NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pameran dan forum pertambangan terbesar di Indonesia, Minerba Convex 2025, resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (15/10). Mengusung tema “Driving Sustainable Growth Through Innovation and Collaboration”, acara ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara yang diinisiasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama berbagai asosiasi sektor mineral dan batu bara ini dihadiri oleh lebih dari 6.000 peserta dari seluruh Indonesia. Hadir dalam pembukaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, yang tidak bisa hadir karena baru selesai menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah.
Ketua Panitia Minerba Convex 2025, Resvani, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah subsektor Minerba diselenggarakan secara kolaboratif oleh berbagai asosiasi, termasuk PERHAPI, IAGI, MGI, IMA, APBI, ASPINDO, AETI, APNI, PERTA-ABI, serta didukung oleh FINI, SRE, Forkopindo, dan sebagainya.
“Minerba Convex 2025 ini menghadirkan semangat baru, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak taman kanak-kanak hingga investor global,” ujar Resvani.
Ia juga menyebut bahwa acara ini menjadi simbol inklusivitas sektor pertambangan. Kegiatan pra-acara diikuti oleh 30 sekolah dan 12 universitas dengan ribuan peserta.
“Pertambangan bukan hanya urusan teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Dalam rangka transformasi tata kelola sektor Minerba, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, meluncurkan aplikasi Minerba One, yang merupakan integrasi dari sistem-sistem digital sebelumnya seperti Minerba One Data Indonesia, MOMS, dan e-PNBP.
“Aplikasi ini menyatukan seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari studi kelayakan hingga pelaporan produksi dan penjualan, secara real-time dan akuntabel,” jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang berdampak langsung pada pengawasan dan pelayanan publik di sektor pertambangan nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai jalan utama untuk membawa Indonesia menjadi negara industri yang mandiri. Ia memaparkan keberhasilan strategi hilirisasi nikel yang mampu meningkatkan ekspor dari US$ 3,3 miliar pada 2018 menjadi US$ 40 miliar pada 2024.
“Hilirisasi adalah kunci. Tidak ada negara berkembang yang jadi negara maju tanpa industrialisasi. Kita harus kelola kekayaan kita dengan strategi nilai tambah dan keberlanjutan,” tegas Bahlil.
Ia juga menyoroti ketimpangan pengelolaan tambang yang selama ini terpusat di Jakarta, sementara tambangnya berada di daerah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya redistribusi izin usaha pertambangan (IUP) kepada UMKM dan BUMD daerah sebagai bentuk keadilan ekonomi.
“Kita ingin anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. IUP harus diberikan kepada UMKM lokal, bukan yang berkantor di Jakarta,” tambahnya.
Menanggapi polemik penangguhan 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Ditjen Minerba, Bahlil menjelaskan bahwa hal itu terkait syarat tidak terpenuhinya jaminan reklamasi.
“Kalau tidak ada jaminan reklamasi, siapa yang bertanggung jawab kalau tambangnya ditinggal begitu saja?” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sudah ada tujuh staf Ditjen Minerba yang harus berhadapan dengan hukum akibat lemahnya verifikasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam tayangan yang ditampilkan dalam acara tersebut, Kementerian ESDM melaporkan bahwa kontribusi sektor Minerba terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp654 triliun pada periode 2019–2024, melonjak dari Rp183 triliun pada 2014–2018.
Selain itu, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) juga menunjukkan hasil nyata, dengan total anggaran mencapai Rp24 triliun sejak 2015. Dana ini dialokasikan untuk pendidikan, pelatihan vokasi, UMKM, hingga kesehatan masyarakat sekitar tambang.
Bahlil juga menegaskan bahwa hilirisasi akan terus didorong, termasuk untuk komoditas seperti tembaga, bauksit, timah, dan batu bara kalori rendah untuk proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG.
Minerba Convex 2025 juga menjadi panggung kolaborasi lintas sektor. Dengan kehadiran ribuan peserta dan dukungan sponsor dari 10 perusahaan platinum serta puluhan perusahaan lain, acara ini diharapkan memperkuat ekosistem pertambangan nasional.
“Saya tidak akan mundur sejengkal pun dalam membela kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak adil dan membangun tata kelola pertambangan yang lebih beretika, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“Minerba bukan hanya tentang tambang, ini soal masa depan bangsa,” pungkasnya. (Shiddiq)
