inovasi lain, dan juga akan meningkatkan pendapatan negara sendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk mengadopsi massal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut.
Namun adopsi massal belum dapat berjalan dengan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan terhadap kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional.
“Sehingga menghalangi masyarakat untuk bertransaksi transisi kendaraan listrik,” cetusnya.
Ia memaparkan, di berbagai negara termasuk negara tetangga Indonesia saat ini sedang mendorong adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan berbagai insentif.
Namun pemerintah Indonesia tidak menggunakan kata insentif tetapi bantuan negara atau bantuan pemerintah sehingga adopsi massal mulai meningkat. Seperti di negara Singapura, Malaysia, Australia dan Thailand, mereka mulai menarik minat para investor untuk berinvestasi industri KBLBB.
Oleh karena itu, lanjut Luhut, Indonesia perlu mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat yang menarik juga untuk produsen KBLBB.
“Jika program Insentif berjalan dengan lancar dan aopsi massal terjadi maka industri dalam negeri KBLBB terbentuk dan harga KBLBB akan lebih terjangkau kedepannya,” paparnya.
Menko Marves juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan insentif KBLBB sebagai langkah awal meningkatkan keterjangkauan harga.
“Dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru,” tegasnya.
Kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik dimulai pada tanggal 20 Maret 2023 pada bulan ini.
Sebelumnya, Luhut menerangkan latar belakang dikeluarkan kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik ev didorong dari keberhasilan negara Norwegia.
Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Keberhasilan norwegia sebagai world stock selling electric vehicle market per kapita merupakan pembelajaran bagi bangsa Indonesia.
Keberhasilan adopsi KBLBB Norwegia di dalam negerinya tersebut menjadi berkat dukungan pemerintah diberbagai kebijakan yang pro terhadap program tersebut.
“Utamanya kebijakan regulasi yang memang di desain sebagai skema insentif yang diharapkan dapat atau bantuan pemerintah yang diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia,” terangnya.
Luhut menambahkan bahwa setelah terbitnya Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, produksi maupun penjualan dalam KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat.
Hal itu tertera dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan.
“Serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM,” tambahnya.
Hal ini juga, lanjut dia, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, diluar alasaan keberlanjutan tertuang dalam Perpres tersebut pengembangan KBLBB di Indonesia akan sangat beralasan TKDN.
“Dikarenakan ketersediaan bahan baku kritikal mineral untuk yang KBLBB yang melimpah. Kita salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini,” pungkas Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Kemenperin sudah memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan berkaitan dengan program bantuan pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri ev di Indonesia.
“Termasuk belanja atau pembelian dari motor, mobil maupun Bus berbasis listrik,” kata Menperin Agus Gumiwang.
Menurut Menperin, manfaat besar apabila percepatan ekosistem kendaraan listrik dilakukan. Berbagai investasi dan lapangan pekerjaan akan masuk ke Indonesia.
“Bapak Presiden sudah memberikan arahan apa yang diberikan Thailand kita juga harus bisa memberikan, kalau perlu berikan lebih dari apa yang diberikan Thailand,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa semua ini untuk bisa mengejar investasi dari produsen-produsen ev masuk ke Indonesia dan banyak manfaat besar ke depannya.
Untuk usulan program di tahun 2023 tahun ini, Menperin juga melihat realistis dari penyerapan market, dari kapasitas produksi nasional. Jadi ada beberapa hal yang di hitung, sehingga formulasinya sudah diselesaikan dan sudah dikirim usulannya kepada Kemkeu RI.
“Dimana kami pada tahun 2023 mengusulkan Pemberian bantuan pemerintah terhadap pembelian sepeda motor Ev itu sebesar atau sebanyak 200.000 unit motor ev sampai dengan Desember 2023,” jelasnya.
Sementara untuk kendaraan roda empat atau mobil sudah ada dua produsen yaitu PT Hyundai dan PT Wuling.
“Itu kami usulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberikan bantuan pemerintah sampai Desember 2023. Untuk bus kami usulkan sejumlah 138 unit sampai Desember 2023,” tambahnya.
Untuk skema pelaksanaan bantuan KBLBB melibatkan beberapa lembaga, mulai dari Perbankan, Produsen, dan Kemenperin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Ada sistem verifikasi sehingga pelaksanaan program betul-betul memastikan bahwa yang diberikan bantuan pemerintah terhadap belanja motor, mobil itu memang orang-orang yang dianggap berhak. Pertama dan kedua tidak bisa dua kali belanja membeli kendaraan.
“Jadi satu orang yang sama dengan NIK (KTP) yang sama, dia belanja dua kali, kemudian dia jual, itu tidak boleh. Penjualan menggunakan sistem yang sudah kami siapkan,” paparnya.
Kemenperin juga telah menyiapkan pedoman umum yang diperlukan Kemenkeu agar bisa segera mengurus anggaran untuk bantuan pemerintah dalam belanja kendaraan listrik ev dan bisa terlaksana pada 20 Maret 2023 ini.
Program ini juga dilakukan untuk menarik para investor produsen ev untuk masuk ke Indonesia.
“Syarat bagi para investor adalah harus membangun fasilitas produksi di Indonesia dan kemudian akan ditingkatkan hingga TKDN,” tutup Agus Gumiwang. (Shiddiq)
