NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki kekuatan menjadi pengendali harga nikel di pasar global lantaran Indonesia memiliki sekitar 42% cadangan nikel dunia dan menyumbang lebih dari 60% pasokan global.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan, saat ini strategi pengelolaan nikel Indonesia tidak konsisten dengan kepentingan ekonomi nasional. Padahal, Indonesia dapat mengendalikan harga nikel dunia dengan cadangan nikel yang ada.
“Selama ini Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan, sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional hilang. Padahal, secara ekonomi, Indonesia punya daya untuk mengatur pasar,” kata Arum di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menyebutkan, strategi pengelolaan nikel di indonesia masih belum tepat. Hilirisasi seharusnya dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan nasional, tetapi tanpa adanya pengendalian produksi maka manfaat tersebut tidak optimal.
“Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat,” ujarnya.
Transisi Bersih merekomendasikan strategi “kontrol dan manfaatkan” (KM). Dengan strategi ini Indonesia memiliki peluang dapat menaikkan harga nikel dunia kisaran US$26/ton hingga US$36/ton dalam tiga bulan ke depan.
Jika strategi tersebut diterapkan pada 2026, maka kenaikan harga nikel tersebut akan tercapai pada 2028-2030 dan Indonesia diperkirakan akan mendapatkan pendapatan mencapai Rp369 triliun per tahun. Maka dari itu, Transisi Bersih merekomendasikan empat langkah strategi utama.
Pertama, memperketat kuota produksi dengan menetapkan batasan produksi selama 3–5 tahun untuk menghilangkan surplus global dan menaikkan harga. Kedua, menerapkan pajak ekspor progresif 10–35% yang disesuaikan dengan pergerakan harga nikel dunia, guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong penguatan industri hilir di dalam negeri.
Kemudian yang ketiga, menghapus insentif fiskal dengan mencabut fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. karena, menurut Transisi Bersih, dominasi pasar Indonesia sudah cukup kuat untuk menarik investasi tanpa perlu subsidi tambahan. Lalu keempat, meningkatkan standar environment, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. (Uyun)
