NIKEL.CO.ID, JAKARTA —Sistem pengawasan digital yang terhubung dari hulu ke hilir kini menjadi pilar utama untuk menutup celah penyimpangan, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta mendeteksi dini potensi ekspor ilegal.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP Komisi XII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Tri menjelaskan, tata niaga minerba kini diawasi melalui sistem terintegrasi yang menghubungkan data produksi, pengangkutan, verifikasi penjualan, hingga ekspor. Empat kementerian terhubung dalam sistem ini:
- Kementerian ESDM melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS), modul verifikasi penjualan atau Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh surveyor:
- Kementerian Keuangan melalui e-PNBP dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi);
- Kementerian Perdagangan melalui dokumen Laporan Survei (LS) Ekspor; dan
- Kementerian Perhubungan melalui izin pengapalan dan warta kapal.
“Integrasi dari empat kementerian ini menghasilkan validasi data otomatis yang mampu mendeteksi potensi ekspor ilegal, menolak dokumen tanpa LS Ekspor atau LHV, dan memastikan perhitungan PNBP lebih akurat,” ujar Tri.
Dia menegaskan, pengawasan sektor minerba kini berbasis prinsip transparansi, ketelusuran penuh, dan integrasi sistem, sehingga setiap aktivitas mulai dari tambang hingga titik ekspor dapat dipantau real time.
“Tata niaga minerba saat ini dikembangkan dengan prinsip transparansi, ketelusuran penuh, dan integrasi lintas kementerian dan lintas sistem,” katanya.
Melalui digitalisasi dan sinkronisasi data lintas kebijakan, pemerintah berharap tidak hanya menekan potensi kebocoran penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fondasi hilirisasi dan keberlanjutan pasokan energi nasional.
Komisi XII DPR RI menyambut baik pemaparan tersebut dan menilai penguatan tata kelola digital merupakan langkah strategis untuk memastikan sektor minerba memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia. (Shiddiq)
