NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus dioptimalkan dalam menindak pelanggaran di ESDM, khususnya praktik tambang ilegal.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, dalam rangkaian kegiatan pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap Pertamina yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/12/2025).
Dony mengatakan, keberadaan Ditjen Gakkum merupakan hasil perjuangan panjang DPR sejak masih di Komisi VII, sebelum kemudian bertransformasi menjadi Komisi XII. Setelah terbentuk, Ditjen Gakkum harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menindak berbagai pelanggaran di sektor ESDM.
“Setelah ada, kita harus benar-benar menggunakan Ditjen Gakkum ini untuk tindakan-tindakan yang terjadi di sektor ESDM,” ujarnya.
Ke depan, ujarnya lebih lanjut, pemanfaatan Ditjen Gakkum diarahkan untuk menindak aktivitas tambang liar yang masih terjadi di berbagai wilayah. Kita juga harus mendorong Ditjen Gakkum berperan aktif dalam menangani persoalan distribusi energi bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
“Salah satunya masalah tambang liar. Kemudian, LPG 3 kilogram yang tidak tepat sasaran, serta agen-agen yang nekal. Ini semua harus ditindak oleh Ditjen Gakkum supaya ke depan LPG 3 kilogram benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat,” tegasnya.
Ditjen Gakkum merupakan unit di bawah Kementerian ESDM yang memiliki tugas melakukan pengawasan, penyelidikan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Perannya mencakup penertiban pertambangan ilegal, pengawasan distribusi energi bersubsidi, serta penindakan atas penyalahgunaan BBM dan LPG agar tata kelola energi nasional berjalan tertib dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Tubagus)
