NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan pertambangan dan keakuratan studi kelayakan atau feasibility study (FS) dalam setiap aktivitas penambangan.
Hal itu disampaikan Meidy saat memaparkan materi dalam Indonesia Mine Closure Conference (IMCC) 2025, di The Energy Building, Soehana Hall, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025). Dalam paparannya, dia mempertanyakan berapa banyak perusahaan yang telah memperoleh good mining practice (GMP) sejak awal. Ia menilai bahwa pemenuhan formulir, standar, dan regulasi tidaklah mudah, sehingga membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan pelaku industri.
“Dari perspektif saya, tidak mudah untuk membuat formulir, standar, dan regulasi. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan bersama-sama antara pemerintah dan seluruh perusahaan. Bukan hanya Kementerian ESDM, bukan hanya Kementerian Kehutanan. Kita harus memulai dari tanggung jawab kita sendiri,” ujarnya pada konferensi yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2025 itu.
Dia menekankan, fondasi utama pelaksanaan aktivitas pertambangan seharusnya adalah tanggung jawab internal perusahaan, bukan hanya memenuhi penilaian dari kementerian atau lembaga terkait.
“Apakah kita melakukan aktivitas perusahaan dengan penuh tanggung jawab atau tidak? Karena penilaian awal dari studi kelayakan di Kementerian Kehutanan terhadap perusahaan adalah syarat mendapat perizinan, lalu membandingkan layak atau tidaknya mendapatkan perizinan. Tapi sebenarnya, yang terpenting adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat operasi pertambahan yang lengkap,” katanya.
Perusahaan, katanya menekankan, harus terlebih dahulu memiliki komitmen moral sebelum mengajukan penilaian atau sertifikasi apa pun.
“Hal paling penting adalah memulai dari diri kita sendiri. Jika kita melakukannya dengan bertanggung jawab, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya FS yang berkualitas sebagai dasar keputusan operasional pertambangan. Pembukaan suatu lahan tidak boleh dilakukan jika tidak memberikan hasil yang layak dan bertanggung jawab.
“Jika lahan tidak beroperasi dengan aktivitas yang menguntungkan dan tidak bertanggung jawab, kita tidak seharusnya membuka lahan. Studi kelayakan harus dilakukan dengan sempurna,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Meidy mengingatkan kembali pesan Direktur Teknik Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mangantar S. Marpaung. Marco, demikian ia biasa disapa, selalu mengingatkan pentingnya studi kelayakan dalam aktivitas penambangan.
“Pak Marco selalu mengatakan, jika itu tidak visibel, jika itu tidak menguntungkan, jangan dilakukan. Tinggalkan saja,” ujarnya.
Dia menegaskan, studi kelayakan bukan sekadar formalitas, melainkan landasan penting untuk merancang operasi pertambangan yang aman, menguntungkan, dan berkelanjutan.
“Studi kelayakan itu bukan untuk bermain-main. Ini adalah sesuatu untuk kita ulas dan kembangkan untuk membuat yang terbaik di masa depan,” katanya.
Konferensi yang dihadiri pelaku usaha, pemangku regulasi, dan akademisi tersebut membahas berbagai aspek strategis terkait penutupan tambang serta implementasi praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. (Shiddiq)
