NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan akan mengajak pelaku usaha industri pertambangan dan pemerintah untuk duduk bersama dengan Komisi Xll DPR RI. Ini upaya mencari solusi yang win-win solution (jalan tengah) terkait polemik rencana kenaikan tarif royalti enam komoditas pertambangan mineral dan batu bara (minerba): nikel, emas, timah, perak, tembaga, dan batu bara.
“Dalam kerangka itu, Komisi Xll DPR usai Hari Raya Idul Fitri 2025, kita akan duduk bersama pelaku pertambangan dengan pemerintah, bagaimana mencari jalan tengah ini,” kata Sugeng dalam acara Mining Zone, yang ditayangkan CNBC Indonesia, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, Komisi Xll akan terus mengawal dan mengarahkan hilirisasi, terutama pada komoditas nikel, untuk mencapai nilai tambah yang akhirnya menjadi barang jadi, sehingga memiliki nilai tambah yang paling optimal.
“Salah satu yang terus kita dorong adalah bagaimana industri hilir dari pertambangan ini betul-betul ke end product, misalnya di nikel kita baru produski nickel pig iron (NPI) dan nickel matte. Kita dorong untuk sampai ke prekursor dan katode, bahkan ujungnya adalah energy storage,” ujarnya.
Baca Juga:
Tarif Royalti Naik, APNI: Pengusaha Tambang Keberatan
APNI: Daripada Naikkan Tarif Royalti, Lebih Baik Pemerintah Tetapkan Harga Kobalt dan Fero
Polemik itu bermula datang dari pemerintah yang menyampaikan rencana kenaikan tarif royalti pada 2025. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan rencana kenaikan tarif royalti bermula dari hasil evaluasi pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang dalam dua tahun terakhir.
“Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan, kemudian dievaluasi,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Sugeng kembali menjelaskan, pihaknya memahami beban yang dipikul oleh pelaku pertambagan, ditambah harga komoditas minerba sedang mengalami penurunan saat ini, dari nikel – batu bara semakin berat. Dua komoditas ini menjadi andalan pemerintah dalam pemasukan kas negara yang cukup signifikan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kita lihat, pemerintah juga realistis dalam target APBN 2023 dibandingkan 2024. Bahkan, pada 2025 ini, target PNBP di sektor ESDM, pertambangan, dan migas juga turun,” jelasnya.
Dia memaparkan, proporsi pertambangan minerba dan migas pada 2024 memiliki target sekitar Rp460 triliun dan realisasi capaian melebihi ekspektasi sebesar 13% atau setara RP529 triliun. Pendapatan negara terbesar dihasilkan dari PNBP sektor minerba maupun migas, tetapi saat ini sektor minyak sedang mengalami penurunan.
Selanjutnya, beban dari ongkos produksi mulai dari kewajiban penggunaan mandatori B40 yang dari sebelumnya di B35 dan B30 kini tidak disubsidi lagi, sehingga harga per liter Rp22.600, naik 10%, sebelumnya hanya Rp19.000 per liter.
“Inilah yang menjadi beban. Saat naiknya biaya produksi, harga komoditas di internasional turun karena beberapa sebab,” paparnya.
Produksi nikel berlebihan, katanya tegas, menyebabkan oversupply, sehingga harga drop di pasaran internasional sepanjang 2023–2024. Hampir 60% produksi nikel dunia berasal dari Indonesia.
“Inilah yang Komisi Xll mencoba duduk bersama untuk mencapai win-win solution. Memang PNBP dari sektor pertambangan mineral dan migas sangat penting, bahkan proporsinya di PNBP itu hampir 50% dari PNBP secara keseluruhan,” pungkasnya. (Shiddiq)
