NIKEL. CO. ID, JAKARTA — Integritas dan profesionalisme lembaga surveyor dalam sektor mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Kritik keras terhadap berbagai praktik tidak sehat yang kerapkali dikaitkan dengan lembaga surveyor, baik di sektor minerba maupun survei lain pada umumnya.
Kali ini anggota Komisi XII dari Faksi PKB, Hj. Ratna Juwita Sari, menyoroti hal itu saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 12 surveyor minerba terdaftar, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni tata niaga pertambangan jalur darat untuk mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perhitungan PNBP mineral ikutan, dan berbagai isu lain terkait tata kelola pertambangan.
Dalam paparannya, Ratna menyampaikan kritik keras terhadap berbagai praktik tidak sehat yang kerap dikaitkan dengan lembaga surveyor, baik di sektor minerba maupun survei lain pada umumnya.
“Saya membaca di beberapa media, isu terbesar dari lembaga survei apa pun, tidak hanya mineral dan batu bara tetapi juga lembaga survei politik itu isunya sama: manipulasi data, kecurangan kualitas, kesalahan teknis dan metodologi, serta persoalan kompetensi dan profesionalisme,” ujarnya.
Isu sentral itulah, menurut dia, yang harus dibereskan demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat.
Politisi PKB itu juga menyoroti paparan strategi mitigasi dan sistem informasi komoditas industri yang disampaikan Dirjen Minerba.
“Sistem itu tidak akan berguna kalau laporan surveyor dan hasil verifikasi tidak dihasilkan oleh lembaga survei yang baik. Kita hanya butuh niat baik dan komitmen. Sistem sudah disiapkan, pengawalan akan kami jalankan sungguh-sungguh. Kami hanya membutuhkan kerja sama dari 13 lembaga survei yang ada,” tegasnya.
Sebelumnya, ia juga mempertanyakan mekanisme perpanjangan izin lembaga surveyor, mengingat pentingnya evaluasi berkala demi menjaga kualitas layanan.
Ia menekankan bahwa seluruh peserta rapat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga kepentingan bangsa, terutama menyangkut kekayaan alam negara.
“Saya yakin kita semua memiliki prinsip yang sama: NKRI harga mati. Kita semua di ruangan ini bertugas mempertahankan amanah untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu punya independensi dan komitmen yang harus dijaga,” katanya.
Anggota DPR kelahiran Tuban, 41 tahun lalu ini juga mengingatkan bahwa Presiden RI memberi perhatian besar terhadap kebocoran kekayaan negara di sektor pertambangan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memperbaiki kebocoran tersebut secara menyeluruh.
“Bapak Presiden sangat besar perhatiannya terhadap masalah ini. Beliau menyampaikan bahwa sudah terlalu lama kekayaan bangsa ini bocor. Mulai hari ini kita me-reset semua. Saya yakin di lubuk hati Bapak-Ibu masih ada niat baik,” tuturnya.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pertambangan, termasuk peningkatan kualitas, integritas, dan akurasi lembaga surveyor yang menjadi garda depan verifikasi industri minerba. (Shiddiq)
