Beranda Berita International Digitalisasi ESG Masih Hadapi Tantangan Data, Perlu Dukungan Pemerintah

Digitalisasi ESG Masih Hadapi Tantangan Data, Perlu Dukungan Pemerintah

132
0
Head of Sustainability Nickel Industries, Muchtazar, dalam acara 2025 Indonesia Smart Mining Conference, Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (16/7/2025)

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Penggunaan alat digital untuk mendukung pelaporan dan audit environmental, social, and governance (ESG) dalam industri ekstraktif seperti nikel masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pengelolaan dan penyatuan data yang tersebar di berbagai unit kerja.

Hal itu disampaikan Head of Sustainability Nickel Industries, Muchtazar, dalam acara 2025 Indonesia Smart Mining Conference, Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (16/7/2025), yang membahas implementasi alat digital dalam proses due diligence ESG di sektor nikel.

Menurut Muchtazar, meski teknologi telah memungkinkan penggunaan platform, seperti SharePoint untuk penyimpanan data, struktur dan format data yang dibutuhkan auditor dari berbagai standar tetap menjadi hambatan utama.

“Setiap standar, seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance, red.), ICMM (International Council of Mining and Metals, red.), dan RMI (Responsible Minerals Initiative, red.), memiliki permintaan dan struktur data yang berbeda. Misalnya, IRMA bisa meminta 428 jenis data, yang berbeda dengan ICMM atau RMI. Padahal, semua data itu kadang sudah ada, tapi format dan penempatannya yang jadi masalah,” paparnya.

Karenanya, ia menekankan pentingnya inovasi dari perusahaan teknologi dan konsultan untuk menciptakan sistem data yang homogen dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing standar ESG.

“Ini peluang besar untuk pengembangan software yang bisa membentuk template umum berdasarkan kebutuhan ESG yang sering muncul. Auditor bisa langsung mengambil data dari situ tanpa harus mengatur ulang semuanya,” ujarnya.

Namun, menurut dia, tantangan bukan hanya teknis. Transparansi dan komitmen dari manajemen puncak serta dukungan pemerintah menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem ESG di perusahaan.

“Tidak semua orang mau membagikan data ke pemerintah karena sifatnya konfidensial. Tapi, publik tidak menuntut kesempurnaan, mereka ingin transparansi dan roadmap yang jelas menuju perbaikan,” ungkap dia.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam perusahaan.

“Tim keberlanjutan tidak bisa bekerja sendiri. Harus didukung tim operasional, pembelian, dan lainnya. Dukungan dari pimpinan dan integrasi teknologi sangat krusial,” katanya menekankan.

Integrasi ESG yang kuat bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola industri yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di masa depan. (Shiddiq)