Cara Indonesia “Melawan” Krisis Global

177

NIKEL.CO.ID, 29 Agustus 2022— Analis independen, Infan Kaleel dalam tulisannya di media mengungkapkan saat ini negara-negara lain mungkin terhuyung-huyung dari guncangan krisis energi saat ini, faktor melemahnya pertumbuhan China dari Covid-19, dan adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Bagaimana dengan Indonesia?

Badai krisis global semilir-semilir mulai dirasakan Indonesia. Namun, anginnya belum begitu kencang. Indonesia menemukan daya tawarnya yang kian meningkat, karena mendapat manfaat tidak hanya dari permintaan batu bara yang lebih tinggi, tetapi juga dari juga memiliki mineral yang diperlukan untuk memberi energi dunia di masa depan.

Namun, di luar dorongan perdagangan dari krisis energi dan adanya peningkatan permintaan bahan bakar fosil, menurut laporan yang diterbitkan oleh bank investasi Natixis, menemukan bahwa krisis pasokan global telah memperkuat komitmen negara-negara untuk mendiversifikasi bauran pasokan energi mereka. Indonesia adalah kunci untuk persamaan itu, karena merupakan produsen nikel terbesar, mineral penting untuk baterai kendaraan listrik (EV) dan hidrogen.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan permintaan nikel akan meningkat enam kali lipat pada tahun 2040. Sementara itu, pasokan yang ada belum tumbuh dengan cepat sehingga membutuhkan lebih banyak investasi untuk memenuhi permintaan di masa depan.

Setelah mengumumkan larangan ekspor bijih nikel pada 2020, Presiden Indonesia Jokowi yang ingin negaranya menjadi bagian dari rantai nilai global kendaraan listrik, juga memberlakukan pajak ekspor nikel pig iron (NPI) dan feronikel pada 2022, keduanya stainless. Input baja yang masih diizinkan setelah larangan bijih nikel pada 2020.

Pada 2014, Indonesia memberlakukan larangan bijih nikel, tetapi menjadi bumerang, karena merugikan pendapatan ekspor dan lapangan kerja karena investasi lambat datang. Akibatnya, larangan tersebut dibatalkan pada 2017. Namun China akhirnya berinvestasi dalam pemrosesan bijih nikel di darat, dan ekspor NPI dan feronikel meningkat. Sebagai produsen terbesar–satu juta metrik ton per tahun atau 37 persen dari total pasokan global pada tahun 2021–dan rumah bagi cadangan terbesar, Indonesia bertujuan untuk menangkap lebih banyak rantai nilai, yaitu nikel yang digunakan untuk baterai EV.

Setelah sanksi Barat terhadap uang receh Rusia, Indonesia tentu memiliki daya tawar yang lebih besar, terutama dalam jangka pendek. Pajak atas NPI dan feronikel kemungkinan akan memiringkan penggunaan nikel terhadap baterai EV dari baja tahan karat. Tetapi ini menimbulkan biaya, seperti pengurangan nilai ekspor, pajak pemerintah, dan lapangan kerja dengan harapan investasi darat yang lebih baik dan ekspor nilai tambah yang lebih tinggi di masa depan.

Sejauh ini, larangan tersebut telah berhasil menarik lebih banyak investasi, catat laporan itu, karena Tesla telah mengumumkan kesepakatan senilai US$5 miliar untuk mengamankan nikel, dan arus masuk FDI melonjak ke rekor tertinggi pada Q2 2022 menjadi US$11 miliar, terutama di pertambangan dan petrokimia.
.
Dari pantauan M&A Natixis juga menunjukkan bahwa Indonesia menarik arus masuk terbesar kedua dari kesepakatan yang diselesaikan ke Asia, di belakang India. Sementara merger dan akuisisi terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, menurut data resmi, investasi greenfield terutama di pertambangan dan bahan bakar fosil. Data juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menarik karena ekonominya yang kaya sumber daya, tetapi juga karena permintaan domestiknya yang terus meningkat.

Meskipun berada di sweet spot, Indonesia, memiliki dua tantangan besar untuk diatasi: pertambangan bersifat padat modal dan hanya mempekerjakan 1 persen dari angkatan kerja negara, dan negara perlu memperluas kesempatan kerja bagi 185 juta pekerja yang kurang dimanfaatkan. populasi usia.

Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak manufaktur padat karya, dan lebih banyak upaya harus dilakukan untuk melonggarkan kebijakan FDI dan undang-undang ketenagakerjaan yang membatasi, dan meningkatkan kesenjangan keterampilan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperluas peluang. (Fia/bbs)