NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Produksi nikel Indonesia yang berlebih menjadi faktor utama terjadinya kelebihan pasokan global, sementara harga nikel cenderung stagnan sepanjang 2025 dan diperdagangkan di kisaran US$15.000 per metrik ton (mt).
Survei Geologi AS memperkirakan, produksi nikel Indonesia sepanjang 2024 mencapai 2,2 juta metrik ton, meningkat signifikan dibandingkan 800 ribu metrik ton pada 2019. Peningkatan produksi berlanjut pada Februari 2025 ketika pemerintah Indonesia mengubah sistem kuota dengan menaikkan produksi bijih nikel menjadi 298,5 juta ton metrik basah atau wet metric ton (wmt), dari 271 juta wmt pada 2024.
Kenaikan produksi tersebut turut mendorong bertambahnya stok nikel di gudang pertukaran, hal ini tercermin dari persediaan di London Metal Exchange (LME) yang meningkat menjadi 254.364 mt pada akhir November, dari 164.028 mt pada awal 2025. Di sisi lain, harga nikel tertekan dan anjlok ke level US$14.295/mt, mendekati batas bawah keuntungan bagi penambang nikel berbiaya rendah di Indonesia.
Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengungkapkan, produksi nikel global mencatat surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali mengalami surplus sekitar 261 ribu ton pada 2026, dengan kontribusi Indonesia mencapai 60–75%.
Menurut Meidy, surplus produksi nikel Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tambang. Kuota RKAB untuk 2025 disetujui mencapai 379 juta ton bijih nikel, sementara perhitungan APNI hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan output produksi sekitar 248–250 juta ton. Dengan tambahan produksi sekitar 20 juta ton pada November dan Desember, total output bijih nikel Indonesia diperkirakan mencapai 260–270 juta ton, di luar impor.
Kondisi ini, sambungnya, membuat pemerintah sepakat bahwa kuota produksi nikel perlu diturunkan untuk menyesuaikan kapasitas produksi.
“Pemerintah sudah menyampaikan bahwa akan ada penurunan kapasitas kuota RKAB. Mungkin, saya tidak tahu pastinya bagaimana, tapi minimal tidak lebih dari 300juta ton. Nah kita sampaikan harga sudah mulai naik. Saya kebetulan di China bertemu beberapa smelter. Luar biasa respon mereka, positif, di mana harga sudah mulai merangkak naik 7 bulan terakhir,” singkapnya dalam tayangan Market Review yang disiarkan melalui kanal YouTube IDX Channel, Rabu (31/12/2025).
Langkah pemerintah menurunkan kuota produksi dalam RKAB 2026 tidak hanya mempengaruhi pasar nikel, tetapi juga berdampak langsung pada kegiatan operasional perusahaan. Sebagai contoh, PT Vale Indonesia Tbk. dalam keterbukaan informasinya melaporkan bahwa hingga awal Januari 2026 perseroan belum mendapatkan persetujuan RKAB 2026 dari pemerintah, sehingga belum dapat melanjutkan kegiatan operasional pertambangan.
“Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perseroan menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di seluruh wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perseroan hingga persetujuan resmi diterbitkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Corporate Secretary Vale Indonesia, Anggun Kara Nataya, dikutip dalam keterbukaan perusahaan, Senin (5/1/2026).
Keterlambatan persetujuan ini, Anggun menegaskan, tidak akan mengganggu kelangsungan operasional perusahaan secara keseluruhan dan pihak Vale berharap RKAB Tahun 2026 dapat segera diterbitkan.
“Keterlambatan persetujuan RKAB berdampak pada penundaan sementara kegiatan operasional perseroan di seluruh wilayah IUPK perseroan. Namun, kondisi ini tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kondisi keuangan saat ini,” pungkasnya. (Tubagus)
