Beranda Berita Nasional Komisi Vll DPR Nilai Visi Pemerintah Jadi Raja Baterai EV Cukup Rasional

Komisi Vll DPR Nilai Visi Pemerintah Jadi Raja Baterai EV Cukup Rasional

246
0
Anggota Komisi Vll DPR RI Mukhtarudin

NIKEL.CO.ID, 21 Desember 2022 – Anggota Komisi Vll DPR RI, Mukhtarudin menilai visi pemerintah menjadi pemain utama penyedia baterai kendaraan listrik (electric vehicle) cukup rasional bila dilihat dari segi ekonomi maupun ketenagakerjaan.

“Karena akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi produk-produk tambang tersebut, akan membuka banyak lapangan kerja baru di dalam negeri, dan yang pasti akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang,” kata Mukhtarudin dikutip laman resmi dpr.go.id, Rabu (21/12/2022). 

Meski demikian, dirinya tidak memungkiri bahwa adanya intervensi asing dari negara-negara adidaya, seperti Uni Eropa yang tidak menyukai ketika Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang tidak terbatas yaitu nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Hal ini merupakan tantangan yang besar dan fakta sejarah didunia sampai sekarang membuktikan bahwa negara-negara yang kaya akan SDA-nya selalu miskin kesejahteraan masyarakatnya, seperti sebuah kutukan.

“Liberia, Kongo, dan Madagaskar di Benua Afrika maupun Afganistan dan Nepal di Benua Asia adalah contoh negara-negara yang memiliki kekayaan SDA namun tidak mampu keluar dari status sebagai negara miskin,” ujarnya. 

Namun sebaliknya, jelas dia, umumnya negara-negara barat dengan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kapital yang dimilikinya lebih mampu mengontrol negara-negara miskin dan berkembang yang memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Indonesia harus belajar dari sejarah itu dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia harus memiliki roadmap hilirisasi, peningkatan kualitas SDM hingga modal pendanaan. 

“Dalam hal ini di bidang ev (electric vehicle) serta konsisten melaksanakannya. Bila hal ini sudah dilakukan, saya berkeyakinan Indonesia menjadi ‘raja’ baterai mobil listrik bukan hal yang mustahil,” jelas Politisi Senayan dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Mukhtarudin juga mengawasi penuh pemerintahan dalam program hilirisasi di sektor pertambangan. Hal ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia yang dulunya dianggap mustahil dan kini hal itu dapat terwujud.

Seperti pembangunan smelter, dia memaparkan, adalah proyek besar hilirisasi yang dulu tidak dilakukan oleh Pemerintahan sebelum Presiden Jokowi. 

“Ketika ini digencarkan, tentunya negara-negara yang selama ini mendapatkan keuntungan dari impor mentah bahan tambang dari Indonesia menjadi gusar, termasuk negara-negara Uni Eropa dengan menggugat ke WTO,” paparnya.

Atas hal tersebut, dia melanjutkan bahwa Indonesia tidak boleh menyerah dan harus mempunyai strategi yang tepat dan didukung dengan kemampuan teknologi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemain utama baterai kendaraan listrik dunia.

“Strategi hilirisasi pertambangan yang diantaranya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus dibarengi dengan kelincahan diplomasi perdagangan internasional Indonesia di sisi lainnya,” lanjutnya. 

Menurutnya, pemerintah harus mampu merealisasikan visi dan cita-cita besar Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia secara serius. Pemerintah juga diharapkan dapat konsisten dalam kebijakan program ekosistem ev.

“Terlebih pasca pemerintahan Presiden Jokowi nanti. Seperti hilirisasi produk pertambangan, penciptaan ekosistem ev serta peningkatan TKDN-nya,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, hal ini dilatarbelakangi oleh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang optimis bahwa Indonesia bisa menjadi raja baterai kendaraan listrik (ev) ketika pidato pembukaan dalam acara Rapimnas KADIN 2022 beberapa waktu lalu. 

Sehingga, dia mendukung langkah presiden tersebut dalam rangka legislatif sebagai partner pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, terutama pengawasan dan anggaran.

“Kami di legislatif, memberikan dukungan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang salah satu semangatnya adalah percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan seperti kendaraan berbasis listrik ini,” ungkapnya. 

Mukhtarudin menambahkan bahwa selain program baterai kendaraan listrik, dia juga mendukung program hilirisasi tambang oleh pemerintah.

“Begitu juga dengan program hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi, kita wajib dukung,” tambahnya. 

Sementara Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan ada tiga langkah bagi pemerintah untuk menjadi raja baterai ev yaitu adanya dukungan terhadap tata niaga pengusaha lokal, aturan pembiayaan dan suplai terhadap industri hiliri.

“Tergantung dukungan pemerintah bagaimana mendukung para pengusaha lokal, satu. Pertama dari tata niaga dulu. Tata kelola dulu di hulu kemudian bagaimana aturan mendukung full untuk pengusaha lokal,” kata Meidy kepada nikel.co.id di Jakarta. 

Menurutnya, pemerintah harus membuat aturan pembiayaan yang jelas sehingga para pengusaha lokal maupun nasional mampu bersaing dengan perusahaan asing, yang sampai sekarang para investor asing banyak menyerbu Indonesia.

“Kedua, membuat suatu aturan mengenai pembiayaan karena pembiayaan Indonesia selama ini belum ada, yang akhirnya kita diserang habis-habisan oleh investasi asing,” ujarnya. 

Meidy juga menerangkan bahwa dukungan yang ketiga adalah untuk pabrik-pabrik yang sudah ada diarahkan untuk mensuplai semua industri hilir. 

“Untuk pabrik-pabrik yang sudah ada di sini, bagaimana pabrik yang ada yang sudah berproduksi di sini untuk mensuplai dan mendukung industri hilir, maksudnya sampai ke baterai,” terangnya.

Selanjutnya, Sekum APNI memaparkan bahwa pemerintahan seharusnya mendukung industri dalam negeri untuk material lainnya hingga sampai menjadi baterai. Untuk menjadi baterai dibutuhkan anoda namun sampai sekarang Indonesia hanya baru sampai katoda. 

Lalu untuk memenuhi anoda maka pemerintah sedang berusaha bekerjasama dengan negara Argentina, Australia untuk mensuplai bahan baku tersebut. Namun harus jelas kerja sama yang dibangun antara Indonesia dengan negara tersebut untuk kolaborasi pemenuhan suplai bahan baku anoda itu.

“Sehingga bukan hanya kita memproduksi NMC (Nikel, Mangan, Cobalt) atau baterai katoda, tapi anoda-nya juga sehingga full menjadi baterai murni buatan Indonesia,” pungkasnya. (Shiddiq)

Artikulli paraprakMasih Ada PR di 2023, Sekum APNI Sampaikan Program Kerja APNI di 2022
Artikulli tjetërAkhirnya, Presiden Jokowi Umumkan Larangan Ekspor Bijih Bauksit di Juni 2023