NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong agar Minerba Expo 2025, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lebih inklusif dengan melibatkan daerah penghasil tambang serta mengedepankan aspek edukasi publik melalui teknologi virtual.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, saat memberikan sejumlah masukan strategis dalam rapat persiapan Minerba Expo 2025, di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
“Ke depan, kami menyarankan agar expo tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga menghadirkan elemen dari daerah. Misalnya, dibuatkan satu tempat khusus yang memuat ‘science pool’ dan pameran produk unggulan dari daerah-daerah tambang,” ujarnya di hadapan pejabat Ditjen Minerba, termasuk Sesditjen Minerba, Siti Sumilah Susilawati.
Ia menilai, keterlibatan langsung daerah sangat penting agar masyarakat luas memahami potensi serta tantangan yang dihadapi wilayah-wilayah penghasil mineral.
“Kita ajak daerah-daerah itu untuk tampil. Misalnya mereka memaparkan apa saja potensi tambangnya, keluhan yang mereka hadapi, sampai bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” jelasnya.
Selain mendorong keterlibatan daerah, dia juga mengusulkan agar expo dilengkapi dengan program edukasi berbasis virtual learning.
“Kita buka acaranya dengan konsep edukatif, bisa menyasar anak muda, mahasiswa, atau masyarakat umum. Jadi, mereka bisa belajar dari hulu ke hilir, mulai dari proses restorasi tambang hingga produksinya. Bisa dilakukan secara in-person maupun virtual,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perlunya agenda yang mendukung aspek lingkungan, salah satunya dengan menghadirkan simbolisasi dukungan terhadap program pengelolaan sumber daya.
“Kalau bisa kita siapkan anak pohon untuk ditanam sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap keberlanjutan,” ujarnya.
Dia mengingatkan, penting untuk mengundang berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian dalam expo tersebut.
“Dari pengalaman saya sebelumnya, kita butuh sinergi antara Kementerian ESDM, Perhubungan, Lingkungan Hidup, dan lainnya. Bisa saja nanti dibuatkan satu sesi diskusi khusus antarpemerintah atau government decision meeting,” usulnya.
Menutup pernyataannya, Sekum APNI menegaskan bahwa koordinasi panitia perlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari keterlambatan teknis, termasuk soal lokasi acara.
“Kalau bisa lokasi sudah ditetapkan dari sekarang. Jangan sampai kehabisan tempat. Misalnya JCC itu sudah harus di-booking setahun sebelumnya,” tegasnya seraya berharap asosiasi-asosiasi yang terlibat dapat langsung menyepakati pembentukan panitia dan struktur kerja. (Shiddiq/Lili)
