NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Sektor nikel dan smelter saat ini masih menghadapi tekanan akibat lonjakan produksi Indonesia sehingga turut menekankan harga nikel di pasal internasional. Negera ini memiliki lebih dari 50% cadangan nikel global.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sejak dua hingga tiga tahun lalu telah membicarakan kepada pemerintah untuk mengendalikan pembangunan smelter berteknolgi rotary kiln electric furnace (RKEF).
“Kita tahu, regulasi di Indonesia tidak begitu kuat. Kita harus mendorong agar pembangunan smelter RKEF dihentikan,” ungkap Bidang Pengembangan Kompetensi APNI, Ir. Rizal Kasli, S.T., I.P.U., ASEAN Eng., di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Lemahnya implementasi dan pegawasan di lapangan, katanya melanjutkan, menyebabkan masih banyak pelanggaran di sekitar kawasan pertambangan meskipun Indonesia memiliki sejumlah kebijakan tata kelola yang baik.
“Seringkali implementasi dan pengawasan tidak cukup kuat. Itu sebabnya banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pemerintah saat ini terus membuka peluang investasi dan pembangunan fasilitas industri yang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang semakin meluas, seperti Sulawesi, Kendari, dan Morowali akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, ancaman keselamatan masyarakat menjadi kekhawatiran jika tata kelola tidak segera dibenahi.
“Saya khawatir ini akan seperti yang terjadi di Sumatra, ada penyakit yang sudah menimbulkan korban jiwa. Kita harus belajar dari itu,” paparnya.
Sementara, tekanan industri nikel juga datang dari pembeli internasional yang menuntut standar environmental, social, and governance (ESG) agar diperketat dan tata kelola yang lebih transparan. (Uyun)
