Di FGD Bank Indonesia Sulmapua, APNI Bahas Layanan Pinjaman Hulunisasi

277
Kiri-kanan: Humas China APNI, Kenneth Yunianto, Wakil Sekretaris Umum I APNI, Rudi Rusmadi, Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, dan Asisten Direktur BI Sulsel, Jody Aria Wijaya

NIKEL.CO.ID, 5 Oktober 2022-Pengurus DPP Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) didaulat sebagai pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Pembiayaan Hilirisasi Nikel, yang diselenggarakan Bank Indonesia dari Kantor Perwakilan Sulmapua (Sulawesi, Maluku, Papua) di Jakarta, Rabu (5/10/2022). APNI mempertanyakan, jika hlirisasi diberikan bantuan pinjaman oleh perbankan, mengapa hulunisasi tidak diberikan fasilitas yang sama.

Asisten Direktur Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Jody Aria Wijaya memimpin jalannya Focus Group Discussion (FGD) Bank Indonesia dengan pengurus DPP APNI, yang dhadiri Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum I APNI, Rudi Rusmadi, dan Humas China APNI, Kenneth Yunianto. Turut hadir asisten manajer dan manajer Bank Indonesia Kantor Perwakilan dari sembilan provinsi di Sulmapua yang membidangi pembiayaan di pertambangan nikel dan komoditas pertambangan lainnya.

Jody Aria Wijaya mengatakan, kegiatan FGD hari ini bagian penugasan dari Bank Indonesia untuk melaporkan kondisi perekonomian dan sektor-sektor utama yang ada di Sulmapua. Jika bicara Sulampua tidak terlepas dari sektor pertambangan.

“Kami akan melakukan pembiyaan untuk kegiatan pertambangan. Khususnya untuk hilirisasi dan sektor-sektor strategis di Sulmapua dan nasional untuk melaporkan permasalahan dan kondisi yang berkembang di sektor pertambangan saat ini untuk di-arrange ke pusat supaya memberikan masukan yang optimal ke pusat untuk dipresentasikan ke Dewan Gubernur BI,” jelas Jody.

Disebutkan, perusahaan hilir yang sudah diberikan bantuan pinjaman pembiayaan adalah PT Ceria Nugraha Indotama dan Sulawesi Cahaya Mineral.

“Kami ingin mengetahui situasi sekaligus proyeksi bisnis pertambangan nikel, yang nantinya untuk menentukan skema atau metode pembiayaan seperti apa yang akan dibuat untuk sektor pertambangan dalam cakupan nasional,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jody memaparkan kondisi perekonomian global yang masih dihadapkan pada situasti ketidakpastian. Situasi pertumbuhan perekonomian global di 2022 pun belum relatif kondusif, masih di kisaran 2,8%. Tahun depan bahkan diprediksi turun menjadi 2,7%.  Kondisi ini tidak terlepas dari geopolitik termasuk pengaruh iklim.

Diperkirakan, di 2023 perekonomian negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang jauh menurun ekonominya, sekitar di atas 1,4%.

“Tekanan inflasi gobal jauh lebih tinggi, di negara-negara maju hampir mendekati 9% di tahun 2021 Mereka merespon kondisi perekonomiannya, salah satunya dengan menaikkan suku bunga bank,” ujarnya.

Kenaikan suku bunga dari negara-negara maju secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perekonomian di negara-negara lainnya, termasuk kondisi perekonomian domestik di Indonesia. Sehingga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghadpi dampak dari kondisi global saat ini.

“Kita bersyukur kondisi perekonomian nasional masih bisa bertumbuh positif di angka 5,44%. Hal ini tidak terlepas dari industri dan pertambangan yang bisa membantu menopang perekonomian secara nasional,” imbuhnya.

Sementara pertumbuhan ekonomi secara parsial, misalnya di Sulmapua saat ini tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 8,22%.  Sehingga menjadi salah satu penopang perekonomian nasional dari sektor hilirisasi dan pertambangan. Pertumbuhan industi pertambangan di Triwulan II  untuk pengolahan pertambangan 18%.

Dipaparkan, perkembangan penyaluran kredit perbankan di Sulampua pada Agustus 2022 tumbuh 8,12% (yoy), disertai Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga pada  4,43%. Adapun sektor yang perlu menjadi perhatian  untuk NPL di atas 5% antara lain perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan akmamin.

“Karena itu, kami ingin mendengar kondisi permasalahan dan prospek industri pertambangan, khususnya nikel dari APNI,” kata Jody.

Pinjaman Hulunisasi Minim

Sektretais Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey mengutarakan kondisi usaha pertambangan nikel saat ini. Mulai soal perkembangan gugatan negara-negara Uni Eropa di WTO terkait kebijakan larangan ekspor raw material nikel oleh pemerintah, pencabutan IUP, Tata Niaga Nikel, pertumbuhan industri pengolahan nikel (hilirisasi), pajak dan PNBP, hingga upaya meningkatkan nilai tambah nikel dalam bentuk olahan end product, seperti stainless steel dan baterai listrik.

Asisten Direktur Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Jody Aria Wijaya sedang memaparkan program pembiayaan BI untuk industri pertambangan

Meidy mengusulkan Bank Indonesia juga melihat dari sisi non investasi, yaitu sesuatu yang tidak diinvestasikan sehingga tidak menghasilkan profit, seperti power plant. Karena yang menghasilkan profit adanya di pabrik.

“Kebutuhan nikel untuk tahun 2022 sudah 120 juta ton per tahun. Di tahun 2023 kebutuhannya lebih dari 135 juta ton per tahun. Antara tahun 2025-2026 kebutuhannya lebih dari 400 juta ton per tahun. Dari kebutuhan nikel yang begitu besar, apakah dapat dipenuhi oleh perusahaan hulu. Mereka tentu membutuhkan biaya besar untuk melakukan aktivitas pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, dan produksi nikel,” tutur Meidy Katrin Lengkey.

Meidy juga mempertanyakan pembiayaan untuk mendukung industri hulunisasi. Karena, untuk hilirisasi sudah bisa dilihat hitung-hitungan biaya dan profit mulai dari proses hingga produksinya. Namun, di sektor hulu tidak begitu kelihatan.

“Kalau untuk biaya produksi itu bisa dihitung. Tapi, jaminannya apa? Karena, area pertambangan itu kan milik negara,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini fokusnya di hilirisasi. Sebenarnya yang harus dibenahi lebih dulu adalah hulunisasi. Jika ada pembiayaan untuk hilirisasi, maka harus ada pula pembiayaan untuk hulunisasi.

Ini ironisnya, sambung Meidy Katrin Lengkey, perbankan hanya membiayai pinjaman atau kredit hilirisasi, tapi tidak mendukung aktivitas hulunisasi. Yang terjadi, supply chain nikel dari hulu ke hilir tidak akan berjalan dengan baik.

Ia menambahkan, jika bicara Sulmapua, itu masuk ke area pernikelan. Karena nikel lebih banyak ke Indonesia timur. Saat ini Sulawesi Tenggara adalah provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Untuk Maluku, Provinsi Maluku Utara hampir menguasai bijih nikel.

Sedangkan di Papua dan Papua Barat, potensi nikelnya luar biasa. Hanya sampai saat ini yang melakukan kegiatan produksi nikel hanya di Waigeo, Papua Barat. Saat ini sedang dibangun juga kawasan industri pengolahan nikel di Sorong, Papua Barat.

Meskipun Papua dan Papua Barat memiliki potensi cadangan nikel sangat besar, ungkapnya, entah mengapa investor masih enggan berinvestasi di sektor hulu dan hilir nikel di sana.

Sekretaris Umum I APNI, Rudi Rusmadi, menyampaikan,  nikel merupakan komoditas sekali pakai. Jika nikel terus menerus diproduksi, barang ini bisa habis. Maka, kita harus bijaksana dalam pengelolaan nikel. Hal ini bergantung kepada seberapa besar ketahanan cadangan nikel Indonesia.

“Jika melihat 42 atau nanti akan berdiri 100 lebih smelter yang akan berproduksi, siapa sebenarnya yang menikmati. Yang menikmati sebenarnya adalah China. Sebenarnya untuk bisa menikmati dari nikel, maka harus dibangun pabtrik yang mengolah hingga barang jadi,” sarannya.

Ia mengutarakan, yang terjadi saat ini pabrik pengolahan pirometalurgi yang mengolah nikel kadar tinggi atau saprolit terlalu banyak dibandingkan pabrik hidrometalurgi yang mengolah nikel kadar rendah atau limonit. Sementara kandungan nikel kita yang terukur, katakanlah 11,7 miliar ton dan cadangan terukurnya 4,6 miliar ton. Dari jumlah cadangan itu, masing-masing 3,7 miliar ton limonit, dan 900 miliar ton saprolit.   

“Jika, pabrik pirometalurgi terus menerus produksi saprolit, cadangannya akan habis,” kata Rudi.

Humas APNI di China, Kenneth Yunianto, menyambung pembicaraan. Menurutnya, sekarang kondisi pertambangan di hulu hampir dikuasai investor asing. Berdasarkan ketentuan pemerintah, investor asing hilir diizinkan membuat badan usaha untuk pertambangan nikel hanya 45%.

“Kenyataannya, sekarang hulu juga hampir dikuasai perusahaan asing. Karena itu, pihak perbankan juga harus memikirkan biaya pinjaman untuk pengusaha nasional di sektor hulu,” kata Kenneth. (Fia/Syarif)