NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara pada 2025 tetap dapat dicapai sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Optimisme ini didorong oleh penguatan tata kelola, penertiban sistem, serta peningkatan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan, sektor minerba selama ini menjadi tulang punggung PNBP sektor energi. Namun, pemerintah kini menaruh perhatian besar pada akurasi pembayaran dan kepatuhan, bukan semata pada volume produksi.
“Yang kita pastikan adalah pembayaran PNBP yang dilakukan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang seharusnya negara dapatkan,” ujar Tri Winarno dalam tayangan YouTube ESDM, akihir pekan lalu.
Tri, sebagaimana dikutip, Selasa (27/1/2026), menegaskan, salah satu kunci pengamanan PNBP adalah penertiban pembayaran melalui sistem digital. Seluruh proses pembayaran dilakukan secara elektronik untuk meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan akibat faktor manusia.
“Pembayaran kita tertibkan betul-betul melalui sistem. Semua lewat sistem,” katanya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pemantauan secara real time terhadap kewajiban perusahaan. Namun dia mengakui, sistem tetap memerlukan pengawasan lanjutan.
“Bagaimanapun sistem itu bisa saja diisi tidak pas atau tidak benar. Kalau ada indikasi seperti itu, kita lakukan pemeriksaan atau audit,” jelasnya.
Selain memastikan kepatuhan pembayaran berjalan sesuai ketentuan, Kementerian ESDM juga mengoptimalkan penagihan piutang PNBP yang masih tertunggak.
“Tagihan-tagihan piutang juga kita optimalkan,” ujarnya.
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data atau potensi pelanggaran, pemerintah akan melibatkan aparat pengawasan untuk melakukan audit.
“Kita lakukan pemeriksaan dengan melibatkan BPKP,” tambahnya.
Dirjen ESDM itu juga menyoroti pentingnya integritas sumber daya manusia (SDM) dalam menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penerimaan negara. Ia memastikan penguatan integritas menjadi perhatian utama di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba.
“Kita rutin memperingatkan, terutama terkait dengan integritas,” katanya.
Menurutnya, besarnya nilai ekonomi sektor minerba menuntut pengawasan ketat dan disiplin tinggi agar tidak terjadi praktik yang merugikan negara.
“Minerba itu besar, nilainya juga besar. Karena itu integritas harus dijaga,” pungkasnya.
Dengan penguatan sistem, optimalisasi penagihan, serta pengawasan berlapis, pemerintah berharap target PNBP 2025 dapat tercapai tanpa mengandalkan peningkatan produksi, melainkan melalui perbaikan tata kelola dan kepatuhan. (Shiddiq)
