NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menggenjot program hilirisasi nasional dengan menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan (pra-FS) 18 proyek strategis senilai US$ 38,63 miliar atau setara Rp618,3 triliun kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dalam acara resmi yang digelar di Gedung Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, (22/7/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa 18 proyek tersebut merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
“Dari jumlah itu, delapan proyek berada di sektor mineral dan logam, sisanya di bidang transisi energi, ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan,” kata Bahlil dalam sambutannya.
Ia menambahkan, total investasi ini berpotensi menciptakan hingga 300 ribu lapangan kerja baru.
“Kalau ini mampu kita implementasikan, maka ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Acara penyerahan dokumen ini juga menandai dimulainya pelaksanaan tugas Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut.
Menurut Bahlil, kajian pra-studi yang disusun oleh Satgas melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga praktisi teknologi.
“Ini memang belum sempurna, karena namanya juga pra-studi. Tapi untuk penyempurnaan selanjutnya, akan dilakukan oleh Danantara yang memiliki pendanaan lebih kuat,” kata Bahlil.
Dia juga menyinggung proyek hilirisasi mineral merupakan porsi terbesar dari keseluruhan rencana. Pemerintah juga akan membangun kilang minyak dengan kapasitas satu juta barel serta storage crude untuk ketahanan energi selama 21 hari.
“Kita akan sinergikan antara Satgas dan Danantara. Insya Allah proyek yang hari ini masih rencana akan menjadi kenyataan,” ujarnya.
Ia menyinggung soal tantangan yang dihadapi dalam implementasi hilirisasi, termasuk adanya pihak-pihak luar yang ingin agar Indonesia tetap menjadi eksportir bahan mentah.
“Saya sudah mencium, ada upaya untuk mengganggu proses ini. Tapi saya yakin kita bisa jalan terus,” kata dia.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pembiayaan dari dalam negeri melalui Danantara akan menjawab kritik terhadap hilirisasi yang selama ini dinilai lebih menguntungkan pihak asing.
“Kalau pembiayaannya dari dalam negeri dan teknologinya dari luar, maka nilai tambahnya akan berputar di dalam negeri,” ujarnya.
Penyerahan dokumen ini akan ditindaklanjuti dengan penentuan model bisnis, skema pendanaan, pemilihan mitra usaha, hingga penetapan lokasi dan izin proyek.
“Kami dari Satgas akan bantu semua prosesnya. Tapi visibilitas bisnis akan ditentukan oleh Danantara,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bahlil mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal agenda hilirisasi sebagai instrumen distribusi keadilan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau ini berhasil, negara kita akan semakin kokoh dan berdaya saing,” tutupnya. (Shiddiq)
