NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia meluncurkan secara resmi Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel.
ESG Transformation Manager, Harita Group, Zahedi Zakaria, menilai inisiatif ini sebagai langkah penting dalam menyelaraskan upaya dekarbonisasi nasional dengan tuntutan global yang semakin ketat.
“Dari tema acara, kami melihat ini adalah kabar baik bagi industri nikel nasional. Selama ini upaya dekarbonisasi masih bersifat sukarela. Padahal, permintaan global terhadap praktik industri berkelanjutan sekarang sudah semakin ketat,” ujar Zahedi, saat dijumpai usai acara di Mövenpick Hotel, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, sektor swasta sebenarnya telah lebih dahulu memulai inisiatif dekarbonisasi, namun kehadiran peta jalan dari pemerintah memberikan kepastian arah yang sangat dibutuhkan oleh industri.
“Dengan adanya pedoman seperti ini, pelaku industri jadi punya arahan yang bisa diikuti bersama. Ini penting agar langkah kita secara nasional bisa sejalan,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. “Lebih dari separuh cadangan nikel global ada di Indonesia. Kalau kita ketinggalan dalam memenuhi standar global, dampaknya bisa domino ke seluruh rantai pasok dan pelaku industri nasional,” ungkapnya.
Saat ini, katanya memberi contoh, beberapa sektor yang berkaitan dengan nikel, seperti stainless steel melalui produk feronikel, mulai terkena sorotan regulasi internasional.
“Khususnya dalam ekosistem baterai, kita sudah lihat bagaimana Uni Eropa mulai menerapkan kebijakan ‘Battery Passport’ yang mengharuskan transparansi jejak karbon produk. Semua ini berkaitan langsung dengan emisi gas rumah kaca,” jelasnya.
Karena itu, Harita Group mendukung penuh langkah pemerintah dalam menyediakan regulasi dan peta jalan strategis.
“Ini bukan hanya soal target tertulis penurunan emisi sekian persen. Yang penting sekarang adalah implementasi konkret dari setiap pelaku industri,” tegas Zahedi.
Peluncuran Peta Jalan Nikel Nasional ini merupakan bentuk komitmen dalam membangun industri nikel yang rendah karbon, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dokumen ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan RPJMN 2025–2029 dan mendukung target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, industri nikel Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemain utama secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas dalam ekonomi hijau global. (Lili Handayani)
