NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Head of Sustainability of Nickel Industries, Muchtazar, memberi tanggapan terkait aspek paling menantang dari Uni Eropa (EU) Battery Passport mulai dari pelaporan emisi, ketertelusuran rantai pasok, hingga standardisasi data.
Dalam sesi live di CNBC Indonesia bertajuk “Dari Smelter ke Sustainability: Masa Depan Nikel di Era Transisi Energi”, Muchtazar menjelaskan regulasi ini.
“Untuk battery passport, setidaknya kita bicara dua hal, transparansi dan akuntabilitas atau kepercayaan data. Elemen-elemen yang didorong termasuk jejak karbon, life cycle assessment (LCA), serta proporsi material daur ulang,” jelasnya, dikutip nikel.co.id, Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan, meski beberapa aspek regulasi masih dalam tahap konsolidasi, poin-poin utama seperti penghitungan jejak karbon dan dokumentasi siklus hidup produk sudah dipastikan akan menjadi komponen penting dalam pelaporan.
Tantangan Besar
Tantangan besar justru akan dihadapi perusahaan skala menengah ke bawah. Menurut Muchtazar, salah satu tantangan terberat justru ada pada kesiapan internal perusahaan nikel di Indonesia, khususnya yang berskala kecil dan menengah.
“Banyak perusahaan nikel dan kontraktor tambang belum terbiasa melakukan pelaporan publik secara komprehensif. Mereka harus mulai belajar menghitung emisi, menyusun laporan keberlanjutan, dan memenuhi standar pelaporan global,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kemampuan teknis ini tidak bisa dibangun secara instan. Industri perlu berinvestasi dalam talenta, kompetensi teknis, serta infrastruktur data untuk memastikan pelaporan yang memenuhi standar global.
Selain tantangan transparansi, ia menyebutkan bahwa jejak karbon sebagai elemen paling kompleks dalam persiapan menghadapi regulasi baru ini.
“Pada akhirnya yang dibicarakan di EU Battery Passport adalah baterainya. Sementara Indonesia ini memproduksi salah satu komponennya saja. Jadi, posisi kita adalah bagian dari rantai pasok global, bukan produsen baterai utuh,” jelasnya.
Hal ini berarti produsen nikel harus mampu menyediakan data jejak karbon secara presisi, bahkan ketika jejak tersebut hanya merupakan bagian dari keseluruhan emisi baterai. Penelusuran emisi dari hulu ke hilir (upstream–downstream) memerlukan data yang terstandardisasi, lengkap, dan dapat diverifikasi.
Meski tantangannya tidak ringan, ia melihat bahwa adaptasi terhadap EU Battery Passport merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing nikel di pasar global, terutama dalam era transisi energi yang semakin menuntut keberlanjutan.
“Industri harus mulai menyiapkan sistem pelaporan, meningkatkan standar operasional, dan mengintegrasikan prinsip ESG secara konsisten. Ini bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi investasi jangka panjang,” tegasnya.
Namun, ia optimistis perusahaan yang mampu memenuhi standar sustainability akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar dengan nilai tambah lebih tinggi, termasuk pasar Eropa yang semakin selektif terhadap jejak karbon materialnya. (Lili Handayani)
